INDIKATOR DAN INSTRUMEN UNTUK MENDETEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN YANG TIDAK BERKEL...
33 downloads
1022 Views
726KB Size
Report
This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form
INDIKATOR DAN INSTRUMEN UNTUK MENDETEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN YANG TIDAK BERKELANJUTAN P ENDEKATAN A NALISIS K EUANGAN
Oleh
Mulyadi Noto
Universitas Pelita Haparan
Bambang Setiono
Center for International Forestry Research (CIFOR)
ELSDA Institute
Diterbitkan Oleh: ELSDA Institute Manggala Wanabakti Building IV/Room 509A Jl. Gatot Soebroto Jakarta Pusat, 10270, Indonesia Telepon : +6221‐5711309/ 57902778 Fax : +6221‐5711309 ELSDA Institute, adalah sebuah lembaga yang terbentuk atas keprihatinan terhadap kondisi sumberdaya alam Indonesia saat ini. Kami membangun kekuatan dengan menggalang para professional di bidang hukum dan akuntansi. Kekuatan kami bertumpu pada kedua bidang tersebut. Dua bidang yang selama ini dirasakan belum optimal berperan dalam penyempurnaan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam yang lestari. ISBN Hak Cipta © ELSDA Institute, 2008 Cetakan Pertama, Desember 2008 Hak cipta dilindungi Undang‐undang. Dilarang mengutip atau menyebarkan sebagian atau keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit. ii
KATA PENGANTAR Pembukaan UU No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan memberikan dasar filosofis bagaimana kita harus memandang hutan. Dinyatakan bahwa hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar‐besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Melihat kata‐kata diatas sudah seharusnya kondisi hutan di Indonesia menjadi lestari dan masyarakat yang hidup disekitarnya menjadi sejahtera. Seperti juga alam Indonesia yang sering dikatakan gemah ripah loh jinawi. Namun hal tersebut sangat bertolak belakang dengan keadaan hutan pada saat ini. Dinobatkannya Indonesia oleh Guinness Book of Record menjadi negara penghancur hutan tercepat didunia dan banyaknya keadaan masyarakat sekitar hutan yang miskin menjadi sebuah ironi yang telanjang dengan Undang‐Undang diatas. Pastilah muncul sebuah pertanyaan mengapa hal ini dapat terjadi? dimana peran komponen negara dalam mencegah kerusakan? ELSDA institute sebagai Institusi yang peduli terhadap keadaan lingkungan hidup dalam hal ini hutan, mencoba memberikan sumbangsih kepada negara dan masyarakat. Sumbangsih yang berikan kali ini adalah sebuah kajian bersama antara Mulyadi Noto dan Dr. Bambang Setiono berjudul “Indikator dan Instrumen Untuk Mendeteksi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Tidak Berkelanjutan”. Pada Kajian ini dipaparkan tentang proses pembentukan instrumen yang dapat digunakan sebagai indikator umum pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang lestari. Ada empat fase kerangka berpikir dalam kajian ini. Fase pertama adalah iii
mengindentifikasi indikator umum dan instrumen potensial, fase kedua adalah analisis bisnis dan analisis hukum, fase ketiga adalah penetapan indikator umum dan fase keempat adalah penetapan instrumen pendeteksi. Hasil dari fase keempat dapat digunakan menjadi instrumen efektif pendeteksi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak lestari. Diharapkan hasil dari analisa ini dapat digunakan oleh pihak‐pihak yang berkompeten untuk mencegah kerusakan lingkungan lebih lanjut. Untuk mempermudah pemahaman pembaca, pada kajian ini disajikan studi kasus dengan contoh perusahaan terbuka. (Tbk). Sehubungan dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keuangan, kami mengharapkan adanya tanggapan dari pihak‐pihak terkait seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Badan Pengawas Pasar modal & lembaga keuangan (BAPEPAM), Direktorat Jenderal Pajak dan lain‐lain untuk dapat menindak lanjuti jika ditemukan indikator pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang tidak lestari. Saran, kritik dan tanggapan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan kajian ini. Semoga hutan di Indonesia dapat kembali lestari secepatnya dan masyarakat sekitarnya menjadi makmur seperti yang dituliskan pada pembukaan tersebut diatas. Kalau bukan sekarang kapan lagi dan kalau bukan kita siapa lagi.
Jakarta, Desember 2008
Derry Wanta Direktur ELSDA Institute iv
DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi Pendahuluan Kerangka Pikir Pembentukan Instrumen dan Indikator Umum Dari Kegiatan Usaha Ke Aktivitas Usaha Indikator Umum Pengelolaan SDA dan Lingkungan yang Tidak Berkelanjutan Studi Kasus Pelajaran yang Dapat Diambil Simpulan dan Rekomendasi Daftar Pustaka
v
iii v 1 4 12 16 33 47 50 52
1. PENDAHULUAN
K
ondisi hutan dan sumber daya alam Indonesia lainnya seperti pertambangan umum dan migas yang sudah sedemikian parah dan lahirnya perusahaan‐perusahaan besar berbasis sumber daya alam adalah anomali pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan. Disatu sisi telah terjadi kerusakan lingkungan dan SDA tetapi disisi yang lain para pengusaha tetap bisa berkembang tanpa harus bertanggung jawab terhadap kerusakan terhadap lingkungan dan SDA sebagai akibat operasi dari perusahaan‐perusahaan ini. Jika kondisi ini dibiarkan berlanjut, kita akan kehilangan dua hal sekaligus yaitu lingkungan hidup dan SDA dan kekuatan ekonomi dari perusahaan berbasis SDA. Perusahaan‐perusahaan ini akan gulung tikar karena kekurangan bahan baku dan mengakibatkan rangkaian kegiatan kontraksi ekonomi seperti penghapusan hutang, terganggunya kesehatan bank, dan pemutusan hubungan kerja. Perlu dilakukan upaya yang sungguh‐sungguh untuk menghentikan proses penghancuran lingkungan dan SDA ini. Kebijakan pembangunan ekonomi untuk mendorong lahirnya perusahaan‐perusahaan besar berbasis sumber daya alam perlu dimonitor dan dikaji agar lebih berpihak kepada upaya‐upaya pemerintah dan masyarakat untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam. Di antara kebijakan ekonomi yang menjadi perhatian ELSDA Institute adalah kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan dan SDA akan sangat membantu pemegang saham perusahaan, pemerintah, dan masyarakat luas untuk menilai
Indikator dan Instrumen
ELSDA Institute
tanggung jawab perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Laporan keuangan perusahaan seharusnya dapat memberikan indikator umum tentang kualitas pengelolaan lingkungan dan SDA yang dilakukan oleh perusahaan berbasis SDA. Indikator umum ini merupakan parameter kuantitatif dan kualitatif yang dapat digunakan untuk mengibarkan red flag yang akan menstimulasi para pengambil keputusan termasuk aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya tindak Ketidakpatuhan Pengelolaan dibidang Lingkungan hidup dan SDA. Jika kemudian informasi ini ditindaklanjuti secara memadai dalam koridor hukum yang berlaku, akuntansi dan pelaporan keuangan dapat memainkan peran yang besar dalam upaya menghentikan proses penghancuran lingkungan hidup dan SDA yang saat ini tengah terjadi. Tulisan ini mencoba menggambarkan proses pembentukan instrumen yang dapat digunakan sebagai indikator umum pengelolaan lingkungan dan SDA. Pertama‐tama, tulisan ini akan menjelaskan fase‐fase utama yang dapat dilalui dalam kerangka pembentukan instrumen. Kemudian, selanjutnya tulisan ini akan memperkenalkan salah satu instrumen yang dapat digunakan yaitu Laporan Keuangan (financial statements) perusahaan. Berdasarkan analisis keuangan yang dilakukan atas instrumen tersebut, sejumlah indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan diidentifikasikan dan dipaparkan pada bagian berikutnya. Sebuah studi kasus penggunaan laporan keuangan untuk mendeteksi indikasi ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan disajikan dalam tulisan ini untuk tujuan memperjelas implementasi konsep yang telah dijabarkan. Akhirnya, melalui tulisan ini ELSDA Institute akan mengkaji sejauh mana
2
ELSDA Institute
laporan keuangan perusahaan dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kualitas pengelolaan lingkungan dan SDA dan mengidentifikasi aspek apa yang harus diperbaiki agar laporan keuangan dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendorong kelestarian lingkungan dan SDA.
3
ELSDA Institute
2. KERANGKA PIKIR PEMBENTUKAN INSTRUMEN DAN INDIKATOR UMUM
erangka pikir ELSDA Institute untuk pembentukan instrumen dan indikator umum pengelolaan lingkungan dan SDA dapat digambarkan dalam diagram di bawah ini. Secara garis besar, prosesnya mencakup 4 (empat) fase utama. Instrumen Potensial Instrumen Pengelolaan Analisis Analisis Pendeteksi SDA Keuangan Hukum Indikator Umum FASE PERTAMA: Mengidentifikasi Indikator Umum dan Instrumen Potensial
K
Dengan mengamati berbagai laporan tentang pengelolaan lingkungan dan SDA, ELSDA Institute menetapkan sejumlah indikator umum potensial untuk menilai kualitas pengelolaan lingkungan dan SDA. Indikator umum tersebut disajikan dalam tabel berikut ini.
4
ELSDA Institute
TABEL 1: H IPOTESA I NDIKATOR U MUM
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INDIKATOR UMUM Jumlah dan sumber pemakaian bahan baku Jumlah pemakaian bahan perusak lingkungan Jumlah pembayaran pajak dan PNBP Arus kas ke afiliasi Lamanya operasi legal Profil pejabat dan kekayaan normal Jumlah izin produksi kayu yang diberikan Izin yang merusak lingkungan hidup Penyidikan dan penuntutan yang lemah Putusan yang ringan atau bebas
Indikator pertama, jumlah dan sumber pemakaian bahan baku akan memberikan indikasi tentang seberapa besar perusahaan telah mengeksplorasi sumber daya alam. Informasi ini berguna untuk menilai seberapa jauh perusahaan telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDA yang berkelanjutan. Sementara itu, jumlah pemakaian bahan perusak lingkungan adalah indikator seberapa besar perusahaan telah menggunakan bahan‐bahan kimia dan energi yang memberikan kontribusi kepada pemanasan global dan kerusakan air sungai dan lingkungan hidup lainnya. Termasuk dalam indikator ini adalah jumlah pemakaian energi untuk pembangkit listrik, mercuri, dan bahan‐bahan racun lainnya. Indikator berikutnya adalah jumlah pembayaran pajak dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jumlah pembayaran pajak dan PNBP akan memberikan indikasi tentang konsistensi antara jumlah SDA yang telah diambil oleh perusahaan dengan total kewajiban perusahaan kepada Negara sebagai akibat eksploitasi tersebut. Perusahaan yang mendukung kelestarian SDA secara minimal akan membayar seluruh kewajiban pajak dan PNBP dengan benar dan tepat waktu. Kemudian, indikator
5
ELSDA Institute
ke empat, jumlah arus kas perusahaan yang dialirkan ke luar bisnis perusahaan di bidang SDA akan memberikan indikasi minimnya komitmen perusahaan kepada upaya pelestarian SDA dan kesinambungan usahanya. Jika sebagian besar arus kas perusahaan yang diperoleh dari bisnis SDA disalurkan ke pihak afiliasi dan pihak ketiga di bidang non SDA terkait, kemampuan perusahaan untuk melakukan rehabilitasi dan regenerasi SDA akan sangat kecil. Perusahaan berbasis SDA memiliki keterbatasan dalam mengeksploitasi dan atau memanfaatkan SDA. Mereka hanya dapat beroperasi secara legal sesuai dengan izin eksplorasi atau produksi yang diberikan oleh pemerintah. Lamanya perusahaan berbasis SDA dapat beroperasi secara legal i.e. sesuai dengan izin operasinya akan memberikan indikasi apakah perusahaan telah beroperasi mengeksploitasi SDA secara legal. Informasi awal yang dibutuhkan untuk mendapatkan kelima indikator tersebut di atas dapat ditemukan pada sebuah instrumen keuangan yang diproduksi oleh perusahaan yaitu laporan keuangan. Instrumen ini diproduksi dengan memenuhi standar akuntansi dan pelaporan yang mewajibkan penjelasan yang material terhadap seluruh operasi perusahaan termasuk pengelolaan dan penggunaan SDA serta dampaknya terhadap lingkungan hidup. Seluruh kegiatan perusahaan ini memiliki dampak ekonomi kepada perusahaan untuk saat ini maupun masa yang akan datang. Laporan keuangan memberikan informasi tentang nilai uang dari kegiatan produksi, pemasaran, dan investasi perusahaan yang dapat digunakan untuk menghitung indikator 1 sampai dengan 5. Tentu saja dengan kualitas akuntasi dan pelaporan yang ada saat ini, laporan keuangan tidak dapat secara sendiri memberikan seluruh informasi untuk menghitung indikator 1 sampai dengan 5. Informasi pada laporan keuangan perusahaan perlu digabungkan dengan informasi lain yang terdapat di dalam laporan industri dan
6
ELSDA Institute
perdagangan yang diterbitkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan, laporan pengelolaan kehutanan oleh Departemen Kehutanan, dan laporan pengelolaan SDA lainnya dari Departemen yang terkait. Informasi lain yang perlu digunakan untuk menghasilkan indikator 1 sampai dengan 5. Indikator 6 sampai dengan 10 adalah indikator pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang dapat diperoleh tanpa melalui laporan keuangan. Kelima indikator non laporan keuangan ini terkait dengan penggunaan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintah yang diberikan mandat untuk membina dan mengawasi pengelolaan SDA dan lingkungan oleh perusahaan maupun masyarakat. Indikator 6 adalah memberikan informasi tentang jumlah kekayaan pejabat negara dan profil gaya hidupnya. Gaji dan tunjangan pejabat Negara dan hadiah‐hadiah yang diterimanya selama menjadi pejabat harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pejabat Negara diwajibkan untuk melaporkan harta kekayaannya pada saat sebelum, sedang, dan setelah menjabat kepada KPK. Jumlah izin yang diberikan oleh pejabat kepada perusahaan berbasis SDA akan memberikan indikasi tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap eksploitasi SDA yang telah dilakukan oleh perusahaan. Indikator ketujuh dan kedelapan ini dapat diperoleh dari laporan tahunan perusahaan, laporan departement/dinas pengelola SDA dan lingkungan, serta laporan departemen/dinas pengelola perindustrian dan perdagangan. Terakhir, indikator kesembilan dan kesepuluh terkait dengan kualitas penegakan hukum. Informasi untuk menyusun indikator ini dapat diperoleh dari hasil persidangan di peradilan dan berita di media massa.
7
ELSDA Institute
Tabel di bawah ini menjelaskan instrumen potensial yang dapat digunakan untuk menyusun indikator pengelolaan SDA dan lingkungan yang berkelanjutan. Instrumen potensial ini merujuk pada dokumen laporan yang sudah tersedia saat ini di mana informasi yang terkandung di dalamnya dapat berpotensi memberikan masukan bagi penyusunan indikator melalui proses analisis keuangan dan analisis hukum. TABEL 2: I NSTRUMEN P OTENSIAL
NO INSTRUMEN POTENSIAL 1 Laporan Keuangan Perusahaan
INDIKATOR UMUM Jumlah dan sumber pemakaian bahan baku Jumlah pemakaian bahan perusak lingkungan Jumlah pembayaran pajak dan PNBP Arus kas ke afiliasi Lamanya operasi legal Jumlah pembayaran pajak dan PNBP Jumlah izin produksi kayu yang diberikan Izin yang merusak lingkungan hidup
2
Laporan Keuangan Pemerintah
3
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Laporan Gratifikasi Profil pejabat dan kekayaan normal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Laporan Masyarakat Sustainability Report Lain‐lain Penyidikan dan penuntutan yang lemah Putusan yang ringan atau bebas
4 5 6 7 8 9
8
ELSDA Institute
FASE KEDUA: Analisis Bisnis dan Analisis Hukum Dalam fase ini serangkaian analisis keuangan dan analisis hukum dilakukan terhadap instrumen potensial untuk mengidentifikasikan relevansi informasi yang dikandung masing‐ masing instrumen terhadap indikator umum yang dihipotesakan. Analisis keuangan yang dapat dilakukan mencakup Analisis Bisnis, Analisis Laba dan Arus Kas, Analisis Transaksi Hubungan Istimewa, Analisis Trasfer Pricing, Analisis Kualitas Pengungkapan, dan Analisis Kekayaan Pejabat Negara. Sementara itu, analisis hukum meliputi Analisis Kewajiban KYC dan Melapor, Analisis Kewajiban Perpajakan dan Non Perpajakan, Analisis Kewajiban Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Analisis Perijinan, Analisis Perubahan Kawasan dan Tata Ruang, Analisis Dakwaan dan Alat Bukti, serta Analisis Putusan. Dengan menghipotesakan muatan informasi masing‐masing instrumen potensial, atas sebuah instrumen dapat dilakukan satu atau lebih analisis keuangan atau satu atau lebih analisis hukum. Hasil awal dari analisis ini adalah memasangkan tiap‐tiap indikator umum dengan jenis instrumen potensial yang dapat memasok informasi yang relevan. Sebagai contoh, analisis keuangan terhadap laporan keuangan dapat menyimpulkan bahwa informasi yang terkandung dalam laporan keuangan relevan untuk menghitung atau menilai indikator‐indikator umum seperti: jumlah dan sumber pemakaian bahan baku, jumlah pemakaian bahan perusak lingkungan, jumlah pembayaran pajak dan PNBP, dan arus kas ke afiliasi. Setelah tahapan awal ini, analisis mendalam dilakukan untuk mencapai dua tujuan. Pertama, menguji validitas hipotesa indikator umum. Kedua, mengidentifikasikan semua informasi relevan yang harus ada dalam instrumen potensial yang dipilih agar indikator umum dapat digunakan.
FASE KETIGA: Penetapan Indikator Umum
9
ELSDA Institute
Analisis mendalam yang dilakukan pada fase sebelumnya akan menentukan validitas indikator umum yang dihipotesakan. Dalam fase ini, indikator‐indikator umum yang sudah teruji validitasnya didefinisikan berikut penetapan informasi yang harus tersedia agar indikator umum itu dapat digunakan dan instrumen potensial pemasok informasi relevan. Sebagai contoh, analisis keuangan terhadap instrumen potensial Laporan Keuangan perusahaan industri kehutanan dapat mengidentifikasikan indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada indikasi ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan, yang mencakup: implementasi strategi perusahaan dalam menjaga kelestarian hutan, struktur jumlah dan sumber pasokan bahan baku, pemenuhan kewajiban kepada negara, arus kas yang dikembalikan ke hutan, dan struktur laba perusahaan.
FASE KEEMPAT: Penetapan Instrumen Pendeteksi Berdasarkan analisis keuangan dan analisis hukum yang telah dilakukan, sejumlah instrumen potensial yang tersedia dapat ditetapkan menjadi instrumen efektif pendeteksi ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Namun demikian, boleh jadi analisis hukum dan/atau analisis keuangan yang mendalam telah pula mengidentifikasikan sejumlah kekurangan pengungkapan informasi yang dikandung sebuah instrumen sehingga menghambat pemanfaatan instrumen tersebut untuk menjadi instrumen yang efektif. Nah, pada fase ini kekurangan‐kekurangan pengungkapan informasi tersebut diidentifikasikan secara jelas dan coba disodorkan kepada instansi terkait dan berwenang yang mengeluarkan kebijakan ataupun yang menghasilkan instrumen terkait. Rekomendasi perbaikan muatan informasi maupun cara pengungkapan informasi coba diangkat ke permukaan. Contoh,
10
ELSDA Institute
pengungkapan sumber pasokan bahan baku seharusnya diwajibkan dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan yang bergerak dalam industri hutan. Rekomendasi ini layak diajukan kepada instansi terkait dengan pelaporan keuangan, seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Departemen Keuangan ataupun Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam).
Instrumen Pendeteksi
Analisis Analisis Keuangan Hukum
Indikator Umum
Pengelolaan SDA
Jadi, di dalam rerangka ini akan terbentuk dua keluaran utama: Indikator Umum Pengelolaan SDA dan Lingkungan yang Tidak Berkelanjutan dan Instrumen Pendeteksi Pengelolaan SDA dan Lingkungan yang Tidak Berkelanjutan. Dalam konteks ini, ELSDA Institute mendefinisikan Indikator umum pengelolaan SDA dan Lingkungan sebagai sejumlah parameter, berisi nilai kuantitatif dan/atau kualitatif, yang diperoleh melalui mekanisme analisis keuangan dan hukum terhadap instrumen relevan yang dapat digunakan untuk mengindikasikan adanya kemungkinan pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Sementara itu, instrumen pendeteksi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dapat didefinisikan oleh ELSDA Institute sebagai dokumen, dapat berupa laporan yang diterbitkan oleh instansi ataupun perusahaan, yang berisi informasi relevan yang melalui proses analisis keuangan dan hukum dapat membentuk nilai kuantitatif dan/atau kualitatif bagi indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang relevan.
11
ELSDA Institute
3. DARI KEGIATAN USAHA (AKTIVITAS BISNIS) MENUJU LAPORAN KEUANGAN
aporan keuangan perusahaan merupakan sumber utama informasi yang tersedia bagi para pihak di luar perusahaan. Untuk itu, laporan keuangan tak pelak lagi merupakan instrumen potensial utama yang digunakan untuk melakukan analisis keuangan. Namun demikian, para analis laporan keuangan haruslah menyadari faktor‐faktor yang dapat mempengaruhi muatan informasi dalam laporan keuangan, yang pada gilirannya menentukan kualitas informasi yang dikandungnya. Pemahaman mengenai faktor‐faktor tersebut sangat krusial mengingat kualitas informasi menentukan validitas hasil analisis keuangan.
L
Seperti nampak dari gambar di bawah ini, laporan keuangan merupakan ikhtisar keuangan dari seluruh kegiatan usaha (aktivitas bisnis) yang dilakukan oleh perusahaan untuk periode tahun buku tertentu. Logikanya, setiap tindakan Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dilakukan sebagai bagian dari kegiatan usaha perusahaan seharusnya tercermin dalam angka‐angka dan penjelasan laporan keuangan perusahaan. Namun demikian, kenyataan di lapangan adalah bahwa tidak semua realitas ekonomis dari setiap kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan, termasuk di dalamnya mungkin tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan, dapat terungkap dalam laporan keuangan. Ada satu filter penting
12
ELSDA Institute
yang dapat menentukan informasi apa yang ingin dan yang tidak ingin dimuat dalam laporan keuangan: Sistem Akuntansi Perusahaan.
Lingkungan Usaha
Kegiatan Usaha
Strategi Usaha
Lingkungan Akuntansi
Sistem Akuntansi
Strategi Akuntansi
Laporan Keuangan Sumber: Adaptasi dari (Palepu, et al., 2004)
Sistem akuntansi akan mencatat, mengklasifikasikan serta mengikhtisarkan data transaksi usaha sebuah entitas bisnis. Masukan utama dari sistem akuntansi adalah data transaksi kegiatan usaha dan keluaran utamanya adalah laporan keuangan. Transaksi usaha yang dilakukan sebuah entitas usaha dipengaruhi oleh lingkungan usaha di mana entitas bisnis itu terlibat dan juga strategi usaha yang diimplementasikan entitas bisnis itu di dalam menggapai keunggulan kompetitifnya. Dalam konteks penggunaan laporan keuangan perusahaan industri kehutanan sebagai instrumen dalam analisis keuangan, pengenalan atas lingkungan usaha kehutanan mutlak diperlukan, terutama business process utama yang tipikal dilakukan oleh perusahaan industri kehutanan. Kemudian, strategi usaha yang dijalankan akan sangat mempengaruhi nature dari kegiatan usaha kehutanan yang dipilih dari sekian banyak pilihan yang masuk akal. Pemahaman atas kedua faktor tersebut
13
ELSDA Institute
memberikan dasar bagi proses critical thinking ketika melihat ikhtisar finansial dari kegiatan usaha yang telah dilakukan yang direfleksikan oleh angka‐angka laporan keuangan. Dua faktor penting lain yang harus ditelaah untuk memahami bagaimana sistem akuntansi merekam kegiatan usaha adalah lingkungan akuntansi dan strategi akuntansi. Lingkungan akuntansi merujuk pada sekumpulan aturan‐aturan dan prinsip‐prinsip akuntansi yang berlaku untuk suatu lingkungan usaha tertentu. Prinsip akuntansi yang khusus untuk industri kehutanan di Indonesia mengacu pada PSAK No. 32. Masih terlalu sempit cakupan PSAK ini dibanding dengan kompleksitas business process industri kehutanan. Untuk itu, hal‐hal yang belum diatur dalam PSAK tersebut perlakuan akuntansinya mengacu pada general accepted accounting principles yang lain. Di dalam prinsip‐prinsip akuntansi yang berlaku secara umum, pelaku bisnis diperhadapkan pada berbagai alternatif perlakuan akuntansi yang memiliki dampak yang tidak seragam terhadap figure laba bersih. Manajemen memiliki keleluasaan untuk memilih salah satu alternatif perlakuan akuntansi untuk dijadikan kebijakan akuntansi perusahaan. Dengan strategi akuntansi yang dipilih, manajemen dapat ‘mengatur’ angka‐angka dan pengungkapan laporan keuangan. Dengan mencermati faktor‐faktor utama sebagaimana disinggung di atas, analis keuangan dimampukan untuk dapat melakukan critical review terhadap angka‐angka yang ada dalam laporan keuangan. Analis keuangan dimampukan untuk mengidentifikasikan aspek‐aspek lingkungan usaha dan strategi usaha serta lingkungan akuntansi dan strategi akuntansi yang diimplementasikan oleh perusahaan. Berangkat dari sana, analis keuangan dapat mengungkap potensi‐potensi distorsi informasi yang termuat dalam laporan keuangan. Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, distorsi‐distorsi yang demikian harus dieliminasi
14
ELSDA Institute
terlebih dahulu. Dengan demikian, laporan keuangan akan benar‐ benar mencerminkan secara wajar kegiatan usaha yang telah dilakukan dan kinerja keuangan yang telah dicapai. Ini akan menjadikan laporan keuangan bahan baku bagi analisis laporan keuangan yang valid.
15
ELSDA Institute
4. INDIKATOR UMUM PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN YANG TIDAK BERKELANJUTAN PADA INDUSTRI KEHUTANAN
esuai dengan pembatasan masalah yang diungkapkan dalam bagian pendahuluan tulisan ini, indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang akan diulas di sini adalah indikator umum yang mengarah pada indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dapat dianalisis menggunakan instrumen potensial Laporan Keuangan perusahaan industri kehutanan. Seperti nampak dalam gambar di bawah ini, indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang dapat diperoleh melalui mekanisme analisis keuangan terhadap instrumen laporan keuangan mencakup: implementasi strategi perusahaan dalam menjaga kelestarian hutan, struktur jumlah dan sumber pasokan bahan baku kayu bulat, pemenuhan kewajiban kepada negara, arus kas yang masuk kembali ke dan keluar dari hutan, dan laba normal perusahaan.
S
16
ELSDA Institute
Implementasi Strategi Kelestarian Hutan
Analisis Bisnis
Laporan Keuangan
Sumber Pasokan Bahan Baku
Data Pendukung
Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara
Arus Kas Yang Dikembalikan Ke Hutan
Analisis Laba Perusahan
Pengelolaan SDA
Indikasi Ketidakpatuhan Pengelolaan Kehutanan
Dalam bagian tulisan ini akan dipaparkan proses analisis keuangan terhadap laporan keuangan perusahaan yang bergerak di bidang kehutanan dan proses pembentukan indikator‐indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Seperti juga terlihat pada gambar di atas, sumber utama analisis adalah laporan keuangan. Namun demikian, data‐data pendukung lain tetap diperlukan agar analisis dapat dilakukan secara optimal.
17
ELSDA Institute
INDIKATOR 1 : IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN Laporan Tahunan (Annual Report) sebuah perusahaan memuat Laporan Keuangan Utama (Basic Financial Statements) beserta informasi tambahan yang dipandang oleh manajemen perlu untuk disampaikan kepada pengguna laporan tahunan. Salah satu informasi penting yang disajikan oleh manajemen perusahaan di dalam industri kehutanan adalah pernyataan eksplisit mengenai strategi perusahaan di dalam mempertahankan kesinambungan pasokan bahan baku kayu bulat. Hal ini perlu dilakukan mengingat dalam tahun‐tahun belakangan ini pembabatan hutan alam sudah sangat dibatasi ruang lingkupnya sehingga perusahaan harus mampu meyakinkan para stakeholders bahwa pasokan bahan baku kayu bulat perusahaan dapat dipenuhi oleh sumber‐sumber yang dapat diperbaharui. Dengan lebih mengandalkan sumber‐sumber yang dapat diperbaharui ini, perusahaan dapat dipandang telah mengimplementasikan strategi usaha yang tepat di dalam ikut menjaga kelestarian hutan alam Indonesia.
Strategi Kelestarian Hutan
» Identifikasi pernyataan strategi kelestarian hutan yang dipublikasikan perusahaan
Implementa si Strategi
» Menelaah implementasi strategi dengan melihat angka‐angka dalam laporan keuangan
Simpulan Atas Strategi
» Menarik simpulan dari telaah implementasi strategi kelestarian hutan
18
ELSDA Institute
Strategi mendasar untuk mendapatkan sumber pasokan kayu bulat yang dapat diperbaharui adalah melakukan investasi yang memadai dalam Hutan Tanaman Industri (HTI), baik dengan melakukan investasi langsung (direct investment) maupun dengan melakukan akusisi terhadap perusahaan HTI. Secara eksplisit, manajemen perusahaan harus mengungkapkan strategi investasi dalam HTI ini dalam laporan tahunannya untuk memberikan sinyal positif bagi para stakeholder mengenai niat serius perusahaan untuk ikut melestarikan hutan alam. Jika pernyataan eksplisit mengenai strategi ini tidak diungkapkan dalam laporan tahunan, ELSDA Institute menganggap perusahaan sudah terindikasi melakukan pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan dalam konteks bahwa perusahaan tersebut ikut memperparah kerusakan hutan alam karena tidak punya niatan menggunakan sumber pasokan kayu bulat yang dapat diperbaharui dan berkelanjutan. Namun demikian, kalaupun penyataan eksplisit terhadap strategi investasi dalam HTI telah diungkapkan dalam laporan tahunan, ELSDA Institute perlu mencermati dulu implementasi strategi tersebut sebelum memberikan simpulan mengenai ada tidaknya indikasi pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan oleh perusahaan. Secara menyeluruh, analisis keuangan yang dilakukan ELSDA Intitute untuk mencermati implementasi strategi perusahaan dalam menjaga kelestarian hutan diilustrasikan dalam diagram di atas. Dalam analisis implementasi ini, ELSDA Intitute akan mencermati angka‐angka laporan keuangan yang berkaitan dengan mutasi pos HTI Dalam Pengembangan dan mutasi pos Hutan Tanaman Industri itu sendiri.
19
ELSDA Institute
HTI Dalan Pengembangan
» Investasi
Hutan Tanaman Industri » Siap Tebang
» Divestasi
» Penebangan » Divestasi
Mutasi tambah pada pos HTI Dalam Pengembangan menunjukkan besar investasi yang dilakukan perusahaan dalam mengembangkan HTI (baik langsung mupun melalui akusisi perusahaan HTI) sementara mutasi kurang pada pos HTI Dalam Pengembangan menunjukkan pemindahan status ke HTI untuk areal yang sudah siap tebang. Sementara itu, mutasi tambah pada pos Hutan Tanaman Industri menunjukkan penambahan areal yang sudah siap ditebang dan mutasi kurang merupakan amortisasi yang dilakukan atas HTI selaras dengan proses penebangan areal HTI. Namun demikian, perlu diwaspadai adanya mutasi kurang pada HTI Dalam Pengembangan dan Hutan Tanaman Industri yang disebabkan oleh transaksi divestasi oleh perusahaan. Informasi mengenai mutasi tambah dan kurang pada pos HTI Dalam Pengembangan dan pos Hutan Tanaman Industri barulah menunjukkan besaran rupiah dari HTI yang dikelola perusahaan dan belum memperlihatkan mutasi dalam satuan luas area HTI yang dikelola. Sungguh merupakan informasi yang berguna apabila dalam Catatan Atas Laporan Keuangan untuk perusahaan‐perusahaan di bidang kehutanan menyajikan angka‐angka tersebut. Sebenarnya PSAK No. 32 tentang Akuntansi Kehutanan sudah mensyaratkan perusahaan untuk menyajikan data area HTI yang dikelolanya.
20
ELSDA Institute
Sayangnya, dari sejumlah laporan keuangan yang telah ditelaah, tidak ada satupun yang mengungkap informasi penting tersebut. Jadi, untuk sementara analisis keuangan atas implementasi strategi perusahaan dalam melestarikan hutan hanya dapat dilakukan atas parameter mutasi rupiah pos HTI Dalam Pengembangan dan pos Hutan Tanaman Industri saja.
INDIKATOR 2 : STRUKTUR JUMLAH DAN SUMBER PASOKAN BAHAN BAKU KAYU BULAT Salah satu kontributor terbesar untuk tingkat kerusakan hutan alam Indonesia dan mewakili jenis Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang terbesar adalah illegal logging. Ditenggarai bahwa mayoritas sumber pasokan bahan baku kayu bulat bagi industri kehutanan Indonesia berasal dari illegal logging dan seluruh transaksi terkait dengannya. Indikasi penggunaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari illegal logging oleh sebuah perusahaan dapat dideteksi dari laporan keuangannya. Sayangnya, laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan industri kehutanan tidak secara rinci menyajikan jumlah dan sumber pasokan bahan baku kayu bulat. Akibatnya, analisis keuangan terhadap laporan keuangan untuk mendeteksi indikasi ketidakpatuhan ini dilakukan dengan menganalisis Struktur Harga Pokok, sebagaimana diilustrasikan dalam diagram berikut ini:
21
ELSDA Institute
Analisis Bahan Baku
Analisis Struktur Harga Pokok Penjualan
Jumlah Penggunaan Bahan Baku
Sumber Bahan Baku
Kewajiban Pada Negara
Penyalahgunaan HPH
Undestatement Kewajiban
Pembalakan liar
Kurang Bayar Kewajiban
Analisis terhadap struktur harga pokok berpotensi menghasilkan informasi mengenai jumlah pengunaan bahan baku kayu bulat. Berangkat dari informasi ini, setidaknya akan didapat dua informasi yang menjadi bakal indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan (dan juga berindikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan). Pertama, sumber pasokan bahan baku kayu bulat yang dapat mengidentifikasikan indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam konteks penyalahgunaan Hak Pengusahaan Hutan dan pemakaian kayu bulat yang berasal dari illegal logging. Kedua, jumlah kewajiban kepada negara dalam bentuk kewajiban membayar Dana Reboisasi dan PSDH kepada negara oleh semua pihak yang menurut peraturan yang berlaku memiliki kewajiban tersebut. Indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dapat diindikasikan mencakup manipulasi jumlah kewajiban dengan cara merendahkan jumlah kewajiban (understatement kewajiban) dan juga kurang bayar
22
ELSDA Institute
kewajiban kepada negara. Pada bagian ini akan dibahas indikator Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang pertama, sedangkan indikator Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang kedua akan dibahas pada bagian setelah ini.
Penggunaan Bahan Baku
Analisis Kapasitas HTI
Analisis Kapasitas HPH
‐
Bahan Baku yang Dipasok
=
Bahan Baku yang Dipasok Hutan Alam
‐
Bahan Baku yang Dipasok
=
Bahan Baku yang Dipasok Pembelian
‐
Dipasok Pembelian Legal
Analisis Dokumen Pembelian
=
Penyalahgunaan HPH
Dipasok Dari Pembalak Liar
Analisis struktur harga pokok dilakukan dengan membagi total biaya pemakaian bahan baku kayu bulat (satuan rupiah) dengan harga pembelian kayu bulat rata‐rata (satuan rupiah per m2). Hasilnya berupa jumlah total penggunaan bahan baku kayu bulat (satuan m2). Dari angka total ini, Analisis Kapasitas HTI, Analisis Kapasitas HPH dan Analisis Dokumentasi Pembelian dilakukan untuk mendapatkan jumlah dan sumber pasokan bahan baku: bahan baku yang dipasok HTI, bahan baku yang dipasok HPH,
23
ELSDA Institute
bahan baku yang dibeli secara legal, dan bahan baku yang diperoleh secara ilegal. Asumsi yang digunakan dalam analisis keuangan ini adalah bahwa perusahaan memiliki niatan untuk melestarikan hutan sehingga prioritas sumber pasokan bahan baku adalah hutan tanaman industri yang dikelola perusahaan. Penggunaan sumber pasokan yang lain hanya merupakan nilai tambah bagi proses produksi. Analisis atas kapasitas HTI akan mendapatkan jumlah kayu bulat yang dipasok oleh HTI. Jika jumlah ini dikurangkan dari total pemakaian kayu bulat, angka yang didapat adalah jumlah bahan baku yang dipasok oleh hutan alam. Pasokan kayu bulat dari hutan alam dapat berasal dari tiga sumber utama: bahan baku yang dipasok HPH, bahan baku yang dibeli secara legal, dan bahan baku yang diperoleh secara ilegal. Analisis atas kapasitas HPH yang dimiliki perusahaan akan mendapatkan jumlah bahan baku yang dipasok oleh HPH. Jumlah pemakaian kayu bulat selebihnya merupakan bahan baku yang dibeli dari luar, baik legal maupun ilegal. Keterbatasan informasi yang dikandung oleh laporan keuangan mengharuskan proses analisis keuangan menggunakan data penunjang yang diambil dari luar laporan keuangan. Data penunjang dalam konteks ini adalah dokumen‐dokumen pembelian. Analisis atas dokumen pembelian ini akan memberikan gambaran berapa banyak bahan baku yang dibeli secara legal. Dengan demikian, sisa pasokan bahan baku yang ada dapat patut dicurigai berasal dari pembelian ilegal atau berasal dari illegal logging. Dengan demikian, analisis keuangan atas jumlah dan sumber pasokan bahan baku dapat mengindikasikan ada tidaknya tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam konteks illegal logging.
24
ELSDA Institute
INDIKATOR 3 : PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA Analisis terhadap jumlah dan sumber pasokan bahan baku kayu bulat dapat digunakan untuk menghitung total kewajiban perusahaan kepada Negara dalam hal pembayaran Dana Reboisasi dan PSDH. Sebagaimana digambarkan dalam diagram di bawah ini, dari analisis struktur harga pokok dapat diketahui total penggunaan kayu bulat oleh perusahaan. Apabila jumlah ini kemudian dikalikan dengan tarif DR dan PSDH yang sesuai maka akan didapatkan jumlah total kewajiban pembayaran DR dan PSDH kepada negara.
Analisis Bahan Baku
Ketentuan Tarif DR PSDH
Jumlah Penggunaan Bahan Baku
Analisis Struktur Harga Pokok
Kewajiban Kepada Negara
Realisasi pemenuhan kewajiban pembayaran DR dan PSDH dapat diperoleh dengan melakukan analisis terhadap Neraca, Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas perusahaan. Analisis terhadap neraca dilakukan untuk menghitung mutasi yang terjadi pada pos kewajiban DR dan PSDH yang Masih Harus Dibayar. Mutasi yang terjadi merupakan mutasi bersih dari mutasi tambah, berupa pembebanan DR dan PSDH selama tahuan berjalan, dan mutasi kurang, berupa pembayaran DR dan PSDH kepada negara. Mutasi tambah tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis
25
ELSDA Institute
terhadap besar pembebanan DR dan PSDH yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi. Sementara itu, realisasi pemenuhan kewajiban kepada negara dapat dilihat dari arus kas keluar untuk pembayaran DR dan PSDH yang dapat dianalisis dalam Laporan Arus Kas perusahaan. Jumlah Penggunaan Bahan Baku
Ketentuan Tarif DR PSDH
Kewajiban Kepada Negara
Analisis DR dan PSDH
Jumlah Kewajiban Yang Dipenuhi
Analisis Neraca, Laba Rugi dan Arus Kas
Jumlah Kewajiban Yang Belum Dipenuhi
Hubungan matematis antara angka‐angka pada ketiga jenis laporan keuangan tersebut perlu dicermati mengingat tidak semua laporan keuangan mengungkapkan angka‐angka pemenuhan kewajiban kepada negara secara eksplisit. Dalam banyak kasus, perlakuan akuntansi untuk beban DR dan PSDH yang diterapkan oleh perusahaan adalah dengan menggabungkan beban DR dan PSDH ke dalam pos Beban Produksi secara global. Jika ini yang terjadi, besar DR dan PSDH yang diperhitungkan oleh perusahaan
26
ELSDA Institute
hanya dapat diketahui dari mutasi angka‐angka neraca dan laporan arus kas. Masalah juga akan muncul apabila dalam laporan arus kas, perusahaan tidak secara eksplisit menyajikan arus kas keluar untuk pembayaran kewajiban DR dan PSDH kepada negara. Kembali, hubungan logis antara neraca dan laporan laba rugi untuk pos DR dan PSDH dapat digunakan untuk menghitung realisasi pemenuhan kewajiban kepada negara tersebut. Dengan membandingkan antara jumlah kewajiban kepada negara yang seharusnya dibayar dengan jumlah realisasi pemenuhan kewajiban kepada negara, kekurangan ataupun kelebihan pemenuhan kewajiban kepada negara dapat diketahui. Kekurangan pemenuhan kewajiban kepada negara dapat menjadi indikasi adanya pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Dalam hal ini, tindak ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dilakukan perusahaan dapat berupa hanya sekedar kurang melakukan pembayaran kewajiban kepada negara ataupun malah melakukan manipulasi perhitungan kewajiban kepada negara.
INDIKATOR 4 : ARUS KAS YANG MASUK KEMBALI KE DAN KELUAR DARI HUTAN Analisis Arus Kas
Kembali Ke Hutan Investasi Pada HTI
Transfer Price
Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara
Investasi di Luar Industri Hutan
Reinvestasi Dalam Perusahaan
Tidak Kembali Ke Hutan
Money Laundering
27
ELSDA Institute
Analisis terhadap Laporan Arus Kas perusahaan dapat mendeteksi adanya indikasi arus kas yang kembali ke dalam ataupun yang keluar dari industri kehutanan. ELSDA Institute memandang praktik membawa kas keluar dari industri kehutanan merupakan sebuah tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Dengan adanya arus kas keluar dari industri kehutanan berarti tidak akan tersedia cukup dana segar yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan investasi pada Hutan Tanaman Industri, membayar seluruh kewajiban kepada negara dan melakukan reinvestasi untuk meremajakan peralatan perusahaan yang ada. Minimnya dana untuk melakukan investasi pada HTI menyebabkan minimnya kontribusi perusahaan bagi kelestarian hutan alam. Tidak adanya reinvestasi untuk peremajaan peralatan akan mengganggu kesinambungan efisiensi dalam proses produksi sehingga untuk mendapatkan keluaran yang sama perusahaan harus mengkonsumsi masukan yang lebih besar sehingga akan mempercepat pengurangan sumber daya kayu bulat. Juga, kewajiban kepada negara yang kurang dipenuhi akan memaksa pemerintah memangkas upaya‐upaya pelestarian hutan. Dengan demikian, sekali lagi, ELSDA Institute mengambil sikap bahwa tindakan memindahkan kas keluar dari industri kehutanan merupakan indikasi tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan. Laporan Arus Kas perusahaan terbagi dalam tiga bagian utama: arus kas dari kegiatan operasional, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pembiayaan. Arus kas keluar yang utama dalam kegiatan operasional adalah pembayaran kepada pemasok, terutama untuk pembelian bahan baku kayu bulat dan biaya produksi utama. Jumlah yang tidak normal pada arus kas keluar ini patut dicurigai untuk terindikasi adanya praktik markup dalam skema mekanisme transfer price antara perusahaan dengan afiliasi. Di sini, perusahaan melakukan pembayaran untuk pembelian
28
ELSDA Institute
bahan baku kayu bulat dan/atau pengeluaran biaya produksi di atas jumlah yang wajar dengan maksud menutupi tujuan sebenarnya yaitu membawa kas keluar dari industri kehutanan. Kegiatan investasi yang dilakukan perusahaan dapat dianalisis pada arus kas dari kegiatan investasi. Barangkali indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam bentuk melakukan investasi di luar industri kehutanan lebih kasat mata di sini. Dari rincian arus kas untuk kegiatan investasi dapat dilihat kegiatan investasi apa saja yang telah dilakukan, mana yang memang terkait dengan industri kehutanan dan mana yang tidak relevan sama sekali. Bentuk yang paling umum terjadi adalah arus kas keluar dalam bentuk akusisi perusahaan afiliasi. Jika perusahaan afiliasi yang diakusisi merupakan perusahaan pengelola HTI jelas hal ini merupakan hal yang positif, namun bagaimana jika perusahaan melakukan akusisi terhadap perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan? Sementara itu, arus kas keluar dari industri kehutanan dalam bentuk money laundering dapat dikaji indikasinya dari arus kas dari kegiatan pembiayaan. Di sini, perusahaan dapat saja melakukan pemberian uang muka ataupun pinjaman lunak kepada perusahaan afiliasi dengan maksud membiayai ataupun mengaburkan tindakan bisnis ilegal yang dilakukan perusahaan afiliasi. Uang muka dan pinjaman ini kemudian secara perlahan tapi pasti dihapus dari pembukuan perusahaan dengan alasan bahwa uang muka dan pinjaman itu berusia sudah terlalu lama dan tingkat penagihannya kembali semakin kecil. Terus terang, menganalisis arus kas keluar untuk tujuan mengidentifikasikan tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan merupakan pekerjaan yang sulit. Membengkaknya pembayaran kepada pemasok, tindakan akusisi
29
ELSDA Institute
terhadap perusahaan afiliasi maupun hubungan pinjam meminjam dengan perusahaan afiliasi tidaklah serta merta memojokkan perusahaan sudah melakukan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Namun demikian, setidaknya angka‐angka yang tersaji dapat memicu penelaahan lebih lanjut yang kelak akan dapat membuktikan ada tidaknya indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dimaksud.
INDIKATOR 5 : LABA TIDAK NORMAL PERUSAHAAN Analisis keuangan atas laporan keuangan perusahaan setidaknya akan memberikan gambaran kondisi perusahaan dalam dua perspektif waktu: kinerja perusahaan di masa lampau dan prediksi kinerja perusahaan di masa datang. Analisis terhadap trend dan struktur laba perusahaan dapat menfasilitasi para analis keuangan untuk melakukan prediksi kinerja perusahaan di masa datang. Tingkat pertumbuhan yang positif dari laba perusahaan memberikan gambaran akan terjaganya kesinambungan pencapaian laba, yang pada akhirnya memberikan gambaran positif akan kesinambungan usaha perusahaan. Sebaliknya, kesinambungan usaha perusahaan akan sangat dipertanyakan apabila tingkat pertumbuhan laba perusahaan menunjukkan angka negatif.
Analisis Laba
Struktur Laba Rugi
Kesinambungan Laba
Indikasi Ketidakpatuhan Pengellolaan Kehutanan
Transfer Price Kebijakan Akutansi Garbage Bin
30
ELSDA Institute
Dikaitkan dengan konteks indikasi pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan, analisis terhadap struktur laba dapat mengidentifikasikan abnormalitas dari laba yang diperoleh perusahaan. Adalah suatu yang tidak normal apabila perusahaan secara konsisten menunjukkan laba yang negatif tetapi perusahaan yang bersangkutan terus dapat beroperasi secara normal. Jika itu terjadi, ELSDA Institute patut mempertanyakan sejumlah aspek yang pada akhirnya dapat menjurus pada indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan, yang mungkin merupakan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang tidak langsung (tidak seperti illegal logging misalnya). Akuntansi yang berlaku bagi industri kehutanan, seperti juga untuk industri yang lain, adalah akuntansi yang berbasis akrual. Pendapatan dan beban yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi merupakan pendapatan dan beban yang diakui berdasarkan saat hak dan kewajiban muncul bukan berdasarkan kapan kas diterima ataupun dikeluarkan. Dengan demikian, besar laba yang dilaporkan perusahaan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. ELSDA Institute patut mempertanyakan kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan apabila abnormalitas figur laba yang ditampilkan sangat signifikan. Salah satu contoh penting kebijakan akuntansi yang dapat ditelaah adalah kebijakan memperlakukan pengeluaran biaya untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri menjadi beban perusahaan seluruhnya padahal PSAK 32/1994 mengharuskan beberapa pengeluaran harus dikapitalisasi. Kebijakan akuntansi yang demikian akan membengkakkan beban perusahaan yang akan menurunkan jumlah laba yang dilaporkan. Praktik markup dalam skema mekanisme transfer price antara perusahaan dengan para perusahaan afiliasi dapat menyebabkan beban produksi menjadi tinggi. Hal ini juga akan
31
ELSDA Institute
menarik turun laba yang dilaporkan perusahaan. Praktik transfer price merupakan praktik yang lazim dalam dunia bisnis, namun jika kemudian praktik ini dilakukan dengan tujuan penggelapan pajak ataupun menguras kas keluar dari industri kehutanan, praktik transfer price dapat dipandang sebagai indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Memang, adanya praktik transfer price tidak otomatis menjadikan perusahaan pelaku Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Namun demikian, setidaknya terungkapnya praktik ini akan memicu instansi terkait (Direktorat Jenderal Pajak untuk masalah penggelapan pajak ataupun PPATK untuk masalah arus kas keluar dari hutan dan money laundering) untuk melakukan investigasi lebih dalam lagi selaras dengan kewenangan yang diatur peraturan perundangan yang berlaku. ELSDA Institute juga mencurigai bahwa tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dilakukan oleh perusahaan sangat difasilitasi oleh skema suap menyuap kepada oknum pejabat instansi terkait. Biasanya pengeluaran dana untuk suap menyuap ini akan disembunyikan dalam pembukuan perusahaan dengan jalan memasukkannya sebagai pengeluaran biaya tertentu. Sinyalemen ini perlu dikerangkakan ketika melakukan analisis terhadap pos‐pos biaya dalam lapaoran keuangan yang figur angkanya material. Patut dicurigai bahwa pos‐ pos biaya tersebut merupakan garbage bin untuk menampung seluruh pengeluaran dana untuk kegiatan suap menyuap.
32
ELSDA Institute
5. STUDI KASUS PADA PT XYZ, TBK
B
agian ini ingin menjelaskan bagaimana analisis keuangan dilakukan dengan menggunakan Laporan Keuangan dari perusahaan yang nyata. Tujuan dari ilustrasi ini adalah untuk menggambarkan bagaimana informasi dalam laporan keuangan dapat memberdayakan indikator umum Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan untuk mampu menyodorkan sejumlah red flag yang dapat memicu penelaahan lebih jauh untuk sampai pada simpulan ada tidaknya Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang telah dilakukan oleh perusahaan. » Laporan keuangan data relevan lainnya Instrumen Potensial Instrumen Pengelolaan Analisis Analisis Keuangan Hukum Pendeteksi SDA Indikator Indikasi Umum Ketidakpatuhan Pengelolaan » Strategi Kehutanan » Kewajiban pada negara » Arus kas ke hutan » Pembalakan liar » Laba » Manipulasi DR PSDH » Arus kas keluar hutan
33
ELSDA Institute
5.1.
PENJELASAN SINGKAT MENGENAI PT XYZ, TBK.
PT XYZ, Tbk didirikan pada tanggal 4 April 1979 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dengan nama PT BRPMK. Sejak tahun 1990, setelah mengalami beberapa kali pergantian nama perusahaan, PT BRPMK menjadi PT XYZ. Saat ini PT XYZ, Tbk. Telah berkembang menjadi sebuah holding company dengan mencakup sekitar 17 perusahaan afiliasi yang membentuk sebuah perusahaan industri kayu terpadu, yang secara konsisten menghasilkan produk‐ produk kayu berkualitas tinggi untuk pasar internasional. Saat ini, sekitar 85% produksi PT XYZ, Tbk. diekspor ke manca negara dalam bentuk kayu lapis, blockboard, woodworking dan particleboard. Pencapaian kinerja seperti ini diraih karena dukungan lebih dari 6.000 sumber daya manusia berkualitas PT XYZ, Tbk. di seluruh wilayah Indonesia. Dengan orientasi untuk mengembangkan industri pengolahan kayu di dalam negeri, PT XYZ, Tbk. mengembangkan usaha dalam industri kayu terpadu yang berintikan kayu lapis. Dengan didukung oleh dana investasi yang segar menyusul keberhasilan perusahaan melakukan penawaran perdana (IPO) pada tahun 1993, PT XYZ, Tbk. terus melaksanakan pengembangan usaha ke bidang hutan tanaman industri antara lain di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara, sebagai upaya penyediaan bahan baku yang lestari bagi industri. Saham PT XYZ, Tbk. Mulai tercatat di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada 1 Oktober 1993. Nilai kapitalisasi pasar pada tanggal 31 Desember 2005 telah mencapai figur Rp 1.439.602.886.700,‐ dengan sekitar 945 pemegang saham.
5.2.
ANALISIS 1 : IMPLEMENTASI STRATEGI PERUSAHAAN DALAM MENJAGA KELESTARIAN HUTAN
34
ELSDA Institute
Dalam Laporan Tahunan 2003 secara eksplisit PT XYZ Tbk mengungkapkan strategi perusahaan untuk menjaga kelestarian pasokan bahan baku dengan cara melakukan investasi pada Hutan Tanaman Industri. Selengkapnya strategi tersebut adalah sebagai berikut: “Kelompok Usaha PT XYZ Tbk berupaya untuk menjadi pemimpin di bidangnya dan berusaha untuk tetap kompetitif di pasar internasional, dimana dalam hal ini Perseroan telah menerapkan berbagai strategi jangka panjang untuk mengantisipasi resiko kelangkaan kayu gelondongan dari hutan alam. Divisi Riset dan Pengembangan telah melakukan pembudidayaan produksi benih (seed procurement), pemuliaan pohon (tree improvement) dan konservasi sumber daya genetik (genetik resoures conservation). Langkah ini dilakukan untuk memperoleh jenis tanaman yang berkualitas, cepat tumbuh, riap yang lebih besar dan tahan penyakit dengan rotasi panen yang diperpendek. Sampai akhir Desember 2003, Perseroan telah membangun HTI seluas 243.600 Ha yang tersebar di Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Spesies tanaman yang digunakan adalah Paraserianthes falcataria, Gmelina arborea, Acacia mangium dan Duabanga molucana. Nantinya PT XYZ Tbk menggunakan kayu gelondongan dari hasil hutan alam hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk produk Perseroan. “
Sementara itu, dalam Laporan Tahunan 2005 PT XYZ Tbk kembali menyatakan bahwa investasi pada Hutan Tanaman Industri merupakan strategi bisnis perusahaan untuk mengatasi pembatasan jatah tebang industri. Menyadari kondisi bisnis di bidang kehutanan yang belum pulih sampai dengan saat ini, manajemen Perseroan mengimplementasikan dua program strategis, yaitu: 1. Efisiensi
35
ELSDA Institute
Sehubungan dengan pembatasan jatah tebang bagi industri, mengakibatkan industri kayu mengalami kekurangan bahan baku, menghadapi kondisi yang tidak menguntungkan tersebut, Perseroan melakukan langkah langkah antisipasi sebagai berikut: 1. Menghentikan fasilitas industri yang mengalami kesulitan bahan baku. 2. Menutup campcamp pengusahaan hutan yang tidak produktif. 3. Penjualan aset yang tidak produktif. 4. Melaksanakan berbagai program penghematan biaya rutin. 2. Merumuskan kembali strategi Bisnis Perseroan. Manajemen melakukan perumusan kembali strategi bisnisnya dengan melakukan upayaupaya sebagai berikut: 1. Strategi Operasional. Perseroan akan berusaha untuk melakukan intensifikasi program penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan jenis produk yang dihasilkan agar lebih responsif terhadap kebutuhan konsumen. 2. Strategi Investasi. Perseroan akan lebih fokus pada penanaman kembali areal HTI yang telah dimiliki dengan menanam jenis kayu yang sesuai dengan kebutuhan industri Perseroan.
Implementasi dari strategi perusahaan tersebut diejawantahkan oleh figur‐figur pos “Hutan Tanaman Industri Dalam Pengembangan” dan pos “Hutan Tanaman Industri” pada Neraca perusahaan. Oleh karena itu, dengan melakukan analisis terhadap mutasi tambah dan mutasi kurang pada kedua pos laporan keuangan
36
ELSDA Institute
tersebut, sejauh mana konsistensi antara pernyataan strategi kelestarian hutan PT XYZ Tbk dengan implementasinya dapat dinilai dan disimpulkan. Berikut ini adalah mutasi pos‐pos terkait dalam laporan keuangan PT XYZ Tbk untuk periode 2003‐2006. a. Mutasi Pos HUTAN TANAMAN INDUSTRI Biaya Perolehan Saldo Awal
2006 426.689,49 85.995,56 100.584,10 92.246,24 ‐ Penambahan 85.995,56 14.588,54 ‐ Pengalihan (426.689,49) ‐ ‐ ‐ Saldo Akhir 85.995,56 100.584,10 100.584,10 92.246,24 Akumulasi Amortisasi Saldo Awal 48.851,33 1.843,15 5.163,60 8.337,86 Penambahan 4.893,98 3.320,45 3.174,26 (5.470,59) Pengalihan (51.902,16) ‐ ‐ Saldo Akhir 1.843,15 5.163,60 8.337,86 2.867,27 Nilai Bersih 84.152,41 95.420,50 92.246,24 89.378,97
2003
2004
2005
b. Mutasi Pos HTI DALAM PENGEMBANGAN
Saldo Awal
2003 150.972,99
2004 68.982,52
2005 54.446,85
Penambahan
7.771,13
2.298,68
2.556,37 385,76
Pengurangan Penghapusan
‐
Pengalihan
(85.995,56) (14.588,54) ‐
Pemindahan ke (3.766,04) HTI Saldo Akhir 68.982,52
(2.245,81)
‐
2006 57.003,23 (1.712,06)
(37.739,77)
‐
‐
54.446,85
57.003,23
17.937,16)
Dari mutasi tambah dan kurang yang terjadi pada pos Hutan Tanaman Industri dan HTI Dalam Pengembangan secara jelas dapat diketahui bahwa implementasi strategi kelestarian hutan PT XYZ Tbk tidaklah selantang pernyataan strategi yang dituangkan dalam laporan tahunannya. Investasi yang dikucurkan untuk mengembangan HTI dari tahun ke tahun terus menurun, di mana
37
ELSDA Institute
dalam tahun terakhir hanya Rp. 385,76 juta yang disisihkan untuk mengembangkan HTI. Perusahaan justru melakukan divestasi HTI dengan cara melepas anak perusahaan pengelola HTI. Akibatnya, nilai HTI Dalam Pengembangan turun drastis dari Rp. 68,9 milyar di tahun 2003 menjadi Rp. 17,9 milyar di tahun 2006. Sementara itu, pertambahan area HTI yang siap ditebang mengalami stagnasi ditandai dengan tidak adanya penambahan area HTI siap tebang dalam dua tahun terakhir. Hasilnya, HTI terus mengalami penurunan. Dari analisis di atas ELSDA Institute dapat mengambil kesimpulan bahwa PT XYZ Tbk memiliki indikasi melakukan Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam artian perusahaan tidak ikut berpartisipasi dalam upaya‐upaya serius untuk melestarikan hutan alam. Dengan tidak menyediakan lahan HTI yang memadai, pasokan bahan baku PT XYZ Tbk mau tidak mau harus dipasok oleh sumber di luar HTI, yaitu hutan alam, baik lewat penebangan hutan sendiri via HPH maupun pembelian kayu bulat. Pasokan di luar HTI akan memaksa hutan alam untuk terus ditebang, ditebang dan ditebang. Kerusakan hutan alam merupakan outcome dari tidak dilaksanakannya strategi kelestarian hutan oleh PT XYZ Tbk. Ini jelas merupakan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Analisis mengenai besar area HTI secara total, area yang dikembangkan, area yang siap ditebang, area yang ditebang dalam suatu periode tidak dapat dilakukan. Data‐data yang dibutuhkan untuk analisis tersebut belum tersedia dalam laporan tahunan PT XYZ Tbk. Jika data tersebut tersedia, indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan oleh PT XYZ Tbk akan semakin jelas dan detail, tidak sekedar berdasarkan mutasi nilai rupiah dari pos‐pos HTI dan HTI Dalam Pengembangan. Jadi, untuk menjadikan laporan keuangan sebagai instrumen efektif untuk mendeteksi
38
ELSDA Institute
Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan tambahan pengungkapan data di atas memang diperlukan.
5.3.
ANALISIS 2 : STRUKTUR JUMLAH DAN SUMBER PASOKAN BAHAN BAKU KAYU BULAT
Seperti juga laporan keuangan perusahaan industri kehutanan yang lainnya, laporan keuangan PT XYZ Tbk tidak secara eksplisit menyajikan data mengenai jumlah dan sumber pasokan bahan baku kayu bulat. Oleh karena itu, analisis terhadap butir 2 ini harus dilakukan dengan menelaah struktur harga pokok produksi yang dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi perusahaan. Analisis dilakukan dengan membagi jumlah biaya pemakaian kayu bulat dari masing‐masing sumber dengan harga beli rata‐rata untuk sumber‐ sumber yang bersangkutan. Hasilnya, jumlah total pemakaian bahan baku dalam satu tahun untuk tiap‐tiap sumber bahan baku akan diketahui. Dari lima tahun laporan keuangan PT XYZ Tbk yang ditelaah, tidak satupun laporan keuangan yang secara lengkap menyajikan jumlah total pemakaian bahan baku dalam strukur harga pokok produksinya. Bahkan untuk tiga tahun terakhir, biaya bahan baku disajikan secara angka global sehingga sulit untuk dianalisis lebih lanjut. Hanya dalam laporan keuangan tahun 2003 saja struktur harga pokok produksi disajikan secara detail. Untuk tahun buku 2003, jumlah biaya pemakaian bahan baku kayu bulat telah diklasifikasikan menjadi pasokan kayu bulat dari HTI dan dari HPH. Termasuk dalam HPH ini adalah pembelian kayu bulat oleh perusahaan dari perusahaan HPH lainnya. Rincian lebih lanjut mengenai struktur sumber bahan baku tidak tersedia dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, jumlah dan sumber pasokan bahan baku PT XYZ Tbk hanya dapat dikaji dari dua sumber tersebut, seperti yang ditampilkan dalam table berikut ini.
39
ELSDA Institute
TABEL 3: P ENGGUNAAN K AYU B ULAT
Pemakaian kayu bulat (dalam rupiah) Harga rata‐rata per meter kubik Jumlah pemakaian kayu bulat (dalam meter kubik)
HPH HTI 854,97 M 363,13 M 431.000 431.000 1.983.694 m3 842.532 m3
Total 1.218,10 M 2.826.226 m3
Idealnya, analisis jumlah dan sumber pasokan bahan baku melibatkan Analisis Kapasitas HTI, Analisis Kapasitas HPH, Analisis Dokumentasi Pembelian sebagaimana telah dibahas pada bagian sebelumnya tulisan ini. Sayangnya, data‐data pendukung yang dibutuhkan belum tersedia dalam laporan keuangan PT XYZ Tbk. Akibatnya, analisis jumlah sumber dan pasokan bahan baku belum mampu mendeteksi indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan, berupa kemungkinan adanya pembelian kayu bulat yang berasal dari illegal logging. Penggunaan 26.226 Bahan Baku Analisis Bahan Baku Bahan Baku NA NA Kapasitas HTI yang Dipasok yang Dipasok NA Hutan Alam Analisis Bahan Baku Bahan Baku NA NA Kapasitas HPH yang Dipasok yang Dipasok NA Pembelian Dipasok Analisis Pembelian NA NA Dokumen Legal Pembelian
‐
=
‐
=
‐
=
Penyalahgunaan HPH
NA
NA
Dipasok Dari Pembalak Liar
40
ELSDA Institute
5.4.
ANALISIS 3 : PEMENUHAN KEWAJIBAN KEPADA NEGARA
Kewajiban kepada negara yang harus dipenuhi PT XYZ Tbk adalah pembayaran iuran DR dan PSDH selaras dengan jumlah kayu bulat yang digunakan untuk proses produksi. Jika mengambil data tahun buku 2003, jumlah total pemakaian kayu bulat adalah sebesar 2.826.226 m3. Dengan asumsi tarif DR rata‐rata USD14.06 (Rp.119.000) per m3, jumlah DR yang harus dipenuhi oleh perusahaan Rp. 336,32 M, sementara untuk PSDH, dengan asumsi tarif PSDH 10 persen dan harga patokan rata‐rata Rp. 431.000, jumlah PSDH yang harus dipenuhi oleh perusahaan Rp. 121,81 M. Dengan demikian, total kewajiban kepada negara yang harus dipenuhi oleh PT XYZ Tbk dalam tahun 2003 adalah sebesar Rp. 458,13 M. Dalam struktur biaya PT XYZ Tbk, beban kewajiban kepada negara berupa DR dan PSDH dibebankan sebagai salah satu unsur Beban Produksi/Pabrikasi. Sayangnya, Laporan Laba Rugi perusahaan tidak memerinci unsur‐unsur Beban Produksi/Pabrikasi sehingga jumlah pembebanan DR dan PSDH yang sesungguhnya tidak dapat diketahui. Untuk dapat menghitung berapa besar DR dan PSDH yang telah dibebankan oleh perusahaan, analisis terhadap Neraca dan laporan Arus Kas dilakukan. Analisis neraca digunakan untuk menganalisis perubahan neto saldo pos Kewajiban DR dan PSDH yang Terhutang. Perubahan neto ini disebabkan oleh mutasi tambah berupa transaksi pembebanan DR dan PSDH dan mutasi kurang berupa pembayaran kewajiban DR dan PSDH. Mutasi kurang berupa pembayaran kewajiban DR dan PSDH dapat dianalisis melalui Laporan Arus Kas. Perpaduan analisis keduanya akan dapat menghasilkan figur pembebanan DR dan PSDH, sebagaimana diuraikan dalam table berikut ini.
41
ELSDA Institute
TABEL 4: K EWAJIBAN N EGARA YANG T ERHUTANG
Saldo Awal Beban DR/PSDH Pembayaran Saldo Akhir
2003 59.922.127.450 32.909.664.244 8.556.543.874 84.275.247.820
2004 84.275.247.820 14.431.154.692 15.855.041.510 82.851.361.002
2005 82.851.361.002 24.729.911.697 34.571.390.675 73.009.882.024
2006 73.009.882.024 25.285.207.057 36.405.768.802 61.889.320.279
Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa, untuk tahun buku 2003, jumlah pembebanan DR dan PSDH yang telah dilakukan perusahaan adalah sebesar Rp. 32,91 milyar. Jika angka ini dibandingkan dengan jumlah kewajiban DR dan PSDH yang seharusnya dibayar oleh perusahaan, yakni sebesar Rp. 458,13 milyar, hal ini berarti perusahaan mengalami kurang melakukan pemenuhan kewajiban sebesar Rp. 425,22 milyar. Adanya figur defisit ini mengindikasikan bahwa PT XYZ Tbk telah melakukan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan, berupa kealpaan melakukan pemenuhan kewajiban kepada negara. Investigasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk menentukan apakah angka defisit ini hanya disebabkan oleh kurang melakukan perhitungan kewajiban atau karena memang perusahaan sengaja melakukan manipulasi jumlah kewajiban kepada negara. 5.5.
ANALISIS 4 : ARUS KAS YANG MASUK KEMBALI KE DAN KELUAR DARI HUTAN
Dari laporan keuangan PT XYZ Tbk, arus kas yang dikembalikan ke hutan oleh perusahaan hanyalah berupa arus kas keluar untuk pengembangan HTI dan untuk pembayaran kewajiban kepada negara dalam bentuk iuran DR dan PSDH. Dibandingkan dengan jumlah total arus kas keluar perusahaan, arus kas yang dikembalikan ke hutan oleh PT XYZ Tbk (dalam bentuk pengembangan HTI) sangatlah kecil, kurang dari satu persen. Begitu
42
ELSDA Institute
pula dengan arus kas keluar untuk pemenuhan kewajiban kepada negara, proporsinya masih terlalu kecil. TABEL 5: A RUS K AS K E H UTAN
Arus Kas Untuk HTI Mutasi Kas Keluar Persentase Kas Untuk HTI Terhadap Total Kas Keluar
2003 11,59 M 2.195,13 M 0,53 %
2004 4,69 M 1.409,11 M 0,33 %
2005 5,36 M 1.127,25 M 0,47 %
2006 1,62 M 847,73 M 0,19 %
TABEL 6: P EMBAYARAN DR PSDH
Saldo Awal Beban DR/PSDH Pembayaran Saldo Akhir
2003 2004 2005 2006 59.922.127.450 84.275.247.820 82.851.361.002 73.009.882.024 32.909.664.244 14.431.154.692 24.729.911.697 25.285.207.057 8.556.543.874 15.855.041.510 34.571.390.675 36.405.768.802 84.275.247.820 82.851.361.002 73.009.882.024 61.889.320.279
Sementara itu, arus kas yang kembali ke hutan dalam bentuk investasi peremajaan infrastruktur produksi memang menunjukkan angka negatif selama periode 2003‐2006, yang berarti PT XYZ tetap melakukan perbaikan fasilitas pabrik. Namun, dengan rata‐rata pengeluaran kas yang sebesar Rp. 8,39 M, investasi ini tidaklah terlalu signifikan dibanding total arus kas keluar yang ada. Kalau dilihat trendnya dalam periode 2003‐2005, besar investasi dalam pembelian aktiva tetap memperlihatkan angka yang terus menurun. Bagian terbesar dari arus kas keluar digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pembayaran untuk kegiatan operasional perusahaan, berupa pembayaran kepada pemasok dan karyawan serta pembayaran beban operasional. Malah untuk tiga tahun terakhir, besar arus kas keluar untuk kegiatan operasional ini tidak cukup diimbangi dengan penerimaan kas dari penjualan. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit arus kas yang berasal dari
43
ELSDA Institute
kegiatan operasional dalam tahun 2003‐2005. Defisit ini kemudian coba ditutupi dengan melakukan pengelolaan kas dari kegiatan investasi dan pendanaan. Dengan cara demikian, secara total perusahaan dapat mempertahankan jumlah kas dalam perusahaan. Dalam tahun 2005 misalnya, defisit kas operasional sebesar Rp. 308,8 M dapat ditutupi dengan arus kas posoitif dari kegiatan investasi dan pendanaan sehingga secara total terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp. 689 M. Namun demikian, dalam tahun‐tahun tertentu defisit kas dari operasional kurang dapat ditutupi dengan kas dari kegiatan investasi dan pendanaan. Dalam tahun 2006 misalnya, defisit kas operasional sebesar Rp. 244 M malah diperparah dengan arus kas negatif dari kegiatan investasi dan pendanaan sehingga secara total terdapat penurunan kas bersih sebesar Rp. 383,89 M. Begitu besarnya porsi arus kas keluar yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dapat menyulut perhatian yang khusus mengenai kemungkinan adanya praktik markup dalam pembayaran berbagai pos‐pos biaya. Dengan menggelembungkan pos‐pos biaya ini, arus kas yang keluar dari hutan bukan merupakan hal yang mustahil. Jika dilakukan markup sebesar 20 persen misalnya, arus kas yang keluar dari hutan dalam bentuk larinya kas ke kantong‐kantong oknum akan mencapai angka 20 persen. Sayangnya, ELSDA Institute belum dapat menemukan rasio normal Beban Operasional/Penjualan untuk industri kehutanan. Akibatnya, sulit bagi ELSDA Institute untuk menentukan ada tidaknya indikasi praktik markup yang telah dilakukan oleh manajemen PT XYZ, Tbk.
5.6.
ANALISIS 5 : LABA TIDAK NORMAL PERUSAHAAN
Tingkat pertumbuhan PT XYZ, Tbk. memperlihatkan angka negatif untuk hampir seluruh indikator utama pertumbuhan: jumlah penjualan, jumlah laba usaha ataupun jumlah aktiva perusahaan. Secara normal kecenderungan ini mengindikasikan ketidakpastian
44
ELSDA Institute
yang besar mengenai going concern perusahaan. Tidak heran kalau dalam Laporan Auditor Independen tahun‐tahun terakhir masalah going concern ini mendapat perhatian ekstra sehingga auditor perlu menambahkan paragraf khusus dalam laporan auditnya untuk mengekspresikan opini auditor berkenaan dengan ketidakpastian PT XYZ, Tbk. untuk dapat melangsungkan kegiatan operasionalnya. TABEL 7: F IGUR L ABA (dalam jutaan rupiah) Penjualan Bersih Laba Rugi Kotor Laba Rugi Usaha Laba Rugi Sebelum Pajak Laba Rugi Bersih
2002
2003
2004
2005
2006
2,259,386 187,951 (75,707) (573,576)
1,871,209 (20,778) (287,641) 104,806
1,278,060 241,150 56,417 (144,592)
818,030 9,851 (199,777) 355,165
451,028 (22,500) (191,819) 16,518
244,464
229,581
(143,276) 686,842
7,190
TABEL 8: T INGKAT P ERTUMBUHAN
(dalam persen) Penjualan Bersih Laba Usaha Laba Bersih Aktiva Ekuitas
2002 41,15 (48,28) (116,20) 4,04 (209,41)
2003 (17,18) (279,94) (6,09) (51,09) (135,06)
2004 (31,70) (120,00) (162,00) (1,00) (31,00)
2005 (35,99) (454,10) (579,30) (31,42) (287,58)
2006 (44,86) 3,98 (98,95) (5,52) 0,68
Sebagaimana telah diungkap pada bagian sebelumnya tulisan ini, dikaitkan dengan konteks indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan, analisis terhadap struktur laba PT XYZ, Tbk. dapat mengidentifikasikan abnormalitas dari laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Adalah suatu yang tidak normal apabila PT XYZ, Tbk. secara konsisten menunjukkan laba yang negatif tetapi perusahaan yang bersangkutan terus dapat beroperasi secara
45
ELSDA Institute
normal. Jika hal itu terjadi pada PT XYZ, Tbk., ELSDA Institute patut mempertanyakan sejumlah aspek yang pada akhirnya dapat menjurus pada indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang dilakukan oleh PT XYZ, Tbk., yang mungkin merupakan tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan yang tidak langsung (tidak seperti illegal logging misalnya). Di sini, ELSDA Institute patut mempertanyakan kebijakan akuntansi yang dipilih oleh PT XYZ, Tbk. mengingat faktor ini dapat memungkinkan perusahaan melaporkan abnormalitas figur laba. Salah satu contoh penting kebijakan akuntansi yang dapat ditelaah adalah kebijakan memperlakukan pengeluaran biaya untuk pengembangan Hutan Tanaman Industri menjadi beban perusahaan seluruhnya padahal PSAK 32/1994 mengharuskan beberapa pengeluaran harus dikapitalisasi. Kebijakan akuntansi yang demikian akan membengkakkan beban PT XYZ, Tbk. yang akan menurunkan jumlah laba yang dilaporkan. Hal lain yang dapat ditelaah adalah kemungkinan adanya praktik markup dalam skema mekanisme transfer price antara perusahaan dengan para perusahaan afiliasi dapat menyebabkan beban produksi menjadi tinggi. Hal ini juga akan menarik turun laba yang dilaporkan perusahaan. Sayangnya, data pendukung tidak cukup tersedia sehingga ELSDA Institute sulit menelaah ada tidaknya indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan tersebut pada PT XYZ, Tbk.
46
ELSDA Institute
6. PELAJARAN YANG DAPAT DIAMBIL DARI STUDI KASUS PADA PT XYZ, TBK
A
nalisis keuangan terhadap laporan keuangan PT XYZ, Tbk. memberikan begitu banyak pelajaran kepada ELSDA Institute. Barangkali pelajaran yang terpenting adalah bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan perusahaan industri kehutanan belumlah secara optimal mendukung penghitungan indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang mengarah pada indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan. Begitu banyak informasi yang dibutuhkan namun belum semuanya tersedia secara eksplisit dalam laporan keuangan sehingga indikasi tindak Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan belum secara lengkap dapat diungkap. Berikut ini adalah beberapa dari hal‐hal yang missing dalam laporan keuangan PT XYZ, Tbk. yang patut disorot konsekuensinya. Informasi mengenai sumber perolehan bahan baku kayu bulat, termasuk bahan baku yang diperoleh dari realisasi penebangan HPH dan HTI, di mana masing‐masing kategori diuraikan jumlah m2 dan nilai rupiahnya, belum dijumpai dalam laporan keuangan perusahaan industri kehutanan. Dengan tidak tersedianya informasi ini, sulit bagi analis keuangan untuk menelusuri sumber‐sumber perolehan bahan baku dan melakukan Analisis Kapasitas HTI, Analisis Kapasitas HPH, Analisis Dokumentasi Pembelian. Analisis Kapasitas HTI dilakukan untuk
47
ELSDA Institute
mengetahui apakah perolehan bahan baku dari HTI merupakan sumber bahan baku yang signifikan. Jika ya, berarti pengelolaan SDA dan lingkungan sudah dilakukan secara berkesinambungan sehingga pasokan bahan baku secara material telah dipenuhi oleh sumber‐ sumber yang dapat diperbaharui. Di samping itu, analisis ini dapat digunakan untuk melihat apakah penebangan kayu bulat dari HTI melebihi ketentuan yang telah digariskan. Hal ini dkaitkan dengan rencana tebang HTI yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Seberapa besar pasokan bahan baku masih dipenuhi oleh hutan alam dapat diketahui dari Analisis Kapasitas HPH. Sama seperti pada tipe analisis sebelumnya, analisis ini juga dapat mendeteksi ada tidaknya indikasi penyalahgunaan HPH dalam bentuk penebangan HPH yang menyalahi rencana tebang yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Pasokan bahan baku yang tidak dipatuhi oleh HTI dan HPH merupakan pasokan yang diperoleh dari pembelian kayu bulat. Di sini, dengan menganalisis dokumen pembelian, indikasi illegal loging dapat diperoleh. Seperti pada kasus PT XYZ, Tbk., ketidaktersediaan informasi di atas telah menyebabkan indikasi pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan menjadi sulit untuk dideteksi melalui analisis laporan keuangan. Luas area HPH yang dikelola dan HTI yang dikembangkan dan mutasinya dari tahun ke tahun. Juga, potensi m2 kayu bulat yang dimiliki masing‐masing HPH dan HTI umumnya tidak diungkapkan dalam laporan keuangan. Seperti telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, ketiadaan informasi ini menyebabkan Analisis Kapasitas HTI dan Analisis Kapasitas HPH belum dapat dilakukan. Dengan demikian, indikasi Ketidakpatuhan pengelolaan kehutanan dalam bentuk penyalahgunaan ijin penebangan pada area HTI dan HPH tidak dapat dideteksi. Laporan keuangan PT XYZ, Tbk. juga belum mengungkapkan informasi mengenai realisasi tebangan untuk HPH dan HTI untuk
48
ELSDA Institute
dikaitkan dengan pengungkapan informasi mengenai jumlah kewajiban kepada negara yang harus dibayar kepada negara. Keterbatasan informasi ini dan informasi yang diungkap dalam paragraf sebelumnya telah memojokkan analis untuk hanya dapat mengungkap prakiraan total kayu bulat yang diperoleh dan digunakan dalam proses produksi. Lewat angka prakiraan ini, analis hanya memperoleh gambaran kasar mengenai prakiraan total kewajiban kepada negara yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Proses audit yang lebih detail diperlukan untuk mendapatkan secara jelas berapa sebenarnya kewajiban kepada negara yang harus dibayar kepada negara. Keterbatasan‐keterbatasan informasi yang diungkap dalam laporan keuangan telah menjadikan indikator‐indikator umum pengelolaan SDA dan lingkungan belum menkajikan muatan informasi yang lengkap dan tuntas untuk mengungkap indikasi pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Namun demikian, sebagaimana diungkap dalam pendahuluan tulisan ini, indikator‐ indikator umum yang berhasil diidentifikasikan setidaknya mampu mengibarkan red flags berkenaan dengan pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak bekesinambungan. Dalam lingkup koridor hukum dan peraturan yang berlaku, red flags ini dapat menginisasi adanya proses audit dan investigasi yang lebih mendetail ke dalam perusahaan‐perusahaan yang terindikasi untuk memastikan ada tidaknya tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkesinambungan.
49
ELSDA Institute
7. SIMPULAN DAN REKOMENDASI
ondisi hutan dan sumber daya alam Indonesia lainnya seperti pertambangan umum dan migas yang sudah sedemikian parah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya yang sungguh‐sungguh untuk menghentikan proses penghancuran lingkungan dan SDA tersebut. Kebijakan pembangunan ekonomi untuk mendorong lahirnya industri berbasis sumber daya alam perlu dimonitor dan dikaji agar lebih berpihak kepada upaya‐upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam.
K
ELSDA Institute mencoba menelaah sejumlah kebijakan pembangunan ekonomi: kebijakan investasi, kebijakan keuangan, kebijakan pelaporan keuangan dan seterusnya. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kebijakan dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Menurut ELSDA Institute, kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat menjelaskan kinerja perusahaan dalam mengelola lingkungan dan SDA akan sangat membantu para stakeholders untuk menilai tanggung jawab perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengembangkan sejumlah INSTRUMEN PENDETEKSI (berupa data dan informasi serta laporan yang tersedia di area publik) untuk dilakukan sejumlah analisis keuangan dan analisis hukum, agar dapat mengidentifikasikan sejumlah INDIKATOR UMUM pengelolaan SDA dan lingkungan. Indikator umum dapat menjadi digunakan untuk mengibarkan red flag yang akan menstimulasi para pihak terkait untuk menyelidiki lebih lanjut dan lebih detail kemungkinan terjadinya pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak
50
ELSDA Institute
bekesinambungan bahkan mungkin indikasi tindak ketidakpatuhan dibidang pengelolaan lingkungan hidup dan SDA. Namun demikian, analisis keuangan dan analisis hukum juga sekaligus dapat mengidentifikasikan KEKURANGANKEKURANGAN yang inheren dalam data dan informasi (instrumen pendeteksi) yang sekarang tersedia. Dalam konteks tulisan ini yang mencoba melakukan analisis keuangan terhadap laporan keuangan PT XYZ, Tbk., kekurangan pengungkapan dalam laporan keuangan yang menyebabkan hasil analisis belum menghasilkan informasi yang lengkap. Untuk itu, sejumlah rekomendasi berkenaan dengan perbaikan muatan informasi yang harus diungkap dalam laporan keuangan dapat diajukan kepada pihak‐pihak yang berwenang seperti: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Departemen Keuangan, Badan Pengelola Pasar Modal (Bapepam). Beberapa defisiensi muatan informasi sudah diungkap dalam bagian sebelumnya tulisan ini. Jika laporan keuangan telah mengandung seluruh informasi yang diperlukan bagi analisis bisnis, laporan keuangan akan menjadi INSTRUMEN yang efektif untuk menghasilkan sejumlah INDIKATOR UMUM untuk mendeteksi tindak pengelolaan SDA dan lingkungan yang tidak berkelanjutan yang dapat mengarah pada indikasi tindak ketidakpatuhan dalam pengelolaan SDA dan lingkungan.
51
ELSDA Institute
DAFTAR PUSTAKA
Palepu, Krishna G., Paul M. Healy dan Victor L. Bernard, Business Analysis and Valuation Using Financial Statements, Edisi 3, Thomson South‐Western, Ohio, 2004. PT XYZ, Tbk., Annual Report 2003 PT XYZ, Tbk., Annual Report 2004 PT XYZ, Tbk., Annual Report 2005 PT XYZ, Tbk., Laporan Keuangan 2006
52