Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan

PEMILU 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan editor: M. Faried Cahyono Lambang Trijono This ebook downloaded from w...

Author: Moch. Faried Cahyono dan Lambang Trijono

65 downloads 855 Views 807KB Size Report

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form

DOWNLOAD PDF

PEMILU 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan

editor:

M. Faried Cahyono Lambang Trijono

This ebook downloaded from www.csps.ugm.ac.id

CSPS Books 2004

Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan Copyright © 2004 by CSPS BOOKS. All rights reserved Cetakan Pertama April 2004 Editor: M. Faried Cahyono Lambang Trijono Ilustrasi: Agus Supriyanto Layout dan Cover: Syarafuddin Arial (© 1990-92 by Monotype), Century Gothic (© 1990-91 by Monotype), Georgia (© 1996 by Microsoft), Impact (© 1991-96 by Monotype), Wingdings (© 1992-95 by Microsoft). Teks pada sampul belakang: M. Faried Cahyono

Diterbitkan atas kerjasama, oleh

CSPS – UGM

CSPS BOOKS Center for Security and Peace Studies (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian) Universitas Gadjah Mada Sekip K-9 Yogyakarta 55281 Telp./Faks. (62-274) 520733 www.csps-ugm.or.id

ISBN 979-98203-2-4 dan

Friedrich Ebert Stiftung (FES) Indonesia Jl. Kemang Selatan IX No 1A dan 1 B Jakarta 12730 Telp. (021) 71792636, 7191227 Faks. (021) 7183714 www.fes.or.id

DAFTAR ISI 1 . Prolog

1

2. Pemilu 2004: Taksanomi Tema dan Isu Relevan Daniel Sparringa

9

3. Peta Kekuatan Politik dan Konflik Lokal di Indonesia 1999 – 2004 I Ketut Putra Erawan

33

4. Memetakan Potensi Kekerasan Politik Pemilu 2004 Lambang Trijono

55

5 . Proses, Tahapan, dan Distorsi Politik dalam Pemilu 2004 Pratikno

73

6. Gelagat Kekerasan, Pencegahan Konflik, dan Pemilihan Umum Samsu Rizal Panggabean 101 7 . Epilog

131


Prolog 1

Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan

PROLOG

2

Pemilu 2004: Transisi Demokrasi & Kekerasan

Prolog 3

PROLOG Transisi politik dari pemerintahan rejim Orde Baru ke pemerintahan transisi pasca-Soeharto, hingga kini belum menghasilkan konsolidasi demokrasi yang mampu mengatasi krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia. Banyak kendala, baik bersifat struktural maupun kultural dihadapi rakyat Indonesia. Alih-alih akan segera beranjak ke sistem politik yang demokratis, pengikut Orde Baru masih cukup kuat bercokol dalam struktur politik dan mereka masih memimpikan kembali ke masa lalu. Birokrasi sebagai salah satu pihak yang penting dalam sebuah sistem politik demokratis masih lembam untuk perubahan. Di kepartaian para pengikut Orde Baru mulai lebih berani terang-terangan menampakkan diri. Salah satu tokoh partai pendukung Suharto, bahkan dalam masa kampanye Pemilu 2004 tanpa ragu mengajak rakyat untuk tidak malu-malu menjadi “antek Suharto”. Menurutnya, menjadi antek Suharto baik, karena di jaman presiden Suharto lah kehidupan sejahtera, dimana Indonesia mampu melakukan swasembada beras. Tokoh ini, tentu lupa atau melupakan bahwa stabilitas keamanan di jaman Orde Baru, tak sebanding dengan pengorbanan rakyat yang begitu besar. Hak-hak rakyat di bidang politik, ekonomi, sosial, dan

4


kultural sempat lenyap dicabut negara di jaman Orde Baru. Untuk sekedar contoh, begitu banyak kearifan lokal hilang dicabut pemerintah Orde Baru, dan sulit dikembalikan ketika rakyat memasuki jaman keterbukaan. Namun, bisa dimengerti bagaimana tawaran kembali ke masa Orde Baru mendapatkan angin karena pemerintahan transisi pasca Suharto, belum mampu melakukan konsolidasi yang memadai hingga mampu menjawab krisis nasional. Khususnya menyangkut kebutuhan rakyat untuk kehidupan yang lebih baik dengan cara segera. Nyatanya pemerintahan transisi belum mampu memberikan kesejahteraan buat rakyat, khususnya kemudahan mencari makan dan pekerjaan. Menurut data, paling tidak ada 40 juta jiwa penganggur dan akan terus meningkat dengan tidak membaiknya kondisi ekonomi Indonesia. Selain itu, masalah kesenjangan sosial dan ekonomi juga makin melebar. Praktek korupsi semakin merajalela di masyarakat. Beberapa laporan menunjukkan bahwa konflik dengan kekerasan di beberapa daerah di Indonesia masih berlanjut. Daerah pasca konflik belum mendapatkan penanganan yang berarti. Recovery dan rehabilitasi atas bekas konflik tidak dilakukan secara maksimal. Pada pemilu 2004 ini, kita juga menyaksikan daerah-daerah yang tampaknya relatif aman tetap mengandung potensi konflik terpendam, dan cenderung meningkat jika tidak

Prolog 5

mendapatkan penanganan yang baik. Pada kenyataannya ada atau tidak pemilu, konflik dengan kekerasan rentan terjadi di Indonesia. Dan sejarah Pemilu Indonesia di masa Orba adalah cerita tentang tradisi kekerasan. Di arena kebijakan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, banyak masalah pokok belum terpecahkan akibat terjadinya distorsi-distorsi dalam pengambilan kebijakan politik. Partisipasi dan artikulasi kepentingan warga masyarakat belum cukup terakomodasi dalam sistem demokrasi yang sedang dibangun. Karena itu menjadi penting memperhatikan Pemilu tahun 2004. Pemilu kali ini diselengarakan di dalam konteks belum pulihnya Indonesia dari berbagai krisis. Juga karena adanya tantangan pelembagaan demokrasi, sementara ancaman terjadinya konflik dengan kekerasan tetap terbuka. Pengalaman berbagai negara menun-jukkan bahwa transisi demokrasi yang terlalu cepat yang tidak disertai dengan pelembagaan politik demokrasi yang memadai, justru bisa menghasilkan gejolak sosial-politik yang bisa menganggu jalannya proses demokratisasi. Ledakan partisipasi politik yang mencuat ke permukaan akibat terlalu lama hidup tertekan dibawah rejim otoritarian, disertai kekecewaan massa yang meluas akibat belum adanya perbaikanperbaikan kebijakan publik, bisa berubah menjadi kekerasan politik.

6


Potensi kekerasan politik pada pemilu 2004 demikian besar. Berbeda dengan pemilu tahun 1999, pemilu 2004 secara khusus ditandai oleh tahapan-tahapan pemilu yang memberi peluang besar bagi terjadinya ledakan partisipasi politik masyarakat. Masa kampanye pemilu di Indonesia, merupakan masalah klasik yang sering menjadi ajang bagi munculnya ledakan mobilisasi dan partisipasi politik massa yang luas. Dalam Pemilu 2004 masyarakat akan memilih anggota parlemen, juga akan melakukan pemilihan presiden secara langsung. Karena itu perlu dipetakan secara cermat potensi kekerasan politik pemilu 2004. Dari situ akan ditentukan langkah-langkah pencegahannya, sehingga pemantapan kelembagaan demokrasi bisa dicapai. Pemetaan harus dilakukan atas potensi-potensi dan sumber-sumber konflik secara cermat di berbagai daerah dan sektor kehidupan di masyarakat. Langkah-langkah peringatan dini, pencegahan dan tranformasi konflik, diperlukan tidak hanya untuk kepentingan lancar dan amannya pemilu 2004, tapi juga untuk kepentingan pemilu-pemilu di Indonesia pada masa yang akan datang. Pada akhirnya diharapkan pemilu benar-benar menjadi solusi damai masalah berbangsa. Buku ini disusun berdasar hasil lokakarya dengan tema, “Peringatan Dini dan Pencegahan Kekerasan Politik Pemilu 2004,” yang diseleng-

Prolog 7

garakan oleh Center for Security and Peace Studies (CSPS)/ Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universtias Gadjah Mada (UGM), bekejasama dengan Freidrich Ebert Stiftung (FES)Indonesia di Yogyakata, 9-10 Maret 2004. Lokakarya diikuti oleh 30 peserta dari kalangan sipil, LSM, akademisi, tokoh masyarakat, partai politik, dan pemerintah/penyelenggara pemilu. Peserta berasal dari empat kategori daerah di Jawa, Bali, dan NTB, yang memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) daerah yang memiliki kebiasaan (ritual) konflik kekerasan dalam pemilu; (2) daerah yang memiliki potensi konflik (latent conflict); dan (3) daerah yang relatif “stabil”. Selama dua hari peserta diarahkan dalam diskusi dengan upaya capaian, (1) Mengidentifikasi potensi konflik dan kecenderungan munculnya kekerasan pilitik dalam pemilu 2004; (2) Meningkatkan kesadaran kalangan masyarakat sipil, partai politik, dan pemerintah/KPU akan potensi terjadinya kekerasan politik dalam pemilu 2004 yang bisa menganggu terselenggaranya pemilu yang damai dan demokratis; (3) Merancang rencana aksi dan kerjasama antar berbagai pihak dari kalangan sipil, partai politik, dan pemerintah/penyelenggara pemilu (KPU), untuk mencegah dan transformasi kekerasan politik Pemilu 2004 menuju demokrasi. Kepada para narasumber dimana bahan presentasi mereka digunakan dalam buku ini, serta

8


segenap peserta dari berbagai daerah yang telah mencurahkan segenap pikiran dan membagi pengalamannya dalam dua hari lokakarya, diucapkan banyak terima kasih. Ucapan teri-ma kasih juga disampaikan kepada saudara Kristina Sintia Dewi, Liza Laela Mardiana dan Suparman atas kerjasama yang diberikan selama lokakarya berlangsung, juga selama waktu penulisan buku. Terimakasih juga diperuntukkan kepada Ni Komang Widiyani, Nurul Aini, dan Vita Dian Putri yang telah mengerjakan notulensi selama lokakarya, sehingga memudahkan penulisan buku ini. Terima kasih diucapkan kepada saudara Frans Vicky de Jalong atas beberapa komentarnya sebelum naskah naik cetak. Kepada FES-Indonesia disampaikan apresiasi sebesar-besarnya atas dukungan yang diberikan hingga buku ini bisa diterbitkan. Khususnya kepada Sdri Sherly dan Riska Yuli Hendriani disampaikan terima kasih atas dukungannya hingga buku ini terbit. Mudah-mudahan buku sederhana ini bermanfaat, dan pikiran-pikiran yang disampaikan memberi sumbangan berarti untuk perbaikan penyelenggaraan pemilu yang damai di Indonesia. Yogyakarta, Maret 2004 M. Faried Cahyono dan Lambang Trijono

Taksonomi Tema dan Isu Relevan

Pemilu 2004: Taksonomi Tema dan Isu Relevan Daniel Sparringa Kepala Laboratorium “Masalah-masalah Pembangunan” FISIP Universitas Airlangga

9

10




11

Amandemen UUD 1945 dan Tata Negara RI Empat amandemen UUD 1945 memberikan beberapa hasil penting yaitu pengadopsian sistem “Bikameral”, pengakhiran MPR sebagai “super body”, dan dilakukannya pemilihan presiden secara langsung. Terhadap lembaga negara, empat amandemen ini menghapus Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan kursi bagi TNI di DPR. Selain penghapusan, juga dibentuk tiga lembaga baru yaitu Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Judisial (KJ) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Terhadap ketatanegaraan Republik Indonesia, amandemen tersebut memberikan implikasi adanya adaptasi terhadap Trias Politica. Yaitu MK, KJ, dan KPU sebagai auxiliary institution. Parlemen terdiri dari dua kamar dengan DPR sebagai wakil rakyat melalui partai politik dan DPD mewakili daerah melalui calon perorangan. Sementara MPR adalah lembaga “joint session”. Posisi presiden menjadi lebih kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, sehingga parlemen tidak bisa menjatuhkannya hanya karena kebijakan yang berseberangan dari parlemen. Keabsahan impeachment terhadap presiden yang diajukan DPR ditentukan oleh MK. MA mengurusi lembaga peradilan konvensional. Sementara MK mengurusi sengketa

12


konstitusional antar-lembaga negara dan diantara lembaga negara dan publik. KJ mengawasi para hakim dan mengoperasikan lembaga peradilan konvensional.

Implikasi Amandemen dan Perubahan Ketatanegaraan Terhadap Pemilu 2004 Pemilu 2004 dengan adanya amandemen UUD 1945 yang mengakibatkan perubahan ketatanegaraan RI menjadi berbeda. Implikasi ini terhadap pemilu 2004 adalah adanya KPU yang bersifat tetap mandiri dan nasional sebagai menyelenggara 1 . Pemilihan anggota DPR untuk tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; 2. Pemilihan anggota DPD untuk tingkat nasional (empat untuk setiap provinsi); 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden setelah pemilihan DPR/DPD, dan dilakukan dalam dua putaran apabila dalam putaran pertama tak terdapat pasangan calon yang berhasil mengumpulkan 50% suara plus 1 Salain itu KPU juga memiliki tugas dan wewenang: 1 . melakukan verifikasi partai politik peserta pemilu;


13

2. melakukan verifikasi calon anggota DPR(D) dan DPD; 3. membentuk Panwaslu untuk mengawasi pelanggaran pemilu dan pemilihan presiden; 4. menetapkan daerah pemilihan; 5 . menetapkan jumlah kursi anggota DPR(D); 6. melakukan penghitungan suara dan pensahan hasil pemilu dan pemilihan presiden. Namun jika terjadi sengketa mengenai hasil pemilu dan pemilihan presiden, maka MK yang memutuskannya. MK juga memiliki kewenangan dalam pembubaran suatu partai politik. Sementara Panwaslu yang dibentuk oleh KPU bertugas 1 . Menerima dan memeriksa dan menangani laporan pelanggaran pemilu yang bersifat bukan pidana; 2. Menyelesaikan sengketa di antara partai politik; 3. Pelanggaran yang bersifat pidana diteruskan kepada penyidik; Pemilu 2004 dilaksanakan dengan menggunakan sisitem proporsional semi terbuka. Dimana partai politik peserta pemilu menyusun daftar calon anggota DPR (D) dengan preferensi urutan “nomor jadi”. Namun pemilih diharuskan memilih tanda gambar partai politik atau tanda gambar dan nama calon. Jika pilihan pada nama

14


calon tanpa disertai tanda gambar maka suara dinyatakan tak sah. Tetapi pilihan pada tanda gambar tanpa nama calon adalah sah. Calon yang memperoleh dukungan suara ekuivalen dengan “harga kursi” (BPP) atau lebih otomatis menjadi anggota dewan. Kelebihan dukungan suara pada calon anggota menjadi milik partai politik. Partai Politik menentukan sendiri calon yang dikehendaki untuk menjadi calon anggota dewan berdasarkan dukungan suara yang dihimpun dari tanda gambar dan kelebihan suara pada “calon jadi” menurut nomor urut.

Tingkat Kekritisan Pemilu 2004 Beberapa faktor krusial yang dapat menyebabkan kekritisan Pemilu 2004, dari sedang hingga tinggi: 1 . Jadual yang ketat dalam setiap pentahapan Pemilu; 2. Keterlambatan/penundaan atas beberapa pentahapan pemilu; 3. Perangkat perundang-undangan (UU Pemilu, UU Susduk, UU Pemilihan Presiden) sangat diwarnai oleh perdebatan kepentingan politik partai; 4. Lembaga penyelenggara Pemilu KPU dan Panwaslu, utamanya di tingkat daerah, sedang secara serius terancam oleh proses


5. 6.

7.

8.

15

demoralisasi karena tiadanya waktu, uang, dan pengalaman yang cukup untuk menjalankan fungsinya; Pemilu 2004 tidak memiliki tanda yang jelas bagi terjadinya sirkulasi elite; Masyarakat pemilih mengalami apatisme, pesimisme dan skeptisisme (APES) terhadap partai politik dan cenderung mengambil jarak; Dugaan akan tingginya pelanggaran pemilu akan mendorong penumpukan berkas yang menyulitkan Panwaslu, Polisi, dan MK untuk berfungsi secara efektif; Keterlambatan/penundaan pemilu membuka jalan bagi munculnya konspirasi politik tinggi untuk menggagalkan atau membatalkan pemilu;

Skeptisisme Terhadap Pemilu 2004 dan Transisi Demokrasi Pemilu 2004 juga ditandai dengan adanya skeptisisme masyarakat pemilih terhadap Pemilu 2004 ini dan pada proses transisi demokrasi. Karena hasil Pemilu 1999 dilihat masyarakat tidak membawa pengaruh berarti bagi perbaikan keadaan umum di negeri ini. Pada level parlemen, muncul perceived reality masyarakat tentang anggota dewan hasil pemilu 1999 bahwa dewan “berumah di atas angin”,

16


melakukan praktik Oligarki, melakukan praktik anarki, merupakan “perek” (politisi erek-erek), sebagai “moral broker”, dan merupakan “alien”. Pada level pemerintahan, terjadi kekecewaan yang meluas terhadap pemerintah hasil pemilu 1999. Bahwa pemerintah tidak memiliki agenda yang jelas untuk keluar dari krisis, leadership yang lemah dan mengakibatkan berkembangnya apatisme politik publik, praktik korupsi di kalangan birokrasi meluas, penegakan hukum yang lemah, Implementasi otonomi daerah yang tak produktif bagi kemerataan kemakmuran dan keadilan, Wajah Kabinet “Gotong-royong” yang “gotong-potong”. Akhirnya memunculkan pertanyaanpertanyaan rakyat tentang transisi demokrasi di Indonesia: 1 . Demokrasi untuk apa dan siapa?; 2. Dari mana memulainya, kapan berakhir, dan bagaimana mengakhirinya?; 3. Berapa lama transisi ini akan berlangsung?; 4. Dengan ongkos apa dan berapa besar?; 5 . Siapa yang harus menanggung?; 6. Apa saja yang sedang dikerjakan para pemimpin di negeri ini?


17

Beberapa Fakta dan Interpretasi Pemilu 2004 Dalam Pemilu 2004 jumlah pemilih terdaftar sekitar 146 juta dengan pemilih pemula sekitar 2030 juta. Mayoritas calon pemilih menyatakan tidak mengetahui atau bahkan tidak berminat untuk mengetahui perbedaan pemilu-1999 dan 2004, jadual pemilu dan pemilihan presiden 2004. Proses pembentukan KPU dan Panwaslu di daerah pada umumnya diwarnai oleh pergulatan kepentingan partai politik. KPU dan Panwaslu di tingkat daerah memiliki pengalaman yang sedikit tentang penyelenggaraan pemilu dan menghadapi masalah koordinasi Sampai saat ini, belum diketahui format kartu suara pemilihan anggota DPR(D), DPD, dan Pilpres. Tata cara penggantian calon presiden/wakil presiden yang berhalangan tetap, meninggal, atau mengundurkan diri dalam putaran pemilihan kedua. Dan mekanisme konstitusional apabila terjadi kekosongan kekuasaan yang diakibatkan oleh penundaan pemilihan presiden/wakil presiden.

Potensi Konflik dalam Pemilu-2004 Konflik dalam pemilu 2004 dapat dipicu oleh aturan dan atau interpretasi atas aturan pemilu yang tidak jelas, penegakan atas pelanggaran aturan

18


pemilu yang tidak konsisten, lemahnya infrastruktur dan kapasitas organisasi penyelenggara pemilu, penetapan daerah pemilihan yang dianggap tidak adil, pengaturan jadual kampanye yang dianggap tidak adil, dan proses penghitungan suara yang tidak transparan/ tidak akurat. Selain itu benturan fisik antar-massa partai dan perusakan atribut partai oleh massa dari partai lain, juga merupakan potensi konflik yang juga harus dicermati.

Analisis Atas Tema dan Isu konflik dalam Pemilu-2004 Secara umum tema konflik akan bercampur aduk antara tema ideologis (ideological battlefield), kekuasaan (power struggle) dan politik kantor (office politics). Konflik berlatar ideologis akan muncul dari agak samar-samar hingga cukup jelas, utamanya dalam pemilu legislatif. Konflik bertajuk perjuangan kekuasaan (siapa mendapat apa, berapa banyak, dan kapan) utamanya akan mewarnai pemilu presiden. Dan tema politik kantor terjadi secara internal pada partai-partai gemuk. Sementara koalisi antar-partai cenderung dibangun atas dasar pertimbangan kepentingan kekuasaan yang bersifat tematis, tentatif, dan politis. Daripada atas dasar kesesuaian ideologis.


19

Ketegangan politik semasa kampanye terutama terjadi di antara partai-partai yang memperebutkan dukungan dari kalangan massa kelas bawah dengan afiliasi kultural yang sama. Eksploitasi atas tema yang berhubungan dengan “warisan Orde Baru” dan kegagalan “rejim transisi” akan menjadi isu penting yang membelah tiga kelompok tema kampanye: 1 . Partai (-partai) yang tengah berkuasa akan lebih banyak menunjuk masa lalu sebagai sumber masalah 2. Partai (-partai) peserta pemilu 1999 akan menunjuk “rejim transisi” yang sedang berkuasa sebagai sumber masalah 3. Partai (-partai) baru akan memakai keduaduanya untuk membangun dukungan politik Tema-tema strategis dalam kampanye adalah masalah korupsi, penegakan hukum, desentralisasi/otonomi, privatisasi BUMN, leadership, NKRI, ketidakmerataan, gender, Nasionalisme Indonesia, Syariah Islam, Globalisasi, dan Terorisme. Kabar buruk bagi Pemilu 2004 adalah antusiasme rakyat pada pemilu legislatif relatif rendah, ikatan emosi antara rakyat dan (hasil) pemilu 2004 relatif rendah komitmen rakyat untuk mensukseskan pemilu relatif rendah, Pemilu 2004 lebih dilihat sebagai pesta pemimpin daripada pesta

20


demokrasi, kampanye akan lebih dilihat sebagai kesempatan cuma-cuma meluapkan kepenatan hidup daripada partisipasi politik rakyat, dan secara relatif tidak terjadi pendidikan politik tentang demokrasi. Namun kabar baiknya adalah adanya harapan terhadap munculnya pasangan calon presidenwakil presiden yang membesarkan hati cukup berkembang walaupun tidak besar, antusiasme rakyat yang rendah cenderung membuat mereka mengambil jarak psikologis pada semua partai (termasuk pada partai pilihan mereka sekalipun), jarak psikologis membuat rakyat tidak berminat untuk mengumbar permusuhan pada partai politik lain yang memicu konflik fisik secara terbuka dan luas, manipulasi atas tema kesenjangan kelas yang didasari oleh sentimen ras dan agama tidak populer (lagi), dan desentralisasi membuat elite politik lokal memiliki kepentingan yang sama untuk mencegah terjadinya anarki yang meluas.

Beberapa Saran Pencegahan Konflik Pemilu 2004 Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota semestinya secepatnya membentuk sebuah jaringan komunikasi dan informasi yang terintegrasi untuk mengembangkan early warning system untuk mencegah terjadinya eskalasi konflik


21

yang tak terkendali. Pemerintah harus memfasilitasi terbentuknya forum bersama multistake-holders yang berunsur elemen masyarakat, pasar, dan pemerintah sebagai sebuah lembaga mediasi non-formal. Secara aktif menjalankan peran sebagai lembaga peace-broker. Dan memberi jaminan keamanan bagi jalur produksi dan distribusi ekonomi dengan mengintegrasikan community policing Juga harus dilakukan desakralisasi pemilu dan dekonstruksi skenario kiamat. Lampiran:

Peta Ideologis Partai-partai Politik (official-unofficial, declared-undeclared) Ideologi Islam a. Islam Orthodoks: Partai Bulan Bintang b. Islam Progresif: Partai Keadilan Sejahtera c . Islam Tradisional: Partai Persatuan Nahdatul Ulama, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bintang Reformasi d. Modernis: Partai Amanat Nasional Ideologi Sosial Demokrat a. Progresif Kiri: Partai Merdeka dan Partai Buruh Sosial Demokrat

22


b. Progresif Kanan: Partai Perhimpunan Indonesia Baru c . Konservatif Tengah: Partai Sarikat Indonesia

Ideologi Nasionalis a. Nasionalis Populis (Marhaenisme: Sosialisme Indonesia): PNI Marhaenisme, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan, Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Pelopor b. Nasionalis Negara (State Developmentalism): Partai GOLKAR, PDI Perjuangan, Partai Patriot Pancasila, Partai Keadilan dan Persatuan. c . Nasionalis Religi (Islam Kebangsaan): Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa d. Nasionalis Demokrat (Nation State): Partai Demokrat e. Nasionalis Progresif (National Pluralis): Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan dan Partai Persatuan Daerah


23

Rangkuman Forum Presentasi: Demokrasi Kita, Demokrasi Zombi Pemilu macam apakah yang kita temui pada 2004 ini? Pemilu yang kritis. Demikian menurut Daniel Sparringa, pengamat politik dari Fisip Universitas Airlangga. Pemilu 2004 ini dipersepsikan publik “kritis” justru ketika transisi sedang terjadi. Paling tidak ada 3 indikator untuk melihat apakah pemilu sesuatu ang penting atau tidak. (1) Pemilu sebagai usaha perubahan secara damai. (2) Pemilu terdapat prinsip kontestansi, rivalitas, bahkan konflik politik idelogi difasilitasi untuk solusi dan resolusi (3) Dengan pemilu maka ada upaya membuat jarak antara lembaga dengan rakyat menjadi dekat. Masyarakat bisa berkomunikasi dengan lembaga. Namun, pemilu 2004 ini sedang kritis karena rakyat tidak merasa cukup mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi siapa yang hendak duduk menjadi wakilnya. Disebut kritis kalau disatu pihak pemilu seharusnya sesuatu yang penting, namun di lain pihak rakyat menganggap pemilu 2004 tidak penting. Seharusnyalah, lewat Pemilu rakyat menggugat kontrak dasar yang baru. Titik kritis berikutnya,menyangkut pertanyaan yang muncul dari rakyat soal, siapa yang

24


akan menang dalam pemilu. Kelompok agamis atau nasionalis yang menang. Kalau kelompok agamis yang menang, anggapan simplistisnya adalah, penerapan syariat Islam akan dilakukan. Kalau kelompok agamis kalah, anggapannya adalah orang yang tidak suka syariat Islam diterapkan senang. Namun pembagian dalam kelompok agamis atau nasional ini tidak akan membantu dan hanya menyeder-hanakan masalah saja. Karena, apa gunanya jika ke-lompok nasionalis atau agama menang, tapi ternya-ta tidak demokratis, tidak aspiratis, dan tidak memi-liki komitmen pupulis. Soal penting ini tidak jadi wacana saat ini sehingga pemilu kritis.Pemilu tidak memperkuat transisi demokrasi sesuai harapan. Pemilu 2004 juga sedang kritis karena pertanyaan rakyat mengenai kapan transisi demokrasi di Indonesia selesai. Pertanyaan pertama menyangkut transisi, muncul ketika Soeharto jatuh. Pada masa ini orang percaya bahwa transisi menjadi sangat monumental. Ada narasi yang menunjukkan sinis merakyat pada masa transisi. Ada kekacauan. Orang merasa apa gunanya kebebasan kalau hal yang fundamental, seperti rasa aman dan kecukupan pangan, tidak terpenuhi. Kedua, orang akan bertanya kapan transisi ini akan selesai. Orang merasa tidak sabar menunggu transisi. Pertanyaan soal kapan selesai transisi Indonesia, sempat muncul di kongres di Amerika.


25

USAID yang memfasilitasi transisi di seluruh dunia –termasuk Indonesia– lewat program OTI ditanya salah seorang senator mengenai kapan transisi di Indonesia selesai. Mereka menganggap masa 5 tahun transisi Indonesia yang harus dibiayai hasil pajak warga Amerika, terlalu lama. Konggres Amerika hanya bisa menenggang memberi bantuan transisi Indonesia, untuk masa 2-3 tahun saja. Karena itu, program bantuan lantas dipotong, dan tidak ada lagi dana untuk program transisi demokrasi di Indonesia, meskipun dana Konggres muncul dengan nama yang lain. Tapi, sebetulnya, berapa ongkos konkrit transisi di Indonesia? Mengutip The Economist adalah Rp 600 triliun (senilai BLBI -ed). Laporan penelitian dari Swedia yang dikutip Daniel, menghasilkan 14 kesimpulan. Salah satu yang penting, disebut transisi di Indonesia sudah selesai. Para auditor/reviewer dari Indonesia sangat keberatan dengan istilah “transisi sudah selesai”. Jika transisi sudah selesai, apa lagi yang bisa dikerjakan. Ini yang menyebabkan terjadi perdebatan, tidak mengenai substansi tapi bagaimana data digunakan. Karena itu, lantas dirumuskan istilahnya menjadi “Banyak momentum transisi menuju demokrasi yang lebih substansial hilang karena dibajak, dibelokkan oleh elit yang manipulatif dan korup”. Yang pasti, kata Daniel, betapa sulitnya orang menerima kenyataan bahwa transisi di negeri ini telah selesai. Mereka umumnya

26


melihat transisi bahwa kelembagaan politik sudah ditanam. Jika yang jadi ukuran adalah masyarakat Internasional, maka seharusnya orang disini menerima juga. Selain itu, ada soal penting yang menjadikan Pemilu kali ini kritis, ketika rakyat bertanya tentang: “Pemimpin ada dimana?”. Pertanyaan ini muncul selama 6 tahun terakhir. Rakyat tidak melihat kaitan Pemilu dengan produksi pemimpin. Yang ada adalah pemilu memproduksi para penguasa, dan bukan pemimpin. Pemilu tidak dianggap sebagai usaha untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Masyarakat berusaha membangun mekanisme melindungi diri sendiri dari rasa disakiti karena keinginan mereka tidak terartikulasikan. Mereka yang tealienasi oleh struktur dan proses demokrasi ini sudah terlihat dari setahun yang lalu. Pemilu memang penting, tapi lebih penting dan menjadi sangat strategis untuk memikirkan beyond Pemilu dan civil liberties. Memang menjadi masalah besar sekarang ketika Parlemen, partai politik, tidak mengurus tapi malah menggerus rakyat yang ada dibawahnya. Tidak ada rasa saling mempercayai antara rakyat dan wakilnya. Karena itu ada paradoks dan kontradiksi yang menyebabkan transisi menuju demokrasi belum selesai. Demokrasi kita baru demokrasi prosedural tapi tidak memiliki roh, seperti zombi.


27

Tanya Jawab Moderator Ari Sujito dari IRE, mencatat beberapa hal penting menyangkut cara pandang Daniel Sparringa bahwa transisi diisi oleh pelembagaan demokrasi. Kata kuncinya adalah konsolidasi dan pelembagaan politik. Catatan terakhir, pilar demokrasi yang disebut parlementarisme dan civil liberties ternyata saling menegasikan. Protes sosial ekstra parlemen menjadi kontra produktif. Lukas Ispandriarno, dari Fisip Universitas Atmajaya, Yogyakarta, merasa heran bagaimana Senat di Amerika Serikat tidak melihat masyarakat dunia ketiga mengalami problem yang rumit dalam transisi demokrasi. Apakah paradoks dan dilema antara parlementarisme dan civil liberties (CL) ini tidak bisa dipertemukan? Zuli Qadir, dari Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) merespon Daniel yang membagi partai dalam kelompok nasionalis dan agamis. Agamis dan Nasionalis akan bertemu, bahkan antara Agamis, bisa tidak saling bertemu. Misalnya, Gus Dur akan susah berkompromi dengan Amien Rais, Hamzah Haz dan Hidayat Nur Wahid. Jika nanti yang maju dalam putaran pertama adalah Megawati yang dihadapkan pada orang-orang santri, maka kalangan agamis, menurut Zuli Qadir, akan mengambil jalan pragmatis. Sentimen

28


ideologis keagamaan dalam konteks Indonesia masih sangat relevan. Bagaimana menjelaskan sentimen ideologis ini bisa berkompromi dengan partai yang memakai idelogi non sektarian? Lewat jalan mana kompromi itu. Zuly juga menanyakan berapa lama kita harus menjalani transisi ini? Kenapa masa transisi ini tidak dijawab dengan cara memakai tahapan tertentu. Misalnya, tahun pertama akan melakukan tahapan ini dan seturusnya? Menanggapi forum, Daniel Sparringa mengatakan, istilah transisi sebenarnya diambil dari pengalaman Amerika Latin, bukan dari dunia Barat. Karena itu ketika mereka melihat problem demokrasi di dunia berkembang dianggap sama dengan dunia Barat. Pertanyaan mengenai apakah kita harus menggunakan pengalaman dunia Barat dalam tahap transisi kita? Menurut Daniel, pengalaman Barat tidak bisa diambil sebagai protokol untuk mengawal transisi Indonesia. Negara-negara Barat punya pengalaman 600 tahun lebih, sementara negara seperti Indonesia tidak. Lebih lanjut, Daniel menjelaskan, transisi demokrasi berkenaan dengan mengatur kembali hubungan state dan civil society. Bagaimana state harus diubah ini berkaitan dengan reformasi. Namun, Indonesia mempunyai kebutuhan yang lebih besar dibanding sekedar mengatur


29

hubungan state dan civil society. Elemen civil society (CS) tidak ada pengalamannya. Karena itu perlu social kapital. Tapi, bagaimana harus disiapkan untuk mengatur hubungan state dan CS ini tidak ada pengalamannya. Mengelola CS menuju transformasi inilah yang kita tidak punya skill. CS kita punya masalah yang tidak kalah besarnya dibanding state dan kita harus jujur mengakui. CS kita tidak punya waktu yang cukup untuk mengembangkan diri, bahkan pada masyarakat kolonial sekalipun. Orde Baru mengembangkan argumentasi sipil lemah untuk melemahkan demokrasi. Misalnya dengan mengatakan ada SARA di masyarakat. Jika harus dilakukan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha, pertanyaannya adalah siapa yang mau memberdayakan? Yang disebut agency untuk mengembangkan diri biasanya adalah LSM. Mereka merasa lebih tinggi dari yang lain tapi, ini terjadi karena kondisi masyarakat sipil kita lemah. Kita juga punya masalah dengan wakil rakyat yang berperspektif kacau. Ini juga kesalahan orang yang memilih juga. Misalnya ada istilah majority rule. Mereka menganggap majority rule ini adalah soal kuantitas. Padahal bukan ini. Ditingkat CL, mereka menyerahkan pengambilan keputusan oleh parlemen dan mereka juga tidak melibatkan diri. Ini bukan persoalan sistem lagi

30


karena sistem kita tidak sangat buruk. Ini krisis moral. Lebih lanjut, Daniel melakukan pemetaan kelompok Islam (lihat lampiran makalah) Menurut Daniel, Islam Ortodok merujuk pada sistem pemerintahan masa lalu. Islam progresif mengusung syariat Islam sebagai kepercayaan yang tidak lekang oleh jaman, mereka akan menyerahkan kepemimpinan pada yang terdidik, menyuarakan perubahan lewat jalan damai dan parlementarisme. Lalu, ada Islam Tradisional. Sedangkan Islam Modernis (PAN) sendirian, karena mereka juga tidak jelas mengatakan mereka memihak agama, hanya karena kedekatannya dengan Muhammadiyah yang menyebabkan ia dicap partai Islam. Bagaimana mempersatukan ini? Nasionalisme yang diusung PDIP juga tidak cukup mencerahkan. Platform yang dibutuhkan adalah demokrasi. Demokrasi memberi kesempatan orang mendapatkan ruang publik yang sama. Namun, demokrasi juga kadang tidak produktif. Demokrasi juga memberi peluang munculnya ideologi syariat Islam. Kelompok Islam boleh saja menggunakan itu tapi untuk tujuan demokrasi juga. Syariat Islam tidak relevan dengan demokrasi. Alternatif ini adalah alternatif ideologi, namun bukan sesuatu yang produktif.


31

Kapan, kira-kira transisi ini akan berakhir? Kalau pemerintahan dan parlemen hasil pemilu 2004 ini kualitasnya sama dengan pemilu 1999, maka pada tahun 2007 adalah titik kritis. Ada demokrasi tapi belum tentu ada rohnya. Kalau itu yang terjadi, untuk mempercepat transisi, satusatunya jalan adalah kembali turun ke jalan dan kita mulai lagi dari nol.

32


Peta Kekuatan Politik Dan Konflik Lokal

Peta Kekuatan Politik Dan Konflik Lokal Di Indonesia 1999-2004 Dr. I Ketut Putra Erawan, M.A. Ketua Pengelola Program Ilmu Politik Pascasarjana Universitas Gadjah Mada

33

34




35

Pengantar Kajian tentang hubungan antara peta kekuatan politik dan konflik lokal di Indonesia masih bukan hanya jarang dilakukan tetapi juga tidak serius dikerjakan. Yang sering dilakukan adalah kajian secara terpisah. Litbang Kompas misalnya menyajikan ulasan yang sangat informatif tentang peta kekuatan politik. International Crisis Groups misalnya rajin menyajikan laporan fenomena konflik di Indonesia. Banyak pula telah dilakukan kajian historis tentang peta kekuatan politik maupun kajian konflik lokal (Kahin, Klinken). Kajian-kajian terakhir ini secara umum juga melihat implikasi peta kekuatan politik dan konflik lokal berdasarkan studi kasus tertentu. Dengan demikian kajian yang mendalam tersebut masih menyisakan problem seberapa jauh kesimpulan dari daerah tersebut dapat dipakai untuk mengerti daerah lain di Indonesia. Secara keilmuan, fenomena ini juga menimbulkan keresahan karena tidak adanya cukup akumulasi ilmu dan temuan yang membuat ilmu politik berkembang dengan lebih baik. Paper ini tidak berpretensi untuk menjawab persoalan-persoalan yang sangat mendasar itu saat ini. Paper ini adalah upaya awal untuk melakukan pemetaan terhadap konflik lokal di 71 daerah tingkat II di Indonesia untuk periode 1999-2004 dan kaitannya terhadap peta kekuatan politik di daerah

36


itu.1 Tulisan ini mengkaji kaitan antara konstelasi kekuatan politik di daerah-daerah tingkat II di Indonesia dengan munculnya bermacam variasi konflik lokal. Apabila kajian serupa dapat dikembangkan maka diharapkan ada akumulasi temuan dan pengetahuan. Untuk melihat keterkaitan antara peta kekuatan politik dan konflik politik pada level lokal (kabupaten atau kotamadya), maka paper ini akan membicarakan 3 hal. Pertama, adalah telaah teoritis, tentang apa yang dimaksud dengan peta kekuatan politik, siapa mereka, apa yang dimaksud dengan konflik lokal dan bagaimana mengkategorisasikan manifestasi konflik ini. Kedua, adalah kajian empirik antara konstelasi kekuatan politik dengan konflik politik di Indonesia 1999. Dan terakhir adalah pembahasan implikasi dari temuan-temuan paper ini bagi studi konflik politik di Indonesia.

Kekuatan Politik dan Konflik: Kajian Teoritis Kekuatan Politik Kekuatan politik yang dibahas dalam paper ini adalah kekuatan politik formal, yakni partai politik. Partai politik adalah institusi terpenting yang menentukan dan mengisi jabatan-jabatan publik. Oleh banyak ahli ilmu politik penganut paham prosedural demokrasi, interaksi dan persaingan


37

antar partai akan menjadi indikator utama sehatnya praktek demokrasi.2 Bahkan penganut deliberatif demokrasipun masih menilai peran partai dalam mengagregasikan partisipasi publik.3 Persoalan pertama adalah masalah aktor dan interaksinya (perimbangan kekuatan). Dengan kata lain, siapa, seberapa dan bagaimana bentuk interaksi tersebut yang menyebabkan sehatnya demokrasi. Dalam hubungannya dengan konflik, seberapa dan bagaimana bentuk interaksi tersebut yang menimbulkan atau mencegah konflik. Kalau kita mengikuti pemikiran Peter Mair, maka konflik akan muncul di daerah yang didominasi oleh kekuatan politik yang memiliki ideologi yang berbeda. Tetapi, pakar seperti Anthonny Downs akan mengatakan bahwa konflik bisa terjadi bila di suatu daerah itu didominasi oleh kekuatankekuatan sejenis (se-ideologi) atau antara kekuatan yang jarak ideologisnya tidak terlalu jauh. Alasannya adalah, karena kekuatan kekuatan tersebut sedang memperebutkan pasar pemilih yang sama. Dahl, dengan konsep polyarchy-nya menunjukkan bahwa persoalan ini perlu diletakkan pada konstelasi politik yang lebih luas. Keterlibatan dari kekuatan-kekuatan politik lainnya akan juga menentukan apakah perimbangan kekuatan tersebut berbuah konflik atau tidak. Dalam hal ini perlu dilihat tipe kepartaiannya.

38


Kekuatan politik yang dianalisa implikasinya dalam paper ini adalah PDIP, GOLKAR, PPP dan kekuatan lainnya. Diasumsikan bahwa PDIP adalah partai nasionalis yang jarak ideologisnya cukup jauh dari partai berbasis agama seperti PPP. Sedangkan contoh dari catch-all partai adalah Golkar. Paper ini akan menguji hubungan antara perimbangan kekuatan-kekuatan politik itu di suatu daerah dengan kemunculan suatu jenis konflik. Apabila konflik yang kompleksitasnya tinggi terjadi pada daerah yang didominasai oleh kekuatan yang berbeda ideologis (PDIP dan PPP) maka argumen tentang pentingnya ideologi menjadi lebih relevan (Mair). Sebaliknya kalau konflik terjadi pada partai yang jarak ideologinya tidak terlalu jauh (PDIP dan Golkar), maka teori rasionalitasnya Downs yang lebih mampu menjelaskan. Atau teori pragmatisnya Kirchheimmer yang bisa menjelaskan fenomena daerah di Indonesia. Persoalan kedua yang telah dibahas di depan adalah pengaruh konstelasi (tipe kepartaian). Secara umum ada tiga bentuk sistem kepartaian: Satu Partai Dominan, Dua Partai Dominan, atau Multi Partai. Pembahasan feasibilitas satu partai dominan misalnya dibahas oleh Maraval. Dia menyebutkan bahwa mitos bagi keunggulan partai tunggal adalah efisiennya proses pengambilan keputusan dalam mencegah dan mengendalikan konflik. Tetapi pikiran yang demikian ini banyak

Peta Kekuatan Politik Dan Konflik Lokal 39

dikritik karena tipe ini sangat rentan oleh penyalahgunaan wewenang. Tambahan keterbatasan partisipasi menyebabkan alienasi yang menjadi penyebab tumbuhnya konflik. Dua partai dominan mengasumsikan akan terjadinya kontrol yang intensif dari masing-masing pihak sehingga penyelesaian konflik menjadi optimal. Logika dibalik dua partai dominan ini adalah logika plurality, yang mensyaratkan proses kompetisi antar dua kelompok yang bersaing yang memungkinkan mentransformasi dan menyederhanakan pembilahan sosial yang ada. Pakar seperti Donald Horowitz misalnya percaya bahwa logika plurality seperti ini akan melatih warga-negara untuk berkompetisi secara rasional yang akan memungkinkan untuk tidak kembali kepada pengelompokan yang rumit. Akibatnya, logika plurality ini akan membantu mengurangi konflik. Kritik terhadap teori ini adalah terlalu menyederhanakan proses pembilahan sosial yang sudah puluhan tahun terbentuk. Menurut Arend Lijphart, keberadaan pembilahan sosial tersebut yang perlu diperhatikan. Kalau memungkinkan, menurut logika proportional representation ini, pembilahan politik yang ada adalah merupakan manifestasi dari pembilahan sosial. Semakin kongruen antara pembilahan politik dengan pembilahan sosial, maka semakin sedikit

40


friksi ataupun konflik yang muncul. Kalau toh muncul konflik, maka adalah tugas dari masingmasing tokoh dari pembilahan politik/sosial tersebut yang menyelesaikan masalah mereka (demokrasi konsesional). Logika berpikir ini dikritik karena dianggap sebagai menunda/memindahkan konflik masyarakat ke level negara. Kelemahan lainnya adalah kecenderungannya yang sangat elitis. Secara umum dua faktor dasar itu, aktor dan konstelasinya, dalam paper ini dianggap sebagai faktor penting yang menjelaskan konflik pada tingkat lokal di Indonesia. Alur argumen tersebut bisa digambarkan sebagai berikut:

Konflik Lokal Konflik lokal disini menyangkut baik PETA KEKUATAN POLITIK AKTOR DAN INTERAKSINYA (Perimbangan Jumlah Suara)

TIPE KEPARTAIAN

PENYEBAB UMUM AKSELERATOR

JENIS KONFLIK

KONFLIK LOKAL


41

pertentangan yang terbuka maupun tertutup. Konflik terbuka disini adalah konflik yang muncul dan disiarkan oleh media-massa. Sebagai contoh adalah konflik antara etnis Dayak dan Madura di Sambas, Kalimantan Barat. Konflik ini juga menyiratkan adanya pertikaian tertutup antara elit birokrat yang tersingkir dari jabatannya dengan elit yang menduduki jabatan tersebut (Gerry Van Klinken). Berdasarkan arena konfliknya, maka pertentangan pada tingkat lokal ini juga bisa meliputi konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal tersebut bisa berupa friksi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan masyarakat daerah, perusahaan di pusat dengan pemerintah daerah, perusahaan di pusat dengan masyarakat daerah, atau bentuk lainnya. Konflik horizontal tersebut mencakup pertikaian antar pemerintah daerah satu dengan lainnya, pertikaian antara kekuatan politik di daerah, konflik antara masyarakat daerah berdasarkan suku, agama, atau ras, ataupun bentuk lainnya. Terjadinya konflik lokal biasanya juga dikondisikan oleh berperannya dua faktor umum seperti akselerator dan penyebab umum. Faktor yang merupakan akselerator dari konflik lokal bisa berasal dari internal (lokal), eksternal (propinsi, pusat, ataupun luar negeri), ataupun kombinasi. Adapun beberapa penyebab umum dari konflik politik adalah faktor kebijaksanaan, kultural,

42


politik, ekonomi, dan kombinasi.

Kekuatan Politik dan Konflik: Kajian Empirik a. PDIP – GOLKAR dan Lokal Konflik Dari analisa tabulasi silang antara perimbangan jumlah suara Golkar dan PDIP dalam pemilu 1999 (Variabel Independent 1a) dan tipe kepartaian (Variabel Independent 2) dengan konflik vertikal yang tertutup (Variabel Dependent 3), kita melihat beberapa temuan.4 Pertama, ketika suara PDIP dan Golkar berimbang maka tidak banyak terjadi konflik vertikal tertutup (hanya 7 dari 41 kasus). Konflik banyak terjadi pada daerah yang suara Golkarnya dominan dan sistem kepartaiannya multi partai (hampir 50 % dari semua kasus). Kedua, konflik politik yang bersifat vertikal terbuka juga banyak terjadi di daerah yang suara Golkarnya lebih dominan dari PDI (hampir 50% dari 44 kasus). Di daerah yang suara PDIPnya imbang dari Golkar justru jumlah kasus terkecil (18% dari kasus). Kedua temuan ini mengindikasikan imbangnya suara dengan lebih kecilnya kasus konflik vertikal (baik yang terbuka maupun tertutup). Hal ini memberi implikasi dukungan kepada logika plurality yang dikembangkan oleh Horowitz. Atau sebaliknya karena konflik banyak terjadi di daerah yang baik Golkar maupun PDIP


43

dominan terutama di daerah yang tipe kepartaiannya multi-partai, mengindikasikan semakin dipertanyakannya asumsi logika proportional representation dari Lijphart. Ketiga, kesimpulan yang sama juga dapat dilihat kalau kita menganalisa konflik horizontal baik yang terbuka maupun tertutup. Konflik horizontal tertutup banyak terjadi di daerah yang suara salah satu partainya dominan. Dari 62 kasus, kasus konflik horizontal tertutup terdapat di daerah yang suara Golkarnya dominan (27 kasus) dan PDIPnya dominan (25 kasus). Keempat, sebagian besar munculnya konflik akselerator bisa dideteksi dari daerah yang jumlah suara satu partai lebih dominan dari yang lain (54 dari 63 kasus). Suara yang relatif seimbang sedikit menghasilkan konflik akselerator. Karena dua partai adalah Golkar dan PDIP yang memiliki jarak ideologis tidak terlalu jauh maka teori ideologi menjadi penting. Dengan kata lain partai yang ideologinya tidak terlalu bertentangan tidak akan cendrung berkonflik (Peter Mair). Logika Downsian bisa dipertanyakan paling tidak sampai menjelang pemilu. Kelima, penyebab konflik pada tingkat lokal adalah beragam tergantung dari siapa yang mendominasi suara. Kalau jumlah suara PDIP dan Golkar berimbang atau jumlah suara Golkar dominan maka penyebab konflik adalah kombinasi

44


dari faktor kebijakan, ekonomi, kultur, dan politik. Kalau suara PDIP dominan maka penyebab konflik sebagian terbesar berasal dari hal-hal politik (42.3% dari 26 kasus).

b. PDIP – PPP dan Lokal Konflik Dari analisa tabulasi silang antara perimbangan jumlah suara PDIP dan PPP dalam pemilu 1999 (Variabel Independent 1b) dan tipe kepartaian (Variabel Independent 2) dengan konflik vertikal yang tertutup (Variabel Dependent 3), kita melihat beberapa temuan. Pertama, ketika suara PDIP dan PPP berimbang maka banyaknya terjadi konflik vertikal tertutup sama dengan ketika suara PPP dominan (masing-masing 7 dari 41 kasus). Konflik banyak terjadi pada daerah yang suara PDIPnya dominan dan sistem kepartaiannya multi partai (hampir 60 % dari semua kasus). Hal ini juga memberi implikasi dukungan kepada logika plurality yang dikembangkan oleh Horowitz. Atau sebaliknya karena konflik banyak terjadi di daerah yang baik PDIP maupun PPP dominan terutama di daerah yang tipe kepartaiannya multi-partai, mengindikasikan semakin dipertanyakannya asumsi logika proportional representation dari Lijphart. Ketiga, kesimpulan yang sama juga dapat dilihat kalau kita menganalisa konflik horizontal


45

baik yang terbuka maupun tertutup. Konflik horizontal tertutup banyak terjadi di daerah yang suara PDIPnya dominan atau suaranya berimbang. Keempat, sebagian besar munculnya konflik akselerator bisa dideteksi dari daerah yang jumlah suara satu partai lebih dominan daripada yang lain (52 dari 65 kasus). Suara yang relatif seimbang menghasilkan juga relatif banyak konflik akselerator. Karena dua partai ini adalah PDIP dan PPP yang memiliki jarak ideologis sangat jauh maka teori ideologi menjadi relevan. Dengan kata lain partai yang ideologinya bertentangan akan cendrung berkonflik (Peter Mair). Logika Downsian juga bisa tidak diterima dalam kajian ini. Atau paling tidak sampai menjelang pemilu 2004 ini. Kelima, penyebab konflik pada tingkat lokal adalah lebih seragam tidak tergantung dari siapa yang mendominasi suara. Kalau jumlah suara PDIP dan PPP berimbang atau jumlah suara PPP ataupun PDIP dominan maka penyebab utamanya adalah politik.

Catatan Akhir 1

Data konflik lokal dari 71 daerah tingkat II ini dikumpulkan dari isian survey yang dilakukan pada 63 informan pada tanggal 10 hingga 4 Maret 2004 di Universitas Gadjah Mada. Mereka tersebut adalah mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Politik Lokal dan Otonomi Daerah yang berasal dari 48 daerah

46

2 3 4


tingkat II yang tersebar di Indonesia. Data peta kekuatan politik daerah tingkat II ini diproses dengan adaptasi dari data base milik Dr. Dwight King dari Northern Illinois University, USA. Lihat Joseph Schumpeter Lihat Fishkin Perimbangan jumlah suara didapat dengan membagi jumlah suara dari satu kekuatan politik A dengan lainnya B. Setelah itu kita lakukan recode untuk mengkategorisasi perimbangan tersebut (0.75 – 1.25 = imbang; 0 – 0.74 = Suara Partai B lebih dominan; dan 1.25 – selanjutnya = Suara Partai A lebih dominan). Sedangkan tipe kepartaian itu didapat dengat melakukan kategorisasi (recode) dari nilai index party effective dari rumus Douglas dan Rae dan juga Lakso dan Taagerpera (0-1.4 = One Dominant Party; 1.5 -2.4 = Two Party System; dan 2.5 – selanjutnya = Multi Party System).


47

Rangkuman Forum Presentasi: “Penyebab konflik pada tingkat lokal adalah kombinasi faktor kebijakan kultur sosial dan politik Ketut mengolah data yang masih sangat baru. Pertanyaan yang ingin diajukannya sangat sederhana. Adakah hubungan antara peta kekuatan politik dengan konflik di daerah? Jika PDI gabung dengan PPP yang ideologisnya beda apakah akan timbul konflik di daerah. Dll. Kenapa membaca ini penting? Karena ini tidak serius dikaji. Belum ada yang mengerjakannya. Kompas misalnya, membaca fakta ini berangkat dari referensi masa lalu. Paper yang disampaikan Ketut tidak membaca secara detail tapi awal mengenai hubungan antara peta kekuatan politik dengan konflik lokal. Dari data yang dikumpulkan di 71 daerah melalui 63 mahasiswa yang membantunya, Ketut ingin menjawab apakah memang ada hubungan peta politik dengan konflik. Jika secara teoritik ada kemungkinan itu, bagaimana data empiriknya dan analisisnya? Ada dua faktor (1) Perimbangan kekuatan/ spektrum ideologi (2) Peta Kepartaian. Seberapa dominannya partai tertentu. Di level kabupaten bisa jadi two party system, bukan one party system. Apakah perimbangan jumlah partai dan perimbangan ideologis apakah menimbulkan

48


konflik. Ataukah sebagai akselerator konflik. Konflik vertikal menyangkut konflik pusat daerah. Memang pilar ini tidak terlalu dikotomis. Fondasi konteks, seberapa kompleks variasi antar daerah. Konflik horisontal, bisa terjadi antara pemerintah daerah, misalnya soal rebutan pulau. Seperti Kutai Timur yang berebut dengan sebuah kabupaten di Sulawesi Tengah. Disana ada tambang timah dan minyak. Kekuatan politik daerah dengan daerah, tapi lantas melibatkan pemerintah Pusat. Konflik juga bisa terjadi, misalnya antara gubernur di Sulawesi Tenggara dan Selatan tidak cocok. Bupati juga bisa memicu konflik dengan menggunakan masing-masing masyarakatnya. Di kabupaten muncul pula konflik bernuansa ras, etnis dan agama. Antara etnis Cina dengan orang asli bisa juga terjadi benturan. Kalau persoalan ini dihubungkan dengan peta kekuatan politik, pertanyaannya apakah partai punya jarak ideologi yang dekat atau jauh. Golkar yang di tengah dengan PDIP yang kekiri misalnya. PDIP banyak yang menjadi kuning. Jarak ideologi kedua partai ini bisa jadi sangat dekat. Konflik politik terbuka dan tertutup. Terbuka artinya kalau sampai direview media. Kalau tertutup artinya, jika itu dikenal di daerah tapi tidak direview oleh media. Tapi hasilnya pun sama. Yang implisit maupun eksplisit. Konflik akan terjadi

Peta Kekuatan Politik Dan Konflik Lokal 49

kalau Golkar lebih dominan dari PDIP. Kalau suaranya berimbang, konflik menjadi kecil. Mungkin karena sama-sama kuat. Jadi mereka tidak akan berani berkonflik. Ini memberi implikasi pada logika sistem distrik. Karena konflik terjadi di wilayah multi partai, semakin mengimplikasikan digunakannya logika multi party system. Kesimpulan bahwa konflik horisontal terbuka dan tertutup adalah daerah dimana Golkar atau PDIPnya dominan, tapi menggunakan multi party system. Penyebab konflik pada tingkat lokal adalah kombinasi faktor kebijakan kultur sosial dan politik. Kalau PDIP dominan konflik akan bernuansa politik. Untuk PDIP dan PPP, karena jarak ideologis yang jauh, ketika suara keduanya berimbang terjadi konflik vertikal tertutup. Konflik horisontal tertutup banyak terjadi di daerah yang PDIP dominan dan PPP cukup berimbang. Penyebab konflik pada tingkat lokal, ketika PDIP berkuasa apakah penyebab konfliknya satu atau banyak. Penyebab konflik utamanya adalah politik. Tanya Jawab Moderator Arie Sujito dari IRE, mengatakan yang disampaikan Ketut mengenai koalisi dan potensi konflik, dan belum diulas mengenai potensi koalisi. Juga bagaimana kaitan antara elit partai dan masa partai.

50


Abdur Rojaki, menanggapi tentang asumsi dasar yang dibangun Ketut. Menurut Rojaki, penjelasan mengenai wilayah tidak dijelaskan Ketut. Pendekatan sebagaimana dilakukan Hans Dieter Evers mungkin bisa digunakan untuk mem-bahas mengenai persoalan ini. Kalau kita melihat konteks konflik, kelompok epistemik memiliki pengaruh. Konflik ideologis mungkin bisa dianggap masa lalu saja. Tapi, kelompok kepentingan penting untuk melihat asumsi ini. Contohnya, waktu konflik pemilihan bupati Sampang 1998-1999. PKB menjadi kelompok dominan, tapi waktu pemilihan bupati figur dari PPP yang menang. Apa yang terjadi, ternyata, jika menggunakan pendekat-an kelompok kepentingan, ternyata aktor Golkar yang bermain. PKB dan PPP yang warna ideologinya sama, ternyata bisa juga berkonflik. Menurut Rojaki, analisis mengenai konflik sering meleset karena masih diwarnai teori besar dan konflik di tingkat nasional. Ngurah Karyadi, dari KIPP Bali mengatakan bahwa jika bicara soal politik dan konflik, maka hal yang tidak rasional harus dijelajahi. Disitu mungkin tidak ada ideologi, yang ada duit. Ketika masyarakat sedang apatis politik, dalam konteks masyarakat minoritas, apatisme ini mereka tunjukkan dengan cara yang jor-joran. Seperti di Bali, apatisme dengan Golkar malah ditunjukkan dengan pendukungan besar-besaran terhadap Golkar. Ini tidak rasional,


51

tapi digunakan untuk membendung konflik diantara mereka sendiri. Fenomena menggunakan artis juga bisa dibaca sebagai bentuk non rasional ini. Ustad Dian Nafi dari Al Muayyad, mengatakan pemilu 2004 ini mencatat melemahnya kekuatan masyarakat dengan modal agama, dan digantikan dengan modalitas hukum dan politik. Semua berawal pada 1994-1995 ketika Soeharto menandatangani persetujuan perdagangan bebas. Ini yang menyebabkan modalitas hukum politik diganti modalitas ekonomi. Yang terjadi melemahnya negara dibanding modalitas pasar. Artis dan agamawan juga merefleksikan kekuatan modalitas ekonomi ini. Partai politik ini nantinya akan luar biasa mengerahkan dananya. Di desa-desa ini agenagen parpol dapat uang. Sekarang praktek ini sudah masuk. Sebenarnya bila dikaitkan dengan partai politik yang berada dalam ranah negara, yang riil bekerja di situ adalah modal. Pertanyaan pada Ketut apakah kooptasi parpol terhadap konflik lokal ini sedemikian kuat karena masih berlakunya komunalisme, dan apakah peran negara masih cukup berarti? Konflik dalam tatanan psikologis dan rasional. Bagaimana mengubah itu? Bukankah masyarakat sudah punya kearifannya sendiri? Moderator, Arie Sujito, mengingatkan bagaimana perspektif lokal dan interest grup? Benarkan koalisi mengabaikan kecenderungan konflik?

52


Tanggapan Ketut, 71 daerah ini sebagian besar di luar Jawa. Apakah hasilnya ini akan berubah di Jawa nanti akan dilihat lagi. Ketut setuju untuk melihat infrapolitik. Apa fungsi partai? Rekruit, educate, orang yang ada di dalamnya. Kalau ini tidak terjadi mereka akan mengambil orang yang punya kultural kapital yang tinggi seperti artis, juga tentara. Ada buku yang bilang, dalam kasus Brasilia, setelah transisi, militer yang berkuasa, setelah sepuluh tahun muncul partai lapar. Kalau mau mengkaji kelompok kepentingan, dalam menyumbang ruwetnya kasus di Indonesia, kita harus melihat peran pembisik-pembisik. Pembisik, atau kelompok epistemis ini bisa merusak. Bagaimana move-move politik yang mereka lakukan perlu penelitian lebih lanjut. Memang saat ini keterlibatan penguasa lama dan militer masih terjadi. Tapi, jika itu terus saja terjadi, maka transisi akan gagal, karena yang terjadi pergantian elit saja. Soal irrasionalnya masyarakat sebagaimana disebut Ngurah Karyadi, menurut Ketut, irrasional akan hilang kalau ada keadilan. Karena itu fondasi struktural juga harus dilihat. Ada beberapa daerah yang sangat peka dengan konflik. Banyak daerah yang menjadi terminal dari proses kekerasan. Dinamika di balik partai, soal uang. Darimana mereka dapat uang Ketut mengaku tak tahu. Namun, kalau dihitung, di tempat yang


53

sekecil Yogya, seorang caleg butuh modal Rp 50 juta untuk jadi anggota dewan. Ini berimplikasi ke kejahatan politik berdasar timingnya. Menurut kebiasaan, tahun pertama dan kedua biasanya paling jahat, untuk menutup modal. Tahun terakhir lantas memperbaiki diri. Tapi di sini sebaliknya. Tahun terakhir malah membuat kejahatan politik dengan minta pesangon dan macam-macam lainnya. Mereka tidak mengaggap Pemilu sebagai media untuk mempertanggungjawabkan tindakan.

54


Memetakan Potensi Kekerasan Politik

55

Memetakan Potensi Kekerasan Politik Pemilu 2004 Lambang Trijono Kepala Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian Universitas Gadjah Mada

56




57

Pengantar Pemilu 2004 merupakan sarana paling baik untuk mengganti atau memperbaiki pemerintahan menjadi lebih baik dan efektif untuk mengatasi krisis nasional. Karenanya, segala faktor yang bisa menggagalkan pemilu, atau mengurangi kualitas pemilu perlu dicegah, agar pemilu berjalan demokratis, bisa menghasilkan pemerintah yang baik sesuai kehendak rakyat. Bila ini tidak tercapai ongkos sosial-politiknya terlalu mahal, kita akan semakin terpuruk dan butuh waktu lebih lama untuk bangkit dari krisis nasional. Salah satu kendala penting penghalang terwujudnya pemilu demokratis adalah kemungkinan munculnya kekerasan politik. Kekerasan politik yang muncul perlu dicegah, karena hal itu akan merusak demokrasi dan menjadikan hasil pemilu tidak mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat. Pemilu 2004 masih berlangsung dalam konteks transisi politik nasional. Transisi politik dari rejim Oder Baru ke peme-rintahan demokrasi pascaSeharto hingga kini belum menghasilkan konsolidasi demokrasi yang kuat. Pengikut rejim Orde Baru masih kuat bercokol dalam struktur politik. Sementara, pemerintahan demokratis belum terkonsolidasi, sangat lemah, belum mampu mengatasi krisis ekonomi dan gejolak politik

58


nasional. Di sisi lain, bangsa ini masih menghadapi berbagai masalah sosial yang akut, seperti kesenjangan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan praktek korupsi yang semakin merajalela di masyarakat. Pemilu tahun 2004 yang akan datang diselenggarakan dalam konteks Indonesia yang masih belum pulih dari berbagai krisis dan rawan konflik. Konflik internal dan perpecahan elit politik di berbagai daerah semakin marak. Di sisi lain, di daerah-daerah yang tampaknya relatif aman, di dalamnya mengandung potensi konflik terpendam, seperti api dalam sekam. Sementara di arena kebijakan publik, terutama di tingkat lokal seiring dengan desentralisasi yang berlangsung, masalahmasalah sosial-ekonomi mendasar belum terpecahkan akibat terjadinya distorsi-distorsi kebijakan politik karena kebijakan yang ada belum mampu mengakomodasi ledakan partisipasi dan artikulasi kepentingan warga masyarakat. Bahkan, kita menemukan banyak kasus artikulasi kepentingan politik warga masyarakat seringkali manifes dalam politik identitas etnis, agama, dan kedaerahan, yang sulit diakomodasi dan dipecahkan melalui mekanisme kelembagaan politik yang ada. Pengalaman di berbagai negara yang sedang mengalami transisi politik menunjukkan bahwa transisi demokrasi yang terlalu cepat bila tidak


59

disertai dengan pelembagaan politik demokrasi yang mantap bisa menghasilkan gejolak sosialpolitik yang bisa menganggu jalannya proses demokratisasi. Ledakan partisipasi masyarakat yang mencuat ke permukaan akibat terlalu lama hidup tertekan di bawah rejim otoriter sebelumnya, disertai dengan kekecewaan massa yang meluas akibat belum adanya perbaikan-perbaikan dalam kebijakan publik, bisa menciptakan timbunan kekecewaan politik yang bisa manifes menjadi kekerasan politik. Sebenarnya, sistem politik demokrasi bila dijalankan dengan baik bisa mengatasi berbagai gejolak konflik kekerasan di masyarakat. Namun, di negara-negara yang sedang mengalami transisi politik seperti Indonesia sekarang mekanisme demokrasi itu belum terlembaga dengan baik. Sehingga ledakan partisipasi yang ada bisa menifest menjadi kekecewaan dan kekerasan politik massa. Demikian itu terjadi karena pemilu akan membuka struktur peluang politik (political opportunity structure) yang terbuka bagi partisipasi politik warga, yang dalam konteks Indonesia seringkali bukan partisipasi sesungguhnya tetapi lebih merupakan mobilisasi massa. Sehingga, pemilu bisa menjadi sarana untuk meluapkan kekecewaan politik yang bisa berubah menjadi partisipasi dalam bentuk kekerasan politik. Potensi kekerasan politik demikian sangat besar kemungkinan terjadi dalam penyelenggaraan pemilu 2004 yang akan datang.

60


Berbeda dengan pemilu tahun 1999, pemilu 2004 secara khusus ditandai oleh tahapan-tahapan pemilu yang memberi peluang besar bagi terjadinya ledakan partisipasi politik masyarakat. Selain masalah klasik pemilu di Indonesia bahwa massa masa kampanye sering menjadi ajang bagi munculnya ledakan mobilisasi dan partisipasi politik massa yang luas, pemilu 2004 merupakan pemilu pertama di Indonesia dimana pemilihan presiden dilakukan secara langsung, selain memilih langsung anggota parlemen. Dengan demikian, warga negara Indonesia sedikit-nya akan melakukan pemilihan langsung dalam dua kali putaran, memilih anggota parlemen dan memilih presiden. Dan, berkaitan dengan soal ter-akhir, bila putaran kedua belum menghasilkan presiden terpilih, maka pemilihan presiden akan diulang lagi, sehingga pemilu 2004 bisa memiliki tiga kali putaran pemilihan langsung. Demikian itu, menyebabkan pemilu 2004 akan menciptakan peluang bagi terjadinya ledakan partisipasi politik yang meningkat. Di sisi lain, pemilihan presiden langsung akan mendorong kompetisi antar partai politik dan massa menjadi semakin meningkat. Belum mantapnya konsolidasi politik kepartaian di Indonesia, ditambah dengan kecenderungan politik patronase dan simbol personal yang masih kuat mengakar di


61

Indonesia, dan fragmentasi elit politik antara kekuatan lama pengikut Orde Baru dan kekuatan reformasi, penyelenggaraan pemilu 2004 akan sangat membuka peluang bagi munculnya ledakan kekerasan politik di masyarakat. Ledakan konflik demikian bisa menghasilkan kekerasan politik yang bermacam-macam karena, seperti disebutkan di muka, potensi konflik yang terpendam di masyarakat didasari persoalan yang bermacammacam. Dalam pemilu 2004 yang akan datang, hal itu bisa manifes dalam bentuk tidak hanya benturan kepentingan politik, tetapi bisa berupa konflik antar idiologi politik, kelas ekonomi, golongan etnis dan agama.

Tiga Skenario Membaca realitas fakta yang ada, sesungguhnya kemungkinan yang terjadi barangkali tidak seseram yang digambarkan banyak kalangan selama ini bahwa pemilu 2004 akan “berdarah-darah” atau akan menimbulkan “gejolak revolusi sosial”, seperti dikemukakan Lemhanas beberapa waktu lalu. Penulis tidak sependapat dengan skenario ini. Memang dalam pemilu nanti bisa saja terjadi kekerasan politik di berbagai daerah. Atau, terjadi distorsi, cacat, karena ketidaksiapan KPU dalam menjalankan target tiap tahapan yang ada, seperti dalam kasus kepanikan KPU dalam penyediaan logistik yang terjadi sekarang.

62


Tetapi, hal itu tidak otomatis mengagalkan pemilu. Pemilu bisa saja tetap berlangsung, meski dengan kualitas masih rendah, karena disertai distorsi dan tidak menutup kemungkinan menyulut kekerasan politik di berbagai tempat. Dalam kaitan dengan konflik kekerasan, sejatinya banyak kemungkinan bisa terjadi dalam pemilu 2004 nanti. Masing-masing daerah akan berbeda-beda, tergantung potensi konflik yang ada dan kelancaran penyelenggaraan pemilu yang dijalankan. Karenanya, kita perlu menyusun berbagai skenario kemungkinan itu untuk langkahlangkah pencegahan. Tiga macam skenario bisa diajukan di sini apakah pemilu yang akan datang menimbulkan gejolak politik atau tidak. Skenario Pertama: Pemilu sebagai Pemicu Konflik Kekerasan. Artinya, sebenarnya ada tidak ada pemilu potensi konflik sudah ada di masyarakat yang sewaktu-waktu bisa menjadi konflik terbuka. Potensi konflik itu kemudian mencuat menjadi kekerasan politik menumpang pada pemilu. Skenario ini sejalan dengan teori konjungtur bahwa pemilu menciptakan terbukanya struktur peluang politik (political opportunity structure) dan mendorong kekecewaan yang ada selama ini mencuat ke permukaan manifes menjadi kekerasan politik (Kurth and Schock, 1999). Termasuk dalam kategori ini adalah daerah-daerah rawan konflik atau mengandung potensi konflik yang tinggi. Hal


63

itu bisa dilihat dari indikator politik, ekonomi, sosial-budaya, dan keamanan yang ada, seperti fragmentasi elit, polarisasi idiologi, kesenjangan sosial-ekonomi, ketegangan hubungan antar etnisagama, tingkat kriminalitas, dsb. Daerah-daerah seperti Jakarta, Solo, Mataram, termasuk dalam kategori ini. Skenario Kedua: Pemilu Menciptakan Gejolak Politik. Disini, kekerasan politik muncul sematamata bersumber dari distorsi-distorsi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Argumen ini didasarkan pada teori deprivasi relatif bahwa kekerasan politik muncul karena berkembangnya kekecewaan (discontent) dalam masyarakat karena realitas yang ada tidak sesuai dengan yang diharapkan (lihat Why Men Rebel?, R. Ted Gurr, 1977). Masyarakat sebenarnya damai-damai saja, tetapi karena pemilu diselenggarakan kurang baik, tidak sesuai yang diharapkan masyarakat, maka timbul kekecewaan yang kemudian manifes menjadi kekerasan politik. Kemungkinan ini bisa terjadi di daerah “damai” seperti Yogyakarta dan Bali. Dengan kata lain, penyelenggaraan pemilu yang tidak beres di daerah ini bisa mengubah daerah-daerah “normal” ini menjadi daerah konflik kekerasan dalam pemilu 2004. Skenario Ketiga: Pemilu Sebagai Solusi Konflik. Hal ini seperti dikemukakan skenario transisi demokrasi masyarakat pasca-konflik. Di sini,

64


kekerasan politik justru akan minimal dalam pemilu karena berbagai alasan seperti sudah “capek” dengan konflik, elit politik ingin menyelamatkan muka melalui pemilu, kekecewaan elit politik terobati oleh adanya harapan baru dari pemilu, atau dominasi politik berlangsung di daerah bersangkutan karena golongan mayoritas telah memenangkan pertarungan dalam konflik. Termasuk dalam skenario ini adalah daerah-daerah pasca-konflik di beberapa daerah di luar Jawa seperti Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Meski daerah-daerah ini sebagian masih dalam kategori daerah konflik, tetapi situasinya bisa jadi akan semakin membaik setelah melampaui pemilu nanti.

Pencegahan Kekerasan Skenario ini lebih realistis dan bisa digunakan sebagai acuan langkah pencegahan dan transformasi konflik pemilu menuju yang demokratis. Pemetaan atas potensi kekerasan politik itu memang masih perlu dipertajam dengan kalkulasi yang cermat atas potensi konflik di tiaptiap daerah dan distorsi politik serta akumulasi kekecewaan politik dalam tiap tahapan pemilu, mulai pendaftaran pemilih, pencalonan anggota legislatif, masa kampanye, hingga pemilihan langsung anggota parlemen dan presiden. Namun, langkah awal pencegahan kekerasan bisa dilakukan


65

mulai dari sekarang, dengan mempertimbangkan variasi daerah masing-masing. Daerah dalam kategori skenario pertama merupakan daerah yang paling perlu untuk diwaspadai karena bergabungnya dua faktor sekaligus; potensi konflik dan terbukanya struktur peluang politik. Ledakan partisipasi politik ditengah potensi konflik yang terpendam disertai kekecewaan politik yang terpendam selama ini bisa meledak menjadi kekerasan politik. Karenanya, pemilu di daerah ini perlu dilakukan secara hatihati jangan sampai dijadikan tunggangan pelampiasan kekecewaan yang ada selama ini. Untuk daerah-daerah dalam kategori skenario kedua, aturan main pemilu yang baik bisa menjamin pemilu damai daerah ini. Bagaimana mekanisme pemilu dijalankan agar tidak menimbulkan kekecewaan politik massa dan menyumbat harapan elit politik merupakan kunci tidak terjadinya gejolak politik di daerah ini. Sementara, di daerah dalam kategori skenario ketiga, pemilu justru bisa dimanfaatkan sebagai sarana resolusi konflik. Upaya mendorong partisipasi politik dalam pemilu secara luas disertai dengan pelembagaan politik yang baik dalam penyelenggaraan pemilu bisa menjadi sarana bagi daerah ini untuk keluar dari kemelut krisis dan konflik yang berlangsung selama ini.

66


Melihat skenario ini, secara nasional sebenarnya kita menghadapi tantangan cukup berat. Di satu sisi, kondisi obyektif masyarakat secara umum masih rentan terhadap konflik kekerasan. Di sisi lain, kita masih belum memiliki sistem kelembagaan pemilu yang mapan. Selain masalah klasik kerawanan kampanye karena selalu disertai mobilisasi massa, masalah pemilihan presiden langsung, yang baru pertama kali ini diselenggarakan di Indonesia, merupakan tahapan pemilu yang sangat sarat dan rawan konflik. Meski banyak orang optimis pemilu 2004 akan berjalan lancar, bayang-bayang kekerasan politik ini tetap menghantui kita. Karenanya, skenario dan langkahlangkah pencegahan kekerasan politik di berbagai daerah perlu segera digulirkan mulai dari sekarang, agar pemilu kita nanti betul-betul bisa menghasilkan pemerintahan yang baik untuk keluar dari krisis ekonomi dan politik yang berlarut-larut ini.


67

Rangkuman Forum Presentasi: Konflik Bisa Muncul Jika Masyarakat Kecewa Terhadap Hasil Pemilu Lambang Trijono mengatakan potensi konflik masing-masing daerah itu berbeda-beda, tidak bisa diseragamkan. Potensi konflik di Indonesia sebenarnya sangat tinggi, terlepas ada atau tidak ada pemilu. Potensi konflik itu bisa dipotret dengan beberapa tolak ukur. Data-data yang ada yaitu: Data sensus tahun 2000 dan Data dari litbang Kompas, bisa cukup membantu. Indikator yang ada: 1 . Indikator politik; fragmentasi atau pergeseran politik yang ada. Daerah-daerah seperti Sumatra Utara banyak memungkinkan terjadinya pergeseran politik. Jumlah anggota PDIP banyak menurun. 2. Indikator sosial-ekonomi; persoalanpersoalan yang menimbulkan konflik, terlepas ada atau tidaknya pemilu seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pengangguran ekonomi yang cukup tinggi. Di Jakarta, banyak sekali kasus-kasus kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. 3. Indikator sosial-kultural; hububunganhubungan ketegangan antar etnis. Fragmentasi tidak hanya antar agama atau etnis, tapi

68


pergeseran yanmg terjadi dalam tubuh suatu agama atau etnis. Perpecahan di kalangan partai Islam, salah satu contoh indikator socialkultural. 4. Indikator keamanan; tingkat kriminilitas dan kekacauan yang terjadi dalam masyarakat, karena tidak jelasnya order yang ada dalam masyarakat. Contoh konkrit adalah banyaknya kelompok-kelompok milisia yang terjadi yang tidak bisa dipecahkan oleh aparat. Daerah Yogyakarta, misalnya, masih kondusif dalam konteks politik, sosial, dan keamanan. Fragmentasi antar kelompok nasionalis dan kelompok agama masih belum begitu kentara. Apakah potensi-potensi diatas membahayakan pemilu? Belum tentu potensi itu bisa mencuat, meskipun kita telah menemukan munculnya potensi-potensi konflik. Ada tiga skenario yang bisa terjadi setelah kita melihat potensi-potensi yang ada: 1 . Pemilu sebagai pemicu konflik kekerasan, artinya sebenarnya ada atau tidak ada pemilu potensi konflik sudah ada di masyarakat yanmg sewaktu-waktu bisa menkjadi konflik tertbukja. Misalnya, Jakarta 2. Pemilu sebagai pencetak konflik; Disini kekerasan politik muncul semakta-mata


69

bersumber dari distorsi-distorsi politik dalam penyelenggaraan pemilu. Argumen itu berdasarkan teori deprivasi relatif bahwa kekerasan politik muncul karena berkembangnya kekecewaan (discontent) dalam masyarakat karena realitas yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. 3. Skenarion ketiga: Pemilu sebagai solusi konflik. Kekerasan politik justru akan minimal dan pemilu menyelamatkan muka melalui pemilu, kekecewaan elit politik terobati karena adanya harapan baru dari pemilu, dominasi politik berlangsung di daerah yang bersangkutan karena kelompok mayoritas telah memenangkan pertarungan. Kasus Jawa, Bali, Mataram, masih sulit diprediksi untuk skenario ketiga ini. Daerah yang potensial konflik terjadi apabila skenario pertama dan kedua berlangsung. Skenario pertama mungkin perlu dilihat secara cermat.

Tanya Jawab Fadmi Sustiwi, dari KR mempertanyakan image Yogyakarta yang selalu dianggap sebagai tempat aman. Semua tak lepas dari suatu usaha, diantaranya sosialisasi kelompok-kelompok antar iman. Tapi, apakah nantinya tidak akan muncul konflik dan Yogyakarta tetap aman dalam pemilu?

70


Lambang: Konflik bisa saja timbul, karena munculnya kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme atau hasil dari pemilu. Pergeseranpergeseran yang terjadi dalam proses pencalonan caleg akan menyebabkan munculnya konflik. Seringkali kejadian-kejadian dalam pemilu karena lemahnya mekanisme untuk mencegah atau mengatasi konflik yang ada. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana mekanisme yang ada bisa merekrut elit-elit yang representative sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Lukas Ispandriarno dari Fisip Atmajaya: kampanye Pemilu 2004 ini tetap saja berlangsung dengan iring-iringan kendaraan bermotor yang membuat orang enggan ikut kampanye. Apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kampanye? Apakah sistemnya harus dibenahi ataukah ini menyangkut mental orang? Lambang: Ada yang mengatakan, produksi parang selama pemilu di Yogya meningkat. Seandainya benar, ini meningkatkan kecenderungan masyarakat untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu. Jika kekerasan terus terjadi, maka akan ada gejala masyarakat tidak mau terikat(withdraw) dalam sistem politik yang ada. Image bahwa pemilu akan gagal, rusuh juga mengurangi minat pemilih untuk menyoblos. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kita bisa meyakinkan kepada publik bahwa pemilu itu akan


71

membawa suatu pembaharuan terhadap pembangunan. Mendatangkan artis ke daerah-daerah adalah salah satu solusi untuk menumbuhkan minat masyarakat terhadap suatu partai. Dalam pemilu 2004 ini, banyak tokoh partai datang ke Kiai-kiai. Di Madura, dimana peran ulama masih sangat penting massa menjadi rebutan lewat kiai-kiai. Rebutan massa lewat kiai di Madura ini terutama dilakukan oleh parpol berbasis massa Islam. Seorang peserta menanyakan apakah agama akan tetap jadi alat legitimasi dalam perebutan suara kali ini, dan dari situ akan menjadi pemicu konflik? Namun ditanggapi oleh peserta lain, bahwa kecenderungan itu akan berkurang di pemilu 2004. Saat ini, beberapa tokoh agama sudah membuat komitmen untuk tidak ada “Perang Ayat” atau “jualan Kitab Suci” di pemilu. Tapi, apakah kharisma kiai akan tetap penting di pemilu?. Lambang: Politik karismatik tetap akan sangat penting dalam kondisi sekarang ini. Pola pikir itu kadang masih ada di Indonesia, tak hanya di kelompok agamis, tapi juga nasionalis. Image bahwa Megawati masih mewarisi karisma dan wibawa dari Sukarno dan bisa menumbuhkan nasionalisme bangsa, juga tetap kuat di masyarakat. Kalau kemudian ada pergesesan dari Golkar ke PDIP itu adalah suara-suara pragmatis.

72


Ngurah Karyadi, KIPP Bali: Negara ini sudah tidak mampu menepati komitmen untuk menjalankan pemilu secara desentralisasi. Lambang: Sentralisasi terjadi juga di tingkat partai. Karena itu desentralisasi sangat penting. Selama ini partai-partai yang ada di daerah masih disetir oleh pusat. Sejauh mana otoritas partai yang ada daerah menjelaskan masalah-masalah partai yang ada. Mekanisme untuk menjembatani kepentingan partai yang ada di daerah sangat diperlukan.

Proses, Tahapan, Dan Distorsi Politik

Proses, Tahapan, Dan Distorsi Politik Dalam Pemilu 2004 Dr. Pratikno Politik Lokal dan Otonomi Daerah Pasca Sarjana Unviersitas Gadjah Mada.

73

74




75

Pengantar Dalam tataran yang paling minimal, pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat (votes) menjadi wakil rakyat (seats). Pemilu diharapkan mampu menghasilkan seats yang mereepresentasikan suara rakyat. Pemerintah yang dihasilkan juga harus menjadi pemerintah yang terpercaya dan mampu menjalankan pemerintahan secara akuntabel. Oleh karena itu, dalam standar normal, isu keterwakilan, kepercayaan dan kepercayaan dan kepertanggungjawaban merupakan parameter utama dalam melihat keberhasilan pemilu. Pemilu yang distortif adalah pemilu yang keluar dari parameter ini. Namun, dalam konteks perkembangan politik di Indonesia sekarang ini, pemilu tidak bisa dilihat dari parameter standar di atas. Pemilu bukan hanya harus dilihat sebagai mekanisme politik yang memungkinkan membangun pemerintahan yang reperesentatif, terpercaya dan akuntabel. Tetapi, pemilu 2004 sekarang ini (pemilu jurdil kedua pasca Orba) juga harus dilihat sebagai parameter penting proses transisi menuju konsolidasi demokrasi. Dengan kata lain, sejauh mana pemilu 2004 mampu menjamin dan mengindikasikan kesepakatan semua pihak untuk menjadikan “democracy as the only game in town”.

76


Makalah singkat ini berusaha untuk melihat distorsi pemilu 2004 dalam proses dan tahapannya dalam parameter di atas. Oleh karena itu, uraian akan dimulai dengan jabaran singkat tentang parameter distorsi tersebut, proses dan tahapan pemilu 2004, serta peluang dan kemungkinan distorsi dalam setiap tahapan pemilu.

Distorsi Pemilu Distorsi terhadap apa? Sebagai telah saya sampaikan secara sepintas, pemilu 2004 tidak cukup hanya dilihat sebagai mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi pemerintah yang representatif, terpercaya dan akuntabel. Namun, pemilu 2004 harus pula dilihat dalam konteks transisi menuju konsolidasi demokrasi. Artinya, proses dan praktek politik dalam pemilu 2004 yang mengindikasikan konsolidasi demokrasi menjadi parameter yang mendasar pula. Pemilu 2004 dijalankan setelah hampir lima tahun jatuhnya Presiden Suharto, pemimpin dan simbol otoritarianisme Orde Baru. Walaupun kebanyakan kita sepakat bahwa kejatuhan Suharto tidak identik dengan kejatuhan otoritarianisme, namun saya kira kita sepakat kejatuhan Suharto bisa diartikan dengan mulai terbukanya ruang bagi proses transisi menuju konsolidasi demokrasi.


77

Kalau konsolidasi demokrasi kita artikan sebagai terbangunnya kesepakatan bahwa demokrasi merupakan satu-satunya cara untuk menjalankan interaksi sosial dan politik, maka pertanyaannya sejauhmana dalam proses pemilu telah terindikasikan proses sosial dan politik yang demokratis. Saya kira kita tidak perlu untuk berdebat panjang tentang apa itu demokrasi. Mengutip Robert Dahl, demokrasi diindikasikan oleh : § Ada jaminan bahwa kebijakan publik dibuat sesuai dengan kepentingan masyarakat. § Pemilihan umum yang diselenggarakan berkala, bebas dan adil. § Hak untuk memilih § Hak untuk menduduki jabatan publik § Masyarakat punya kebebasan untuk memperoleh hak-haknya : berekspresi, berpendapat § Masyarakat punya akses terhadap sumber informasi alternatif § Masyarakat bebas membentuk/bergabung dengan organisasi manapun. Atau , dengan parameter yang lebih cair, tiga ilmuwan politik ternama, Diamond, Linz, dan Lipset menegaskan perlunya 3 syarat utama pemerintahan demokratis:

78


§ adanya kompetisi untuk memperebutkan jabatan dalam pemerintahan § partisipasi politik yang melibatkan sebanyak mungkin warga § kebebasan sipil dan politik. Apabila parameter ini kita terapkan pada proses pelaksanaan pemilu, maka proses pemilu 2004 akan kita lihat dari sejauh mana pelaksanaannya menjamin kompetisi dalam rekrutmen politik, sejauhmana partisipasi politik warga negara terjamin dalam proses ini, dan sejauhmana kebebasan sipil dan politik terjamin dalam proses pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh, konflik yang bernuansa kekerasan mrrupakan salah satu contoh sebuah fenomena sosial yang tidak memungkinkan terjadinya kebebasan untuk mengekspresikan suaranya secara bebas dan terbuka. Dalam literatur standar ilmu politik yang membahas tentang pemilu, ada beberapa persyaratan agar sebuah pemilu bisa dikatakan sebagau pemilu yang baik (Reynold., et all., 1997). Pertama, pemilu harus bisa menjamin terciptanya lembaga perwakilan rakyat yang representatif. Representasi ini bisa berupa representasi geografis maupun representasi fungsional. Dalam representasi geografis, setiap kesatuan wilayah yang berpenduduk, baik kota, kabupaten, provinsi,


79

maupun daerah pemilihan (elektoral distric) memiliki perwakilan di parlemen, sehingga para wakil rakyat ini sepenuhnya bertanggungjawab terhadap wilayah yang diwakilinya. Sementara itu, represtasi fungsional berupa perwakilan rakyat yang tercermin dalam parpol-parpol di parlemen yang biasanya mencerminkan variasi idiologi dalam bangsa yang bersangkutan. Apaun bentuk representasi yang dipilih, setiap kursi (seats) dikonversi dari suara (votes). Oleh karena itu, prinsip OPOVOV (one person, one vote, one value) sebagai satu prinsip dasar representasi dalam pemilu. Kedua, pemilu yang baik haruslah pemilu bermakna (meaningful) serta membangun pemerintahan yang bertanggungjawab (accountable). Regulasi dan sistem politik yang ada harus menjamin kekuasaan (power) yang dimilki loleh parlemen hasil pemilu ini akan menjadi penentu bagi bermakna tidaknya sebuah pemilu. Pemilu dianggap berhasil bila mampu melahirkan parlemen yang berpengaruh pada formasi dan pengambilan kebijakan pemerintah. Selain itu, pemilu harus mampu melahirkan pengendali pemerintah yang bertanggungjawab kepada rakyat. Kehadiran oposisi dalam parlemen seringkali menjadi penting untuk membantu efektivitas kinerja anggota parlemen. Kekuatan oposisi memang tergantung pada

80


banyak faktor selain sistem pemilu, namun ketika sistem pemilu mendorong terciptanya oposisi yang lemah, pemerintahan demokratis juga menjadi lemah. Ketiga, pemilu diharapkan bisa memfasilitasi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan stabil serta memberikan insentif bagi konsiliasi yang bisa memediasi antar kepentingan yang bertarung. Kriteria ini dipandang perlu karena sistem politik tidak hanya ditempatkan sebagai cara membentuk pemerintahan, namun juga sebagai alat menejemen konflik dalam masyarakat. Selain ini terkait dengan apakah masyarakat mampu menerima hasil pemilu sebagai proses jujur dan adil serta terpercaya, pemilu seharusnya mendorong bagi terbentuknya parpol yang “cross-cutting” politik. Pemilu perlu mendorong lahirnya parpol yang didasarkan pada nilai-nilai dan ideologi politik terbuka, dan bukan didasarkan pada batasan-batasan askriptif seperti etnik, rasial, dan regional. Rentang ideologi antar parpol seharusnya juga semakin menyempit. Terakhir, keempat, pemilu yang baik adalah yang bisa diakses oleh siapapun (accessible) dan diselenggarakan secara mudah dan murah (feasible). Kriteria ini menekankan pada pentingnya kemudahan akses bagi masyarakat pemilih, termasuk kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran pemilih, kemudahan dalam


81

memperoleh dan memahami kartu suara, kemudahan menjangkau lokasi tempat pemilihan. Kemudahan-kemudahan ini akan menjadi insentif bagi masyarakat untuk mendukung proses pemilu. Pada saat yang sama, desain pemilu menghitung fasibilitas teknis, antara lain kapasitas administratif dan anggaran. Tanpa adanya kapasitas pelaksanaan bagi berlangsungnya pemilu, semua impian dalam membangun pemilu yang baik akan runtuh. Oleh karena itu, desin pemilu yang efisien menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan.

Distorsi Regulasi (1): Sistem Proporsional Terbuka Terdapat kesadaran yang sangat kuat menjelang perumusan UU Pemilu 2004 bahwa dominasi parpol dalam pencalonan dan penetapan anggota legislatit harus dikurangi , bahkan dipangkas. Biarlah rakyat yang menentukan orang, bukan hanya menentukan parpol kemudian penentuan orangnya diserahkan kepada parpol. Oleh karena itu, alternatifnya adalah, mengubah menjadi pemilu sistem distrik, atau minimal sistem proporsional stelse daftar terbuka. Alternatif penggunaan sistem distrik tampaknya hampir tidak digarap secara serius oleh berbagai pihak, termasuk oleh komponen civil society. Kemungkinan hal ini didasarkan pada

82


beberapa kesulitan, seperti kesulitan dalam pendistrikan yang harus menghitung jumlah penduduk (padahal distribusi penduduk di Indonesia sangat timpang), dan kesatuan sosioideologis masyarakat (seperti etnis, agama dll) untuk menjamin representasi variasi ideologis ini. Oleh karena itu fokus perubahan diarahkan pada upaya untuk menggolkan Sistem Proporsional dengan stelse Terbuka. Artinya, dalam pemilu rakyat diberi kesempatan untuk menentukan orang wakil rakyat, bukan parpol saja. Tuntutan ini “diakomodasi” oleh perumus UU dengan munculnya pasal 6 ayat 1 UU No 12/2003 yang menyatakan bahwa “Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional dengan daftar calon terbuka”. Namun, pasal ini hampir bisa dipastikan menjadi tidak bermakna ketika muncul dua ketentuan lain yang mengamputasinya yaitu : 1 . Tidak ada kewajiban bagi pemilih untuk memilih nama orang dalam daftar Caleg. Walaupun dalam kartu suara hanya mrnunjukkan pemilihan parpol, bukan calon, tetap saja kartu suara ini dianggap sah sebagaimana pada pasal 93 ayat 1 : Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota


83

dinyatakan sah apabila : 1 . surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; 2. tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada pada kolom yang disediakan; atau 3. tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan; 2. Suara yang diperoleh oleh masing-masing calon baru akan bermakna apabila mampu melampaui Bilangan Pembagi Suara. Ini terdapat dalam pasal 107 ayat 2, yang menyatakan bahwa : “ Penetapan calon terpiluih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu Daerah pemilihan, dengan ketentuan: 1) nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih; 2) nama calon yang tidassk mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih berdasarkan nomor urut pada daftar calon daerah yang bersangkutan; Celah regulasi inilah yang mengakibatkan beberapa parpol mendorong masyarakat, calon pemilih, atyau para pendukungnya untuk memilih

84


nama parpol saja, dan tidak perlu repot-repot memilih nama calon. Kemasan untuk mendorong cara ini bervariasi, seperti: a) “menuruti perintah UU yang tidak mewajibkan pemilih untuk memilih nama calon”; b) “memudahkan masyarakat dalam mengikuti proses pemberian suara”; c) “memudahkan bagi masyarakat yang buta huruf dalam memberikan suara”; Apapun alasannya, hasilnya cukup jelas, yaitu membuat praktek Pemilu 2004 menjadi sistem proporsional list daftar tertutup yang mengokohkan peran pengurus teras parpol dalam penentuan anggota legislatif.

Distorsi Regulasi (2): Threshold dan Penyederhanaan Parpol Berangkat dari realitas politik yang menunjukkan gejala penambahan parpol baru dari waktu ke waktu, dan rentang ideologis yang cenderung melebar, upaya penyederhanaan parpol menjadi satu upaya penting yang perlu dilakukan. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana cara melakukannya. Sebab, melarang pembentukan parpol baru merupakan suatu yang tidak mungkin dilakukan, karena kebebasan berserikat dijamin oleh UUD. Satu jalan keluar yang ditempuh oleh UU


85

kita selama ini adalah di satu sisi membebaskan pembentukan parpol, namun di sisi lain memberikan persyaratan yang ketat bagi parpol yang ingin menjadi peserta pemilu. Ketentuan dalam Undang-Undang 12 tahun 2003 memberikan syarat yang cukup berat kepada partai politik untuk menjadi peserta pemilu. Hal ini dilakukan untuk membatasi jumlah partai politik peserta Pemilu. Keadaan dilematis akan dihadapi manakala jumlah partai politik yang menjadi peserta pemilu terlalu banyak akan sangat menyulitkan proses teknis pelaksanaan pemilu. Disamping itu, pemilu juga membawa kewajiban moral untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk berkompetisi melalui Partai. Jalan tenagah yang ditempuh adalah dengan memberikan kemudahan bagi terbentuknya partai politik dengan mengetatkan syarat-syarat untuk ikut dalam pemilu. Pasat 7 ayat (1) UU 22/2004 menyebutkan: Partai Politik dapat menjadi peserta Pemilu apabila memenuhi syarat: a. diakui keberadaannya sesuai dengan Undangundang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; b. memiliki pengurus lengkap sekurangkurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah provinsi;

86


c . memiliki pengurus lengkap sekurangkurangnya di 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud huruf b; d. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau sekurang-kurangnya 1/ 1000 (seperseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud huruf c yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai politik; e. pengurus sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c harus mempunyai kantor tetap; f. mengajukan nama dan tanda gambar partai politik kepada KPU. Syarat keterwakilan nasional partai politik ini ditambah dengan syarat mengenai threshold atau batas minimal partai poltik dapat menjadi peserta pemilu dalam pemilu selanjutnya. Pasal 9 ayat (1) UU 12 tahun 2003 memberikan syarat: “Untuk dapat mengikuti Pemilu berikutnya, Partai Politk peserta Pemilu harus: a. memperoleh sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) jumlah kursi DPR; b. memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) jumlah provinsi seluruh Indonesia; atau


87

c . memperoleh sekurang-kurangnya 4% (empat persen) jumlah kursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebar di 1/2 (setengah) jumlah jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Sekali lagi, selain persebaram partai politik, persebaran dukungan juga menjadi perhatian dalam UU 12 tahun 2003. Beratnya persyaratan ini ditambah dengan persyaratan threshold. Threshold disini dibatasi pada “electoral therhold”, yaitu presentasi perolehan suara tertentu yang dijadikan prasyarat untuk bisa ikut pada pemilu yang akan datang. Akibatnya, pengurangan seleksi parpol peserta pemilu dilakukan oleh KPU, bukan oleh pemilih (voters). Kemungkinan terjadinya distorsi dalam proses seleksi menjadi sangat tinggi. Atas dasar pemikiran ini, saya cenderung untuk menggunakan “parliamentary threshold”, yaitu prosentase perolehan suara tertentu yang digunakan untuk bisa meperoleh kursi di parlemen pada pemilu yang bersangkutan. Dengan kata lain, setiap parpol berhal untuk ikut pemilu, tetapi dengan resiko kan kehilangan semua suara yang diperolehnya jika tidak melampaui threshold ini, dan otomatis tidak memperoleh kursi di parlemen.

88


Tahapan dan Potensi Distorsi Dalam Implementasi Beberapa tahapan penting dalam pelaksanaan pemilu dan kemungkinan distorsi dalam implementasinya, dapt dikemukakan di sini sebagai berikut.

1. Pendaftaran Pemiljh Untuk dapat berpartisipasi dalam tahap pemberian suara, warga negara harus terdaftar sebagai pemilih. UU No 12 tahun 2003 menyebutkan beberapa persyaratan untuk dapat dicatat sebagai pemilih, seperti nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan lain-lain. Karena harus memenuhi persyaratan tertentu, pola-pola penyimpangan terhadap pelaksanaan pendaftaran pemilih bisa berupa: 1 . Yang memenuhi persyaratkan sebagai pemilih, namun tidak terdaftar. 2. Yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih, namun terdaftar. Proses semacam ini lazim terjadi pada pemilupemilu yang tidak fair, tatkala parpol tertentu cenderung menghambat proses pendaftaran pada kelompok yang tidak mendukungnya, atau mendorong terjadinya manipulasi pendaftaran


89

pemilih pada kelompok masyarakat tertentu yang tidak memenuhi persyaratan (seperti syarat umur) karena dianggap akan mendukungnya.

2. Pencalonan: Peran Parpol dan Keterwakilan Perempuan UU 12/03 memberikan kesempatan kepada parpol peserta pemilu untuk mengajukan kandidat sampai 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap daerah pemilihan. Kandidat yang dicalonkan menjadi anggota legilatif ini merupakan hasil dari seleksi internal yang dilakukan partai politik. Seleksi internal partai poltik terjadi mulai dari proses masuknya calon dalam daftar, terlebih dalam proses penyusunan nomor urut. Berikut bunyi Pasal 65 ayat (2) UU 12/03: “Setiap Partai Politik peserta Pemilu dapat mengajukan colan sebanyak-banyaknya 120% (sertus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.”

Berikut bunyi Pasal 67 ayat (3) UU 12/03: “Urutan nama calon dalam daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan disusun oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/ Kota berdasarkan nomor urut yang ditetapkan oleh Partai Politik peserta Pemilu sesuai dengan tingkatannya.”

Walaupun dinyatakan menganut sistem

90


proporsional daftar terbuka, urutaan caleg oleh parpol ini tetap penting, karena sistem proporsional dengan daftar terbuk ini baru bekerja apabila caleg yang bersangkutan memperoleh suara yang melampaui jumlah Bilangan Pembagi Suara. Selai itu, dalam hal penggantian antar waktu, urutan pencalonan tetap akan diperhitungkan. Selain itu, salah satu hal baru yang diatur dalam UU Pemilu adalah bahwa pencalonan anggota legislatif yang dilakukan partai poltik harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% pada setiap daerah pemilihan (Pasal 65 ayat (1). Walaupun tidak disertai dengan mekanisme sangsi bagi parpol yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, dicantumkannya ketentuan ini paling tidak akan memberikan pelajaran kepada parti politik untuk serius memperhatikan keterwakilan perempuan, mengingat lebih dari separuh jumlah pemilih adalah perempuan. Karena ketidaktegasan mekanisme yang ditetapkan oleh UU, jaminan 30% dalam parlemen juga sulit terjadi. Hal ini bisa diakibatkan oleh posisi calon perempuan yang berada di ranking bawah, atau jumlah suara yang diperoleh nanti melalui mekanisme sistem list daftar terbuka tidak menjadikan caleg perempuan memperoleh suara melampaui BPP.


91

3. Kampanye: Oleh Parpol dan Individu Pada pemilu sebelumnya yang menggunakan sistem proporsional daftar calon tertutup, setiap calon anggota legislatif hanya berkampanye untuk partainya. Penentuan calon yang mewakili partai politik ditentukan dalam mekanisme internal parpol melalui nomor urut. Dalam kampanye yang menggunakan sistem daftar calon terbuka, selain berkampanye untuk partainya, calon juga berkampanye untuk dirinya sendiri agar dikenal luas dan memperoleh dukungan. Dalam sistem daftar terbuka murni, pemilih menentukan calon yang akan menduduki kursi legislatif berdasarkan prosentase suara yang didapatkan kandidat. UU pemilu memberikan mekanisme menjaga fairness dalam kampanye dilakukan dengan memberikan sanksi yang keras terhadap peserta pemilu yang melanggar aturan main. Ketentuan dalam pasal 78 dan 79 UU 12/03 1) Dana kampanye Pemilu dapat diperoleh peserta Pemilu dari: a. anggota Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan termasuk calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota; b. pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi badan hukum swasta, atau

92


perseorangan, baik yang disampaikan kepada Partai Politik peserta Pemilu maupun kepda calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. 2) Sumbangan dana kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) dari perseorangan tidak boleh melebihi Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari badan hukum swasta tidak boleh melebihi Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). 3) Dana kampanye Pemilu sebagaimana dimasud ayat (1) dalam bentuk utang dari perseorangan atau badan hukum tidak boleh melebihi jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 4) Jumlah sumbnagan lebih dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada peserta Pemilu wajib dilaporkan kepad KPU/ KPU Provinsi/KPU Kabupatan/Kota mengenai bentuk, jumlah sumbangan, dan identitas lengkap pemberi sumbangan. 5) KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengumumkan laporan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakt melalui media massa. Sedangkan pasal 79 menyatakan: 1) Seluruh laporam dana kampanye peserta


93

Pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan kepada akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sesudah hari pemungutan suara. 2) Akuntan publik terdaftar wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) 3) Hasil audit sebagaimana dimasud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada KPU dan peserta Pemilu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah selesai audit. Terlepas dari masalah terdapatnya beberapa keterbatasan dalam regulasi tersebut, pertanyaannya adalah, sejauh mana ketentuan tersebut bisa dijalan dalam praktek. Pengerahan massa yang tidak terkendali, pelanggaran yang melibatkan semua parpol, dan kredibilitas aparat negara yang disangsikan, sebagaimana terjadi dalam pemilu 1999, layak menimbulkan keraguan penegak hukum dalam pelaksanaan kampanye pemilu 2004.

4. Pemungutan Suara UU 12/03 menentukan bahwa pemilih memberikan suaranya dengan cara mencoblos salah satu tanda gambar Partai Poltik peserta Pemilu dan mencoblos satu calon di bawah tanda gambar

94


Partai Politik peserta Pemilu dalam surat suara. Pada tahap berikutnya, penentuan tentang keabsahan surat suara menjadi hal yang sangat krusial dalam memberikan klarifikasi terhadap pilihan sistem pemilu yang menjadi pilihan dalam sistem proporsional, baik terbuka maupun tertutup. Pasil 91 ayat (1) mengatur ketentuan sebagai berikut: Suara untuk pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan sah apabila: a. suarat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; b. tanda coblos pada tanda gambar partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berada dalam kolom yang disediakan; atau c . tanda coblos pada tanda gambar partai politik berada pada kolom yang disediakan; Proses yang cukup rumit ini bisa jadi membingungkan para petugas pelaksana di lapangan.

5. Penghitungan Suara Dalam ketentuan UU 12/03, mekanisme penghitungan suara didasarkan kepada daerah pemilihan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penghitungan fisik surat suara hanya berlangsung


95

di TPS dan pada tingkatan selanjutnya hanya dilakukan rekapitulasi terhadap suara yang diperoleh di TPS. Setiap tahapan penghitungan suara yang dilalui memegang peranan yang signifikan. KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dengan memberikan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU yang diselengarakan dalam sebuah rapat pleno KPU Kabupaten/Kota. Ada hal penting yang perlu disampaikan di sini. Dalam hal terjadi keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi peserta Pemilu terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu. Pasal 102 UU 12/03: “Keberatan yang diajukan oleh atau mealaui saksi peserta Pemilu terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak menghalangi proses pelaksanaan Pemilu.” Hal ini merupakan dilema dalam pelaksanaan pemilu. Pada satu sisi, harus terdapat jaminan terhadap berlangsungnya pemilu yang demokratis dengan adanya jaminan bagi terselesaikannya pelanggaran yang dilakukan selama pemilu berlangsung. Tampaknya, proses ini harus ditangani pada tahap yang sangat tinggi, yaitu oleh Mahkamah Konstitusi yang berhak menyelesaikan perselisihan antar parpol.

96


Rangkuman Forum Presentasi: Kita Mengalami Kesulitan Mengubah Sebuah Sistem Ke Sistem yang Lebih Baik Pemilu adalah cara standar untuk menakar sebuah proses proses konversi votes menjadi seats yang 1. representative, 2. terpercaya dan 3. Akuntabel Tapi, menurut Pratikno, rakyat Indonesia mengalami kesulitan untuk segera mengubah sebuah sistem ke sistem yang lebih baik. Kesulitan perubahan sistem pada pemilu kali ini karena elit parpol yang sudah berdiri dengan sistem yang lama, menolak adanya sistem atau pilar yang baru. Elit parpol berpikir, sekali proporsional akan baik jika selamanya proporsional. Sekali dengan sistem pemilu proporsional, selamanya elit parpol akan berjuang untuk proporsional. Kapasitas civil society yang lemah juga membuat sulitnya terjadi perubahan. Pemilu 2004 ini maunya sudah proporsional daftar calon terbuka, tapi, nyatanya tertutup. Karena: 1 . Pemilih diberi kesempatan untuk memilih nama caleg, tapi itu baru efektif atau bemakna apabila total suara yang diperoleh melampaui BPP


97

2. Kekecewaan pendukung caleg yang hampir memenuhi BPP 3. Distorsi kepercayaan, keterwakilan dan akuntabiulitas. Contoh distorsi yaitu: penyederhaan parpol: 1 . Ada semangat menyederhanakan parpol 2. Tidak mungkin mencegah melalui pelarangan pembentukan parpol 3. Yang dilakukan adalah mempersulit keikutsertaan parpol dalam pemilu melalui KPU, dan electoral threshold. Pendaftaran pemilih yang bisa menimbulkan konflik: Yang penuhi syarat tak terdaftar yang tidak penuhi syarat terdaftar. Pendaftaran masyarakat yang marginal seperti cacat, lansia ada masalah. Pencalonan dan penetapan calon yang menimbulkan konflik seperti: Keterlambatan logistik, regulasi pemilu yang tidak damai, saling berlomba untuk melanggar, pelaksanaan yang satu terhadap yang lain dengan mengatasnamakan Peraturan. Pasca pemungutan suara akan rumit karena penghitungan suara yang tidak akurat. Tanya jawab Ifdal Kasim, dari ELSAM mengatakan, bahwa memang ada masalah dengan regulasi dalam pemilu. Adanya distorsi angka yang besar dan

98


masuk dalam proses dalam penghitungan suara, akan menjadi masalah besar juga. Bisa saja kalau ada kesalahan dalam proses penghitungan suara akan dibawa ke Makamah Konsitutusi, tapi apakah itu akan menyelesaikan masalah juga? Bagaimana mengamandemen pasal-pasal dalam sudah digulirkan. Contoh kasus di Poso, kursi yang akan didapat nanti melebihi quota yang seharusnya. Hal-hal ini bisa menimbulkan konflik. Potensipotensi konflik sudah banyak, ditambah lagi dengan distorsi-distorsi dalam pemilu, akan membuat konflik semakin tinggi. Apakah Makamah Konstitusi bisa menyelesaikan soal ini? Pratikno: Memang ada permasalahan yang serius dalam regulasi. Memang ada keinginan untuk merevisi Undang-undang Pemilu 1999 dengan sistem suara. Ada “kursi” pemulung (Stembus Accord) yang ingin dihilangkan saja. Jika stembus accord dihilangkan, maka jumlah anggota di DPR akan berkisar antara angka sekian ke sekian, dan tidak fix. Tapi, stembus accord akhirnya tak jadi dihilangkan. Argumentasi yang ada waktu itu, soal teknis saja. Seperti soal kesulitan membentuk komisi, kalau stambus accord dihilngkan, dan alasan yang lain. Ada perdebatan dalam memilih daerah pemilihan. Perdebatan ini menjadi sangat alot. Pemilu kita sangat dekat dengan pemerintahan.


99

Polisi kita ada di Kab/provinsi, maka ketika ada daerah pemilihan di luar daerah kab/provinsi, akan menyebabkan kerja pemilihan menjadi terkatungkatung. Panwas dan parpol berdebat mengenai rujukan draft pengawas. Ada yang merujuk ke KPU, ada juga yang merujuk ke undang-undang. Abdul Haris, Ketua KPU Sleman: Distorsidistorsi terjadi dalam proses pendataan pendaftaran. Misalnya saja kasus di Kota Yogyakarta, masih ada sekitar 8000 orang/pemilih yang belum didaftar ( ini berarti akan ada kehilangan sekitar 5 kursi). Bagaimana menyelesaikan ini. Pelaksanaan pemilu juga harus diperbaiki dari segi pemantauan. Pemantau pemilu , juga pada pemilu 2004 ini, baru datang pada akhir-akhir menjelang pemilu dilaksanakan. Padahal pemantau harusnya mulai mengawasi pada saat perundangan tentang pemilu dibuat. Lukas Ispandriarno, Fisip Atmajaya: Tujuan pemilu belum dibahas dalam perundangan, apa saja yang menjadi tujuan pemilu, dll. Penguatan-penguatan pemantau belum ada dalam masyarakat sipil kita. Nahiyah Faradj, KPPI-Yogyakarta: Pasal 65 ayat 2 mengenai keterwakilan perempuan masih sangat rendah. Apakah dapat diambil kesimpulan

100


bahwa keterwakilan pemilih sudah meningkat? Pratikno menjawab: Keterwakilan perempuan tidak menjadi kewajiban. Sangat sulit untuk menjamin keterwakilan perempuan. Ada beberapa negara yang membuat konstitusi baru yang membuat undang-undang untuk menjamin keterwakilan perempuan. Misalnya caleg parpol dibuat selang-seling. Kampanye pemilihan presiden sangat berbeda dengan kampanye pemilu legislatif. Kampanye presiden akan menarik karena kita bisa melihat bagaimana peran parpol-parpol dalam mendukung kampanye tersebut. Mungkin akan dibuat tim tersendiri dalam kampanye presiden/wapres. Moderator, Usman Hamid, menyimpulkan: Untuk memetakan kekerasan/untuk menghitung bayang-bayang kekerasan bisa dilihat dari faktorfaktor yang ada. Kredibilitas pemerintah sekarang, tidak menjamin kenyamanan dalam pemilihan umum. Faktor yang lain juga perlu dilihat seperti faktor wilayah yang berbeda antara daerah satu dengan yang lain. Faktor yang menjadi pemicu konflik juga adalah regulasi, tahapan-tahapan pemilu, sampai adanya benturan fisik antara sesama partisan partai.

Gelagat Kekerasan dan Pencegahan Konflik

101

Gelagat Kekerasan, Pencegahan Konflik, dan Pemilihan Umum Samsu Rizal Panggabean Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

102




103

Pemilihan umum dan kampanye dapat dipahami sebagai proses yang mencakup hal-hal berikut: 1 . Aturan atau sistem pemilu 2. Penerapan aturan pemilu 3. Konteks politik, sosial, masyarakat.

dan

ekonomi

Aturan atau sistem pemilu, yang juga dikenal dengan electoral law, mengatur berbagai hal seperti sistem pemilihan yang digunakan, cakupan atau scope pemilihan, siapa yang berhak memilih, bagaimana memilih kandidat, bagaimana menghitung suara pemilih, dan lain-lain. Penerapan aturan atau sistem pemilu, yang juga dikenal dengan electoral process, menyangkut implementasi mekanisme dan proses penyelenggaraan sistem pemilu yang digunakan. Istilah seperti “luber” (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan “jurdil” (jujur dan adil) pada dasarnya merujuk kepada penerapan aturan pemilu, bukan sistem pemilu itu sendiri. Konteks politik, sosial, dan ekonomi masyarakat mencakup latar belakang sejarah dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang turut menentukan dampak atau efek penggunaan sistem pemilihan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa dampak yang ditimbulkan suatu sistem pemilihan,

104


atau keunggulan dan kelemahannya, tidak dapat dipahami terlepas dari kondisi aktual masyarakat. Paper ini akan membahas gelagat konflik dan kekerasan yang terkait dengan pemilihan umum (pemilu). Gelagat tersebut dibedakan kepada tiga jenis: (1) Gelagat umum yang menyangkut konteks politik, sosial, dan ekonomi masyarakat, (2) gelagat sistem pemilihan, dan (3) gelagat proses pemilihan. Diharapkan, uraian mengenai gelagat konflik dan kekerasan pemilu ini berguna bagi pencegahan konflik dan kekerasan pada saat pemilu 2004. Mengidentifikasi gelagat atau gejala dini yang menunjukkan bahwa konflik yang mengandung kekerasan dapat terjadi di suatu masyarakat adalah salah satu tugas penting dalam setiap usaha pencegahan konflik. Anggapan yang mendasarinya adalah: Bila sejak dini kita memiliki informasi dan pengetahuan mengenai gelagat konflik, berarti ada waktu merumuskan dan menerapkan tanggapan atau tindakan yang dapat dilakukan terhadap gelagat tersebut. Informasi mengenai gelagat konflik juga perlu disosialisasikan supaya masyarakat memiliki kesadaran tentang persoalan yang mereka hadapi. Kesadaran masyarakat luas ini diperlukan supaya tercipta kehendak politik (political will) yang akan mengambil tindakantindakan preventif. Dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan


105

pencegahan konflik atau conflict prevention adalah tindakan menghimpun dan menganalisis informasi yang terkait dengan pemilihan umum dan kampanye dengan tujuan 1) mengantisipasi peningkatan atau eskalasi konflik yang keras, 2) mengembangkan respon yang tepat terhadap krisis tersebut, dan 3) mengajukan pilihan-pilihan tindakan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkepentingan (baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional) dengan tujuan pengambilan keputusan dan tindakan pencegahan.

Gelagat Umum Pemilu adalah salah satu mekanisme mengadakan perubahan politik dan pemerintahan secara damai dan tanpa kekerasan. Sayang sekali, pemilu di Indonesia masih sering menjadi sumber dan penyebab ketidakstabilan yang amat serius. Suasana politik, sosial, dan ekonomi menjelang dan pada saat pemilu sering kali menjadi sangat tegang. Kekerasan yang terkait dengan pemilu dan kampanye, yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa dan kerusakan harta benda, juga menjadi sumber keprihatinan masyarakat.

106


Oleh sebab itu, berbagai hal yang menyangkut kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi konteks pelaksanaan pemilu perlu diperhatikan. Keadaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang merosot (misalnya pengangguran yang tinggi) dapat menjadikan pemilu sebagai kesempatan yang memicu berbagai konflik sosial. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah dapat merintangi efektivitas manajemen pemilu. Begitu pula, sektor keamanan yang bermasalah (misalnya aparat kepolisian yang tidak netral dan tidak efektif dalam menjalankan tugas) juga dapat mengganggu pelaksanaan pemilu. Masa-masa penyelenggaraan kampanye dan pemilu biasanya digunakan untuk membicarakan masalah dan keprihatinan mendasar di masyarakat. Partai politik, calon wakil rakyat, dan calon presiden akan membicarakan masalah dan keprihatinan mendasar tersebut dalam rangka mewakili dan menyuarakan preferensi masyarakat pemilih maupun dalam rangka membentuk preferensi masyarakat pemilih. Karenanya, selalu ada kemungkinan bahwa masa kampanye dan pemilu akan menjadi ajang penumpahan aneka masalah sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat. Selaras dengan anggapan efek spillover ini, perlulah diperhatikan gelagat konflik yang bersifat politis, ekonomi, sosial budaya secara umum.


107

§ Contoh gelagat konflik yang sifatnya politis adalah: persepsi mengenai underrepresentation dan overrepresentation, pelanggaran hak asasi manusia (seperti penangkapan semena-mena, penculikan, pembunuhan politik); peledakan bom, pengungsian, dan campur tangan militer dalam masalah-masalah politik. § Contoh gelagat konflik yang sifatnya ekonomi adalah: pengangguran, kemiskinan, kesenjangan pendapatan, masalah tanah/lahan yang ada di masyarakat, kemerosotan lingkungan hidup, dll. § Contoh gelagat konflik yang sifatnya sosialbudaya adalah: diskriminasi (berdasarkan ras, etnis, agama, dan gender), kurangnya akses ke media massa, ketiadaan pengakuan terhadap identitas budaya suatu kelompok, dll. Selain itu, petunjuk atau gelagat konflik juga dapat dibedakan kepada indikator struktural, indikator pemicu, dan indikator akselarator. § Gelagat yang bersifat struktural dan melembaga di dalam masyarakat bermacam-macam bentuknya. Seringkali, gelagat struktural ini dianggap sebagai latarbelakang atau kondisi konflik. Contohnya adalah pengucilan politik secara sistematis terhadap kelompok atau golongan tertentu, ketidakselarasan pribuminonpribumi, ketidakselarasan antar kelom-

108


pok/golongan agama, ketimpangan ekonomi yang parah, kemerosotan lembaga-lembaga publik, ketiadaan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik, pergeseran demografis yang mendasar, kemerosotan lingkungan dan lahan, dan perubahan sosial yang mendasar. § Gelagat pemicu adalah persitiwa tertentu yang menjadi katalis meletusnya kekerasan. Peristiwa yang dapat memicu kekerasan amat bervariasi dan kadang-kadang berupa insiden yang “sepele”, seperti senggolan di konser dangdut dan pelecehan ringan terhadap lawan jenis. Pemicu kekerasan yang lain adalah perkelahian pemuda, pembunuhan, penipuan dalam pemilihan, kecelakaan lalu lintas, perjudian (togel) dan lain-lain. § Indikator atau gelagat akselerator, yaitu peristiwa atau perkembangan tertentu yang dapat meningkatkan suasana tegang dan menonjolkan sisi yang paling rawan di dalam masyarakat. Bentuknya pun bisa beraneka ragam, seperti masuknya pendatang atau migran baru, peralihan fungsi lahan (dari pertanian ke industri), munculnya ketentuan atau peraturan baru dari pemegang otoritas, kenaikan harga-harga sembako, dan lain-lain.


109

Gelagat Sistem Pemilihan dan Tantangan Moderasi Jenis gelagat kekerasan pemilu jenis kedua ialah yang terkait dengan sistem pemilihan atau electoral law. Sistem pemilu adalah bagian dari mekanisme penyelesaian masalah atau konflik politik di suatu negara. Masalah atau sumber konflik terpenting dan yang terkait dengan sistem pemilu sebagai mekanisme menangani dan mengelola konflik adalah: 1 . Perwakilan politik dan proporsionalitas perwakilan politik 2. Efektivitas pemerintahan dan governability 3. Akuntabilitas pemerintahan 4. Ketanggapan atau responsiveness yang dipilih terhadap pemilih 5 . Moderasi dalam interaksi antar kelompok di masyarakat 6. Pemilahan-pemilahan sosial yang berhubungan. Secara tradisional, sistem pemilu di Indonesia banyak bertumpu pada sistem perwakilan berimbang atau proportional representation – disingkat PR. (Tentang sistem-sistem pemilihan, lihat Lampiran “Keluarga Sistem Pemilihan). Sistem PR dinilai memiliki beberapa ciri tertentu. Salah satu di antaranya adalah kemampuannya memaksimalkan representasi partai dan

110


kekuatan politik di masyarakat. “PR is valued because it allows for the faithful translation of social cleavages into political cleavages through political parties, ensuring that every salient societal group is represented according to its size” Selaras dengan ini adalah Diktum Arthur Lewis (Politics in West Africa, 1965): “the surest way to kill the idea of democracy in a plural society is to adopt the Anglo-American electoral system of first-past-the-post.” Tidak mengherankan, banyak negara pasca-konflik menggunakan PR atau salah satu di antara variasinya. Akan tetapi, seperti tampak dari pengalaman Indonesia di masa lalu, sistem PR sering dihadapkan kepada masalah akuntabilitas dan responsiveness: Keluhan dan kekecewaan mengenai lemahnya kaitan geografis wakil-pemilih sering dikemukakan. Sehubungan dengan ini, sistem anggota campuran berimbang atau mixed member proportional (MMP), salah satu varian PR, dinilai dapat memodifikasi kelemahan PR di bidang akuntabilitas. Selain itu, PR juga dihadapkan kepada masalah kurangnya dorongan terhadap moderasi dan crosscutting cleavages. Ini adalah masalah penting bagi Indonesia mengingat penekanan yang berlebihan pada kompetisi antar partai, partisipasi, dan mobilisasi politik dapat menyebabkan kita melupakan pentingnya moderasi dalam kehidupan


111

politik. Di dalam keluarga sistem pemilu, alternative vote (AV) dan single transferable vote (STV) dinilai dapat mendorong moderasi dan cross-cutting cleavages di masyarakat. Sebagai contoh, AV mendorong partai memperluas kelompok sasaran kampanye supaya mendapat suara pilihan II, III. Dengan demikian, beberapa gelagat dalam sistem pemilu kita yang perlu diperhatikan dan diantisipasi adalah: § Polarisasi yang lebih tegas di masyarakat karena penerapan sistem PR, khususnya dalam pemilu anggota DPR dan DPRD. § Peningkatan ekstremisme politik dan ideologi, dan, selaras dengan ini, melemahnya moderasi dan toleransi. § Kurangnya insentif bagi politisi, pemimpin, dan caleg supaya berusaha meraih dukungan dari berbagai kalangan di luar basis pendukung tradisional mereka. Selaras dengan ini, insentif bagi partai-partai untuk berunding dan bekerjasama dalam konteks pemilu juga lemah. Gelagat ini tampaknya tidak berlaku untuk pemilihan presiden nanti, karena dalam pemilihan presiden ada insentif merangkul calon dari partai lain dan konstituen di luar konstituen tradisional si calon presiden.

112


Tabel Sistem Pemilihan dan Manajemen Konflik Politik Masalah

Sistem

Distrik

Perwakilan/ Proporsionalitas Effectiveness/ Governability

PR

AV

STV

Blok Partai/ Komunal

x

Geografis “1+3” *)

x

x

Akuntabilitas

x

Responsiveness

x

Moderation

x

x

x

Cross-cutting cleavages

x

x

x

*) Dalam sistem pemilu di negara tertentu seperti Uganda, calon wakil rakyat di parlemen pusat mengikuti pemilu di empat distrik pemilihan yang berbeda pada saat yang sama – yaitu di distrik asalnya sendiri ditambah di tiga distrik nasional. Ali A. Mazrui menamakan ini “poligami pemilu” yaitu gagasan mengawinkan seorang wakil rakyat di tingkat pusat dengan empat konstituensi – konstituensinya sendiri ditambah tiga konstituensi lain sehingga menjadi 1+3, sehingga, sebagai implikasinya, seorang wakil rakyat merasa loyal dan bertanggungjawab kepada lebih banyak konstituensi

Gelagat Proses Pemilihan § Apakah ada tekanan penguasa (nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, atau desa) terhadap petugas-petugas di bawah supaya memenangkan partai atau calon tertentu. § Apakah aparat di desa atau dusun melakukan tindakan-tindakan yang tidak fair seperti memasukkan orang-orang (yang dianggap) dari partai tertentu ke dalam panitia pemilu di daerahnya sampai pada memilih saksi-saksi yang akan mengawasi penghitungan suara § Apakah aparat (kades, kadus, RW, RT, Keplink, Keplor) menghambat dukungan masyarakat terhadap partai lain dengan ancaman mempersulit pengurusan surat-surat penting seperrti KTP, SKKB § Apakah ada perasaan curiga dan tidak percaya yang meluas di masyarakat dan simpatisan


§

§

§

§

§

113

OPP terhadap panitia pemilu (misalnya karena dianggap pasti memihak partai tertentu). Apakah permusuhan terhadap Partai Golkar masih kuat di suatu masyarakat karena peristiwa dan pengalaman masa lalu yang traumatis.1 Apakah ada pengamanan yang memadai terhadap kartu atau surat suara dan kotak suara. Apakah banyak pelanggaran terhadap aturan kampanye yang menyangkut arak-arakan sepeda moter berknalpot memekakkan telinga, satgas yang overacting, membawa pemukul atau senjata tajam ketika kampanye, dan ledekan/sindiran terbuka terhadap partai lain. Partai-partai besar di suatu daerah pemilihan harus mendapat perhatian lebih karena, berdasarkan pengalaman, cenderung menjadi pelaku atau korban kekerasan kampanye. Yang dimaksud dengan partai-partai besar ialah partai-partai yang jumlah massanya besar dan diperkirakan akan meraih suara yang jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan. Papasan pendukung partai-partai berbeda harus mendapat pananganan tersendiri. Pengalaman menunjukkan benturan besar terjadi ketika massa suatu partai berpapasan dengan massa partai lain atau, lebih sering

114


lagi, ketika massa suatu partai melewati tempat yang menjadi basis partai lain. § Atribut dan simbol partai, seperti bendera, umbul-umbul, dan posko, perlu mendapat perhatian masyarakat luas karena di masa lalu (pemilu 1999, 1997, 1992) paling sering menjadi sasaran kekerasan. § Apakah banyak pihak di masyarakat dan pemerintah yang giat di bidang pemantauan pemilu dan kampanye.

Penutup Gelagat dan gejala dini kekerasan kampanye dan pemilu tentu saja tidak terbatas kepada yang diterakan di atas. Pengalaman menunjukkan bahwa gelagat kekerasan, khususnya jenis gelagat proses pemilihan, cukup bervariasi dari satu tempat ke tempat lain. Karenanya, perlu diidentifikasi gelagat kekerasan yang lebih khas daerah tertentu. Selain itu, dalam rangka pencegahan kekerasan, perlu dirumuskan rencana aksi dan menerapkannya dalam rangka mencegah dan menanggulangi konflik. Perlu juga diperhatikan siapa atau pihak mana di suatu masyarakat yang mendukung, menentang, atau netral sehubungan dengan kegiatan pencegahan kekerasan kampanye dan pemilu.


115

Catatan Akhir 1

Secara umum, Golkar menjadi pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan kampanye dalam kampanye pemilu 1999. Kekerasan terhadap Golkar terwujud dalam berbagai bentuk, dari mulai ribuan bendera dan umbul-umbul yang hilang, pembakaran bendera dan atribut-atribut Golkar, dan pelemparan terhadap massa Golkar yang sedang berkampanye. Kekerasan terhadap Golkar tidak hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, dan Yogyakarta, tetapi juga terjadi di daerah-daerah seperti Kretek, Magetan, Madiun, Purwekerto, Cianjur, Kendal, Sidoarjo, Banyuwangi selatan, dan Grobogan. Kalau dilihat dari pelaku kekerasan terhadap Golkar, ada partai yang dominan melakukan perusakan, seperti PDI-P (menduduki posko Golkar dan mencabut benderanya di Bandung, merusak kantor Golkar di Kulon Progo, dan membakar atribut Golkar di Gunung Kidul), dan ada yang jarang seperti PPP (di Cianjur melempari) serta Partai Republik di Grobogan. Kadang-kadang, massa Golkar yang sedang berkampanye juga dilempar oleh massa atau masyarakat kampung yang kesal dengan isu janji pembagian uang dan makanan gratis, misalnya di Jakarta dan Kendal.

116


Lampiran:

Keluarga Sistem Pemilihan Keluarga Pluralitas-Mayoritas

1.Sistem Distrik. Sistem Distrik atau First Past The Post (FPTP) adalah salah satu anggota keluarga Sistem Pluralitas-Mayoritas. Calon yang menang dalam sistem ini ialah yang memperoleh lebih banyak suara dari calon lainnya. “Lebih banyak” bisa berarti mayoritas (lebih dari 50%) atau sekedar pluralitas (lebih banyak dari saingan-saingan lain walaupun jauh di bawah 50%). Pemilu sistem distrik lebih menekankan wakil daripada partai, menggunakan kertas suara yang kategoris (pemilih hanya memilih satu nama partai atau wakil), dan setiap distrik memilih satu wakil. Sistem pemilihan ini digunakan di 68 negara termasuk Inggris, India, dan Amerika Serikat.

2. Suara Blok. Suara Blok (Block Vote) adalah salah satu anggota keluarga sistem pemilihan PluralitasMayoritas. Sistem pemilihan ini menggunakan distrik multimember atau distrik yang memilih beberapa wakil. Pemilih memiliki suara sejumlah calon yang akan dipilih di distrik itu. Yang dipilih bisa jadi nama calon dan bisa pula nama partai.


117

Calon yang meraih jumlah suara yang lebih banyak dari pesaing-pesaingnya memenangkan kursi. Suara Blok digunakan di tiga belas negara, termasuk Filipina, Palestina, Laos, Thailand, dan Kuwait.

3. Suara Alternatif. Sistem pemilihan Suara Alternatif (Alternative Vote, AV) adalah anggota keluarga sistem pemilihan Distrik atau Pluralitas-Mayoritas. Tiap distrik memilih satu wakil. Pemilih menggunakan angka untuk menentukan siapa pilihan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya berdasarkan preferensinya. Karenanya, kertas suaranya disebut juga “ordinal.” Calon yang meraih lebih dari 50% suara pilihan pertama dinyatakan terpilih. Kalau tidak ada calon yang meraih suara mayoritas, maka calon-calon yang perolehan “pilihan pertama”-nya paling sedikit dihapuskan dari pencalonan, dan kertas suara mereka dialokasikan kepada caloncalon lain. Bila perlu, proses ini diulang sampai diperoleh calon yang meraih suara mayoritas absolut. Sistem pemilihan ini hanya digunakan di dua negara saja: Australia dan Nauru.

4. Sistem Dua Putaran. Sistem Dua Putaran atau Two-Round System (TRS) adalah salah satu anggota keluarga sistem pemilihan Pluralitas-Mayoritas. Dalam sistem ini, pemilu kedua akan diadakan apabila tidak ada calon

118


yang meraih suara mayoritas absolut dalam pemilu pertama. Di Ukraina, yang ikut dalam pemilu kedua hanyalah dua peraih suara terbesar dalam pemilu pertama. Di Perancis, yang ikut dalam pemilu kedua hanyalah para calon yang dalam pemilu pertama berhasil meraih minimal 12.5% suara. Selain di Perancis dan Ukraina, Sistem Dua Putaran juga digunakan di 29 negara lain. Keluarga Perwakilan Berimbang

1. Sistem Daftar Perwakilan Berimbang Sistem Daftar Perwakilan Berimbang (List Proportional Representation), seperti tampak dari namanya, ingin menyeimbangkan perolehan suara partai dengan perolehan jumlah kursi parlemen. Misalnya, partai yang meraih 40% suara akan meraih 40% kursi parlemen. Sistem pemilihan ini digunakan di 66 negara di Afrika, Eropa Barat, Amerika Latin, dan Eropa Timur.

2. Sistem Anggota Campuran Berimbang Sistem Anggota Campuran Berimbang atau Mixed Member Proportional (MMP) adalah salah satu anggota keluarga sistem pemilihan Perwakilan Berimbang (Proportional Representation). Dalam sistem MMP, sebagian anggota parlemen dipilih lewat sistem distrik, dan sebagian lain dengan menggunakan sistem daftar partai atau Perwakilan


119

Berimbang. Pemilih memiliki dua suara, yang satu untuk partai, yang satu lagi untuk calon dari distrik pemilihan. Sistem pemilihan ini digunakan di tujuh negara, termasuk Jerman, Selandia Baru, dan Meksiko.

3. Single Transferable Vote Single Transferable Vote (STV). Sistem STV menggunakan distrik yang multimember. Pemilih memberi suara dengan memberikan peringkat kepada pilihan mereka seperti dalam Suara Alternatif. Supaya terpilih, seorang calon harus berhasil melampaui jumlah kuota suara pilihanpertama yang ditetapkan lewat aturan tertentu. Apabila ada calon yang sudah gagal meraih kuota, atau ada calon yang memiliki kelebihan suara, maka kertas suara mereka akan dialokasikan kembali kepada calon-calon lain yang masih mungkin meraih kemenangan. Sistem suara ini disebut yang tercanggih dan paling menarik. Tetapi, sistem pemilihan ini hanya digunakan di dua negara saja, yaitu Irlandia dan Malta. Keluarga Semi-Perwakilan Berimbang

1. Sistem Paralel Sistem Paralel adalah salah satu anggota keluarga sistem pemilihan Semi-Perwakilan Berimbang. Dalam sistem ini, pemilu perwakilan

120


berimbang diselenggarakan bersamaan dengan sistem pluralitas-mayoritas. Sebagai contoh, di Jepang 40% kursi diperebutkan melalui perwakilan berimbang dan sisanya melalui sistem distrik. Selain di Jepang, Sistem Paralel juga digunakan di enam negara lainnya.

2. Single Non-Transverable Vote Single Non-Transverable Vote (SNTV) menggabungkan distrik-distrik yang multimember dengan cara penghitungan suara Sistem Distrik FPTP. Selain itu, pemilih hanya memiliki satu suara. Sistem ini digunakan di dua negara Yordania dan Vanuatu. Sumber: International Idea (Swedia)


121

Rangkuman Forum Presentasi: Persoalan Indonesia Akan Lebih Mudah Diselesaikan Jika Kita Mendekat Pada Parpol Samsu Rizal Panggabean mengatakan, dalam sejarah Pemilu di Indonesia selalu menegangkan. Pemilu selalu siap diamankan kapan saja. Semua kelompok siap mengamankan Pemilu seolah-oleh Pemilu selalu akan disabotase. Ini karena kondisi umum di masyarakat kita yang mesti diperhatikan. Pemilu sering menjadi alat bagi persoalan lain yang kadang tidak ada hubungannya dengan pemilu ikut tumpah (effect spillover). Ini sangat tergantung pada konteks dan kondisi daerah masing-masing, persoalan pemilihan kepala desa bisa tumpah saat Pemilu. Apa yang bisa tumpah di satu daerah berbeda dengan daerah yang lain. Pemilu atau kampanye seringkali menjadi trigger bagi konflik yang lain. Kita tidak tahu ini konflik internal yang terjadi saat kampanye atau apa. Kita dihadapkan pada banyaknya kemungkinan dan variasi yang sangat luas di tiap daerah. Kadang ini tidak terduga. Gelagat umum misalnya soal politik (under representation atau over representation). Kalau yang kurang terwakili agama atau suku tertentu ini yang harus diperhatikan. Ini sarana untuk membicarakan keterwakilan politik.

122


Pelanggaran HAM, penculikan, campur tangan militer dan polisi adalah contoh gelagat politik yang bisa diidentifikasi. Persoalan ekonomi seperti kemiskinan, bisa menjadi gelagat yang mempengaruhi. Gelagat sosial budaya seperti diskriminasi etnis, ras, kelompok umur bisa menjadi masalah yang muncul saat pemilu. Ada cara lain untuk melihat gelagat umum ini, yakni gelagat struktural dan gelagat akselerator. Struktural seperti misalnya pengucilan kelompok tertentu, pri non pri, agama tertentu. Parpol bisa membelah kelompok tertentu, seperti kelompok agama, yang mempertegas polarisasi kelompok. Di Indonesia, lembaga politik merosot. MA di Indonesia tidak dipercayai. MA didemo. Orang juga tidak percaya pada Polisi. Pergeseran demografis yang mendasar juga bisa menjadi sumber, seperti di Ambon, Aceh, Maluku Utara karena konflik yang terjadi.Pergeseran demografis yang mendasar juga bisa menjadi sumber, seperti di Ambon, Aceh, Maluku Utara karena konflik yang terjadi. Perpindahan penduduk bisa menjadi gelagat. Gelagat pemicu, seringkali hal sepele. Misalnya dangdutan, pelecehan seksual, perkelahian pemuda—seperti di Sulsel, pembunuhan, penipuan antar parpol, perjudian dll, bisa memimbulkan trigger, pemicu. Ini bisa berkembang menjadi konflik.


123

Gelagat akselerator ini meningkatkan sisi rawan, seperti masuknya imigran tak dikenal. Isuisu tertentu yang mempercepat ketegangan, seperti isu manusia bersarung di Madura. Peralihan fungsi lahan, peraturan baru, kenaikan sembako, bisa menjadi gelagat akselerator. Pada tingkat tertentu kita harus waspada karena tidak ada rumus yang pasti. Tentang gelagat sistem pemilihan. Sekarang kita menggunakan sistem yang berbeda untuk memilih dewan dan DPD. Sistem pemilihan adalah mekanisme menyelesaikan konflik manajemen. Konflik apa yang ada dalam masyarakat. Pertama, menyangkut keterwakilan politik. Kedua, efektifitas pemerintahan. Ketiga, akuntabilitas. Keempat, responsiveness. Kelima, efek moderasi—sistem pemilihan yang pas tidak memperparah polarisasi tapi memberi clap pada masyarakat. “Jangan melihat dimensi politik parpol saja, tapi lihat juga efek moderasinya,” papar Rizal. Bersamaan dengan itu kekerasan dipertegas dengan pemilahan yang ada di masyarakat. Itu yang disebut tidak adanya efek moderasinya. Di sistem pemilihan 2004 ini membuka klep-klep ini atau bukan. Sistem perwakilan berimbang yang diterapkan di Indonesia dan yang sekarang. Sistem berimbang bisa menyebabkan semua orang

124


terwakili. Dilihat dari proporsionalitas suara dan proses, threshold-nya rendah, seperti di Israel. Efek moderasi bukan sistem pemilihan yang bagus. Kita mesti mengantisipasi sistem diluar sistem berimbang. Termasuk soal efektivitas pemerintahan. Efektivitas seringkali terhambat karena tujuan masing-masing orang di tingkatan itu sendiri-sendiri. Akuntabilitas pemerintahan— orang masuk pemerintahan adalah aset partai, bagus untuk partai, dan ada uang dari mereka untuk partai. Responsiveness—dilihat dari sudut ini masih ada persoalan. Masih ada efek moderasi yang memperlunak, ini belum diberikan dalam undang-undang yang baru. Ada proses pengentalan organisasi massa. Ada beberapa sistem Pemilu yang memperhatikan efek moderasi, tapi Indonesia tidak menggunakannya. Contohnya alternatif quotes. Ini menyangkut ketegasan polarisasi juga. Beberapa sektor masyarakat terpolarisasi karena sistem pemilihan kita mendorong itu. moderasi dan toleransi juga perlu. Insentif bagi dewan untuk untuk meraih dukungan (lihat makalah) Gelagat proses pemilihan. Apakah ada tekanan penguasa nasional terhadap penguasa di tingkat bawah. Ada tekanan untuk orang. Bentuk lain dari tekanan orang atas terhadap orang di bawah masih ada. Polarisasi bisa melibatkan


125

pemerintahan di tingkat desa. Apakah pemerintahan di tingkat desa melakukan tindakan yang tidak fair misalnya? Apakah aparat desa menghambat dukungan masyarakat terhadap parpol lain. Apakah ada persoalan kecurigaan diantara pendukung partai terhadap petugas pemilu di tingkatan masyarakat? Apakah permusuhan terhadap partai golkar masih kuat? Apakah ada pengamanan yang memadai terhadap kartu dan kotak suara?—kasus terdahulu di banyak tempat banyak kotak suara yang sudah dicoblosi. Apakah ada pelanggaran terhadap aturan kampanye yang menyangkut arak-arakan sepeda motor? Partai besar si satu daerah pemilihan harus mendapat perhatian yang lebih besar karena mereka potensial untuk menjadi pelaku dan korban kekerasan. Karena gaya kampanye kita yang sering mengerahkan masa. Papasan pendukung partai yang berbeda harus mendapatkan penanganan tersendiri. Atribut dan simbol partai sering mendapat sasaran kekerasan. Apakah banyak pihak di masyarakat dan pemerintah untuk pemantauan pemilu dan kampanye? Tanya Jawab Zuli Qadir, dari JIMM mengatakan, dengan banyaknya masalah yang bisa tumpah di pemilu, maka pemilu bisa gagal. Kekerasan bisa terjadi, juga di kampus. UGM, Undip, UNY misalnya

126


menerima kampanye di kampus, tapi apa ada jaminan aman dari kekerasan, sementara tidak ada kampanye, demo mahasiswa bisa berlanjut dengan bentrok. Dengan banyaknya masalah, maka menjadi penting peran lembaga donor. Tapi, aneh memang ketika tidak ada lembaga memberi dukungan pada pemantauan. Sepengetahuan Zuly, baru Forum Rektor yang mendapat dana pemantauan. Zuly Qadir juga menyorot bagaimana pelanggaran dalam pemilu tidak pernah selesai diusut dan diadili. Zuly Qadir dan Fadmi Sustiwi dari KR, mempertanyakan soal keadilan gender. Dalam perundangan ditulis 30 persen perempuan, tapi nyatanya, tidak akan mencapai angka itu. Apakah memang negara memelihara ketidakterwakilan perempuan, dan apakah ini akan memicu konflik? Ustad Dian Nafi’ dari Al Muayyad, Solo, menyinggung soal media massa yang memiliki realitasnya sendiri dalam mengangkat fakta, fenomena, dan konstruksi sosial. Sekarang content media massa kecenderungannya ke soal irrasionalitas masyarakat. Dari pengalaman yang sudah-sudah, peliputan pemilu di media massa, juga mengikuti logikanya sendiri, dan kurang pada fakta lapangan yang sebenarnya, diinginkan masyarakat untuk diketahui. Kiai Abdul Muhaimin, dari Pondok


127

Pesantren Nurul Ummahat, Kotagede, menilai biasanya konflik bisa terjadi karena sebelumnya sudah ada bibitnya. Namun, apakah ada konflik yang muncul dengan tiba-tiba, dan kemungkinan menyangkut apa saja? Istianah dari UMY. Jika semua parpol jelek, apa solusinya? Ada sistem dan proses, dan pasca berkaitan dengan Pemilu. Soal sistem tidak cukup signifikan karena besok sudah kampanye. Soal kuota juga masuk kategori abu-abu, mungkin baru bisa dilaksanakan pada Pemilu 2009. Istianah menilai, gerakan anti pemilu saat ini sangat banyak. Mahasiswa yang kecewa terhadap Akbar Tanjung tidak menawarkan solusi dalam Pemilu, tapi memilih Golput. Kenapa tidak menawarkan calon yang lain? Sebagai Aktifis PAN, Istianah mengatakan ada parpol di lapangan, bagi-bagi uang, juga sembako di gras sroot.Serangan fajar dengan bagibagi uang ini menimbulkan kekhawatiran, karena itu perlu diantisipasi. Penyalahgunaan jabatan sangat mencolok di masa kampanye. Modelnya, misalnya, dengan cara meresmikan jalan dari bantuan bupati. Berkaitan dengan proses, ada fenomena yang bisa memicu kekerasan, seperti tidak seimbangnya bilik suara dan surat suara, dan itu sama sekali tidak tertutup. Bilik suara yang sangat sempit memungkinkan orang lain untuk melihat pilihannya.

128


Abdur Rozaki, dari IRE mengatakan hal yang belum terungkap adalah bagaimana menangani kekerasan berbasis kearifan yang dimiliki masyarakat lokal. Mengenai hasil pemilu, Rozaki menilai ada resistensi dalam masyarakat mengenai sikap yang tidak fair. Mundurnya Sultan HB X dari konvensi Golkar menyebabkan masyarakat merasa aman dan netral. Parpol juga kadang tidak bisa mendidik anggotanya. Rozaki tak sepakat dengan Istianah soal golput. Menurut rozaki, golput tak perlu ditakutkan karena golput adalah bagian dari solusi. Rizal menanggapi. Yang harus ditegaskan adalah persoalan kekerasannya. Bagaimana supaya parpol bisa melakukan tujuannya tanpa harus merusak hanya karena persoalan kampanye dan pemilu. Kita perlu sistem untuk mengurangi kekerasan. Persoalan Indonesia akan lebih mudah diselesaikan kalau kita mendekat dari sistem politik dan pemilu. Tidak ada cara lain untuk mengganti yang jelek dari pemilu kecuali mendekat ke parpol. Alangkah baiknya kalau yang baik-baik dalam masyarakat kita ini berkumpul dalam pemilu. Karena itulah memberi suara adalah memberi peluang bagi munculnya demokrasi. Golput adalah contoh orang yang melarikan diri dari proses memberikan suara. Ini tidak bertanggung jawab terhadap persoalan publik. Persoalan kita akan


129

lebih mudah jika kita mendekati partai politik. harus ada gerakan yang lebih besar untuk mengikis sentimen anti partai yang dikembangkan Orba. Anak muda mantan aktivis yang masuk parpol tidak berarti menggadaikan idealisme mereka. Ini bagus sebagai cara untuk mendekati parpol. Donor tidak tertarik pada proses pemantauan karena kesulitan. Mungkin lebih strategis bagi donor untuk menggunakan uangnya di tempat yang lain. Persoalan perempuan secara spesifik adalah persoalan under representation. Apa yang dilakukan perempuan di Indonesia. apa yang dilakukan KPU dan pemerintah pusat untuk menyelelsaikan pengabaian. Banyak negara di dunia mengidealkan kuota 30 % perempuan di parlemen. Mengenai negara dan manajemen konflik. Dulu negara ini tidak bisa mengelola konflik karena negara juga menjadi aktor yang terlibat dalam konflik. Konflik di Pemilu yang dulu-dulu sulit dikelola karena mereka ikut bertikai. Perbedaan pemilu dulu dan sekarang, sekarang lebih enak. Ada beberapa kemajuan dalam Pemilu 99—negara sudah berada di luar kepartaian dan menjadi manajer konflik. mungkin sekarang situasi ideal tahun 1999 ini tidak terpenuhi. Ada kemunduran dilihat dari sudut pemerintah daerah dalam memelihara konflik. Kita berharap polisi, militer, birokrasi pemerintah bisa netral. Ini ada kemung-

130


kinan bahwa negara masih bisa mengelola kekerasan. Soal irrasionalitas, mungkin ini cerminan masyarakat kita.

Epilog

131

Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan

EPILOG

132



Epilog

133

EPILOG Menjadikan pemilu sebagai solusi masalah berbangsa (tanpa kekerasan) bukanlah hal mudah. Tradisi pemilu di Indonesia adalah kekerasan. Pemilu 2004 pun tetap dalam bayang-bayang konflik kekerasan. Tapi, upaya memutus tradisi kekerasan dalam pemilu dan menjadikan pemilu sebagai pesta demokrasi sebenarnya, dimana rakyat memilih para wakil dan calon pemimpinnya, bukannya hal yang tidak mungkin. Tahapan ke arah pemilu damai bisa ditempuh. Ketakutan akan terjadinya kegagalan pemilu karena kekerasan, harus dilawan. Masyarakat pada dasarnya mampu belajar dengan cepat untuk melembagakan demokrasi. Sesuatu yang dulu di masa Orde Baru ditabukan. Dengan stabilnya lembaga demokrasi, maka selain rantai tradisi kekerasan pemilu bisa diputus, rakyat juga bisa lebih jernih memilih wakilwakil di legislatif dan para calon pemimpinnya. Langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang harus dilakukan untuk stabilnya pemilu damai. Pendeteksian secara dini atas potensi-potensi konflik harus dilakukan secara jeli. Dari situ bisa diupayakan langkah-langkah pencegahan dan pemecahan masalah untuk jangka pendek dan jangka panjang. Demikian disampaikan kalangan peserta pada akhir lokakarya.

134


Jika diidentifikasi, kekerasan selama masa kampanye dan pemilu dapat berupa teror, intimidasi dan bentuk lainnya. Mereka yang menjadi penyelenggara pemilu 2004 tetap rentan dari kekerasan. Menurut sejumlah peserta, selama masa kampanye dan pemilu, para pelaku bisnis, diantaranya kalangan etnis Cina di beberapa daerah, ditengarai masih terjadi. Kekerasan juga bisa terjadi secara tak langsung, lewat tulisan di media massa. Pemberitaan yang tidak mengikuti kaidah jurnalistik baku (berimbang, fair, mendalam) dapat merupakan kekerasan simbolik. Kalangan peserta menilai, pemberitaan bisa dinilai sebagai kekerasan jika ada pendeskritkan atas peristiwa, tokoh, partai, juga ras tertentu. Peserta menuntut agar kalangan intelektual tetap independen dalam mensikapi pemilu. Pendapat kalangan intelektual yang tidak independen, diantaranya berupa produksi wacana memihak dan menyesatkan, misalnya ketika intelektual tersebut bertindak sebagai PR parpol atau tokoh, dapat dinilai sebagai kekerasan simbolik. Kekerasan fisik, menurut peserta lokakarya, dapat berawal dari money politics. Premanisme terjadi di jalan-jalan dimana masyarakat dipaksa memilih parpol dan atau orang tertentu. Politik uang juga dikhawatirkan akan terjadi dan berimbas terjadinya kekerasan pasca pemilihan legislatif,

Epilog

135

sebelum pemilihan presiden. Peran milisia di partaipartai dan preman yang tidak secara formal terikat partai ditengarai besar. Karena itu, para peserta mendesak agar partai-partai membubarkan satuansatuan milisianya (satgas-satgas). Para peserta lokakarya menilai, langkahlangkah pencegahan dalam jangka pendek, seperti pemasangan spanduk, poster, iklan layanan, news ticker di televisi dan koran yang mengarah ke kedamaian kampanye dan pemilu, masih sangat efektif. Namun, langkah itu harus ikuti dengan upaya seperti melakukan mediasi ke kalangan parpol untuk membuat komitmen internal partai untuk pemilu damai. Dalam jangka pendek maupun panjang, tekanan pada parpol harus dilakukan agar parpol melakukan pendidikan politik sebenarnya, Parpol juga harus mampu mengendalikan massanya. Jaringan edukasi (diantaranya dari kalangan NGO) harus diperkuat untuk peran mediasi ini. Jaringan juga harus didukung dengan data-data yang terus diperbarui tentang potensi kekerasan di tingkat lokal. Kalangan peserta juga mengungkapkan, agar peran kelapa desa dan kaum agamawan terus dioptimalkan. Independensi kampus amat penting untuk menjaga pemilu yang damai dan berkualitas. Peserta mendesak kalangan kampus yang mengijinkan kampanye di lingkungannya, agar membuat

136


aturan mengenai kampanye dan pemilu damai di kampus. Aturan harus terbuka dan dipublikasi agar bisa dikritisi. Peran kampus ke luar adalah penting, tapi selama masa kampanye dan pemilu kampus harus menjaga warganya untuk tetap independen. Misalnya untuk mahasiswa KKN, kampus harus dibuat aturan agar mahasiswa tetap menjaga independensinya, dan tidak memihak pada salah satu partai atau capres. Dalam jangka panjang, para peserta lokakarya menyimpulkan beberapa hal pokok. Peraturan pemilihan (electral law) harus diubah dan diperbaiki. Electoral law yang ada sekarang tidak mengandung efek moderasi yang memadai. Dengan eletoral law yang tidak mengandung efek moderasi, sebagaimana dalam pemilu 2004 ini, justru mengentalkan pemilahan sosial dalam masyarakat. Dalam jangka panjang , electoral process juga harus diperbaiki dengan penguatan KPU dan Panwaslu. KPU saat ini dibebani pekerjaan melaksanakan pemilu, tetapi tidak didukung dengan prasarana dan sarana, khususnya dukungan birokrasi yang memadai yang efisien. Dalam jangka panjang, suksesnya pemilu tanpa kekerasan juga ditentukan oleh berhasil tidaknya reduksi terhadap masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan dan pengangguran. Jika kesulitan hidup masyarakat mampu dijawab oleh para wakil rakyat

Epilog

137

terpilih dan para pemimpin pasca pemilu, maka bisa diharapkan, tradisi kekerasan pemilu akan terhenti. Pemilu tidak akan pernah lagi menjadi tumpahan berbagai masalah (efek spillover) yang berasal justru dari luar pemilu. Para peserta juga menekankan pentingnya pendidikan politik parpol untuk untuk basis massanya. Pendidikan oleh parpol kepada massanya, seharusnya dilakukan terus menerus, tidak hanya menjelang dan selama pemilu, ketika suara mereka dibutuhkan para elit parpol. Sejumlah peserta mengusulkan perlunya dipikirkan agar masa kampanye parpol boleh dilaksanakan sepanjang tahun. Dengan kampanye sepanjang tahun, selain parpol punya kesempatan melakukan pendidikan politik terus menerus, kualitas parpol juga akan meningkat. Masyarakat akan terus berkomunikasi dengan parpol. Jika kampanye boleh sepanjang tahun, dan tidak terkonsentrasi hanya dalam masa sekitar satu bulan menjelang pemilu, kemungkinan ledakan kekerasan kampanye dan pemilu, bisa dihindari. Tapi, tentu saja sebelum kampanye boleh dilakukan sepanjang tahun, harus dibuat dulu sejumlah aturan, diantaranya menyangkut etika berkampanye yang baik yang disepakati semua parpol. Serta, dibubarkannya satuan milisia di parpol (satgas). Para peserta menyepakati langkah-langkah prioritas yang akan dilakukan segera, menyangkut

138


koordinasi dan pembagian peran. Kontrol pada pers agar tetap independen diperlukan. Insitusi Pers akan diminta menjaga para wartawannya tetap teguh bekerja berdasar kaidah jurnalistik baku, dengan pemberitaan yang berimbang, fairness, melakukan penulisan yang mendalam dan jernih atas fenomena kampanye dan pemilu. Di tingkat grassroot, dukungan pada peran kepala desa dan agamawan, untuk sosialisasi kampanye dan pemilu damai, akan terus dilakukan. Beberapa peserta mengusulkan, agar lembaga-lembaga pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran politik para siswanya. Peran NGO amat penting di sini. Di luar peran pemerintah yang dituntut efektif untuk deteksi dini maupun pencegahan kekerasan pemilu, aspirasi politik masyarakat -konteksnya untuk transformasi pemilu damai dalam jangka panjang- harus lebih dimuliakan. Selama ini di berbagai tempat, peran masyarakaat dengan kearifan lokalnya masing-masing, untuk pencegahan kekerasan (juga selama kampanye dan pemilu) kurang diapresiasi. Akibatnya ketika terjadi konflik dengan kekerasan, masyarakat sendiri tak mampu menyelesaikannya, dan harus mengundang bantuan pemerintah yang kemampuannya terbukti amat terbatas. Situasi itu harus segera diubah.

Epilog

139

Tentang CSPS BOOKS CSPS BOOKS adalah lembaga nirlaba dibawah Center for Security and Peace Studies (CSPS) Universitas Gadjah Mada (UGM). CSPS BOOKS menerbitkan buku-buku dan publikasi lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang menjadi perhatian CSPS, berkaitan dengan studi keamanan dan studi perdamaian CSPS BOOKS memiliki tim redaksi yang terdiri dari : Ketua : Lambang Trijono, MA Anggota : Samsu Rizal Panggabean, MA M. Faried Cahyono Tri Susdinarjanti M. Najib Azca, MA.

Tentang Editor buku “Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan” M. Faried Cahyono Adalah staf CSPS UGM yang juga seorang jurnalis. Faried mengawali kerja jurnalistik di media elektronik radio dan kemudian ke media cetak. Ia pernah menjadi wartawan MBM TEMPO (1991-1994), wartawan MBM Forum Keadilan (1994-2002) dan kontributor The Jakarta Post untuk peliputan Pemilu 1997. Faried masih menulis background stories berbasis riset atas permintaan beberapa media asing. Sebagai editor sudah beberapa buku dihasilkannya. Lambang Trijono Adalah Kepala CSPS UGM. Ia pengajar Jurusan Sosiologi, Fisipol UGM. Beberapa buku sudah ditulis diantaranya adalah “Keluar dari Kemelut Maluku” diterbitkan Pustaka Pelajar tahun 2001, dan kumpulan tulisan berjudul “The Making of Ethnic and Religious conflicts in Southeast Asian, Cases and Resolutions”, yang diterbitkan CSPS BOOKS tahun 2004.

140


Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan

Demokrasi Kita ala Hatta dalam Teori dan Praktek

Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia

Sosyal Demokrasi Gündemi

Modernleşme, Kemalizm ve demokrasi

Laiklik ve Demokrasi

Modernlesme, laiklik ve demokrasi

Amerikan imparatorlugu milliyetcilik ve demokrasi

Dan Morgan

Granny Dan

Eerst Grijs Dan Wit Dan Blauw

Dan Morgan

Dan Jenkins

Dan Morgan

Dan Morgan

Dan Abnett

Dan Brown

Dan Abnett

Dan Morgan

Dan Morgan

Brown Dan

Dan Abnett

Dan Merrithew

Dan Jenkins

Eerst grijs dan wit dan blauw

2004)

2004

2004

Dichterbij Dan Je Denkt

Versier Me Dan

Meer dan een minnaar

Pemilu 2004: Transisi Demokrasi dan Kekerasan

Demokrasi Kita ala Hatta dalam Teori dan Praktek

Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia

Sosyal Demokrasi Gündemi

Modernleşme, Kemalizm ve demokrasi

Laiklik ve Demokrasi

Modernlesme, laiklik ve demokrasi

Amerikan imparatorlugu milliyetcilik ve demokrasi

Dan Morgan

Granny Dan

Eerst Grijs Dan Wit Dan Blauw

Dan Morgan

Dan Jenkins

Dan Morgan

Dan Morgan

Dan Abnett

Dan Brown

Dan Abnett

Dan Morgan

Dan Morgan

Brown Dan

Dan Abnett

Dan Merrithew

Dan Jenkins

Eerst grijs dan wit dan blauw

2004)

2004

2004

Dichterbij Dan Je Denkt

Versier Me Dan

Meer dan een minnaar

Recommend Documents