Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 Hegemoni dan ...

Author: Dodi Mantra

290 downloads 1345 Views 4MB Size Report

This content was uploaded by our users and we assume good faith they have the permission to share this book. If you own the copyright to this book and it is wrongfully on our website, we offer a simple DMCA procedure to remove your content from our site. Start by pressing the button below!
Report copyright / DMCA form

DOWNLOAD PDF

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme

Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Dodi Mantra

Mantra, Dodi ‌Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme— Dodi Mantra, Bekasi: MantraPress, Oktober 2011 254 halaman, i -xiv, 16 x 23 cm ISBN: 978-602-19076-0-3

1. Hegemoni 2. Diskursus 3. Neoliberalisme 4. ASEAN 5. Ekonomi-Politik I. Judul

Cetakan Pertama, Oktober 2011 Diterbitkan oleh: MantraPress Jl. Gemak B. 153 RT03/09 Jaka Setia Bekasi Selatan Jawa Barat - 17147 085880909505

Daftar Isi

Daftar Isi

v

Daftar Tabel

vii

Daftar Gambar

xi

Kata Pengantar

xiii

Pendahuluan

1

Bab 1 Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN: Komitmen dan Semangat Tanpa Langkah Berarti

3

Ketidaksiapan Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

8

Teori Kritis dan Pendekatan Gramscian-Foucaldian

16

Bab 2 Liberalisasi dan Keterpurukan Ekonomi Negara-Negara Berkembang Sistem Bretton Woods, Jejak Awal Liberalisasi Ekonomi Internasional Akhir dari Bretton Woods, Liberalisasi dalam sebuah Kondisi Tanpa Sistem

21 22 28

Washington Consensus, Liberalisasi Mendalam dan Sistematis Negara-Negara Berkembang

32

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World Trade Organization (WTO) dan Liberalisasi Perdagangan

38

Kesepakatan Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements/FTAs) dan Gelombang Kedua Regionalisme sebagai Wujud Transformasi Strategi Liberalisasi Keterpurukan Ekonomi, Buah Liberalisasi Perekonomian Negara-Negara Berkembang

45 56

vi

Daftar Isi

Bab 3 Masyarakat Ekonomi ASEAN: Neoliberalisme dan Gelombang Kedua Regionalisme Transformasi Regionalisme Asia Tenggara Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Prinsip Neoliberalisme Bab 4 Potret Ketidaksiapan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

77 77 83

97

Daya Saing dan Kinerja Industri Manufaktur Indonesia

98

Daya Saing Industri Pariwisata Indonesia Potret Komparatif Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

118 121

Permasalahan Kualitas Tenaga Kerja dan Pengangguran di Indonesia Iklim Investasi Indonesia Menuju Liberalisasi Arus Investasi Masyarakat Ekonomi ASEAN Bab 5 Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Pendekatan Gramscian-Foucauldian Hegemoni Ideologis Neoliberalisme dalam Formasi Kebijakan Ekonomi Indonesia Menuju Terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN Praktik Diskursif Neoliberalisme dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

142 149

161 162 181 203

Kedalaman Hegemoni dalam Formasi Diskursif: Praktikalitas, Inevitabilitas dan Optimalitas dalam Menghadapi Agenda Neoliberal Masyarakat Ekonomi ASEAN

226

Perjuangan Hegemoni dan Praktik Diskursif melalui Tiga Pusat Kekuatan (Power Centers) dan Blok Historis Neoliberalisme

227

Kaburnya Paradigma dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

230

Kesimpulan

234

Daftar Pustaka Indeks

240 247

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Delapan Putaran Negosiasi Perdagangan di bawah GATT Tabel 2.2 Jumlah Regional Trade Agreements yang telah berjalan berdasarkan Jenis Kesepakatan Tabel 2.3 Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Serikat (sampai dengan Maret 2009) Tabel 2.4 Kesepakatan Perdagangan Kawasan sampai dengan tahun 2005 Tabel 2.5 Kesepakatan IMF-Negara-Negara Anggota, Jumlah Kesepakatan dan Dana yang Dialokasikan, Negara-negara Berkembang dan Transisi Periode 1988/1989 – 1992/1993 Tabel 2.6 Skenario Liberalisasi Perdagangan di Negara-Negara SAPRI/CASA Tabel 2.7 Ringkasan Dampak Implementasi Program Penyesuaian Struktural di Negara-Negara Berkembang SAPRI/CASA

41

47

53 55

60 64

68

Tabel 3.1 Paket CEPT bagi Negara ASEAN-9 sampai tahun 1998

85

Tabel 3.2 Empat Model Relasi Globalisasi-Regionalisme

95

Tabel 4.1 Perubahan Struktur Perdagangan berdasarkan Kelompok Negara tahun 1990 dan 2005

100

Tabel 4.2 Spesialisasi Sektor Manufaktur Negara-Negara Berkembang

104

Tabel 4.3 Nilai Ekspor Kelompok Barang Manufaktur Tabel 4.4 Indikator Sektor Industri Pengolahan Indonesia 1996-2002

106 108

viii

Daftar Tabel

Tabel 4.5 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (Sektoral)

109

Tabel 4.6 Peringkat Negara-Negara Kawasan Asia Timur dan Pasifik berdasarkan Indeks Competitiveness Industrial Performance (CIP) tahun 2000 dan 2005

112

Tabel 4.7 Enam Indikator Kinerja Industri, Negara-Negara ASEAN tahun 2000 dan 2005

115

Tabel 4.8 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Tahun 2004-2008

120

Tabel 4.9 Peringkat Daya Saing Pariwisata Negara ASEAN

121

Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN 2007

126

Tabel 4.11 Human Development Report 2009: Human development index 2007 and its components ASEAN Countries

127

Tabel 4.12 Human Development Report 2007/2008, Human and Income Poverty: ASEAN Countries

128

Tabel 4.13 Human Development Report 2007/2008, Commitment to health: resources, access and services (ASEAN Countries)

132

Tabel 4.14 Human Development Report 2007/2008, Water, sanitation and nutritional status (ASEAN Countries)

133

Tabel 4.15 Human Development Report 2007/2008, Commitment to Education: public spending (ASEAN Countries)

134

Tabel 4.16 Human Development Report 2007/2008, Literacy and enrolment (ASEAN Countries)

135

Tabel 4.17 Human Development Report 2007/2008, Technology: diffusion and creation (ASEAN Countries)

139

Tabel 4.18 Indeks Daya Saing Negara-Negara ASEAN 2008-2009 dan 2009-2010

141

Daftar Tabel

ix

Tabel 4.19 Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2008-2010

144

Tabel 4.20 Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009

147

Tabel 4.21 Tingkat Pengangguran Negara-Negara ASEAN

148

Tabel 4.22 Korelasi antara Pertumbuhan PDB dan FDI dalam tahun sebelum, selama dan sesudah, 1981-2005

153

Tabel 4.23 Peringkat Indeks Kinerja dan Potensi FDI ke dalam, 1990-2007 Tabel 4.24 Arus Investasi Asing Langsung (FDI) ke ASEAN 2008-2009 Tabel 5.1 Komunitas Epistemis Liberal

156 157 187

Daftar Gambar

Gambar 2.1 Krisis Utang Internasional 1982-1985 Gambar 2.2 Sumber Ekspor Dunia 1953-2006 Gambar 2.3 Area Perdagangan Bebas di Dunia

34 45 48

Gambar 2.4 Kesepakatan Perdagangan Bebas dan 50 Peringkat Atas Pasar Ekspor Dunia 50 Gambar 2.5 Kemitraan FTA Negara Maju dan Berkembang 51 Gambar 2.6 Difusi FTA 1948-2008 51 Gambar 2.7 Persentase Output Ekonomi dan Populasi Dunia berdasarkan GDP per Kapita Negara tahun 2004

56

Gambar 2.8 Sejarah Pinjaman IMF – Dana Pinjaman IMF dalam Proporsi Eskpor Dunia 1948-2006

59

Gambar 4.1 Struktur Perdagangan Dunia 2005

102

Gambar 4.2 Struktur Sektoral Perdagangan Dunia berdasarkan Kawasan tahun 2006

103

Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas Gambar 4.4 Indikator Sektor Industri Pengolahan Indonesia 1996-2009 Gambar 4.5 Jumlah Paten yang Didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI Gambar 5.1 Relasi Kekuatan, Antonio Gramsci Gambar 5.2 Relasi Politik dari Hegemoni, Antonio Gramsci

107 108 137 169 169

xii

Daftar Gambar

Gambar 5.3 Model Analisis Gramscian-Foucauldian

180

Gambar 5.4 Fase dan Mekanisme Perjuangan Hegemoni IMF terhadap Pemerintah Indonesia 1997-2004

183

Kata Pengantar

Terlihat sesuatu yang berbeda ketika menyusuri jalan protokol ibukota Jakarta di paruh pertama tahun 2011 ini. Hampir di setiap kantor instansi pemerintah terpampang spanduk yang berisikan tulisan “Selamat atas Keketuaan ASEAN – Indonesia 2011, Ciptakan Masyarakat ASEAN yang Saling Peduli dan Berbagi,” “Indonesia Mampu Pimpin ASEAN 2011.” Semangat dan komitmen pemerintah Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat ASEAN memang terasa semakin kuat seiring dengan jabatan Ketua ASEAN yang diemban pemerintah di tahun 2011 ini. Kontradiksi dengan antusiasme pemerintah, rasa khawatir dan kegelisahan justru semakin memuncak di dalam dada penulis menyaksikan fenomena semangat tanpa dasar ini. Laporan hasil penelitian penulis mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2010 lalu, akhirnya dengan segera dikemas menjadi sebuah buku yang saat ini ada di tangan pembaca. Kegelisahan penulis berangkat dari suatu pemahaman atas realitas dan jejak historis percobaan neoliberalisme di berbagai negara yang selalu berujung pada keterpurukan ekonomi. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan ekonomi, bahkan kematian industri adalah persoalan yang melekat seiring dengan implementasi neoliberalisme. Terlepas dari nyata dan parahnya derita yang harus ditanggung rakyat sebagai imbas dari neoliberalisme, pemerintah Indonesia justru memperlihatkan langkah-langkah yang semakin nyata mengikatkan diri ke dalam bentuk kesepakatan perdagangan bebas, terutama Masyarakat Ekonomi ASEAN. Neoliberalisme jelas menjadi dasar dari integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Aliran bebas dalam lima elemen yang menjadi pilar integrasi ekonomi ASEAN menjadi bukti nyata betapa kekuatan pasar menjadi pendorong utamanya. Lebih dari itu, agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN memiliki kekuatan mengikat secara hukum (legally binding), seiring dengan ditandatangi dan telah diratifikasinya Piagam ASEAN. Ironis memang, jika kita mengamati semangat gegap gempita pemerintah Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN dibandingkan dengan tidak berartinya langkah-langkah persiapan yang substantif dan riil. Langkah-langkah pemerintah Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN selama ini lebih besar difokuskan pada persoalan teknis implementasi langkah-langkah yang terkandung dalam Cetak Biru perwujudan agenda ini. Sementara itu, dari sisi langkah persiapan yang bersifat substantif dan riil bagi perekonomian Indonesia, fakta empiris

xiv

Kata Pengantar

justru memperlihatkan betapa sektor-sektor penting dalam perekonomian negeri ini berada dalam posisi yang jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Buku ini berupaya untuk mengulas persoalan tidak berartinya langkah substantif dan riil pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan perekonomian menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Tentu saja, buku ini hanyalah satu bagian kecil dari pemaknaan terhadap realitas agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masih banyak kekurangan dan persoalan yang terkandung dalam buku ini. Setidaknya, buku ini dapat memberikan pemahaman terhadap agenda neoliberal Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan membawa dampak nyata bagi kehidupan rakyat Indonesia, yang jika kita mau jujur, sebagian besar tidak mengetahui atau bahkan mengerti tentang agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya buku ini. Semoga dapat menjadi bagian dalam upaya untuk membebaskan rakyat, membangun umat dan bangsa menuju kemajuan yang sejati.

Bekasi, Mei 2011

Dodi Mantra

Pendahuluan

Berangkat pada sebuah posisi pemikiran bahwa percobaan neoliberalisme akan selalu berujung pada keterpurukan ekonomi, buku ini berupaya untuk membongkar faktor-faktor yang melatarbelakangi minimnya langkah-langkah atau upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam mempersiapkan perekonomian secara substantif dan riil guna menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. Fakta historis mengungkapkan bahwa implementasi pilar-pilar neoliberalisme telah berhasil membuahkan persoalan-persoalan mendasar bagi perekonomian negara-negara di berbagai belahan dunia. Kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan deindustrialisasi, menjadi warna dominan yang melekat dalam implementasi neoliberalisme. Bahkan episode krisis menjadi bagian yang tidak dapat terlepaskan dari perekonomian global yang berjalan atas dasar aturan main neoliberal. Sementara itu, langkah dan komitmen negara-negara Asia Tenggara semakin kuat menuju terwujudnya sebuah agenda neoliberal Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. Prinsip-prinsip dasar neoliberalisme dalam wujud liberalisasi, privatisasi dan deregulasi, menjadi roh dari terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Langkah-langkah implementasi strategis dengan tahapan yang spesifik dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, mencerminkan betapa neoliberalisme menjadi landasan dari integrasi ekonomi regional Asia Tenggara ini. Pemerintah Indonesia memiliki komitmen dan semangat besar dalam mewujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Semangat gegap gempita menuju pertarungan dalam arena neoliberal ini seharusnya berjalan seiring dengan langkah-langkah substantif dan riil untuk mempersiapkan perekonomian. Ironisnya, pemerintah Indonesia justru terfokus pada langkah-langkah persiapan teknis neoliberal sejalan dengan implementasi cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan menggunakan pendekatan Gramscian-Foucauldian–sebuah pendekatan analisis yang mengkombinasikan konsep hegemoni Antonio Gramsci dan diskursus Michel Foucault– yang dikembangkan oleh Richard Peet, analisis dalam buku berupaya untuk membongkar fenomena minimnya langkah persiapan substantif dan riil dari pemerintah Indonesia tersebut. Analisis yang terkandung dalam substansi buku ini memperlihatkan bahwa neoliberalisme telah berada dalam posisi hegemoni dalam perekonomian Indonesia. Dengan kata lain, neoliberalisme telah menjadi konsensus tidak tertulis sebagai landasan paradigmatis bagi pembangunan

2

Pendahuluan

ekonomi Indonesia yang kebenaran dan manfaatnya diyakini oleh para pengambil kebijakan ekonomi di negeri ini. Analisis dalam buku ini juga mengungkapkan bahwa tercapainya posisi hegemoni neoliberal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan perjuangan hegemoni yang dilakukan oleh komunitas epistemis liberal Indonesia yang tersebar di berbagai ranah, baik itu ranah intelektual atau bahkan ranah pengambil kebijakan. Langkah-langkah persiapan teknis yang kontras dengan langkah substantif dan riil menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN berjalan seiring dengan diskursus keyakinan dan optimisme akan manfaat dari agenda neoliberal ini. Praktik diskursif yang dijalankan oleh aktor-aktor sosial dengan modalitas enunsiatif (para ahli/pakar ekonomi dengan spesialisasi dan reputasi yang diakui) dalam apa yang disebut Foucault sebagai formasi diskursif (disiplin ilmu pengetahuan) ekonomi, diyakini sebagai kunci keberhasilan bagi naturalisasi makna positif dari agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Alhasil, kedalaman hegemoni dalam formasi diskursif ekonomi di Indonesia, telah melahirkan fenomena praktikalitas, inevitabilitas dan optimalitas dalam memaknai formasi kebijakan ekonomi pemerintah Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN. Praktikalitas mewujud dalam batasan-batasan makna positif saja yang boleh dibicarakan terkait Masyarakat Ekonomi ASEAN. Inevitabilitas mewujud dalam sikap yang memandang bahwa agenda liberalisasi dan integrasi ekonomi regional ini merupakan sesuatu yang tidak dapat terhindarkan. Sementara itu, optimalitas mewujud dalam keyakinan mendalam akan manfaat dari perwujuan agenda integrasi ekonomi regional berbasis neoliberal. Posisi hegemoni neoliberalisme dengan topangan praktik diskursif yang massif, menyebabkan kaburnya paradigma dan arah kebijakan pembangunan nasional. Negara mengalami pelemahan kapasitas dalam menjalankan fungsinya sementara kebijakan-kebijakan pemerintah berjalan secara parsial dan tumpang tindih dalam berbagai dimensi. Ketika neoliberalisme telah berada dalam posisi hegemoni, praktik diskursif pun berada dalam demarkasi makna yang positif atas neoliberalisme, maka tidak mengherankan jika langkah-langkah pemerintah Indonesia yang substantif dan riil untuk memajukan perekonomian menjadi sangat minim dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini terjadi tidak terlepas dari komitmen kuat dan keyakinan mendalam pemerintah Indonesia akan manfaat besar dari perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang lahir dari proses panjang keberhasilan perjuangan hegemoni dan praktik diskursif neoliberalisme dalam formasi diskursif perekonomian Indonesia. Hegemoni dan diskursus neoliberalisme berada di balik langkah pemerintah Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara sistematis, analisis yang membongkar kekuatan hegemoni dan diskursus neoliberal akan dituangkan pada bab lima. Bab kedua dari buku ini mengulas secara historis jejak liberalisasi perekonomian negara-negara berkembang beserta dampak-dampak negatif yang dihasilkannya. Pada bab ketiga diuraikan secara kritis dan spesifik prinsipprinsip neoliberal yang menjadi roh dalam agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Realitas ketidaksiapan dan minimnya langkah pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan perekonomian Indonesia secara sunstantif dan fundamental diungkapkan pada bab keempat dari buku ini.

Bab 1 Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN: Komitmen dan Semangat Tanpa Langkah Berarti

Disepakatinya Visi ASEAN 2020 pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur menandai sebuah babak baru dalam sejarah integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam deklarasi tersebut, pemimpin negara-negara ASEAN sepakat untuk mentransformasikan kawasan Asia Tenggara menjadi sebuah kawasan yang stabil, sejahtera dan kompetitif, didukung oleh pembangunan ekonomi yang seimbang, pengurangan angka kemiskinan dan kesenjangan sosio-ekonomi di antara negaranegara anggotanya.1 Komitmen untuk menciptakan suatu Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) sebagaimana dideklarasikan dalam visi tersebut, kemudian semakin dikukuhkan melalui ASEAN Concord II pada Pertemuan Puncak di Bali Oktober 2003, atau yang lebih dikenal sebagai Bali Concord II, di mana para pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) sebagai tujuan dari integrasi ekonomi kawasan pada 2020.2 Dalam Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN (ASEAN Economic Ministers Meeting – AEM) yang diselenggarakan pada bulan Agustus 2006 di Kuala Lumpur, komitmen yang kuat menuju terbentuknya integrasi ekonomi kawasan ini diejawantahkan ke dalam gagasan pengembangan sebuah cetak biru menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN yang kemudian secara terperinci disahkan dan diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada November 2007. Bahkan, sebelumnya dalam Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007, komitmen yang kuat para pemimpin negara-negara ASEAN terhadap pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN ini, semakin tercermin dari disepakatinya upaya percepatan terwujudnya komunitas tersebut pada tahun 2015. Pada pertemuan tersebut, para pemimpin ASEAN sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan di mana barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan arus modal dapat bergerak dengan bebas. ASEAN Vision 2020, http://www.aseansec.org/1814.htm, diakses pada tanggal 2 Maret 2009, pukul 11:33 wib. 2 ASEAN Concord II/Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm, diakses pada tanggal 2 Maret 2009 pukul 11:45 wib. 1

4


Dengan demikian, Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan suatu tujuan akhir dari integrasi ekonomi yang ingin dicapai masyarakat ASEAN sebagaimana tercantum dalam Visi ASEAN 2020, di mana di dalamnya terdapat konvergensi kepentingan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi. Sebuah perekonomian yang terbuka, berorientasi keluar, inklusif dan bertumpu pada kekuatan pasar merupakan prinsip dasar dalam upaya pembentukan komunitas ini. Berdasarkan cetak biru yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota ASEAN, kawasan Asia Tenggara melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN akan ditransformasikan menjadi sebuah pasar tunggal dan basis produksi; sebuah kawasan yang sangat kompetitif; sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata; dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global.3 Sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, terdapat lima elemen inti yang mendasari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu (1) pergerakan bebas barang; (2) pergerakan bebas jasa; (3) pergerakan bebas investasi; (4) pergerakan bebas modal; dan (5) pergerakan bebas pekerja terampil. Kelima elemen inti dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi ini dilengkapi lagi dengan dua komponen penting lainnya, yaitu sektor integrasi prioritas yang terdiri dari dua belas sektor (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian dan kehutanan.4 Dalam konteks penciptaan perekonomian kawasan yang kompetitif, beragam langkah strategis telah ditetapkan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, seperti pengembangan kebijakan persaingan, perlindungan konsumen, kerjasama regional dalam Hak Kekayaan Intelektual, dan langkah-langkah lainnya seperti kerjasama regional dalam pembangunan infrastruktur. Begitu juga halnya dalam upaya transformasi ASEAN menuju sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, kesepakatan negara-negara di kawasan ini mengupayakan percepatan pengembangan usaha kecil dan menengah serta perluasan Inisiatif Integrasi ASEAN (Initiative for ASEAN Integration) dalam rangka menjembatani jurang kesenjangan pembangunan di antara negara-negara anggotanya. Sementara itu, langkah-langkah menuju integrasi ekonomi Asia Tenggara ke dalam perekonomian global ditempuh melalui penerimaan suatu pendekatan yang koheren terhadap hubungan ekonomi eksternal, termasuk negosiasi dalam pembentukan kawasan perdagangan bebas dan kemitraan ekonomi strategis. Cetak biru inilah yang melandasi pembangunan Masyarakat Ekonomi ASEAN melalui langkah-langkah spesifik dengan periode waktu yang terperinci, di mana terciptanya suatu perekonomian kawasan yang terintegrasi atas dasar prinsip perekonomian pasar bebas dan terbuka menjadi cita-cita besar yang ingin dicapai. Tercermin dari beragam langkah-langkah strategis yang dicanangkan dalam cetak biru dan hakikat dari Masyarakat Ekonomi ASEAN itu sendiri, neoliberalisme sebagai metamorfosa paradigma liberal merupakan ruh yang mendasari ger ASEAN Economic Community Blueprint, , http://www.aseansec.org/21083.pdf, diakses pada 15 Maret 2009, pukul 20:47 wib. 4 ASEAN Economic Community Blueprint, http://www.aseansec.org/21083.pdf, diakses pada 15 Maret 2009, pukul 20:47 wib. 3

Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

5

ak semangat dari terbentuknya komunitas ekonomi kawasan ini. Sebagai sebuah paradigma pembangunan ekonomi, neoliberalisme berasumsi bahwa entitas pasar merupakan aktor yang paling relevan dan efektif dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi di dalam suatu negara. sebaliknya, mereka memandang bahwa intervensi negara dalam hal ini pemerintah terhadap perekonomian, melalui subsidi misalnya, merupakan hambatan yang mendistorsi berjalannya mekanisme pasar. Neoliberalisme mencuat sebagai sebuah paradigma pembangunan yang dominan pada tahun 1980-an dan 1990-an menggantikan paradigma Keynesian dalam pembangunan ekonomi yang dianut oleh sebagian besar negara-negara berkembang. Neoliberalisme atau yang sering disebut juga sebagai “Washington Consensus”, dirancang sebagai respon terhadap persoalan ekonomi negara-negara Amerika Latin yang menerapkan paradigma Keynesian. Berdasarkan asumsi Keynesian, pembangunan di negara-negara ini diselenggarakan atas dasar peranan negara atau pemerintah yang sangat besar dalam bidang ekonomi, di mana kebijakan ekonomi pemerintah tersebut diarahkan kepada penyerapan tenaga kerja dan pengurangan tingkat pengangguran serta pemerataan distribusi pendapatan. Namun pada tahun 1980-an, negara-negara di kawasan Amerika Latin mengalami defisit neraca pembayaran yang sangat besar. Krisis ekonomi ini diyakini oleh padangan neoliberal sebagai dampak dari kerugian yang dialami perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak efisien dan langkah-langkah proteksionis yang diberlakukan pemerintah sehingga perusahaan swasta yang tidak efisien memaksa konsumen untuk membayar dengan harga mahal serta kebijakan moneter yang sangat longgar yang menyebabkan laju inflasi tidak terkendali.5 Kegagalan dari paradigma Keynesian ini kemudian memuculkan paradigma neoliberal untuk menggantikan posisinya sebagai paradigma dominan. Neoliberalisme memandang keynesian gagal karena paradigma ini tidak efektif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi pada tahun 1980-an dan karena intervensi negara dalam perekonomian tidak cukup mendisiplinkan sistem moneter dan perdagangan internasional. Terdapat tiga pilar utama paradigma neoliberal, yaitu disiplin fiskal (fiscal austerity), privatisasi dan liberalisasi pasar bebas. Kebijakan-kebijakan pembangunan dari paradigma ini didasarkan pada sebuah model sederhana ekonomi pasar, model ekuilibrium kompetitif, yang berakar pada prinsip “invinsible hand” Adam Smith yang diasumsikan bekerja dengan sempurna. Adapun asumsi-asumsi dasar dari paradigma ini antara lain adalah meletakkan pasar sebagai aktor atau pelaku utama dalam ekonomi; liberalisasi pasar dalam bentuk kebebasan pergerakan barang, jasa, investasi dan modal tanpa adanya intervensi negara; menghilangkan semua pengeluaran negara untuk pemenuhan kebutuhan publik (public goods) atau meminimalisirnya secara bertahap; deregulasi semua kebijakan negara yang membatasi mekanisme pasar; privatisasi dengan menjual aset-aset negara kepada pasar. Neoliberalisme juga menjadi paradigma yang dianut oleh trinitas rezim ekonomi internasional yang sangat berpengaruh, yaitu IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization (WTO). Washington Consensus atau neoliberalisme menekankan pada penciptaan per5

Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontents (London: Penguin Books, 2002), 53.

6


tumbuhan ekonomi sebagai imperatif dalam menyelesaikan persoalan ekonomi dan kemiskinan. Dalam pencapaian pertumbuhan tersebut, paradigma ini meletakkan prioritas pada pertambahan input kapital dan tenaga kerja semata-mata, di mana faktor kemajuan teknologi dipandang sebagai faktor eksogen dan mengabaikan faktor-faktor di luar ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan.6 Melalui pertumbuhan ekonomi ini diyakini akan terjadi apa yang disebut sebagai trickle down effect, yakni efek penetesan ke bawah, di mana pertumbuhan ekonomi akan meneteskan kesejahteraan ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk masyarakat miskin juga akan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ini.7 Nafas neoliberalisme terasa sangat kental sekali dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, di mana entitas pasar diagung-agungkan sebagai landasan gerak perekonomian. Beragam hambatan yang membatasi pergerakan pasar perlahan-lahan dihilangkan dalam upaya menuju terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kebebasan bergerak dari beragam faktor ekonomi menjadi inti dari integrasi ekonomi ASEAN. Peranan pemerintah dalam perekonomian melalui proteksi yang menjelma dalam berbagai bentuk hambatan perdagangan, subsidi dan intervensi secara bertahap dihilangkan dalam proses integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini. Namun demikian, fakta membuktikan bahwa entitas pasar tidak selamanya dapat bekerja dengan sempurna tanpa celah. Krisis secara periodik yang tanpa henti melanda dunia memperlihatkan dengan sangat jelas adanya kecacatan inheren yang melekat di dalam tubuh entitas pasar. Hakikat dari pasar adalah peranan utama dari keberadaan harga relatif dalam keputusan alokatif. Pada dasarnya, pasar memiliki empat kegagalan mendasar yang menjadi landasan mengapa pada kenyataannya entitas ini tidak dapat berperan sebagai cara yang paling efektif dalam mengelola perekonomian. Pertama, adanya “spillover” dari aktifitas ekonomi, di mana aktifitas salah satu aktor ekonomi dapat membawa dampak negatif bagi aktor lain, terutama misalnya dalam hal dampak lingkungan. Kedua, kecenderungan monopoli yang sangat besar dengan adanya peningkatan keuntungan dan biaya marginal dari salah satu pelaku ekonomi. Ketiga, kekakuan pasar dan kurangnya informasi yang dimiliki oleh informasi. Keempat, pasar tidak dapat menjamin adanya distribusi kesejahteraan yang merata.8 Krisis yang menghantam negara-negara Asia di penghujung tahun 1990-an lalu, merupakan wujud nyata dari gagalnya pasar sebagai entitas yang diagung-agungkan oleh pendukung liberalisme. Bahkan krisis keuangan global yang melanda dunia selama dua tahun terakhir merupakan imbas dari eksistensi sistem keuangan global yang sangat liar dan rapuh yang lahir sebagai hasil dari proses liberalisasi keuangan global tanpa henti selama lebih dari tiga dekade. Melalui kondisionalitas yang diberlakukan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund IMF), komponen-komponen kunci liberalisasi keuangan (deregulasi suku bunga; penghapusan kontrol kredit; swastanisasi bank dan institusi keuangan milik negara; liberalisasi hambatan masuknya sektor swasta dan bank-bank serta institusi keuangan asing ke pasar keuangan dalam negeri; pemberlakuan instrumen-instrumen Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order (New Jersey: Princeton University Press, 2001), 112-116. 7 Robert Gilpin, Global Political Economy, 78. 8 Robert Gilpin, Global Political Economy, 68. 6


7

kontrol moneter berbasis pasar; liberalisasi lalu lintas devisa) dapat dengan mudah menemui realisasinya di negara-negara yang berada dalam krisis likuiditas. Liberalisasi keuangan selalu menjadi komponen yang termaktub dalam kondisionalitas IMF dalam berbagai program yang diberikan di banyak negara. Implementasi dari kondisionalitas tersebut menjadi prasyarat bagi kucuran dana bertahap yang dibutuhkan negara-negara pengutang dari IMF. Krisis global yang tengah melanda dunia dewasa ini merupakan dampak dari liar dan rapuhnya sistem keuangan global yang berlandaskan pada liberalisme. Kasus liberalisasi pertanian pasca Agreement on Agriculture (AoA) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) merupakan satu dari sekian banyak bukti nyata kegagalan kebijakan liberalisasi ekonomi di Indonesia. Bertepatan dengan berdirinya WTO di tahun 1995, Indonesia menyepakati Agreement on Agriculture, di mana Indonesia harus meliberalisasi sektor pertanian domestik. Beragam implementasi kebijakan neoliberal diimplementasikan terhadap sektor pertanian Indonesia, seperti pengurangan subsidi pupuk, dibukanya keran impor beras, dibebaskannya investasi asing untuk memasuki pasar domestik, bahkan pencabutan status BULOG sebagai perusahaan negara, sehingga kehilangan kekuatan untuk memproteksi stabilitas harga produk petani Indonesia. Dampaknya, produksi dan distribusi pupuk domestik dikuasai oleh korporasi transnasional raksasa seperti Monsanto dan Syngenta. Sementara itu, ketergantungan Indonesia terhadap produk pertanian asing menjadi semakin kuat, bahkan pada periode 19901999 Indonesia mengimpor rata-rata 1,5 juta ton beras per tahun.9 Terlebih lagi dampak negatif liberalisasi yang dirasakan petani yang secara langsung kalah bersaing dengan produk-produk asing membanjiri pasar dalam negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1999, jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan yang notabene adalah petani meningkat dua kali lipat dari 17,8 juta di tahun 1990 menjadi 32,3 juta. Meningkatnya angka kemiskinan di daerah pedesaan selama periode tersebut merupakan bukti nyata bagaimana implementasi kebijakan liberalisasi telah gagal dalam menciptakan kesejahteraan di Indonesia. Terlebih dari itu, pengalaman integrasi ekonomi kawasan berlandaskan pada liberalisme tidak sepenuhnya melahirkan kisah sukses di mana setiap negara dapat menjadi pemenang di dalamnya. Beberapa kasus integrasi ekonomi regional justru menunjukkan hasil yang sebaliknya. Pembentukan Kesepakatan Perdagangan Bebas di Kawasan Amerika Utara (North American Free Trade Agreement – NAFTA) pada tahun 1994 mencerminkan pengalaman bagaimana integrasi ekonomi regional membawa dampak negatif bagi perekonomian salah satu negara yang terlibat di dalamnya. Kesepakatan perdagangan bebas yang membukakan pintu perekonomian negara terkaya di dunia Amerika Serikat kepada Meksiko ini merupakan kawasan perdagangan bebas terbesar di dunia pada saat itu, penduduk sebesar 376 juta dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mencapai US$9 triliun.10 Janji-janji kesejahteraan yang ditawarkan liberalisasi perdagangan dalam integrasi di kawasan ini tidak menemui realisasinya. Salah satu argumen penciptaan perdagangan bebas Identifikasi: Periode Liberalisasi Perdagangan dalam Kasus Beras Indonesia, http:// www.fspi.or.id/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=38, diakses pada tanggal 17 Maret 2006, pukul 20:44 wib. 10 Joseph Stiglitz, Making Globalization Work: the Next Step to Global Justice (London: Penguin Books, 2006), 61. 9

8


di kawasan Amerika Utara adalah untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan terutama antara Amerika Serikat dan Meksiko serta untuk menekan laju imigrasi ilegal.11 Akan tetapi, alih-alih terjadi perbaikan ekonomi, kesenjangan pendapatan di antara kedua negara selama satu dekade pertama NAFTA justru meningkat lebih dari 10 persen.12 Selama dekade pertama NAFTA, pertumbuhan ekonomi Meksiko sangatlah suram, hanya sebesar 1,8 persen pada basis per kapita riil. Memang pada kenyataannya, lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian negara-negara Amerika Latin lainnya, namun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang dicapai Meksiko selama periode 1948-1973, angka pertumbuhan sebesar 1,8 persen sangatlah buruk, di mana pada periode tersebut angka pertumbuhan ratarata mencapai 3,2 persen.13 Faktanya, NAFTA justru menjadikan Meksiko semakin tergantung kepada Amerika Serikat. Dengan kata lain, jika performa ekonomi Amerika Serikat memburuk, begitu juga halnya dengan yang akan dialami oleh Meksiko.14

Ketidaksiapan Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN Fakta gagalnya pasar dan tidak berhasilnya neoliberalisme melandasi integrasi ekonomi di tingkat regional menyiratkan suatu pesan yang sangat kuat bahwa upaya penciptaan perekonomian berbasiskan peranan entitas pasar dan neoliberalisme tidak dapat membawa hasil yang positif jika tidak dilandasi oleh kesiapan ekonomi internal negara yang ada di dalamnya. Kesiapan fundamental ekonomi, eksistensi institusi dan regulasi yang kuat, adalah syarat mutlak yang harus dimiliki suatu negara secara matang sebelum menerapkan prinsip ekonomi pasar bebas. Dengan kata lain, implementasi kebijakan neoliberalisme dalam berbagai bentuk seperti liberalisasi, privatisasi dan deregulasi tidak dapat diterapkan secara prematur. Dibutuhkan suatu upaya kesiapan yang matang dari suatu negara untuk menghindari dampak negatif dari implementasi neoliberalisme. Dampak negatif tidak hanya pada dimensi ekonomi tetapi juga sosial dan politik, sebagaimana yang dialami Indonesia di bawah program terapi kejut neoliberalisme IMF, menjadi bukti yang sangat nyata bahwa kesiapan sebelum menuju liberalisasi adalah suatu hal yang mutlak. Pada dasarnya arah perkembangan perekonomian dunia ke arah prinsip pasar bebas neoliberalisme bukanlah merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (inevitable). Kegagalan mekanisme pasar yang berujung pada kehancuran ekonomi dan kemiskinan seharusnya menjadi landasan bagi lahirnya pilihan-pilihan kebijakan ekonomi baru yang lepas dari peranan pasar bebas. Terdapat banyak alternatif sistem ekonomi yang dapat dipilih dan diterapkan oleh suatu negara. Pasar bebas bukanlah satu-satunya pilihan yang tidak dapat dihindari. Akan tetapi komitmen kuat pemerintah Indonesia akan neoliberalisme yang menjelma ke dalam agenda integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara tampaknya memperlihatkan suatu wujud pandangan mengenai “ketidakterhindaran” dari neoliberalisme. Sayangnya, seman 13 14 11

12

Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, 64. Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, 64. Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, 64. Joseph Stiglitz, Making Globalization Work, 64.


9

gat dan komitmen kuat terhadap neoliberalisme ini dilakukan secara membabi-buta tanpa diiringi oleh pertimbangan yang menyeluruh dan matang terhadap kesiapan ekonomi dan antisipasi dampak negatif nyata dari perekonomian pasar bebas. Dengan demikian, dalam menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana neoliberalisme dan kekuatan pasar bebas menjadi penggerak utamanya, kesiapan perekonomian internal yang matang dari negara-negara Asia Tenggara adalah bersifat imperatif. Terutama bagi Indonesia sebagai penggagas yang memiliki komitmen kuat terhadap integrasi ekonomi kawasan tersebut, seharusnya fundamen ekonomi negeri dengan wilayah terluas di kawasan ini telah benar-benar siap menuju integrasi. Terlebih lagi sebagai negara dengan populasi terbesar, dampak negatif dari integrasi yang berlandaskan pada liberalisasi prematur akan secara langsung dirasakan oleh rakyat yang jumlahnya lebih dari 220 juta jiwa. Ironisnya, di balik optimisme dan komitmen yang kuat terhadap integrasi ekonomi kawasan, kondisi perekonomian Indonesia masih jauh dari kata siap secara faktual dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Optimisme pemerintah Indonesia yang terlihat dalam pernyataan Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan Marie Elka Pangestu kepada media massa pada saat KTT ASEAN di Jakarta tahun 2007 lalu,15 tampaknya tidak berpijak pada kondisi faktual kesiapan perekonomian Indonesia untuk menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jika kita cermati secara mendalam, terlihat bahwa pemerintah Indonesia pada kenyataannya tidak memiliki suatu peta jalan yang jelas dalam meningkatkan kesiapan perekonomian Indonesia menghadapi integrasi regional Asia Tenggara. Lebih-lebih jika kita bandingkan dengan performa perekonomian negara-negara ASEAN lainnya, terutama Singapura, Malaysia, Thailand dan Vietnam, optimisme yang diindikasikan oleh pemerintah Indonesia benar-benar harus dipertanyakan kembali dasar pijakannya. Secara lebih terperinci akan kita telaah bagaimana realitas kesiapan dan upaya persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia menuju integrasi ekonomi ASEAN. Telaah kritis atas kondisi riil kesiapan ekonomi dan persiapan pemerintah Indonesia ini difokuskan pada lima karakteristik dasar Masyarakat Ekonomi ASEAN berdasarkan cetak biru yang disepakati, yaitu ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi, sebuah kawasan dengan daya saing tinggi, sebuah kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global. Telaah kritis pertama dilakukan mengenai kesiapan ekonomi dan strategi pemerintah Indonesia dalam menghadapi pembentukan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Terdapat lima elemen inti dalam upaya penciptaan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi (pergerakan bebas arus barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil), ditambah dengan integrasi 12 sektor prioritas (produk berbasis pertanian; transportasi udara; otomotif; e-ASEAN; elektronik; perikanan; pelayanan kesehatan; logistik; produk berbasis logam; tekstil; pariwisata; dan produk berbasis kayu) dan sektor pangan, pertanian serta kehutanan. Pembentukan kawasan Asia Tenggara sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi ini bermakna dihapuskannya segala bentuk hambatan Boediono: Indonesia Siap Jadi Bagian AEC, http://www.antara.co.id/arc/2007/11/5/ boediono-indonesia-siap-jadi-bagian-aec/, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 15:36 WIB. 15

10


bagi pergerakan barang dan jasa serta faktor produksi dalam melintasi batas-batas negara-bangsa di Asia Tenggara. Bebasnya pergerakan aktifitas ekonomi dalam integrasi sebuah kawasan, membutuhkan daya saing ekonomi yang tinggi untuk menghindari dampak negatif menurunnya performa ekonomi dalam negeri karena serbuan produk-produk dari negara lain yang berdaya saing lebih tinggi. Namun demikian, pada kenyataannya produk barang Indonesia justru memiliki daya saing yang lemah, baik dari sisi kualitas ataupun harga. Khususnya di bidang manufaktur, garmen dan tekstil, peringkat daya saing produk Indonesia di dunia semakin lemah. Beragam kebijakan ekonomi pemerintah di bawah paradigma neoliberalisme dalam bentuk pencabutan subsidi dan liberalisasi perdagangan, semakin melemahkan kekuatan produk Indonesia dalam bersaing dengan produkproduk asing. Dalam sektor tekstil misalnya, meningkatnya harga bahan bakar dan tarif dasar listrik sebagai imbas dari kebijakan penghapusan subsidi menyebabkan industri tekstil dan produk tekstil Indonesia terbebani dengan mahalnya biaya produksi di tengah daya beli masyarakat yang masih lemah. Diperparah lagi dengan serbuan produk tekstil dari Cina sebagai hasil dari dibukanya keran impor, semakin menekan kondisi pengusaha tekstil dalam negeri. Belum lagi ditambah dengan masuknya produk tekstil selundupan dari Cina, Korea dan Taiwan, menjadikan tekstil sebagai “sunset industry” yang kontribusinya terhadap PDB semakin menurun. Bahkan produk batik yang merupakan produk andalan Indonesia, justru telah dapat diproduksi oleh Cina dalam skala massal dan telah membanjiri pasar dalam negeri.16 Tidak heran jika banyak dari industri tekstil Indonesia akhirnya gulung tikar, dalam arti sama sekali menghentikan kegiatan produksinya. Di sektor perdagangan jasa, laporan World Economic Forum (WEF) dalam Global Competitiveness Report 2008-2009 yang mengelompokkan perekonomian Indonesia dalam fase pertama, menunjukkan bagaimana sektor jasa Indonesia kalah bersaing dengan Malaysia dan Thailand yang telah mengukuhkan diri dalam fase kedua pembangunan.17 Terdapat tiga kelompok negara berdasarkan fase pembangunan yang dilaporkan oleh WEF. Fase pertama, yaitu fase awal pembangunan, di mana proses ekonomi sepenuhnya tergantung pada faktor-faktor keunggulan komparatif yang ada atau didorong oleh faktor-faktor alam, seperti kekayaan sumber daya alam, jumlah tenaga kerja dalam jumlah banyak dan murah (didominasi oleh tenaga kerja tidak terdidik), iklim yang baik, lokasi yang strategis, dan faktor alami lainnya.18 Pada fase kedua, pembangunan ekonomi didorong oleh efisiensi dan produktifitas dalam pemakaian semua faktor-faktor alam tersebut. Dengan kata lain, pada fase ini, teknologi dan pendidikan mulai berperan, karena untuk meningkatkan efisiensi atau produktifitas diperlukan teknologi dan pekerja dengan pendidikan atau keahlian tinggi. Fase terakhir, proses dan daya saing ekonomi sepenuh Polemik Globalisasi (2) Kuncinya Peningkatan Daya Saing, http://news.okezone.com/ index.php/ReadStory/2008/10/06/217/151293/kuncinya-peningkatan-daya-saing, diakses pada tanggal 19 Maret 2009, pukul 15:38 WIB. 17 Tulus Tambunan, Daya Saing Global Indonesia 2008-2009 versi World Economic Forum (WEF), http://www.kadin-indonesia.or.idenmimagesdokumenKADIN-98-2737-14042008. pdf, diakses pada 15 Maret 2009, pukul 23:08 WIB. 18 Tulus Tambunan, Daya Saing Global Indonesia 2008-2009 versi World Economic Forum (WEF), http://www.kadin-indonesia.or.idenmimagesdokumenKADIN-98-2737-14042008. pdf, diakses pada 15 Maret 2009, pukul 23:08 WIB. 16


11

nya didorong oleh inovasi. Faktor-faktor keunggulan kompetitif, seperti teknologi, sumber daya manusia berkualitas tinggi, ketersediaan infrastruktur yang baik, iklim usaha yang kondusif, dan faktor inovatif lainnya, jauh lebih penting daripada faktor-faktor keunggulan komparatif.19 Posisi Indonesia yang dikelompokkan pada fase pembangunan pertama menunjukkan bagaimana sektor jasa di negeri ini belum memainkan peranan yang penting, karena perekonomian masih didominasi oleh faktor-faktor alami, di mana keberadaan tenaga kerja di sektor jasa yang terdidik dan terampil masih sangat terbatas. Bahkan dalam peringkat berdasarkan ukuran neoliberal ini sekalipun (WEF dan Global Competitiveness Report), sektor jasa perekonomian Indonesia berada dalam keadaan yang tertinggal. Salah satu elemen inti lainnya dalam penciptaan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi adalah kebebasan investasi. Bebasnya ruang gerak di kawasan ini, diasumsikan dalam pandangan neoliberal, akan menyebabkan investasi bergerak ke tempat-tempat yang dinilai menjanjikan keuntungan. Dengan kata lain, investasi akan mengalir deras ke wilayah-wilayah dengan iklim investasi yang dinilai baik. Ironisnya, di balik komitmen yang kuat menuju integrasi ekonomi ASEAN, iklim investasi Indonesia justru masih berada di bawah peringkat negara-negara lainnya di Asia Tenggara, terutama Singapura, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina. Laporan Bank Dunia dalam Doing Business 2009, peringkat kemudahan berinvestasi Indonesia berada pada posisi 129, jauh berada di bawah Singapura (peringkat 1), Thailand (13), Malaysia (20), Brunei (88) dan Vietnam (92).20 Upaya perbaikan iklim investasi yang dilakukan pemerintah Indonesia selama beberapa tahun terakhir, untuk dapat bersaing dalam wilayah neoliberal ini juga tidak menunjukkan keseriusan yang optimal, sehingga perubahan peringkat kemudahan berinvestasi di Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti. Peringkat kemudahan berinvestasi dalam Doing Business 2009 mencerminkan kondisi iklim investasi Indonesia per Juni 2008 yang menurun enam peringkat dari tahun 2007, di mana Indonesia berada pada posisi 123 dari 178 negara. Pencapaian tahun 2007, yang berhasil mendongkrak peringkat Indonesia dari 135 di tahun 2006 dan posisi 131 tahun 2005 tidak dapat dipertahankan Indonesia pada tahun 2008.21 Dalam kondisi seperti ini, dapat kita bayangkan pada saat pasar tunggal ASEAN telah terwujud di tahun 2015 nanti, jika iklim investasi Indonesia tidak juga mengalami perbaikan dan masih tetap ketinggalan dibandingkan dengan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, tidak menutup kemungkinan jika nanti investor domestik sekalipun justru akan memilih berinvestasi di negara-negara seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Brunei, Filipina, bahkan Vietnam dan Kamboja. Dalam sebuah kawasan yang terintegrasi di mana gerak investasi diberi kebebasan luas, kekhawatiran ini sangat mungkin akan terealisasi. Tulus Tambunan, Daya Saing Global Indonesia 2008-2009 versi World Economic Forum (WEF), http://www.kadin-indonesia.or.idenmimagesdokumenKADIN-98-2737-14042008. pdf, diakses pada 15 Maret 2009, pukul 23:08 WIB. 20 The World Bank, Doing Business 2009 (Washington: The World Bank, 2008), 85-146. 21 Doing Business 2008: Indonesia is number two reformer in East Asia but still lags behind major regional economies, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/ EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAEXTN/0,,contentMDK:21486695~pagePK:14976 18~piPK:217854~theSitePK:226309,00.html, diakses pada tanggal 26 Maret 2006, pukul 22:25 WIB. 19

12


Kondisi yang serupa juga terjadi dalam menghadapi salah satu elemen inti penciptaan pasar tunggal ASEAN yaitu liberalisasi tenaga kerja terampil. Keberadaan tenaga kerja terampil yang berkualitas dan dalam jumlah besar merupakan faktor kunci yang menentukan daya saing sumber daya manusia suatu negara. Sementara itu, terciptanya angkatan kerja yang terampil tidak terlepas dari kualitas pendidikan yang diperoleh masyarakatnya. Ironisnya, berdasarkan data United Nations Development Program (UNDP) mengenai peringkat negara-negara di dunia berdasarkan daya saing kualitas sumber daya manusia atau dikenal dengan istilah Human Development Index (HDI) di tahun 2008, Indonesia berada di peringkat 109 dari 179 negara.22 Lagi-lagi daya saing sumber daya manusia Indonesia masih jauh berada di bawah negara-negara ASEAN lainnya, bahkan peringkat di tahun 2008 ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya di mana Indonesia berada di peringkat 107 dari 177 negara. Berdasarkan laporan HDI tahun 2008 tersebut, Brunei berada pada posisi 27, disusul Singapura di peringkat 28, Malaysia 63 dan Thailand 88.23 Dikarenakan kondisi daya saing SDM Indonesia yang rendah ini, tidak mengherankan jika tenaga kerja asing yang terampil dan terdidik, merajai bursa kerja di sektor jasa dan industri negeri ini.24 Selama lima bulan pertama tahun 2008 jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tercatat sebesar 21.267 orang.25 Sementara di tahun 2007 lalu, terdapat sebanyak 40.204 tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, sehingga diasumsikan terdapat 3.350 pekerja asing setiap bulannya.26 Pekerjaan di sektor jasa yang paling diminati oleh tenaga kerja asing ini, terutama jasa konstruksi, pendidikan swasta, jasa hiburan dan jasa penunjang pertambangan.27 Memang di satu sisi Indonesia mengirimkan juga tenaga kerja dalam jumlah besar ke luar negeri, terutama di Asia Tenggara. Namun, tenaga kerja yang berasal dari Indonesia mayoritas adalah tenaga kerja tidak terampil yang memiliki daya saing rendah. Sebaliknya, di sisi lain, lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja terampil di Indonesia justru didominasi oleh tenaga kerja asing yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Yang lebih menyedihkan lagi, penyerapan tenaga kerja asing yang cukup besar di Indonesia justru terjadi seiring dengan semakin tingginya angka pengangguran di dalam negeri. Pada tahun 2006, angka pengangguran di Indonesia tercatat yang paling tinggi di Asia Tenggara, yaitu sebesar 10.5 persen.28 Ketidaksiapan ekonomi dan minimnya persiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN juga terlihat dari sektor Human Development Indices: A statistical update 2008 - HDI rankings, http://hdr.undp. org/en/statistics/, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 17:57 WIB. 23 Human Development Indices: A statistical update 2008 - HDI rankings, http://hdr.undp. org/en/statistics/, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 17:57 WIB. 24 Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat, http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id63281.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 23:03 WIB. 25 Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat, http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id63281.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 23:03 WIB. 26 Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat, http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id63281.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 23:03 WIB. 27 Tenaga Kerja Asing di Indonesia Meningkat, http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/jasa-transportasi/1id63281.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 23:03 WIB. 28 ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database dan ASEAN Yearbook 2006. 22


13

industri. Sektor industri hilir kelapa sawit misalnya, belum terlihat jelas adanya strategi atau program nyata dari pemerintah untuk mengembangkan industri strategis dalam perekonomian Indonesia ini. Suatu hal yang sangat disayangkan memang, di satu sisi Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), namun di sisi lain, minyak sawit yang kita ekspor tersebut diimpor kembali dalam bentuk produk-produk turunannya. Hal ini terjadi dikarenakan tidak berkembangnya industri pengolahan minyak sawit dalam negeri untuk dapat menghasilkan produk derivatif CPO yang merupakan bahan mentah bagi banyak produk lainnya. Pengusaha menilai bahwa iklim usaha industri hilir sawit belum mendukung mereka untuk melakukan pengolahan minyak sawit mentah.29 Keluhan dari pengusaha ini sayangnya tidak mendapat tanggapan yang berarti dari pemerintah. Sampai saat ini, belum terlihat adanya langkah serius dari pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian, untuk mendorong pengembangan industri pengolahan minyak sawit. Kondisi yang berbeda terjadi di Malaysia, negeri tetangga ini telah mengolah produk turunan minyak sawit hingga 90 persen.30 Jangankan memiliki jaringan pasar produk turunan minyak sawit, pengembangan industri ini pun masih sangat rendah.31 Terlebih lagi dalam menghadapi integrasi ekonomi ASEAN di tahun 2015 nanti, jika tidak ingin tergantung pada produk turunan minyak sawit dari Malaysia di tengah arus liberalisasi yang sangat deras, pemerintah seharusnya telah menyusun suatu rencana strategis dan komprehensif untuk mengembangkan industri pengolahan produk turunan minyak sawit nasional. Lemahnya posisi Indonesia sektor pariwisata sekali lagi menunjukkan bagaimana ketidaksiapan dan kurangnya persiapan dari pemerintah menuju integrasi ekonomi kawasan. Dilihat dari indikator jumlah wisatawan yang berkunjung, harus diakui Indonesia kalah jauh bersaing dengan Singapura, Malaysia dan Thailand. Selama periode 2004-2007, jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia sebesar 19,3 juta masih jauh berada di bawah Malaysia, yang mencapai 69 juta wisatawan, Thailand 47,5 juta, dan Singapura sebanyak 37,3 juta wisatawan.32 Bahkan jumlah wisatawan yang datang selama tiga tahun tersebut secara konsisten mengalami penurunan, dari 5,3 juta di tahun 2004 menjadi 5 juta di tahun 2005, 4,9 juta tahun 2006 dan 4,1 juta wisatawan di tahun 2007.33 Kondisi ini mencerminkan rendahnya komitmen dan upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan daya saing sektor pariwisata Indonesia. Minimnya anggaran untuk alokasi promosi pariwisata semakin memperlihatkan kalahnya persiapan yang dilakukan pemerintah Indonesia dibandingkan Singapura, Malaysia dan Thailand. Untuk mempromosikan pariwisatanya, Thailand mengalokasikan sedikitnya 200 juta dolar AS, Malaysia tidak Iklim Usaha Tak Dukung Industri Hilir: Perluasan Lahan Sawit Ditunda, http://cetak. kompas.com/read/xml/2008/11/26/02133769/iklim.usaha.tak.dukung.industri.hilir, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:40 WIB. 30 Potensi Industri Hilir Sawit Terabaikan: Dininabobokan Ekspor CPO, http://cetak. kompas.com/read/xml/2008/11/25/00365371/potensi.industri.hilir.sawit.terabaikan, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:44 WIB 31 Potensi Industri Hilir Sawit Terabaikan: Dininabobokan Ekspor CPO, http://cetak. kompas.com/read/xml/2008/11/25/00365371/potensi.industri.hilir.sawit.terabaikan, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:44 WIB.. 32 ASEAN Tourism Database 33 ASEAN Tourism Database 29

14


kurang dari 150 juta dolar AS, Singapura 60 juta dolar AS, sedangkan Indonesia hanya sebesar 3 juta dolar AS.34 Belum lagi di tingkat kebijakan, banyak kebijakan yang tumpang tindih sehingga membawa dampak negatif bagi pariwisata.35 Indonesia memang lebih unggul dalam persoalan potensi, seperti luas wilayah, jumlah penduduk dan keanekaragaman sosial budaya, namun negeri yang indah ini masih jauh tertinggal dari aspek inovasi produk.36 Produk yang ditawarkan Indonesia sebatas sumber daya alam dan etnis serta budaya. Indonesia juga hanya mengandalkan paket perjalanan alam dan wisata yang konvensional, sementara di negaranegara pesaing telah mengembangkan unit-unit bisnis seperti makanan, minuman, olahraga, hiburan, belanja, bahkan kesehatan dan gaya hidup.37 Kedua, melalui integrasi, ASEAN diproyeksikan akan menjadi sebuah kawasan ekonomi dengan daya saing yang tinggi. Salah satu upaya yang dinyatakan dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah melalui kerjasama di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sekali lagi, yang menjadi persoalan di sini adalah Indonesia juga belum siap dalam mengelola HKI sebagai daya saing yang potensial. Berdasarkan data paten Direktorat Jendral HKI Indonesia, selama 13 tahun (19932006) permohonan paten lokal yang disetujui hanya sekitar 1,15% (212 paten) dibandingkan dengan permohonan paten luar negeri yang mencapai 18.331 paten. Jika dibandingkan dengan Thailand, Singapura dan Malaysia, dari aspek permohonan paten dalam negeri, Indonesia masih berada di posisi terakhir. Pada tahun 2000, Thailand terdapat sebanyak 615 paten dan desain lokal, Singapura 624, Malaysia 322 dan Indonesia 228 paten dan desain lokal.38 Ketiga, salah satu aspek penting dalam perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah penciptaan kawasan dengan pembangunan yang merata. Pemerataan yang dimaksud dalam integrasi ekonomi Asia Tenggara ini lebih mengarah kepada upaya untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar negara anggota dalam wujud PDB dan pertumbuhan ekonomi yang setara. Sementara strategi pemerataan kesejahteraan rakyat dikembalikan kepada masing-masing negara anggota. Sebuah langkah yang ditempuh untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata ini adalah melalui percepatan pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Namun demikian, secara kritis dapat kita amati bahwa UKM di Indonesia pada kenyataannya masih sulit bersaing dalam integrasi ekonomi ASEAN. Deputi Menuju Penguatan Kawasan ASEAN-Pariwisata Indonesia Harus Mampu Manfaatkan Momentum, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/27/pa1.htm, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:57 WIB 35 Menuju Penguatan Kawasan ASEAN-Pariwisata Indonesia Harus Mampu Manfaatkan Momentum, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/27/pa1.htm, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:57 WIB 36 Menuju Penguatan Kawasan ASEAN-Pariwisata Indonesia Harus Mampu Manfaatkan Momentum, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/27/pa1.htm, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:57 WIB 37 Menuju Penguatan Kawasan ASEAN-Pariwisata Indonesia Harus Mampu Manfaatkan Momentum, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/27/pa1.htm, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:57 WIB. 38 Menuju Penguatan Kawasan ASEAN-Pariwisata Indonesia Harus Mampu Manfaatkan Momentum, http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2006/4/27/pa1.htm, diakses pada 19 Maret 2009, pukul 20:57 WIB. 34


15

Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Negara Koperasi dan usaha Kecil Menengah Indonesia mengakui bahwa khususnya UKM di sektor makanan paling mengkhawatirkan mampu bersaing dengan negara ASEAN lainnya, terutama dengan Malaysia karena negeri jiran itu lebih siap untuk memproduksi makanan dengan sertifikasi halal.39 Selain itu, teknologi yang dimiliki UKM sektor makanan di Indonesia relatif masih tertinggal dengan negara lain, terutama Malaysia.40 Sementara itu, 40 persen UKM di Indonesia didominasi oleh unit-unit usaha yang bergerak di bidang makanan. Langkah-langkah yang ditempuh oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing UKM juga masih jauh dari yang diharapkan. Langkah yang ditempuh pemerintah melalui Kementerian UKM adalah dengan memberikan bantuan dana ataupun alat kepada pengusaha kecil dan menengah sektor makanan yang tergabung dalam koperasi yang memenuhi kategori pemerintah. Dan sejauh ini baru ada 10 koperasi yang mendapatkan bantuan hanya sebesar masing-masing Rp. 50 juta.41 Ditambah lagi dengan banyak hambatan lainnya dalam pengembangan UKM. Seperti halnya otonomi daerah juga dapat menghambat pengembangan UKM, dikarenakan berbagai fasilitas yang diserahkan pusat ke daerah justru tidak diberdayakan secaya optimal oleh pemerintah daerah.42 Keempat, dalam proses menuju terintegrasinya ASEAN ke dalam perekonomian global, langkah-langkah diambil untuk meningkatkan partisipasi ASEAN dalam jaringan pasokan global. Jika kita melihat karakteristik ekspor Indonesia yang masih didominasi oleh produk-produk keunggulan komparatif yang bersifat alamiah, tampaknya negeri ini masih belum dapat memainkan peranan penting dalam perekonomian global. Perekonomian Indonesia yang masih berada dalam kelompok fase pembangunan pertama akan sangat sulit bersaing dalam sebuah kawasan ekonomi yang terintegrasi secara mendalam dengan ekonomi global. Terlebih lagi, daya saing produk Indonesia yang masih lemah, akan menjadi hambatan tersendiri untuk berperan aktif dalam jaringan pasokan global, di mana standar-standar produksi dan distrbusi internasional mensyaratkan kualifikasi yang sangat tinggi. Demikianlah wujud ketidaksiapan perekonomian dan kurangnya persiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Seharusnya, pemerintah Indonesia melakukan percepatan kesiapan ekonomi menuju integrasi ekonomi regional berlandaskan neoliberalisme dan prinsip pasar bebas, yang justru dapat mendatangkan petaka ekonomi yang sangat buruk jika dilakukan secara prematur dan cepat. Akan tetapi, pada kenyataannya pemerintah masih terdapat banyak sekali persoalan yang melanda perekonomian Indonesia sehingga melemahkan daya saing dan menyimbolkan ketidaksiapan menuju integrasi regional. Ditambah lagi dengan minimnya langkah-langkah dari pemerintah untuk dapat dengan segera meningkatkan kesiapan ekonomi negeri ini dalam rangka menghindari dampak-dampak negatif yang melekat di dalam tubuh sistem UKM Makanan Sulit Bersaing di Pasar Tunggal ASEAN, http://www.sinarharapan.co.id/ berita/0609/02/eko08.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 13:03 WIB. 40 UKM Makanan Sulit Bersaing di Pasar Tunggal ASEAN, http://www.sinarharapan.co.id/ berita/0609/02/eko08.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 13:03 WIB. 41 UKM Makanan Sulit Bersaing di Pasar Tunggal ASEAN, http://www.sinarharapan.co.id/ berita/0609/02/eko08.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 13:03 WIB. 42 UKM Makanan Sulit Bersaing di Pasar Tunggal ASEAN, http://www.sinarharapan.co.id/ berita/0609/02/eko08.html, diakses pada 26 Maret 2009, pukul 13:03 WIB. 39

16


pasar bebas. Karenanya, upaya-upaya untuk mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi minimnya persiapan yang ditempuh pemerintah Indonesia dalam menghadapi integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara menjadi sangat penting untuk dilakukan. Langkah-langkah untuk menyelami akar persoalan di balik lemahnya persiapan ini dapat membantu menyingkapkan celah-celah kelemahan yang mendasari sebagai landasan untuk perbaikan di masa datang. Dengan mengidentifikasi penyebab ketidaksiapan tersebut, waktu yang tersisa menjelang 2015 diharapkan dapat benarbenar dimanfaatkan untuk melakukan percepatan peningkatan kesiapan ekonomi demi menyelamatkan bangsa ini dari kegagalan pasar yang menjadi landasan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Gagasan utama yang melandasi penulisan buku ini adalah adanya perbenturan antara idealitas dan realitas yang terkait dengan kesiapan perekonomian Indonesia menuju integrasi ekonomi kawasan dalam bentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pada tataran idealitas, fakta empiris kegagalan integrasi ekonomi di kawasan lain yang berdasarkan pada paradigma neoliberalisme dan prinsip pasar bebas memberikan peringatan kepada kita bahwa dibutuhkan kesiapan ekonomi yang benar-benar matang untuk dapat berhasil di dalamnya. Namun sebaliknya, pada tataran realitas, secara faktual, perekonomian Indonesia justru tidak menunjukkan adanya kesiapan yang matang dalam menghadapi integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan minimnya langkah-langkah atau bahkan program yang ditempuh pemerintah Indonesia untuk lebih mempersiapkan perekonomian negeri menuju terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sebagai hasilnya, lahirlah sebuah pertanyaan besar yang kemudian menjadi permasalahan yang diulas dalam buku ini. Mengapa pemerintah Indonesia selama periode 2003-2008 tidak memiliki langkah-langkah yang berarti untuk mempersiapkan perekonomian Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, sementara fakta membuktikan bahwa kesiapan ekonomi adalah mutlak diperlukan dalam proses integrasi ekonomi kawasan yang berlandaskan pada neoliberalisme dan prinsip pasar bebas?

Teori Kritis dan Pendekatan Gramscian-Foucauldian Upaya analisis untuk membongkar faktor-faktor di balik ketidaksiapan dan minimnya langkah pemerintah Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam buku ini dilandaskan pada Teori Kritis (Critical Theory), sebagau salah satu paradigma penting dalam Ilmu Hubungan Internasional. Teori kritis mulai berpengaruh dalam Hubungan Internasional terutama sejak pertengahan 1980-an. Pendekatan ini membuat kita untuk secara mendalam memikirkan praktik kehidupan sehari-hari dan hubungan di antara ‘teori’ dengan cara kita bertindak.43 Pandangan utama teori kritis, mungkin secara ringkas dapat disarikan dalam sebuah perkataan Karl Marx yang terkenal mengenai tugas seorang filsuf tidak hanya untuk menggambarkan dunia, tetapi yang penting adalah bagaimana merubahn-

Jill Steans & Lloyd Pettiford, International Relations: Perspectives and Themes (London: Pearson Education, 2001), 101. 43


17

ya. Dalam pandangan teori kritis, kaum intelektual terlibat dalam kegiatan memproduksi pengetahuan atau kebenaran mengenai dunia, baik untuk mendukung hubungan sosial yang dominan atau untuk menantang, bahkan menggantikannya. Termasuk di dalamnya institusi sosial dan praktik-praktik yang menciptakan serta melestarikan ketidakadilan. Dalam konteks ini, pengetahuan adalah secara inheren bersifat sosial dan politik.45 Hubungan erat antara teori atau gagasan dengan praktik sosial yang aktual merupakan persoalan penting dalam pandangan teori kritis. Hal ini terjadi karena adanya sebuah kontradiksi antara gagasan dominan mengenai sifat dasar sistem sosial dan ekonomi dengan kondisi aktual atau material kehidupan manusia. Dalam sudut pandang kelas kapitalis, liberalisme benar-benar dapat menggambarkan realitas kehidupan mereka.46 Namun demikian, bagi kelas pekerja yang termiskinkan, realitas kehidupan sehari-hari mereka sangat berbeda, di mana mereka lebih suka menggunakan istilah opresif, atau eksploitatif dan melihat diri mereka hanya memiliki sedikit pilihan dan kesempatan untuk mengendalikan kehidupan mereka sendiri.47 Dengan demikian, liberalisme tidak memberikan gambaran mengenai sebuah kebenaran akan sifat dasar manusia dan masyarakat, gagasan ini hanya merefleksikan sudut pandang dari kelas yang dominan.48 Ciri utama dari perspektif teori kritis dalam disiplin hubungan internasional dapat disederhanakan ke dalam enam asumsi. Pertama, dunia seharusnya dipahami terutama dalam konteks kekuatan sosial dan ekonomi utama yang dihasilkan oleh kapitalisme, yang saat ini memiliki ruang lingkup internasional, bahkan global. Kedua, negara dan institusi juga harus dipahami dalam konteks fungsi yang dimainkannya dalam mendukung kapitalisme global. Ketiga, sementara dunia “nyata” itu ada, pemahaman kita tentang dunia selalu dimediasi melalui gagasan, konsep dan teori yang merupakan produk dari pemikiran dan refleksi kritis. Keempat, semua pengetahuan bersifat ideologis, yaitu merupakan sebuah refleksi nilai-nilai, gagasan, dan terutama kepentungan dari kelompok sosial tertentu. Kelima, budaya dan ideologi merupakan suatu kekuatan yang penting yang bekerja untuk mendukung atau menentang tatanan ekonomi dan sosial yang berlaku. Keenam, hubungan internasional atau politik internasional, terdiri dari suatu pertentang di antara beragam kelompok dan pergerakan sosial, atau kekuatan sosial, yang di satu sisi memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo, sementara di sisi lain berupaya melakukan perlawanan untuk mengubahnya.49 Dengan demikian, pendekatan teori kritis memandang bahwa gagasan mengenai integrasi ekonomi kawasan berlandaskan pada liberalisme tidak terlepas dari kepentingan kelompok-kelompok sosial dan ekonomi tertentu, terutama kelas pemilik modal. Sementara peranan pemerintah memainkan fungsi tertentu untuk mendukung keberadaan sistem kapitalis di tingkat kawasan. Beragam upaya liberalisasi ekonomi yang digalang pemerintah Indonesia di tingkat ASEAN dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk melestarikan eksistensi kapitalisme regional. 44

46 47 48 49 44 45

Jill Steans & Lloyd Pettiford, International Relations, 101. Jill Steans & Lloyd Pettiford, International Relations, 101. Jill Steans & Lloyd Pettiford, International Relations, 102. Jill Steans & Lloyd Pettiford, International Relations, 102. Jill Steans & Lloyd Pettiford, International Relations, 102. Jill Steans & Lloyd Pettiford, International Relations, 102.

18


Dan minimnya persiapan yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi integrasi ekonomi regional dipengaruhi oleh gagasan liberalisme yang diyakini merupakan gambaran dari realitas atau kebenaran akan keadaan sosial dan ekonomi, sehingga muncul optimisme di kalangan pemerintah akan kesiapan ekonomi Indonesia dalam menghadapi terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015 nanti. Secara lebih spesifik, analisis dalam buku ini menggunakan pendekatan Gramscian-Foucauldian, sebuah model analisa yang dikembangkan oleh Richard Peet, dalam bukunya yang berjudul The Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO. Pendekatan ini mengkombinasikan konsep hegemoni dan civil society Antonio Gramsci dan konsep diskursus Michel Foucault, menunjukkan bahwa kebijakan ekonomi tidak berasal dari kemampuan ilmu pengetahuan untuk mencerminkan struktur realitas sosial yang pasti di dalam sebuah struktur pernyataan kebenaran yang disebut sebagai teori pasti. Sebaliknya, kebijakan diproduksi secara sosial oleh sebuah komunitas ahli yang menyepakati, lebih melalui konvensi atau persuasi politik ketimbang latar belakang faktual, untuk menghasilkan sebuah tipe pemikiran dan perkataan tertentu yang bersifat ‘rasional’.50 Civil society atau masyarakat sipil, menurut Gramsci adalah sebuah sistem sosial dan institusi budaya (keluarga, gereja, sekolah, dll.) yang berada di luar dan paralel terhadap negara di dalam sebuah konsepsi luas mengenai ‘superstruktur politik dan sipil’. Gramsci meyakini bahwa hegemoni ideologi terbentuk terutama oleh masyarakat sipil ketimbang institusi negara. Dalam formulasi ini, hegemoni merupakan sebuah konsepsi tentang realitas, disebarluaskan oleh institusi sipil, yang menginformasikan nilai-nilai, kebiasaan dan prinsip-prinsip spiritual, yang membentuk konsensus terhadap status quo di dalam semua strata masyarakat. Hegemoni merupakan sebuah pandangan terhadap dunia, yang ketika diinternalisasikan menjadi ‘pemikiran yang masuk akal’ (common sense).51 Termasuk di dalamnya formasi perilaku ekonomi di dalam masyarakat. Dengan demikian, Gramsci memandang rasionalitas ekonomi memenuhi kebutuhan materi dengan membentuk sebuah kompleks keyakinan, dari mana tujuan-tujuan kongkrit diajukan kepada kesadaran kolektif. 52 Berdasarkan konsep Gramsci ini, Richard Peet kemudian memindahkan analisis mengenai kebijakan ekonomi dari level ideologis (produksi sosio-politik mengenai apa yang dipikirkan manusia) ke level hegemoni (produksi sosio-kultural mengenai cara manusia berpikir). Wilayah kebijakan terkait erat dengan sistem produksi pemikiran ekonomi ‘yang baik’ yang terformalisasikan secara partikular. Ini merupakan sebuah area produksi kultural-politik yang dihuni oleh individu yang berpengalaman dan terlatih (para ahli) dan institusi yang mapan dan ditopang oleh pendanaan dalam jumlah besar, departemen pemerintah, think tank, lembagalembaga yang ditopang kemapanan finansial dan sejenisnya.53 Model analisa ini kemudian dikombinasikan lagi dengan konsep diskursus (discourse) Michel Foucault untuk menganalisa bagaimana proses hegemoni di Richard Peet, Unholy Trinity: the IMF, World Bank and WTO 1st Edition (London: Zed Books, 2003), 16. 51 Richard Peet, Unholy Trinity, 16. 52 Antonio Gramsci, Selection from the Prison Notebooks (New York: International Publisher, 1971), 412-413. 53 Richard Peet, Unholy Trinity, 16. 50


19

terjemahkan ke dalam praktik. Foucault melihat bahwa ilmu pengetahuan manusia sebagai sebuah sistem diskursus yang berdasarkan aturan. �� Diskursus adalah pernyataan yang terperinci, rasional dan terorganisasi, yang dibuat oleh para ahli.54 Foucault menemukan sebuah tipe yang tidak diperhatikan sebelumnya mengenai fungsi lingusitik, ”serious speech act”, atau pernyataan dengan prosedur validasi yang dibuat di dalam komunitas para ahli. Pada satu titik, tindakan berbicara (speech act) ini menunjukkan keteraturan sebagai apa yang disebut Foucault sebagai formasi diskursif. Formasi ini memiliki sistem aturan internal yang menentukan apa yang dikatakan dan mengenai apa. Diskursus memiliki struktur sistematis yang dapat dianalisa secara arkeologios (mengidentifikasi unsur-unsur dan relasi utama yang membentuk pernyataan secara keseluruhan) dan genealogis (bagaimana diskursus dibentuk oleh institusi kekuasaan). Dengan demikian, diskursus merupakan sistem pernyataan yang rasional dan terorganisasi, ditopang oleh prosedur validasi, dan diikat ke dalam formasi oleh komunitas para ahli.55 Ketika klaim atas rasionalitas itu telah diterima secara luas, dan ketika sekelompok ahli dianggap membicarakan kebenaran, diskusi selanjutnya akan terbatas pada topik ekonomi dalam cakupan yang sempit, berpikir dengan sekumpulan teori yang telah ditentukan, menggunakan sekumpulan istilah yang ditentukan. Di dalam sistem pemikiran yang sempit ini, analisis formal menggunakan sebuah kode intelektual yang memperinci kategori-kategori dan istilah-istilah yang disetujui. Secara sederhana menggunakan istilah-istilah ini membatasi apa yang dapat dipikirkan, dikatakan dan dibayangkan. Karenanya, kedalaman dari sebuah hegemoni terletak di dalam kemampuan dari sebuah formasi diskursif untuk memperinci parameter praktis, realistis dan masuk akal di antara sekelompok teorisi, praktisi politik dan pembuat kebijakan.56 Menurut Richard Peet, bagian penting dari pembatasan pemikiran dan ekspresi ini terletak pada produksi institusional mengenai apa yang dapat disebut sebagai sebuah ’praktikalitas’, melalui mana kita memaknai sebuah pemikiran sosial dari isi dan batasan pragmatis. Terkait dengan ranah kebijakan, hal ini merupakan sebuah bentuk kebijakan yang tepat sebagai respon atas situasi ekonomi tertentu yang berasal dari sekumpulan teori dan cakupan alternatif yang terbatas yang dirancang secara sosial dan institusional dapat dipraktikkan (praktis). Posisi praktis ini dibentuk berdasarkan kesepakatan di antara para ahli yang menentukan suatu keadaan yang tidak terhindarkan (inevitability) dan optimalitas, tergantung daripada tingkat keparahan dari krisis yang dihadapi.57 Keadaan inilah yang sangat sering dihadapi negara berkembang ketika berhadapan dengan kondisionalitas yang diajukan IMF, dengan kondisi di mana tidak terdapat alternatif lain, sehingga tidak dapat terhindarkan. Dan ketika berhadapan dengan kegagalan dari kebijakan kondisionalitas tersebut, maka kondisi yang mendominasi adalah optimalitas, bahwa apa yang telah dilaksanakan adalah yang terbaik dan maksimal. Keberhasilan dari hegemoni ini terletak pada strategi untuk mengkonversikan politik, yang merepresentasikan kepentingan kelas tertentu, dan terdiri dari sekumpulan opini esensial, ke dalam sebuah praktikalitas yang berasal dari teori dan yang tampak mengekspresikan ke 56 57 54 55

Michel Foucault, The Archaeology of Knowledge (New York: Harper and Row, 1972). Richard Peet, Unholy Trinity, 16. Richard Peet, Unholy Trinity, 17. Richard Peet, Unholy Trinity, 17.

20


baikan bersama ketimbang kepentingan sepihak.58 Dengan kata lain, model analisa Gramscian-Foucauldian yang dikembangkan Richard Peet, menunjukkan bahwa hegemoni yang diproduksi secara kulturalpolitik oleh suatu komunitas tertentu membentuk diskursus yang diformasikan ke dalam batasan-batasan spesifik mengenai tindakan dan pemikiran sehingga menciptakan praktik dalam bentuk kebijakan yang ’dianggap’ baik, dalam suatu kondisi inevitabilitas dan optimalitas. Optimisme pemerintah Indonesia akan kesiapan perekonomian negeri ini dalam menghadapi integrasi ekonomi ASEAN, mempengaruhi minimnya upaya penyiapan perekonomian Indonesia secara lebih matang dalam sektor-sektor yang sangat penting. Keyakinan pemerintah indonesia akan ideologi neoliberalisme mencerminkan eksistensi hegemoni yang melahirkan praktik-praktik kebijakan yang bertumpu pada peranan entitas pasar, sehingga pemerintah tidak merasa perlu memainkan peranan yang strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi, dengan asumsi melalui liberalisasi daya saing ekonomi akan berkembang dengan sendirinya melalui mekanisme pasar yang bekerja tanpa terlihat. Hegemoni dan diskursus neoliberalisme berada di balik langkah pemerintah Indonesia menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara sistematis, analisis yang membongkar kekuatan hegemoni dan diskursus neoliberal akan dituangkan pada bab lima. Bagian kedua dari buku ini mengulas secara historis jejak liberalisasi perekonomian negara-negara berkembang beserta dampak-dampak negatif yang dihasilkannya. Pada bagian ketiga diuraikan secara kritis dan spesifik prinsip-prinsip neoliberal yang menjadi roh dalam agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Realitas ketidaksiapan dan minimnya langkah pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan perekonomian Indonesia secara sunstantif dan fundamental diungkapkan pada bagian yang keempat dari buku ini.

Richard Peet, Unholy Trinity, 18.

58

Bab 2 Liberalisasi dan Keterpurukan Ekonomi Negara-Negara Berkembang

Liberalisme yang kemudian bermetamorfosa menjadi neoliberalisme telah menjadi prinsip yang tertanam kuat di dalam tata kelola perekonomian global pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua. Sampai detik ini, belum ada suatu alternatif paradigma yang dapat secara total menggantikan peranan dominan dari liberalisme/neoliberalisme pada tataran global. Analisis di dalam sub-bab ini berlandaskan pada suatu asumsi kritis bahwa posisi dominan paradigma liberalisme/neoliberalisme di tingkat global tidaklah dapat dilepaskan dari kepentingan aktor-aktor tertentu. Sebagai hasilnya, dampak positif dari implementasinya hanya akan dirasakan secara maksimal oleh segelintir aktor yang berada di balik kokohnya posisi paradigma tersebut. Analisis dalam bab ini memperlihatkan jejak sejarah upaya penanaman prinsip liberalisme dalam tata kelola perekonomian dunia, sepak terjang institusi internasional dalam liberalisasi perekonomian negaranegara berkembang dan dampak negatif dari penerapan prinsip liberalisme tersebut. Berlandaskan pada perspektif kritis, bab ini dibagi ke dalam enam bagian. Pada bagian pertama, akan ditelusuri jejak sejarah awal ditanamkannya prinsip liberalisme yang mencerminkan hegemoni visi dan kepentingan segelintir negara tertentu dalam tata kelola perekonomian dunia. Dilanjutkan pada bagian kedua dan ketiga yang mendeskripsikan upaya penanaman prinsip liberalisme secara sistematis di negara-negara berkembang oleh institusi finansial internasional. Pada bagian keempat dan kelima berisikan irisan kritis skema-skema strategi liberalisasi perdagangan dalam berbagai bentuk, baik secara multilateral melalui World Trade Organization (WTO), kesepakatan perdagangan bebas bilateral ataupun regional. Di bagian terakhir akan dijelaskan secara kritis bagaimana dampak sesungguhnya dari implementasi liberalisme/neoliberalisme di negara-negara berkembang. Secara keseluruhan, bab ini memperlihatkan bahwa implementasi liberalisme/neoliberalisme merupakan akar dari tiga persoalan besar ekonomi yang melekat di dalam perekonomian negara-negara berkembang dalam bentuk kerentanan fundamen ekonomi terhadap krisis, kemiskinan dan ketimpangan. Berlandaskan pada hasil analisis tersebut, bab ini diposisikan sebagai suatu pelajaran penting bagi agenda-agenda perekonomian lainnya, khususnya di tingkat regional yang berlandaskan pada liberalisme/neoliberalisme. Sekaligus sebagai suatu bentuk pemahaman awal mengenai pentingnya fundamen ekonomi yang kuat dan kesiapan ekonomi suatu negara dalam menghadapi arus liberalisasi ekonomi yang tak kunjung henti, mengingat betapa pahitnya beban yang harus ditanggung oleh kelompok masyarakat miskin di negara-negara berkembang sebagai imbas dari laju liberalisasi.

22


Sistem Bretton Woods, Jejak Awal Liberalisasi Ekonomi Internasional Kokohnya prinsip liberalisme yang tertanam di dalam tata kelola perekonomian dunia tidaklah terwujud melalui proses yang alami. Prinsip liberalisme yang sampai detik ini menjadi landasan perekonomian global dapat tertanam sebagai hasil dari campur tangan kekuatan kepentingan-kepentingan segelintir aktor yang meraup keuntungan dari lestarinya prinsip ini dalam tata kelola perekonomian dunia. Berbagai realitas negatif dan kepedihan yang merupakan imbas dari penerapan prinsip ini di berbagai belahan dunia seakan tidak terlihat dan tidak terdengar tertelan oleh kuatnya komitmen global untuk mempertahankan posisi dominan dari prinsip ini. Bretton Woods, New Hampshire, 1-22 Juli 1944, 44 negara yang dipelopori oleh Amerika Serikat dan Inggris mengadakan suatu konferensi untuk membahas rancangan perekonomian dunia pasca perang di tengah Perang Dunia II yang masih berkecamuk. Momentum inilah yang menandai titik awal ditanamkannya prinsip liberalisme sebagai landasan dari tata kelola perekonomian global. Pemerintah negara-negara yang bertemu dalam konferensi tersebut bersepakat untuk menjadikan kerjasama ekonomi internasional sebagai kunci bagi terciptanya perdamaian dan kesejahteraan dunia.1 Suatu hal yang menjadi catatan sejarah penting dari konferensi ini terletak pada kesepakatan bahwa kerjasama ekonomi internasional harus berlandaskan pada suatu pasar dunia, di mana barang-barang dan modal dapat bergerak dengan bebas.2 Pada titik inilah tercermin komitmen yang kuat terhadap peranan entitas pasar yang menjadi inti dari liberalisme ditanamkan sebagai landasan tata kelola perekonomian dunia. Namun demikian, fase Bretton Woods bukanlah merupakan satu-satunya fase dalam upaya penanaman prinsip liberalisme di tingkat global secara mendalam. Dialektika antara entitas negara dan pasar belumlah sepenuhnya dimenangkan oleh pasar pada fase Bretton Woods ini. Kesadaran akan kegagalan entitas pasar (market failures) dalam mengelola perekonomian dunia telah melahirkan suatu kesepakatan untuk menciptakan tiga institusi regulatoris yaitu the International Monetary Fund (IMF), the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) dan International Trade Organization (ITO).3 Ketiga institusi inilah yang kemudian berperan sebagai institusi regulatoris untuk mengelola perekonomian dunia yang berlandasakan pada kebebasan pasar. Landasan tata kelola yang dihasilkan dari Konferensi Bretton Woods merupakan sintesis antara pemikiran yang mengedepankan peranan entitas negara dan pasar. Pada satu sisi, rezim ekonomi internasional yang dilahirkan melalui Konferensi Bretton Woods merupakan suatu reaksi atas proteksionisme negara yang diterapkan pada tahun 1930-an.4 Pemikiran ekonomi klasik Adam Smith memainkan pengaruh besar dalam proses negosiasi Konferensi Bretton Woods. Keyakinan bahwa perdagangan yang bebas dari hambatan dapat mencegah perang melahirkan perdamaian dunia menjadi landasan bagi ditetapkan kerjasama internasional yang berlandaskan pada kebebasan pasar dalam tata kelola perekonomian pasca Perang Dunia II. Ker Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO (London: Zed Books, 2003), 27. 2 Richard Peet, Unholy Trinity, 27. 3 Richard Peet, Unholy Trinity, 27. 4 Richard Peet, Unholy Trinity, 32. 1

Liberalisasi dan Keterpurukan Ekonomi

23

jasama ekonomi pasca Perang Dunia II dimungkinkan dengan adanya perubahan ideologi proteksionisme yang berlaku pada tahun 1930-an.5 Kebijakan-kebijakan protektif yang diambil negara dalam bentuk tarif, kuota impor, kontrol mata uang, pembatasan ekspor kapital, diyakini sebagai akar dari bencana ekonomi.6 Pemikiran liberal yang memberikan ruang penting bagi peranan atau campur tangan pemerintah ala John Maynard Keynes, berada pada sisi dialektika lain dari negosiasi tatanan ekonomi dunia pada Konferensi Bretton Woods. Pertemuan yang berlangsung selama 22 hari di Bretton Woods untuk menentukan tatanan ekonomi dunia pasca perang menjadi momentum bagi perluasan pemikiran Keynes pada skala internasional. Pada tataran nasional, pemikiran Keynes mengenai intervensi negara dalam perekonomian, berlandaskan pada suatu asumsi mengenai pentingnya peranan pemerintah dalam pengelolaan kebijakan ekonomi domestik.7 Pemikiran ini memandang bahwa pengeluaran defisit pemerintah merupakan suatu langkah yang efektif, terutama dalam kacamata liberal untuk meningkatkan pelayanan sosial bagi masyarakat.8 Selain itu, pengalaman depresi ekonomi di tahun 1930-an juga memperlihatkan bagaimana prinsip pasar bebas tidak dapat menciptakan kesejahteraan manusia secara spontan.9 Dengan kata lain, berlandaskan pada pemikiran ini, tata kelola perekonomian dunia pasca perang membutuhkan peranan pemerintah (negara) dalam menciptakan stabilitas. Pemerintah harus memainkan peranan atau tanggung jawab kolektif dalam mengelola sistem perekonomian dunia.10 Sintesis di antara kedua pemikiran yang pada dasarnya memiliki akar yang sama inilah yang kemudian menjadi landasan bagi lahirnya arsitektur finansial internasional yang dikenal dengan istilah Sistem Bretton Woods. Meskipun sistem ini tidak dapat menjadi model yang mendamaikan persoalan “trilema” finansial internasional dalam bentuk nilai tukar yang stabil, mobilitas modal dan otonomi kebijakan nasional,11 namun model ini mampu mensinergiskan kepentingan pemikiran liberalisme klasik dengan pemikiran Keynesian yang memberikan ruang bagi peranan pemerintah dalam ekonomi. Jacob Viner misalnya, seorang pemikir liberal klasik dapat menerima model Bretton Woods dikarenakan keyakinan akan kesepakatan timbal balik merupakan satu-satunya cara untuk menciptakan perdagangan dan mobilitas kapital yang lebih bebas.12 Selain itu, peluang untuk kembali kepada kondisi pra-1914, di mana intervensi pemerintah sangat besar dalam perekonomian domestik dan internasional sudah dipandang tidak mungkin terjadi, semakin menegaskan keyakinan kepada model Bretton Woods ini.13 Atas dasar sintesis pemikiran inilah lahir Sistem Bretton Woods yang berangkat Henry Hazlitt, From Bretton Woods to World Inflation: A Study of Causes and Consequences (Chicago: Regnery Gateway, 1984), 53. 6 Henry Hazlitt, From Bretton Woods to World Inflation, 53. 7 Richard Peet, From Bretton Woods to World Inflation, 34. 8 Richard Peet, From Bretton Woods to World Inflation, 35. 9 Richard Peet, From Bretton Woods to World Inflation, 35. 10 Richard Peet, From Bretton Woods to World Inflation, 36. 11 Bill Dunn, Global Political Economy: A Marxist Critique (London: Pluto Press, 2009), 209. 12 Razeen Sally, Classical Liberalism and International Economic Order: Studies in Theory and Intellectual History (London & New York: Routledge, 1998), 97. 13 Razeen Sally, 97. 5


24

dari standar tukar emas berlandaskan pada tiga prinsip fundamental.14 Pertama, nilai tukar yang dipatok namun dapat disesuaikan terkait dengan kondisi tertentu terutama ketika terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium). Kedua, diperbolehkannya kontrol untuk membatasi arus kapital internasional. Ketiga, diciptakan suatu institusi baru, yaitu IMF, untuk mengawasi kebijakan ekonomi nasional dan menjadi penopang dana bagi negara-negara yang mengalami masalah ketidakseimbangan neraca pembayaran.15 Ketiga elemen di dalam Sistem Bretton Woods ini dalam fungsinya saling melengkapi satu sama lain. Nilai tukar yang dipatok dan dapat disesuaikan dapat berjalan hanya ketika kontrol terhadap arus kapital dimiliki di mana terdapat ruang untuk melindungi nilai tukar arus kapital yang tidak stabil.16 Sementara itu, IMF menyediakan sumber dana untuk mempertahankan nilai tukar tetap di tengah tekanan pasar, IMF juga memainkan fungsi pengawasan bagi langkah-langkah kebijakan negara yang menyalahi aturan di dalam sistem.17 Secara lebih spesifik terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi model Bretton Woods:18 1.

2.

3.

4. 5.

Prinsip kontrol internasional terhadap nilai tukar mata uang negara-negara di dunia. Berangkat dari depresiasi kompetitif mata uang di tahun 1930-an, Sistem Bretton Woods melahirkan suatu mekanisme yang dikenal dengan istilah “fleksibilitas terkelola” (managed flexibility). Dalam mekanisme ini, nilai tukar mata uang ditentukan berdasarkan standar emas, dengan nilai yang bervariasi, namun dapat dilakukan penyesuaian nilai tukar ketika berada dalam situasi drastis dan atas persetujuan IMF. Terdapat suatu cadangan dana yang dapat disetorkan negara-negara kepada IMF dan dapat ditarik sewaktu-waktu ketika negara mengalami defisit neraca pembayaran atas persetujuan dari IMF. Dana yang disetorkan ini jumlah berdasarkan kuota yang telah diatur dalam kesepakatan dan terkait juga dengan hak suara masingmasing negara di dalam IMF. Untuk menciptakan perdagangan multilateral, setelah lima tahun periode transisi, seluruh negara anggota harus menghapuskan kontrol nilai tukar sehingga mata uang dapat ditukarkan satu sama lain pada tingkatan resmi tanpa ada batasan atau diskriminasi kecuali mendapat persetujuan dari IMF. Diciptakan suatu “mata uang langka” (scarce currency) untuk mengurangi instabilitas sebagai hasil dari surplus neraca pembayaran suatu negara. IMF memiliki wewenang terkait pengaturan dalam prinsip ini. Dibentuknya suatu institusi permanen untuk memajukan kerjasama moneter internasional dan menyediakan mekanisme di mana negara-negara dapat berkonsultasi dan bekerjasama. Institusi tersebut adalah IMF, yang merupakan sebuah badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang juga merupakan bagian dari institusi Bretton Woods bersama-sama dengan IBRD dan ITO.

Prinsip-prinsip tata kelola ekonomi internasional yang diatur berlandaskan Sistem Bretton Woods mencerminkan bagaimana sinergi antara pemikiran liberal Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, 2nd Edition (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2008), 91. 15 Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, 91. 16 Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, 92. 17 Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A History of the International Monetary System, 92. 18 Richard Peet, Unholy Trinity, 49-50. 14


25

isme ekonomi klasik dengan pemikiran Keynesian. Tata kelola perekonomian internasional pasca Perang Dunia II banyak yang menyebutnya sebagai era Keynesian, meskipun pada dasarnya pengaruh pemikiran terhadap kebijakan ekonomi sangatlah kecil di luar Inggris dan Skandinavia.19 Terlebih jika, dicermati secara kritis dan mendalam, Sistem Bretton Woods lahir sebagai suatu pilihan jangka pendek pendukung liberalisme klasik untuk menanamkan secara mendalam prinsip liberalisasi jangka panjang dalam tata kelola perekonomian dunia. Sepanjang sejarah, hegemoni selalu melekat dalam upaya tata kelola perekonomian dunia. Terkait dengan posisi negara-negara berkembang dalam jejak liberalisasi perekonomian internasional melalui penciptaan Sistem Bretton Woods, terdapat beberapa fenomena menarik yang muncul sebagai hasil irisan kritis terhadap sejarah. Pertama, Sistem Bretton Woods lahir sebagai hasil kompromi dan formalisasi kesepakatan Amerika Serikat dan Inggris. Sistem Bretton Woods merupakan wujud dari kompromi visi tatanan ekonomi pasca Perang Dunia II di antara kedua negara tersebut. Dalam pertemuan di Bretton Woods 1944, Amerika Serikat meletakkan prioritas pada kebijakan moneter yang stabil sebagai pelajaran dari goncangan ekonomi di tahun 1930-an.20 Sebaliknya, Inggris justru memprioritaskan kebebasan kebijakan moneter, terkait dengan pengalaman di tahun 1920-an, di mana bank sentral Inggris tidak memiliki kebebasan ruang gerak untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan ekonomi.21 Lahirnya prinsip nilai tukar tetap yang dapat disesuaikan dan prinsip kontrol kapital merupakan buah kompromi dari dua visi yang bertentangan di antara kedua negara besar tersebut.22 Proses menuju tercapainya kompromi di antara keduanya, pada dasarnya tidaklah terjadi pada saat Konferensi Bretton Woods. Konferensi ini lebih merupakan suatu wujud formalisasi kesepakatan dari kedua negara yang telah melakukan serangkaian pertemuan sebelumnya. Konferensi Bretton Woods merupakan bagian akhir dari proses negosiasi di antara departemen keuangan Amerika Serikat dan Inggris yang telah berjalan selama dua setengah tahun sebelumnya.23 Menurut Raymon Mikesell, yang merupakan ekonom Divisi Penelitian Moneter, Departemen Keuangan Amerika Serikat dari tahun 1942-1947, konferensi Bretton Woods merupakan sebuah pertemuan penyusunan rancangan, di mana substansinya sebagian besar telah ditetapkan sebelumnya oleh delegasi Amerika Serikat dan Inggris dengan dukungan dari Kanada.24 Bahkan, lebih jauh lagi, kesepakatan finansial di antara Amerika Serikat dan Inggris didasarkan pada kesepakatan politik sebelumnya di antara Presiden Franklin Delano Roosevelt dan Perdana Menteri Winston Churcill.25 Kesepakatan ini semakin menunjukkan adanya agenda tersembunyi di balik konferensi Bretton Woods. Melalui serangkaian kesepakatan bilateral, Amerika Serikat dan Inggris bersama-sama membentuk tatanan dunia berlandaskan pada perdagangan bebas dan prinsip per Bill Dunn, Global Political Economy, 135. Barry Eichengreen, Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods (Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007), 9. 21 Barry Eichengreen, Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods, 9. 22 Barry Eichengreen, Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods, 9-10. 23 Richard Peet, Unholy Trinity, 40. 24 Raymond Mikesell, The Bretton Woods Debates: A Memoir, Essays in International Finance, No. 192, March, (New Jersey: Princeton University Press, 1994), 34. 25 Richard Peet, Unholy Trinity, 40. 19 20

26


tukaran mata uang, yaitu sebuah dunia yang seusai dengan kepentingan ekonomi mereka sendiri sebagai negara industri dominan.26 Kedua, aturan yang berlaku di dalam institusi Bretton Woods, khususnya IMF sangat mencerminkan kepentingan dari Amerika Serikat dan Inggris. Pengaturan hak suara di dalam institusi ini didasarkan pada kuota deposito dan iuran dalam dana stabilisasi IMF, bukan berdasarkan pada prinsip demokrasi di mana satu negara memiliki hak satu suara. Amerika Serikat dan Inggris memastikan memiliki hak suara dominan atas kebijakan-kebijakan di dalam IMF. Dengan iuran sebesar US$ 2.750.000.000, Amerika Serikat menguasai sepertiga dari total kuota.27 Sementara Inggris berada pada posisi kedua teratas dalam jumlah iuran yaitu sebesar US$ 1.300.000.000.28 Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, IMF merupakan institusi yang memainkan peranan penting dalam tata kelola moneter internasional berdasarkan Sistem Bretton Woods. IMF menjadi institusi yang mengendalikan keputusan penyesuaian nilai tukar, pengawasan kebijakan dan pengucuran dana penyelamatan. Dengan posisi hak suara dominan di dalamnya, Amerika Serikat dan Inggris telah menanamkan visi dan memastikan dominasinya dalam tata kelola perekonomian global pasca Perang Dunia Kedua. Ketiga, terwujudnya Sistem Bretton Woods dalam pengelolaan perekonomian dunia juga tidak dapat dilepaskan dari adanya kepentingan-kepentingan finansial dari Amerika Serikat dan Inggris. Bretton Woods pada dasarnya lebih merupakan salah satu bentuk nafsu agresif pasar kapitalis pada skala global melampaui batasbatas negara-bangsa.29 Hal ini tercermin dari dukungan kepentingan-kepentingan finansial di kota London terhadap kesepakatan yang dicapai di Bretton Woods pada Juli 1944.30 Keempat, tujuan dari pertemuan Bretton Woods dinyatakan untuk menciptakan landasan tatanan dunia yang lebih aman pasca Perang Dunia II, yang dapat menghindarkan dunia dari terulangnya kembali bencana di tahun 1930-an.31 Konferensi ini mencerminkan suatu komitmen terhadap pasar bebas yang dijadikan sebagai landasan dari tatanan dunia pasca perang. Dalam ranah politik, muncul kesediaan dari Amerika Serikat untuk menjadi anggota PBB dan dalam ranah ekonomi terdapat suatu komitmen terhadap pasar bebas (yang terkendali).32 Untuk memajukan perdagangan bebas, harus diciptakan suatu mata uang yang diterima secara internasional sebagai instrumen perdagangan internasional. Di sisi lain, jika suatu negara mengalami defisit perdagangan maka akan muncul ketidakmampuan untuk membayar kebutuhan impornya.33 Dalam kondisi ini, perdagangan internasional dapat mengalami goncangan. Untuk itu dalam kesepakatan Bretton Woods didirikanlah institusi yang menyediakan dana pinjaman untuk menyelamatkan negara Richard Peet, Unholy Trinity, 40. Michael Hudson, Super Imperialism: The Origins and Fundamentals of U.S. World Dominance (London: Pluto Press, 1972), 280. 28 Michael Hudson, Super Imperialism, 280. 29 Richard Peet, Unholy Trinity 33. 30 Bill Dunn, Global Political Economy, 37. 31 Ray Kiely, Empire in Age of Globalization: US Hegemony and Neoliberal Disorder (London: Pluto Press, 2005), 89. 32 Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 89. 33 Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 89. 26 27


27

yang mengalami defisit perdagangan dan menyelamatkan perdagangan internasional secara keseluruhan. Persoalan inilah yang menjadi inti dari terbentuknya Sistem Bretton Woods, di mana komitmen terhadap perdagangan bebas sebagai prinsip liberalisme menjadi landasan bagi terciptanya suatu sistem yang menjadi landasan penataan perekonomian dunia. Masa Bretton Woods juga diwarnai oleh suatu bentuk “kedermawanan” dari Amerika Serikat melalui program pendanaan pembangunan kembali dunia pasca perang. Meskipun pada kenyataannya sikap Amerika Serikat tersebut tidaklah cukup dermawan dengan adanya kepentingan bagi negara pemenang perang tersebut untuk merekonstruksi perekonomian dunia guna menciptakan pasar bagi kepentingan perekonomiannya yang berlandaskan pada produksi skala besar yang hanya akan meraup keuntungan melalui pasar yang dapat menyerap produksi massif mereka.34 Kelima, dalam konteks posisi negara-negara berkembang dalam penciptaan tata kelola perekonomian global, kenyataannya kelompok negara ini sedari awal berada posisi yang tersubordinasi oleh kepentingan-kepentingan negara maju. Suatu fakta tercatat dalam sejarah bahwa di dalam Konferensi Bretton Woods negara-negara berkembang dipandang hanya menjadi beban bagi negara-negara maju dalam mengelola perekonomian dunia. Yang menjadi persoalan dalam konferensi ini bukanlah terletak pada ketidakmampuan negara-negara berkembang dalam menawarkan gagasan yang menjadi landasan tata kelola perekonomian, akan tetapi lebih kepada terbatasnya ruang yang diberikan negara-negara maju bagi negara-negara berkembang untuk menanamkan sudut pandang mereka. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kesepakatan yang dicapai dalam Konferensi Bretton Woods lebih merupakan wujud kompromi visi dari Amerika Serikat dan Inggris, sementara posisi negara berkembang hanya menjadi alat legitimasi dari kesepakatan yang menjadi landasan aturan yang berskala internasional tersebut. Konferensi Bretton Woods dihadiri oleh delegasi dari 44 negara Sekutu, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat bertindak sebagai tuan rumah. Kondisi Perang Dunia II yang masih berkecamuk, menyebabkan hanya 15 negara yang dapat mengirimkan menteri keuangan mereka ke konferensi tersebut. Indikator yang menunjukkan posisi negara berkembang sebagai alat legitimasi dalam konferensi ini terlihat melalui terbatasnya ruang dan waktu bagi kelompok negara ini untuk mempelajari dan memposisikan sudut pandang mereka dalam penataan perekonomian dunia. Suatu pernyataan Keynes yang bernada arogan menjadi fakta menyedihkan bagi jejak sejarah peranan negara berkembang dalam proses penataan perekonomian dunia. Keynes mendeskripsikan konferensi tersebut, dalam pernyataan, ‘dua puluh satu negara yang diundang (ke Bretton Woods) tidak memiliki kontribusi apapun dan hanya akan menjadi beban.’35 Meskipun menyakitkan, pernyataan Keynes tersebut adalah fakta, di mana pada konferensi Bretton Woods tersebut 44 negara menandatangani suatu kesepakatan tanpa memiliki waktu atau kesempatan untuk membacanya.36 Keenam, meskipun kenyataannya negara-negara berkembang tidak diberikan ruang yang cukup untuk menanamkan visi mereka dalam penciptaan suatu sistem Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 89. Samuel E. Sanderson, The Politics of Trade in Latin American Development (Stanford: Stanford University Press, 1992), 30). 36 A. Van Dormael, Bretton Woods: Birth of a Monetary System (New York: Holmes and Meier, 1978), 226. 34 35

28


dalam perekonomian global melalui Konferensi Bretton Woods, namun kelompok negara ini berpartisipasi secara penuh di dalam sistem tersebut.37 Sebagian besar negara berkembang mempertahankan penerapan nilai tukar tetap sejalan dengan pembatasan perdagangan dan kontrol kapital.38 Dalam kondisi ini semakin jelas posisi negara berkembang yang hanya menjadi obyek bagi sistem di mana mereka tidak berperan besar dalam pembentukannya. Persoalan utama terletak pada kondisi perekonomian negara berkembang yang diwarnai oleh ketidakseimbangan neraca pembayaran. Dalam Sistem Bretton Woods, IMF memainkan peranan yang sangat besar dalam pengawasan dan upaya penyelamatan negara-negara anggota yang sedang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Sementara itu, adalah Amerika Serikat dan Inggris melalui sistem yang mereka rancang, yang memiliki pengaruh besar melalui kekuatan veto yang mereka miliki untuk menentukan arah kebijakan dari IMF. Dengan demikian, Sistem Bretton Woods menjadi ruang bagi semakin dalamnya ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara maju dan menjadi landasan awal bagi pengaruh besar negara maju dalam menentukan arah kebijakan perkeonomian negara-negara berkembang. Meskipun prinsip liberalisme belum tertanam secara penuh melalui penciptaan Sistem Bretton Woods, dengan masih dipertahankannya peranan penting negara dan prinsip regulasi, namun melalui sistem ini untuk pertama kalinya prinsip liberalisme ditanamkan secara formal sebagai landasan tata kelola perekonomian dunia. Peranan entitas pasar diyakini dapat menjadi landasan bagi terciptanya perdamaian dunia. Jejak sejarah dalam Konferensi Bretton Woods mencerminkan suatu proses awal upaya liberalisasi secara sistematis perekonomian dunia, di mana kepentingan negara-negara maju menjadi mesin penggerak di balik upaya ini. Posisi negara berkembang terletak di pinggir arena, bukan menjadi pemain yang menentukan arah dari perekonomian dunia. Negara berkembang hanya menjadi bagian yang dikendalikan melalui sistem yang berlandaskan pada visi liberalisme negara-negara maju yang ditanamkan di dalamnya.

Akhir dari Bretton Woods, Liberalisasi dalam Sebuah Kondisi Tanpa Sistem Awal 1970-an menandai suatu fase sejarah baru dalam penataan perekonomian dunia dengan runtuhnya Sistem Bretton Woods. Menurunnya hegemoni Amerika Serikat, perubahan peranan dollar, kompetisi yang semakin intensif dan internasionalisasi produksi dan keuangan merupakan beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain di balik berakhirnya Sistem Bretton Woods.39 Masa Bretton Woods pasca Perang Dunia II dikenal dengan suatu masa di mana Amerika Serikat memainkan peranan sebagai kekuatan hegemoni dalam menciptakan stabilitas (hegemonic stability).40 Peranan kunci dollar dalam sistem moneter internasional memfasilitasi sistem aliansi Amerika dan berfungsinya perekonomian Barry Eichengreen, Globalizing Capital, 116. Barry Eichengreen, Globalizing Capital, 116. 39 Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 92. 40 Robert Gilpin, Global Political Economy: Understanding the International Economic Order (Princeton: Princeton University Press, 2001), 237. 37 38


29

dunia. Peran internasional dollar sebagai cadangan devisa dan mata uang transaksi menjadi landasan bagi posisi ekonomi politik global Amerika Serikat.42 Dalam kondisi ini Amerika Serikat menikmati posisi istimewa dalam perekonomian internasional, sebagai negara penyedia mata uang bagi perekonomian internasional.43 Dengan posisi istimewa ini, tidak mengherankan jika kemudian selama periode 1964-1968 Amerika Serikat dapat membiayai tindakan-tindakan militer (perang) di Korea, Vietnam Selatan, Kamboja dan Laos.44 Bahkan Michael Hudson, menyebut fenomena ini sebagai suatu bentuk pembiayaan perang Amerika Serikat dengan menggunakan sumber-sumber dana dari negara lain.45 Berlandaskan pada mekanisme Sistem Bretton Woods, Amerika Serikat menyuntikkan dollar ke dalam perekonomian dunia, menciptakan utang dan menghalalkan segala cara untuk menghindari pembayarannya kembali.46 Dengan mekanisme inilah Amerika Serikat dapat mendanai perang di berbagai belahan dunia. Tidak hanya itu, negara ini juga dapat membeli perusahaan-perusahaan di negara lain dan dapat menumpuk utang tanpa khawatir dengan konsekuensi negatifnya.47 Namun demikian, munculnya persoalan tidak dapat dihindarkan. Pasokan dollar di dunia sangat bergantung kepada defisit neraca pembayaran Amerika Serikat, sementara stabilitas dollar bergantung kepada kembalinya perekonomian Amerika Serikat kepada kondisi surplus.48 Hal inilah yang menjadi kontradiksi di dalam Sistem Bretton Woods, dengan peran ganda dollar sebagai mata uang Amerika Serikat sekaligus sebagai mata uang internasional.49 Nilai tukar dollar terhadap mata uang negara-negara lain bergantung kepada keberlangsungan perekonomian Amerika Serikat.50 Jika perekonomian memburuk atau pemerintah Amerika Serikat mengambil kebijakan fiskal yang inflasioner, maka akan terjadi devaluasi terhadap nilai tukar dollar.51 Dari sudut pandang Amerika Serikat, di satu sisi defisit neraca pembayaran dapat memastikan supremasi militernya di dunia. Namun di sisi lain, hal ini bermakna melemahnya kekuatan produktif pada perekonomian domestik.52 Beberapa ekonom telah memprediksikan sebelumnya bahwa kepercayaan terhadap dollar sebagai mata uang internasional akan mengalami penurunan seiring dengan bergeseranya neraca pembayaran Amerika Serikat dari surplus menuju defisit.53 Kondisi akut krisis kepercayaan terhadap dollar akhirnya terjadi di penghujung tahun 1960-an seiring dengan meningkatnya eskalasi Perang Vietnam dan kebijakan inflasioner pemerintah Amerika Serikat.54 Seiring dengan penurunan kepercayaan terhadap dollar, secara perlahan fondasi dari Sistem Bretton Woods 41

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 41 42

Robert Gilpin, Global Political Economy, 236-237. Robert Gilpin, Global Political Economy, 236-237. Robert Gilpin, Global Political Economy, 237. Michael Hudson, Super Imperialism, 291. Michael Hudson, Super Imperialism, 291. Michael Hudson, Super Imperialism, 291. Robert Gilpin, Global Political Economy, 237. Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 93. Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 93. Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 93. Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 93. Ray Kiely, Empire in Age of Globalization, 93. Robert Gilpin, Global Political Economy, 237. Robert Gilpin, Global Political Economy, 237.

30


mengalami keruntuhan.55 Ditambah dengan persoalan spekulasi terhadap nilai dollar dan semakin membengkaknya defisit neraca pembayaran dan perdagangan Amerika Serikat, pada 5 Agustus 1971, pemerintahan Richard Nixon akhirnya memutuskan untuk mendevaluasi nilai tukar dollar.56 Momentum ini menandai akhir dari Sistem Bretton Woods. Secara de facto, terjadi perubahan dari sistem moneter internasional dari sistem nilai tukar tetap menjadi fleksibel.57 Berbagai upaya untuk menciptakan suatu sistem nilai tukar baru mengalami kegagalan sejalan dengan perbedaan pandangan fundamental antara Amerika Serikat dan Eropa Barat.58 Robert Gilpin menggambarkan situasi ini sebagai sebuah keadaan “tanpa sistem” dikarenakan tidak ada aturan yang secara umum diterima yang menjadi landasan mekanisme nilai tukar tetap ataupun kebijakan terkait persoalan moneter di tingkat internasional.59 Akan tetapi, runtuhnya Sistem Bretton Woods tidak bermakna pada terhentinya agenda liberalisasi ekonomi pada tingkat global. Justru dengan berakhirnya sistem ini, berbagai agenda liberalisasi dan geliat penciptaan perekonomian dunia yang semakin liberal berjalan dengan sangat deras dengan ketiadaan sistem regulasi. Berakhirnya Sistem Bretton Woods menandai suatu fase revolusi finansial dalam perekonomian dunia. Pertumbuhan pasar Eurodollar dan ekspansi internasional perbankan Amerika Serikat di tahun 1960-an telah melahirkan pada yang disebut sebagai pasar finansial internasional.60 Kemudian di tahun 1970-an, perkembangan dari suatu sistem finansial internasional baru memicu terjadinya deregulasi sistem finansial domestik, penghapusan kontrol kapital di berbagai negara dan peningkatan luar biasa jumlah dan kecepatan arus finansial global, yang dimungkinkan dengan adanya perkembangan teknologi dan instrumen finansial baru dan komunikasi modern.61 Pada titik ini dimulailah suatu fase liberalisasi sektor finansial dalam tataran global. Fenomena ini kemudian diikuti oleh integrasi pasar finansial internasional yang ditandai oleh kesalingterkaitan dari kebijakan-kebijakan makroekonomi negara-negara di dunia yang berdampak satu sama lain.62 Integrasi ini juga menyebabkan terjadinya penurunan otonomi kebijakan makroekonomi setiap negara.63 Konsekuensi lain dari revolusi finansial ini terletak pada pengaruh besar arus finansial internasional terhadap nilai tukar mata uang. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya kerentanan nilai tukar terutama antara dollar dan mata uang utama di dunia lainnya.64 Dengan demikian, runtuhnya Sistem Bretton Woods justru menjadi titik liberalisasi secara massif perekonomian dunia. Selain itu, periode pasca keruntuhan Sistem Bretton Woods juga menandai suatu fase evolusi dari peranan IMF sebagai institusi finansial internasional. Pada periode ini, terjadi pergeseran mandat IMF dalam peranannya sebagai suatu institusi regula 57 58 59 60 61 62 63 64 55 56

Robert Gilpin, Global Political Economy, 237. Robert Gilpin, Global Political Economy, 238. Robert Gilpin, Global Political Economy, 238. Robert Gilpin, Global Political Economy, 239. Robert Gilpin, Global Political Economy, 239. Robert Gilpin, Global Political Economy, 240. Robert Gilpin, Global Political Economy, 240. Robert Gilpin, Global Political Economy, 240. Robert Gilpin, Global Political Economy, 240. Robert Gilpin, Global Political Economy, 240.


31

toris berskala internasional. Pada awalnya, IMF dan Bank Dunia didirikan sebagai institusi yang memiliki hakikat regulatoris untuk mengelola perekonomian dunia pasca perang yang berlandaskan pada prinsip pasar bebas yang terkendali. Terdapat dua fenomena pergeseran peranan IMF sebagai institusi finansial internasional pasca runtuhnya Sistem Bretton Woods. Pertama, pada awalnya IMF didirikan sebagai institusi regulatoris untuk mengelola dampak penerapan prinsip pasar bebas dalam perekonomian internasional. Pada tahun 1970-an, IMF yang merupakan pengejawantahan pemikiran ekonomi Keynesian untuk meregulasi peranan pasar justru mengalami transformasi menjadi agen yang secara mendalam menerapkan prinsip ekonomi pasar bebas ala neoliberalisme di tingkat internasional. Kedua, terjadi perluasan cakupan dan kekuasaan IMF dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi internasional. Berdasarkan mandat awalnya, tujuan dibentuknya IMF adalah untuk mengawasi dan membantu berjalannya sistem nilai tukar tetap yang dapat disesuaikan, khususnya di antara negara-negara industri maju Amerika Serikat dan Eropa Barat.65 Cakupan wewenang IMF berada pada porsi yang terbatas, yaitu terkait dengan stabilitas nilai tukar, jaminan pinjaman dan investasi. Namun seiring dengan runtuhnya Sistem Bretton Woods, cakupan kebijakan IMF di tingkat internasional justru mengalami perluasan yang signifikan. IMF yang tadinya tidak ditujukan secara penuh terlibat dalam program-program pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang, justru menjadi agen yang sangat berpengaruh dalam menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi negara berkembang di tahun 1970-an.66 Institusi ini memiliki peranan dalam aspek yang luas dalam perekonomian negara-negara berkembang meliputi kebijakan ekonomi makro, reformasi ekonomi secara struktural, yang dikenal dengan program penyesuaian struktural (structural adjustment programs/SAPs), bahkan sampai ke ranah politik, hukun dan konstitusional. Bahkan pada periode 1970-an, tepatnya tahun 1978, dilakukan amandemen piagam pembentukan IMF terutama terkait dengan perluasan kekuasaan dari IMF sebagai sebuah institusi pengawasan.67 Melalui penguatan dan perluasan otoritas IMF sebagai institusi internasional, periode pasca runtuhnya Sistem Bretton Woods menyaksikan peranan besar IMF dalam komitmen liberalisasi perekonomian internasional, khususnya dalam menentukan arah kebijakan pembangunan negara-negara berkembang. Meskipun runtuhnya Sistem Bretton Woods disinyalir sebagai indikasi dari pelemahan hegemoni Amerika Serikat di tingkat internasional, namun kenyataannya kepentingan dan pengaruh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat dalam menentukan tata kelola perekonomian dunia tidaklah hilang. Justru dengan berakhirnya Sistem Bretton Woods upaya penanaman kepentingan negara-negara maju dalam penataan perekonomian dunia menjadi semakin kuat. Amerika Serikat tetap menjadi penentu tata aturan perekonomian dunia.68 Bahkan perkembangan yang terjadi menandakan digantinya sistem moneter Bretton Woods yang berland James Raymon Vreeland, The International Monetary Fund: Politics of Conditional Lending (London & New York: Routledge, 2007), 5. 66 James Raymon Vreeland, The International Monetary Fund, 5. 67 Richard H.R. Harper, Inside the IMF: An Ethnography of Documents, Technology and Organisational Action (San Diego, London & Boston: Academic Press, 1998), 99. 68 Jeffrey M. Chwieroth, Capital Ideas: The IMF and the Rise of Financial Liberalization (Princeton & Oxford: Princeton University Press, 2010), 114. 65

32


askan pada serangkaian aturan oleh kesepakatan politik yang bersifat longgar di antara kekuatan ekonomi dominan di dunia, terutama kelompok tujuh negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia yang tergabung dalam Group of Seven (G-7).69 Perubahan ini menjadikan para petinggi bank sentral dari negara-negara maju sebagai pengelola de facto dari sistem moneter internasional.70 Fase berakhirnya Sistem Bretton Woods tahun 1970-an, memiliki dua makna penting dalam kaitannya dengan liberalisasi perekonomian negara-negara berkembang. Pertama, revolusi finansial yang terjadi dengan terciptanya suatu pasar uang internasional menjadi suatu landasan bagi jatuhnya negara-negara berkembang ke dalam jeratan utang luar negeri yang berujung pada krisis utang di tahun 1980-an awal. Sepanjang tahun 1970-an, sebagian besar negara-negara berkembang membiayai pembangunan ekonomi mereka dengan utang luar negeri yang tersedia sebagai hasil dari terciptanya pasar uang internasional. Kedua, proyek liberalisasi negaranegara berkembang semakin jelas dengan adanya perluasan peranan IMF dalam menentukan arah kebijakan ekonomi melalui program penyesuaian struktural yang menjadi kondisionalitas utang bagi negara-negara berkembang. Meskipun Sistem Bretton Woods telah berakhir, namun hal ini tidak bermakna pada runtuhnya institusi finansial internasional yang didominasi oleh kepentingan negara-negara maju terutama Amerika Serikat. Pasca berakhirnya Sistem Bretton Woods, komitmen liberalisasi perekonomian pada tataran dunia justru menjadi semakin kuat dengan tetap lestarinya kekuasaan dan pengaruh Amerika Serikat di dalam IMF yang telah mengalami transformasi menjadi institusi yang memainkan peranan besar dalam perekonomian negara-negara berkembang.

Washington Consensus, Liberalisasi Mendalam dan Sistematis Negara-Negara Berkembang Adalah krisis utang (debt crisis) di awal tahun 1980-an yang menjadi salah satu landasan dari liberalisasi mendalam perekonomian negara-negara berkembang. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, sepanjang tahun 1970-an, negara-negara berkembang membiayai pembangunannya dengan utang luar negeri, khususnya dalam bentuk utang pemerintah pada pasar uang di belahan bumi Barat yang tercipta seiring dengan revolusi finansial pasca berakhirnya Sistem Bretton Woods. Krisis utang yang melanda negara-negara berkembang ini pada dasarnya berawal dari fenomena “Oil Boom” di tahun 1970-an yang menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar bagi negara-negara penghasil minyak, atau yang dikenal dengan istilah “petrodollar.”71 Keuntungan dalam jumlah besar ini kemudian diinvestasikan di perbankan Barat di tengah kondisi tingkat suku bunga pinjaman yang rendah. Dalam situasi tersebut, negara-negara berkembang kemudian membuat pinjaman luar negeri dalam jumlah besar untuk membiayai pembangunan mereka. Hal ini sekaligus menjadi suatu strategi bagi negara-negara berkembang untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap perusahaan-perusahaan multinasional negara-negara maju Robert Gilpin, Global Political Economy, 241. Robert Gilpin, Global Political Economy, 241. 71 Jill Stean & Loyd Pettiford, International Relations: Perspective and Theme (Harlow: Pearson Education, Ltd, 2001). 69 70


33

dan dari kondisionalitas utang yang diterapkan oleh IMF dan Bank Dunia. Namun demikian, perubahan kondisi perekonomian dunia menjadikan strategi ini justru menjadi boomerang bagi negara-negara berkembang yang kemudian jatuh lagi ke dalam pengaruh dari kedua institusi finansial internasional tersebut. Sebagai imbas dari kebijakan kenaikan harga minyak oleh negara-negara pengekspor, negara-negara pengimpor minyak menerapkan proteksi terhadap perekonomian mereka dan melakukan pembatasan impor. Sebagai hasilnya, harga komoditas dasar yang merupakan ekspor utama negara-negara berkembang ke negara-negara maju mengalami penurunan drastis di pasar dunia. Sementara itu, dampak dari kenaikan harga minyak di negara-negara maju memicu terjadinya inflasi yang berujung pada kenaikan tingkat suku bunga. Krisispun akhirnya tidak dapat dihindarkan bagi negara-negara berkembang. Sebagai imbas dari kenaikan tingkat suku bunga, jumlah utang luar negeri negara-negara berkembang meningkat luar biasa. Pendapatan ekspor untuk membiayai pembangunan mengalami penurunan sebagai hasil dari kebijakan proteksi dan pembatasan impor oleh negara-negara maju. Penderitaan tidak cukup sampai di sini, persoalan ekonomi negara-negara berkembang, terutama yang bukan penghasil minyak, diperparah dengan tingginya harga minyak dunia yang semakin memicu defisit neraca pembayaran mereka. Dalam kondisi ini, perbankan swasta yang tadinya menyediakan utang bagi negara-negara berkembang tidak dapat diandalkan terkait dengan krisis kepercayaan dalam kemampuan pengembalian utang luar negeri oleh negara-negara berkembang. Krisis ini pada akhirnya mengembalikan perekonomian negara-negara berkembang kepada pangkuan IMF dan Bank Dunia dengan kondisionalitas yang diterjemahkan ke dalam program penyesuaian struktural yang berlandaskan pada prinsip neoliberalisme. Krisis utang negara-negara berkembang ini berawal pada bulan Agustus 1982 ketika Meksiko mengumumkan ketidakmampuan untuk membayar kembali utang luar negeri tepat pada waktunya.73 Krisis finansial Meksiko ini kemudian menyebar dengan sangat cepat dan menghantam perekonomian negara-negara berkembang terutama di Amerika Latin, Afrika dan Eropa Timur.74 Sampai dengan tahun 1982, total utang luar negeri negara-negara berkembang yang bukan penghasil minyak mengalami peningkatan sampai sebesar US$ 600 milyar.75 Negara-negara berkembang penghasil minyak terselamatkan dari krisis ini dengan adanya peningkatan penerimaan ekspor sebagai hasil dari peningkatan harga minyak dunia. Namun bagi negara-negara berkembang non-produsen minyak, krisis finansial ini menyebar dengan sangat merata (lihat gambar 2.1).76 72

Robert Gilpin, Global Political Economy, 313. Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition (London & New York: Zed Book, 2009), 86. 74 Robert Gilpin, Global Political Economy, 313. 75 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 86. 76 S. Corbridge, Debt and Development (Oxford: Blackwell, 1993), dikutip dalam David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2007), 95. 72 73

Sumber: Corbridge, Debt and Development (Oxford: Blackwell, 1993), dikutip dalam David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2007).

Gambar 2.1 Krisis Utang Internasional 1982-1985

34 Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme


35

Pada titik inilah kemudian IMF memainkan peranan yang lebih besar dalam pembangunan negara-negara berkembang melalui program penyesuaian struktural. Defisit neraca pembayaran yang dialami negara-negara berkembang membutuhkan suntikkan dana dari luar. Namun perbankan swasta di negara-negara maju membutuhkan jaminan dari IMF untuk memastikan pengembalian kembali utang luar negeri dari negara-negara berkembang.77 Dalam kenyataannya, terdapat beberapa pemain utama di dalam bisnis utang pada tataran internasional. Bisnis utang luar negeri berjalan dalam suatu sistem triangular yang terdiri dari IMF, perbankan swasta Barat dan pemerintah negara-negara maju pada satu sisi; pemerintahan negara-negara berkembang pengimpor minyak di sisi lain; dan masyarakat yang terkena dampaknya berada pada sisi yang ketiga.78 Perhatian utama dari pemain pada sisi pertama (IMF, bank swasta Barat dan pemerintah negara-negara maju) terletak pada upaya untuk memastikan bahwa negara-negara berkembang dapat membayar kembali utang luar negeri mereka.79 Untuk itu, IMF menjalankan program penyesuaian struktural di negara-negara berkembang yang berlandaskan pada prinsip neoliberalisme. Robert Gilpin menyebut periode krisis utang negara-negara berkembang ini mengarahkan kepada kemenangan doktrin neoliberalisme dan kebijakan penyesuaian struktural.80 Neoliberalisme merupakan sebuah bentuk metamorfosa dari pandangan ekonomi liberal klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith pada abad ke-18. Prinsip-prinsip ekonomi klasik yang muncul sebagai kritik terhadap dominasi merkantilisme pada masa sebelumnya tersebut kemudian direformulasi oleh ekonom-ekonom neoklasik ke dalam sebuah bentuk pemikiran ekonomi pasar yang lebih bersifat matematis dan memiliki hukum-hukum ilmiah pada paruh kedua abad ke-19. Kemunculan neoliberalisme pada tahun 1970-an, menandai titik kebangkitan kembali dominasi ekonomi pasar bebas setelah keruntuhan keynesianisme pasca kegagalan ekonomi yang dialami negara-negara di Amerika Latin. Kebangkitan neoliberalisme ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Friedrich von Hayek, seorang filsuf sosio-ekonomi, yang meyakini efektifitas peranan pasar sebagai institusi sosial dalam sebuah kondisi kebebasan manusia, di mana kompetisi pasar merupakan penentu bagi terciptanya ketertiban ekonomi. Ia juga berpandangan bahwa peranan pemerintah seharusnya dibatasi di dalam wilayah yang sangat terbatas begitu juga dalam hal kekuasaannya. Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi oleh Milton Friedman melalui pendekatan yang bersifat matematis dan ilmiah.81 Pada tahun 1980-an, pemikiran ekonomi neoliberal semakin menunjukkan dominasinya dalam kancah ekonomi politik internasional, terutama dengan adanya dukungan dari presiden Amerika Serikat dan Perdana Menteri Inggris, Ronald Reagan dan Margaret Thatcher yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi von Hayek. Pada masa ini juga, neoliberalisme menjadi semakin terlembagakan melalui apa yang dikenal sebagai “Konsensus Washington” (Washington Consensus). Istilah ini mengacu kepada kesepakatan umum di antara pejabat-pejabat publik negara-negara industi maju dan institusi-institusi 79 80 81 77

78

Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 87. Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 87. Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 87. Robert Gilpin, Global Political Economy, 313. Robert Gilpin, Global Political Economy, 313.


36

ekonomi internasional (IMF, Bank Dunia dan World Trade Organization) mengenai arti penting program neoliberal dalam pembangunan ekonomi dan menekankan pada pasar bebas, liberalisasi perdagangan, dan pengurangan secara signifikan peranan negara dalam perekonomian.82 Dengan kata lain, berlandaskan pada paradigma ekonomi neoliberal inilah IMF merumuskan kebijakan-kebijakan ekonomi yang terangkum dalam ”program stabilisasi” sebagai kondisionalitas bagi berbagai paket pinjaman kepada negara-negara berkembang. Keyakinan terhadap ideologi neoliberalisme yang dideklarasikan melalui Konsensus Washington memang tidak dapat dilepaskan pengaruh Presiden Amerika Serikat Ronald Reagen dan Perdana Menteri Inggris Margaret Thatcher. Keduanya dengan sangat antusias mengkampanyekan suatu upaya untuk mengakhiri pola-pola kebijakan ekonomi Keynesian pada perekonomian global.83 Upaya ini didukung oleh Perdana Menteri Australia, Malcolm Fraser dan Perdana Menteri Kanada Brian Mulroney.84 Para pemimpin politik ini tidak hanya berupaya mengartikulasikan klaim ideologi neoliberalisme, tetapi juga berupaya untuk mengkonversikannya ke dalam kebijakan dan program-program publik.85 Lagi-lagi peristiwa sejarah berulang kembali, di mana landasan tata kelola perekonomian global hanya ditentukan oleh segelintir negara-negara maju melalui Konsensus Washington ini. Bahkan neoliberalisme dijadikan sebagai suatu landasan mutlak bagi kebijakan ekonomi dunia yang terkenal dengan slogan Maragaret Thatcher, “There Is No Alternative” (TINA), tidak ada alternatif lain selain daripada implementasi agenda neoliberal pada tataran global.86 Terdapat beragam derivasi kebijakan ekonomi yang dijadikan kondisionalitas sepanjang keterlibatan IMF dalam program stabilisasi di negara-negara anggotanya. Namun demikian terdapat standar kebijakan ekonomi yang dikedepankan IMF yang cenderung seragam dan dapat diprediksikan. Sehingga secara umum, dapat dilihat beberapa komponen dasar dari program yang diimplementasikan IMF, sebagaimana model yang diuraikan oleh Cheryl Payer87 berikut ini: 1. 2. 3.

4.

Penghapusan atau liberalisasi kontrol nilai tukar asing dan impor. Devaluasi nilai tukar. Program anti-inflasi domestik, meliputi: (a) kontrol terhadap kredit perbankan dan tingkat suku bunga tinggi; (b) kontrol terhadap defisit anggaran pemerintah melalui pembatasan pengeluaran pemerintah, peningkatan pajak dan penghapusan subsidi publik; (c) kontrol terhadap kenaikan upah, sejauh di dalam kekuasaan pemerintah; (d) menghilangkan kontrol terhadap harga. Membuka peluang yang lebih besar terhadap investasi asing.

Dalam pandangan Joseph E. Stiglitz, terdapat tiga pilar utama dari neoliberalisme yang menjadi landasan kebijakan penyesuaian struktural ala IMF di nega John Williamson, Democracy and the “Washington Consensus”, World Development 21, No. 8, 1993, hal.1329-36. 83 Manfred B. Steger & Ravi K. Roy, Neoliberalism: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2010), 21. 84 Manfred B. Steger & Ravi K. Roy, Neoliberalism, 21. 85 Manfred B. Steger & Ravi K. Roy, Neoliberalism, 21. 86 Manfred B. Steger & Ravi K. Roy, Neoliberalism, 21. 87 Cheryl Payer, The Debt Trap: The IMF and the Third World, Monthly Review Press, London, 1974, hal. 33. 82


37

ra-negara berkembang. Pilar pertama terletak pada kebijakan fiskal ketat (fiscal austerity) yang diterjemahkan ke dalam bentuk pengurangan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik. Sementara itu kebijakan privatisasi dengan menjual perusahaan-perusahaan negara kepada pihak swasta berada pada pilar yang kedua. Pilar yang ketiga diejawantahkan ke dalam kebijakan liberalisasi, khususnya di bidang perdagangan yang pada intinya meminimalkan peranan negara di dalam perekonomian. Berlandaskan pada neoliberalisme inilah kemudian IMF menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang selama beberapa dekade. Dengan demikian, momentum Washington Consensus telah menjadi titik liberalisasi secara mendalam dan sistematis pada perekonomian negara-negara berkembang. Pada periode 1970-1999 telah terdapat ratusan program IMF di negara-negara berkembang yang diimplementasikan berlandaskan pada prinsip neoliberalisme. Sedikitnya terdapat 854 program yang disetujui IMF di negara-negara berkembang selama periode ini.89 Ratusan program yang mencerminkan agenda neoliberal inilah yang kemudian menjadi instrumen penanaman prinsip liberalisme di dalam perekonomian negara-negara berkembang. Imbas dari implementasi neoliberalisme terhadap perekonomian negara-negara berkembang secara umum terletak pada lemahnya fundamen ekonomi yang menjadi rentan terhadap krisis. Banyak ekonom dunia yang pada dasarnya telah menyatakan bahwa episode krisis periodik yang melanda perekonomian dunia selama beberapa dekade terakhir berakar pada landasan ideologis neoliberalisme yang mengedepankan peranan entitas pasar.90 Namun demikian, berbagai krisis yang melanda perekonomian negara-negara berkembang di tahun 1990-an justru semakin memantapkan liberalisasi perekonomian negara-negara berkembang melalui program-program IMF. Dekade 1990-an menyaksikan dua kawasan ekonomi di dunia diterpa oleh krisis yang sangat mendalam. Amerika Latin, sebuah kawasan yang identik dengan krisis finansial, jatuh dilanda krisis pada tahun 1995. “Keajaiban Meksiko” pada periode 1990-1994 yang ditandai oleh angka pertumbuhan sebesar 2,8 persen per tahun, berakhir di tahun 1995.91 Selama tahun tersebut, pendapatan domestik bruto (PDB) Meksiko turun 7 persen, produksi industri merosot sampai 15 persen, bahkan jauh lebih buruk dari yang dialami Amerika Serikat sejak dekade 1930-an.92 “Efek tequila” dari krisis ini menyebar ke berbagai belahan dunia, terutama sangat dirasakan oleh negara-negara Amerika Latin, khususnya Argentina.93 Momentum krisis ini justru membawa Meksiko ke dalam jurang neoliberalisme secara lebih mendalam melalui program bantuan IMF. 88

Joseph Stiglitz, Globalization and Its Discontent (London: Penguin Books, 2002), 53-54. Michael Hutchison, A Cure Worse than the Disease? Currency Crises and the Output Costs of IMF-Supported Stabilization , Pacific Basin Working Paper No. PB01-02, Pacific Basin Monetary and Economic Studies, Economic Research Departement, Federal Reserve Bank of San Fransisco, 2001, hal. 27. 90 Paul Krugman, The Return of Depression Economics and The Crisis of 2008 (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2009), 14. 91 Paul Krugman, Kembalinya Depresi Ekonomi (Bandung: Penerbit ITB, 2000), 51-55. 92 Krugman, Kembalinya Depresi Ekonomi, 55. 93 Krugman, Kembalinya Depresi Ekonomi, 55. 88 89

38


Di penghujung tahun 1990-an, giliran belahan bumi Asia dilanda oleh krisis finansial. Pada 2 Juli 1997, pemerintah Thailand tidak mampu lagi mempertahankan nilai tukar baht, kebijakan devaluasi mata uang akhirnya ditempuh. Krisis Asia pun dimulai. Penyebaran krisis berlangsung dengan sangat cepat. Tidak sampai dua minggu setelah kejatuhan Thailand, Filipina akhirnya menyerah. Disusul oleh Malaysia pada 24 Juli 1997. Tiga minggu berselang, pemerintah Indonesia akhirnya melepaskan kendali terhadap rupiah, yang diikuti oleh krisis multisektoral yang berkepanjangan, yang pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari imbas implementasi doktrin neoliberalisme dalam program IMF di Indonesia.94

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), World Trade Organization (WTO) dan Liberalisasi Perdagangan Salah satu institusi regulatoris yang digagas dalam pertemuan Bretton Woods 1944 adalah International Trade Organization (ITO). Namun, ketidaksesuaian kepentingan dari Amerika Serikat sebagai pemain utama yang menentukan landasan tata kelola perekonomian global menjadikan institusi tidak tercipta sebagaimana yang diharapkan. Kepentingan supremasi industri Amerika Serikat pasca Perang Dunia II menginginkan terciptanya perdagangan bebas dan terbukanya pasar luar negeri dengan segera.95 Melalui rancangan pembentukan ITO pada pertemuan persiapan di tahun 1943, Amerika Serikat berambisi untuk menciptakan suatu organisasi yang dapat membebaskan perdagangan berlandaskan pada kepentingan spesifik perusahaan-perusahaan ekspor besar.96 Upaya ini digerakkan oleh suatu semangat yang berorientasi kepada pasar dan upaya penciptaan perekonomian internasional yang terderegulasi.97 Akan tetapi, posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi terbesar di dunia pasca perang belum dapat sepenuhnya menanamkan kepentingan perdagangan perusahaan besarnya dalam tata kelola perekonomian internasional. Kenyataannya, ITO secara internasional dirancang sebagai suatu badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengatur persoalan perdagangan internasional. Prinsip demokratis dalam pengambilan kebijakan ITO yang berlandaskan pada prinsip PBB menjadikan sulit bagi Amerika Serikat untuk mengendalikan keputusan berdasarkan pada kepentingan-kepentingan spesifiknya. Dominasi tunggal negara di dalamnya akan sulit untuk didapatkan, sehingga Amerika Serikat tidak akan membiarkan organisasi tersebut berdiri dan membuat keputusan serta sanksi yang merugikan kepentingan nasionalnya.98 Proposal pembentukan ITO yang dirancang oleh Amerika Serikat pada Konferensi Havana, Cuba 1947-1948, diamandemen di dalam PBB yang kemudian memicu penolakan dari Kongres Amerika Serikat.99 Kongres Amerika Serikat menilai rancangan piagam pembentukan ITO tersebut bertentangan dengan prinsip Amerika Serikat di mana di dalamnya tidak Haider A. Khan, Global Market and Financial Crises in Asia: Towards a Theory for the 21st Century (New York: Palgrave, 2004), 24. 95 Robert Gilpin, Global Political Economy, 217. 96 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 180. 97 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 180. 98 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 181. 99 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 181. 94


39

merefleksikan prinsip perusahaan kompetitif, swasta dan bebas. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang disepakati di Jenewa pada tahun 1947 dan ditandatangani pada Konferensi Havana, 15 November 1947, akhirnya menjadi landasan pengelolaan perdagangan internasional yang diterima oleh Amerika Serikat.101 Sifat GATT yang longgar menjadi landasan penerimaan Amerika Serikat terhadap kesepakatan ini. Selain itu, prinsip-prinsip yang menunjukkan komitmen terhadap prinsip liberalisme yang berlaku di dalam GATT, dalam bentuk liberalisasi, akses pasar yang setara, asas timbal balik, non-diskriminasi dan transparansi, sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat untuk menciptakan suatu sistem perdagangan internasional yang bebas. Berlandaskan pada GATT inilah kemudian dalam waktu yang cukup panjang tata kelola perdagangan internasional dijalankan. Penerapan prinsip perdagangan yang bebas dari campur tangan pemerintah pada tingkat internasional pada dasarnya merupakan suatu hal yang baru.102 Dua abad sebelum munculnya karya Adam Smith, The Wealth of Nations di tahun 1776, perdagangan internasional didominasi oleh pemikiran merkantilis.103 Prinsip akumulasi emas, pengutamaan keseimbangan perdagangan, memajukan industri domestik yang masih lemah, keyakinan terhadap kondisi zero-sum game di tingkat internasional dan penjagaan stabilitas domestik menjadi landasan bagi interaksi perdagangan internasional. Praktis, selama periode ini, merkantilisme menjadi motor penggerak dari pertumbuhan kapitalisme. Baru kemudian pada tahun 1800-an, seiring dengan penyebaran pengaruh pemikiran Adam Smith, doktrin perdagangan bebas menjelma di tingkat internasional.104 Upaya awal perdagangan bebas muncul seiring dengan Revolusi Industri Inggris, terkait dengan kebutuhan impor pangan murah bagi para pekerja dan perluasan ekspor.105 Namun kemudian, pemerintah Inggris memberlakukan kebijakan pembatasan impor, yang dikenal dengan British Corn Laws di tahun 1815, untuk meningkatkan pendapatan kelas para tuan tanah.106 Di tahun 1900-an, Kesepakatan Cobden-Chevalier di tahun 1860, sebuah kesekapatan bilateral antara Inggris dan Perancis untuk menurunkan tarif perdagangan di antara keduanya, menandai dimulai suatu upaya penciptaan perdagangan bebas antar negara.107 Paruh kedua abad ke-19 menyaksikan perluasan perdagangan internasional dengan sangat cepat, di mana perekonomian global mulai terspesialisasikan secara regional, terutama dalam relasi antara kawasan inti industri dan kawasan pertanian pada posisi pinggiran.108 Pada periode ini juga terjadi integrasi relasi perdagangan dan arus investasi secara mendalam jauh dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.109 100

Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 181. Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 182. 102 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 178. 103 Razeen Sally, New Frontiers in Free Trade: Globalization’s Future and Asia’s Rising Role (Washington D.C.: Cato Institute, 2008), 7. 104 Razeen Sally, New Frontiers in Free Trade, 9. 105 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 179. 106 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 179. 107 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 179. 108 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 179. 109 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 179. 100 101

40


Perdagangan internasional pada masa di antara dua Perang Dunia kembali lagi dilandaskan pada prinsip proteksionisme merkantilis yang ditandai oleh perang tarif dalam perdagangan. Depresi Besar di tahun 1930-an memicu negara-negara untuk melindungi perekonomian domestik mereka masing-masing dengan menerapkan hambatan tarif yang tinggi dan pembatasan impor. Pada penghujung tahun 1930-an diwarnai oleh upaya perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang berorientasi ekspor berupaya untuk membebaskan hambatan perdagangan secara bertahap.110 Meskipun demikian, tuntutan untuk melindungi kepentingan ekonomi domestik masih menjadi pilihan dari pemerintah untuk tetap menerapkan hambatan tarif dalam perdagangan internasional. Pasca Depresi Besar, pada dasarnya lahir suatu pendekatan baru dalam kebijakan perdagangan Amerika Serikat.111 Atas permintaan dari Presiden Franklin Delano Roosevelt, Kongres memberlakukan suatu kebijakan yang dikenal dengan Reciprocal Trade Agreement Act (RTAA) di tahun 1934.112 Aturan awal dari RTAA ini memberikan wewenang bagi presiden untuk menjalin suatu kesepakatan tarif dengan negara lain dan mengurangi hambatan impor sampai dengan tidak lebih dari 50 persen.113 RTAA inilah yang kemudian menjadi landasan awal dari strategi liberalisasi perdagangan internasional oleh Amerika Serikat secara bilateral. Kegagalan pembentukan ITO kemudian menjadikan GATT sebagai landasan tata kelola baru perdagangan internasional pasca Perang Dunia II. Upaya liberalisasi perdagangan dari campur tangan pemerintah dalam bentuk hambatan tarif dijalankan melalui mekanisme kesepakatan longgar pada berbagai perundingan GATT. Bagi Amerika Serikat, terbentuknya GATT merupakan suatu bentuk strategi konversi pendekatan bilateral RTAA menjadi suatu sistem multilateral yang lebih luas berlandaskan pada prinsip non-diskriminasi dan pengurangan hambatan perdagangan.114 Negosiasi perdagangan internasional dijalankan melalui putaran-putaran perundingan di antara negara-negara anggota berlandaskan pada GATT. Putaran pertama GATT di Jenewa pada tahun 1947 menghasilkan 45.000 konsesi tarif di antara dua puluh tiga negara yang hadir.115 Amerika Serikat sendiri melakukan pengurangan tarif sekitar 20 persen pada putaran pertama perundingan GATT.116 Selama puluhan tahun, seiring dengan pertambahan jumlah anggotanya, GATT menjadi landasan pengaturan perdagangan keseluruhan dunia kecuali negara-negara komunis.117 Berdasarkan pada prinsip ”tertulis” resiproksitas dan keuntungan bersama, delapan putaran telah dilangsungkan melalui GATT untuk mengurangi secara substansial hambatan tarif dan hambatan lainnya terhadap perdagangan serta untuk menghapuskan tindakan ’diskriminatif’ dalam perdagangan internasion-

Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 180. Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, Third Edition (Princeton: Princeton University Press, 2009), 220. 112 Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 220. 113 Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 220. 114 Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 222. 115 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 183. 116 Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 223. 117 Joseph E. Stiglitz & Andrew Charlton, Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development (Oxford: Oxford University Press, 2005), 41. 110 111


41

al. Berbagai kesepakatan yang menjadi landasan penciptaan perdagangan bebas tercipta melalui berbagai putaran GATT (lihat Tabel 2.1) yang diyakini oleh para pendukung perdagangan bebas telah menjadi landasan pertumbuhan perekonomian dunia pasca perang. 118

Tabel 2.1 Delapan Putaran Negosiasi Perdagangan di bawah GATT Year Place/Name Subjects covered Number of countries 1947-8 Geneva Tariffs 23 1949 Annecy Tariffs 13 1950-1 Torquay Tariffs 38 1956 Geneva Tariffs 26 1960-2 Dillon Round Tariffs 26 1963-7 Kennedy Round Tariffs and anti-dumping 62 measures 1973-9 Tokyo Round Tariffs, non-tariffs barriers 102 (NTBs), ‘framework’ agreements 1986-3 Uruguay Round Tariffs, NTBs, rules, ser123 vices, intellectual property, dispute settlement, textiles, agriculture, creation of WTO Sumber: Joseph E. Stiglitz & Andrew Charlton, Fair Trade for All: How Trade Can Promote Development (Oxford: Oxford University Press, 2005), 42. Sebagaimana dalam jejak penataan perekonomian dunia sebelumnya, negaranegara berkembang memainkan peranan yang kecil dalam tujuh putaran negosiasi perdagangan selama dua puluh tahun pertama GATT.119 Negara-negara berkembang lebih banyak mengkampanyekan suatu bentuk perlakukan khusus dalam perdagangan internasional terhadap mereka.120 Landasan perdagangan bebas melalui kesepakatan GATT pada dasarnya membawa dampak negatif bagi perekonomian dan mengandung suatu bentuk standar ganda negara-negara maju kepada negaranegara berkembang. Penerapan prinsip perdagangan bebas pada tahap awal dengan landasan pemikiran keuntungan komparatif telah membuat negara-negara berkembang terjebak dalam imbas negatif terms of trade. Spesialisasi produksi negaranegara berkembang pada komoditas dasar (bahan-bahan mentah) kenyataannya tidaklah membawa keuntungan, justru kerugian dalam beberapa aspek bagi negara berkembang. Keuntungan dari nilai tambah ekspor komoditas dasar tidaklah sebesar dibandingkan dengan produk-produk industri manufaktur berteknologi tinggi. Joseph E. Stiglitz & Andrew Charlton, Fair Trade for All, 41. Joseph E. Stiglitz & Andrew Charlton, Fair Trade for All, 42. 120 Joseph E. Stiglitz & Andrew Charlton, Fair Trade for All, 42. 118 119

42


Selain itu, dengan mengandalkan ekspor komoditas dasar, neraca pembayaran negara-negara berkembang menjadi sangat tidak stabil dan rentan terhadap defisit. Sebagaimana terjadinya krisis utang di tahun 1980-an, defisit neraca pembayaran negara-negara berkembang, selain disebabkan oleh pembatasan ekspor oleh negara maju, lebih banyak disebabkan oleh ketergantungan negara-negara berkembang terhadap ekspor komoditas dasar. Kerugian perdagangan juga dirasakan negaranegara berkembang dengan karakteristik jumlah permintaan komoditas dasar yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga, yang berbeda dengan karakter komoditas industri manufaktur. Lima prinsip GATT dalam bentuk liberalisasi, akses pasar yang ‘setara’, ‘resiproksitas’, ‘non-diskriminasi dan transparansi’, pada kenyataannya hanya menjadi wujud standar ganda negara-negara maju dalam relasi dengan negara berkembang. Di satu sisi negara-negara maju menekan negara berkembang untuk menerapkan liberalisasi dengan menghapuskan subsidi khususnya di sektor pertanian. Kenyataannya praktik subsidi masih menjadi warna dominan pertanian di negara-negara maju. Satu dekade setelah Putaran Uruguay, lebih dari dua per tiga pendapatan pertanian Norwegia dan Swiss, lebih dari separuh pendapatan pertanian Jepang, dan sepertiga di Uni Eropa berasal dari subsidi.121 Beberapa produk pertanian tertentu, seperti gula dan beras, jumlah subsidi mencapai 80 persen dari pendapatan pertanian.122 Jumlah keseluruhan subsidi pertanian di Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang (termasuk subsidi tersembunyi seperti pengairan), jika tidak melebihi total pendapatan negara-negara di kawasan sub-Sahara Afrika, sedikitnya mencapai 75 persen dari pendapatan total kawasan tersebut.123 Kondisi ini sebagai hasilnya, sangat tidak memungkinkan bagi para petani di Afrika untuk dapat bersaing di pasar dunia.124 Bahkan seekor sapi di Eropa mendapatkan rata-rata subsidi US$ 2 per hari (jumlah yang menjadi ukuran kemiskinan oleh Bank Dunia), sementara lebih dari separuh penduduk di negara-negara berkembang hidup dengan pendapatan di bawah US$ 2 per hari.125 Penerapan standar ganda prinsip liberalisasi perdagangan melalui GATT selama ini kenyataannya menciptakan keterpurukan ekonomi negara-negara berkembang. Dalam kondisi seperti ini, seakan-akan lebih baik hidup sebagai seekor sapi di negara maju daripada menjadi manusia miskin di negara-negara berkembang.126 Berdirinya World Trade Organization (WTO) pada 1 Januari 1995, menjadi titik yang menandai suatu wujud formalisasi dan institusionalisasi perdagangan bebas dunia. Putaran Uruguay yang melahirkan WTO merupakan sebuah fase baru sejarah perdagangan dunia di dalam sebuah era baru globalisasi neoliberal.127 Putaran Uruguay berupaya untuk menghapuskan subsidi ekspor produk-produk pertanian dan tekstil. Negosiasi perdagangan pada putaran ini juga membahas persoalan hambatan-hambatan perdagangan yang bersifat non-tarif, aspek teknis perdagan Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2006), 85. 122 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 85. 123 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 85. 124 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 85. 125 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 85. 126 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 85. 127 Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 185. 121


43

gan dan langkah-langkah investasi yang terkait dengan perdagangan (trade-related investment measures/TRIMs).128 Berbagai kesepakatan baru yang dicapai dalam Putaran Uruguay sebagian besar membawa dampak kerugian bagi perekonomian negara-negara berkembang terutama dengan diterapkan penghapusan subsidi ekspor produk-produk yang justru menjadi andalan dari negara-negara berkembang. Jika ditelaah secara kritis jejak sejarah terbentuknya WTO melalui Putaran Uruguay, kenyataannya memang tidak dapat dilepaskan dari kepentingan domestik dan internasional perdagangan Amerika Serikat. Putaran Uruguay yang melahirkan WTO tidak dapat dilepaskan dari persoalan defisit perdagangan yang dialami Amerika Serikat pada tahun 1980-an.129 Disparitas antara tabungan dan tingkat investasi dengan defisit fiskal dalam jumlah besar merupakan penyebab utama dari defisit perdagangan yang dialami oleh Amerika Serikat.130 Respon dari pemerintahan Reagan untuk mengatasi defisit perdagangan di tahun 1980-an berjalan dalam dua sisi.131 Pertama, secara bilateral, defisit yang terjadi dimanfaatkan untuk mengekstraksi konsesi perdagangan dari negara-negara secara individual, khususnya Jepang yang dituduh oleh Amerika Serikat menerapkan strategi kebijakan yang tidak adil.132 Kedua, secara multilateral, defisit dimanfaatkan untuk mendorong diselenggarakannya sebuah Putaran baru negosiasi perdagangan di dalam GATT.133 Defisit perdagangan menjadi bingkai dari negosiasi perdagangan pada Putaran Uruguay, di mana negara-negara lain diletakkan pada suatu posisi yang harus berhadapan dengan Amerika Serikat dan GATT untuk menghindari kebijakan-kebijakan yang bersifat proteksionis.134 Hasil dari kesepakatan perdagangan yang dicapai membawa dampak negatif yang besar bagi perekonomian negara-negara berkembang dan lebih banyak menguntungkan negara-negara industri maju.135 Melalui Putaran Uruguay, Amerika Serikat mendorong aturan GATT untuk menjamah bidang-bidang baru di mana Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif, yaitu dalam bidang jasa, kekayaan intelektual and investasi.136 Upaya negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan perdagangan mereka di dalam Putaran Uruguay melahirkan suatu kesepakatan yang dikenal dengan istilah “Grand Bargain.”137 Kesepakatan di antara negara-negara maju dan berkembang ini, di mana negara maju bersedia untuk secara bertahap menerapkan Multi-Fibre Agreement (MFA), memasukkan bidang tekstil dan pakaian ke dalam GATT, dan meliberalisasi perdagangan di bidang pertanian, sementara negara berkembang sepakat terhadap aturan di bidang jasa, perdagangan yang terkait dengan hak kekayaan intelektual (Trade Richard Peet, Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO, Second Edition, 185. James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit: And why it matters for the Doha Development Agenda,” dalam Donna Lee & Rorden Wilkinson, eds. The WTO after Hong Kong: Progress in, and prospect for, the Doha Development Agenda (London & New York: Routledge, 2007), 97-106. 130 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 97. 131 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 97. 132 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 97. 133 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 97. 134 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 97. 135 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 97. 136 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 102. 137 James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 104. 128 129

44


Related Intellectual Propoerty Rights/TRIPs) dan bidang perdagangan yang terkait dengan investasi (Trade-Related Investment Measures/TRIMs), serta akses pasar lebih besar untuk produk-produk non-agrikultur, merupakan sebuah bentuk kesepakatan yang tidak berimbang di antara kedua negara.138 Negara-negara berkembang mendapatkan keuntungan yang sangat terbatas dari Grand Bargain ini. Bahkan biaya yang dikeluarkan untuk implementasi kesepakatan tersebut sangatlah besar bagi negara berkembang. Implementasi dari kesepakatan tersebut dalam bentuk TRIPs, standar kesehatan dalam perdagangan (Sanitary and Phyto-Sanitary Standards) dan Custom Valuation, memakan biaya total sebesar US$ 150 juta, yang bernilai lebih dari total anggaran pembangunan dalam setahun penuh bagi banyak negara berkembang.139 Implementasi kesepakatan di bidang TRIPs sendiri telah menyebabkan terjadinya transfer langsung sebesar US$ 8,3 milyar dari negara-negara miskin dalam satu tahun kepada perekonomian hanya enam negara industri maju, dengan nilai yang diterima Amerika Serikat sendiri sebesar US$ 5,8 milyar.140 Dengan demikian, hasil kesepakatan untuk menyelesaikan persoalan defisit perdagangan Amerika Serikat dalam wujud ekstraksi konsensi dari negara berkembang melalui GATT telah menyebabkan perekonomian negara-negara berkembang menjadi semakin terpuruk. Grand Bargain sebagai buah dari Putaran Uruguay telah membawa kekecewaan besar bagi negara-negara berkembang. Sebagai imbasnya, lahir suatu sikap keraguan dari negara-negara berkembang terhadap manfaat dari negosiasi perdagangan multilateral, terutama ketika negara-negara maju menekan mereka untuk menerapkan standar tenaga kerja dalam kesepakatan-kesepakatan lanjutan.141 Seiring dengan sikap negara-negara berkembang seperti India, Brazil dan China yang menjadi lebih tegas di dalam WTO, negara-negara maju harus lebih peka terhadap keprihatinan mereka, jika tidak, negara-negara dapat menolak setiap gagasan kesepakatan baru.142 Perubahan ini membawa hasil diselenggarakannya suatu putaran negosiasi perdagangan baru di Qatar pada bulan November 2001, yang dikenal dengan Putaran Pembangunan Doha (Doha Development Round).143 Terkait dengan kekecewaan negara berkembang atas kesepakatan WTO, tujuan utama dari Putaran Doha diletakkan pada suatu upaya untuk memanfaatkan perdagangan guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan negara-negara miskin.144 Agenda formal dari putaran ini mencakup enam bidang yang luas, meliputi pertanian, akses pasar nonpertanian, jasa, isu Singapura (transparansi pemerintah, fasilitasi perdagangan, investasi dan kebijakan persaingan), aturan, TRIPs dan isu-isu yang terkait dengan pembangunan.145 Kesepakatan pada keenam bidang ini berjalan dengan sangat alot dan diwarnai oleh tarik-menarik kepentingan negara maju dan berkembang. Sebagai contah, reformasi di bidang pertanian merupakan suatu tantangan politik besar 140 141 142 143 144 145 138 139

James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 104. James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 105. James Scott, “How the poor pay for the US trade deficit, 105. Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 232. Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 232. Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 232. Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 232. Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 232.


45

bagi Amerika Serikat dan Uni Eropa, sementara negara-negara berkembang menolak negosiasi dalam bidang investasi dan kompetisi.146 Sebagai hasilnya, Putaran Doha yang dijadwalkan berakhir pada 2005 diwarnai oleh sikap saling tuduh dan tenggat waktu yang tidak terpenuhi.147 Pasca Putaran Uruguay, negara-negara berkembang menjadi lebih tegas dalam melindungi kepentingan perdagangan mereka di dalam kesepakatan WTO. Suatu sikap yang memang harus muncul dari negara-negara berkembang dalam tata kelola perekonomian global. Selama puluhan tahun, negara-negara maju menanamkan kepentingan mereka sebagai landasan penataan ekonomi dunia. Berbagai kesepakatan yang muncul dalam tata kelola perekonomian dunia lebih banyak membawa manfaat kepada negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang harus menanggung biaya besar dari kesepakatan yang tidak menguntungkan mereka. Selama lebih dari lima puluh tahun, sebagian besar ekspor dalam perdagangan internasional masih berasal dari negara maju (lihat Gambar 2.2). Hal ini mencerminkan tata kelola perekonomian dunia yang lebih mengedepankan kepentingan negaranegara maju dan tidak membawa pergeseran ekonomi ke arah yang lebih seimbang. Gambar 2.2 Sumber Eskpor Dunia 1953-2006

Sumber: WTO 2007, dikutip dari Bill Dunn, Global PoliticalEconomy: A Marxist Critique (London: Pluto Press, 2009), 182.

Kesepakatan Perdagangan Bebas (Free Trade Agreements/FTAs) dan Gelombang Kedua Regionalisme sebagai Wujud Transformasi Strategi Liberalisasi Kegagalan negosiasi perdagangan melalui skema multilateral WTO pada Putaran Doha, kenyataannya tidaklah menghentikan upaya liberalisasi mendalam perekonomian dunia melalui perdagangan. WTO hanyalah merupakan satu dari banyak strategi liberalisasi ekonomi, khususnya di bidang perdagangan oleh negara-negara maju, terutama Amerika Serikat. Sebagaimana telah disinggung sebel Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 232. Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 232.

146 147

46


umnya, pasca Perang Dunia II, terdapat dua strategi liberalisasi perdagangan yang dijalankan oleh Amerika Serikat di tingkat internasional, yaitu strategi bilateral dan multilateral melalui GATT yang kemudian diinstitusionalisasikan ke dalam WTO. Kemandegan negosiasi perdagangan di dalam WTO tidak bermakna terhentinya upaya liberalisasi perdagangan dunia oleh Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya. Dekade pasca berakhirnya Perang Dingin, dunia menyaksikan beberapa bentuk intensifikasi strategi liberalisasi perdagangan baru. Pertama, intensifikasi mekanisme kesepakatan perdagangan bebas (Free Trade Agreements/FTAs) yang bersifat bilateral. Kedua, integrasi perekonomian kawasan yang berlandaskan pada perdagangan bebas (gelombang kedua regionalisme). Ketiga, kesepakatan perdagangan bebas antar kawasan (inter-regional free trade agreements). Sementara skema multilateral negosiasi perdagangan bebas melalui WTO mengalami kemandegan, ratusan kesepakatan bebas terjalin selama dua dekade terakhir. Setidaknya terdapat lebih dari 400 kesepakatan perdagangan bebas yang telah didaftarkan kepada WTO.148 Tiga per empat dari jumlah kesepakatan tersebut terjadi sejak tahun 1997.149 Seiring dengan fenomena tersebut, kesepakatan perdagangan bebas di tingkat kawasan (Regional Trade Agreements/RTAs) juga mengalami proliferasi dan telah menjadi ciri menonjol dari sistem perdagangan multilateral.150 Sampai dengan 31 Juli 2010, sedikitnya terdapat 474 kesepakatan perdagangan di tingkat regional yang didaftarkan ke WTO.151 Lebih dari separuh jumlah total tersebut merupakan RTAs yang telah berjalan (lihat Tabel 2.2). Jumlah kesepakatan perdagangan bebas ini menunjukkan peningkatan yang luar biasa dibandingkan pada periode 1948-1988 yang hanya terdapat sebanyak 80 kesepakatan.152

Mark Sloan, The Proliferation of World Wide Free Trade Agreements - What it Means for U.S. Business diakses dari http://www.glgroup.com/News/The-Proliferation-of-World-Wide-Free-Trade-Agreements---What-it-Means-for-U.S.-Businness-27247.html pada 8 Agustus 2010, 20.02 wib. 148

Mark Sloan, The Proliferation of World Wide Free Trade Agreements. Regional Trade Agreements, diakses dari http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/ region_e.htm pada 8 Agustus 2010, pukul 20.10 wib. 151 Regional Trade Agreements. 152 Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining FTA Proliferation: A Policy Diffusion Framework,” dalam Mireya Solis, Barbara Stallings & Saori N. Katada, Competitive Regionalism: FTA Diffussion in the Pacific Rim (New York: Palgrave MacMillan, 2009), 1. 149 150


47

Tabel 2.2 Jumlah Regional Trade Agreements yang telah berjalan berdasarkan Jenis Kesepakatan GATT Enabling GATS Grand Type of Agreement Art. Clause Art. V Total XXIV Custom Union 6 9 15 Custom Union – Accession 0 6 6 Economic Integration 79 79 Agreement Economic Integration 3 3 Agreement – Accession Free Trade Agreement 9 155 164 Free Trade Agreement – 0 2 2 Accession Preperential Trade 14 14 Agreement Preperential Trade 1 1 Agreement – Accession 284 Grand Total 30 82 172 Sumber: http://rtais.wto.org/UI/publicsummarytable.aspx

Sumber: Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia: Perspectives from Spatial and Neoclassical Economics (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2008), 2.

Gambar 2.3 Area Perdagangan Bebas Dunia



49

Skema bilateral kesepakatan perdagangan merupakan suatu bentuk strategi yang telah lama digunakan oleh Amerika Serikat untuk membebaskan perdagangan dari campur tangan pemerintah. Menjelang akhir Depresi Besar di tahun 1930an, pemerintah Amerika Serikat telah menciptakan suatu landasan kesepakatan perdagangan bebas bilateral dengan negara lain dalam wujud Reciprocal Trade Agreement Act (RTAA) di tahun 1934.153 Pasca berakhirnya Perang Dingin, strategi liberalisasi perdagangan bilateral ini menjadi salah satu ciri dominan kebijakan perdagangan Amerika Serikat di tingkat internasional, selain daripada strategi multilateral dan regional. Selama dua dekade terakhir Amerika Serikat merupakan negara yang sangat gencar menjalin kesepakatan perdagangan bebas dengan negara-negara lain secara bilateral terutama negara-negara mitra dagang utamanya di dunia (lihat Gambar 2.3). Pada tahun 2001, terjadi suatu pergeseran kebijakan perdagangan Amerika Serikat yang mengarah kepada ”liberalisasi kompetitif,” yaitu negosiasi bilateral kesepakatan perdagangan bebas (FTAs) dengan negara-negara lain guna merangsang kesepakatan di bidang-bidang perdagangan lainnya.154 Berlandaskan pada kebijakan liberalisasi kompetitif ini, FTAs menjadi batu pijakan bagi strategi perdagangan Amerika Serikat di tingkat internasional. Pada tahapan awal kebijakan FTA sangat aktif digalangi oleh Amerika Serikat dengan Meksiko dan Chili yang kemudian memicu tumbuhnya kesepakatan dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin lainnya dan dengan Eropa.155 Kemudian FTA mengalami proliferasi dengan terjalinnya kesepakatan perdagangan dengan negara-negara di Asia Timur dan Tenggara. Fenomena proliferasi FTA selama tiga dekade terakhir juga menunjukkan suatu fenomena menarik di mana negara-negara berkembang semakin terintegrasi di dalamnya. Sampai dengan akhir tahun 1980-an, sebagian besar FTA melibatkan negara-negara industri maju.156 Setelah itu, muncul keberagaman kesepakatan perdagangan yang dijalin melalui FTA, yaitu kesepakatan perdagangan Utara-Selatan dan Selatan-Selatan.157 Pada tahun 2000-an misalnya, dari 113 FTA yang didaftarkan ke WTO, 50 (44%) di antaranya merupakan kesepakatan di antara negara-negara maju dan negara berkembang, 34 (30%) kesepakatan terjalin di antara sesama negara berkembang (lihat gambar 2.5).158 Fenomena baru juga memperlihatkan meningkatnya ketertarikan negara-negara industri maju untuk menjalin kesepakatan perdagangan bebas bilateral dengan negara-negara miskin di dunia.159

Douglas A. Irwin, Free Trade Under Fire, 220. Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining Framework,” 7. 155 Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining Framework,” 7. 156 Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining Framework,” 10. 157 Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining Framework,” 10. 158 Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining Framework,” 10. 159 Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining Framework,” 10. 153 154

FTA Proliferation: A Policy Diffusion FTA Proliferation: A Policy Diffusion FTA Proliferation: A Policy Diffusion FTA Proliferation: A Policy Diffusion FTA Proliferation: A Policy Diffusion FTA Proliferation: A Policy Diffusion

Sumber: Corbridge, Debt and Development (Oxford: Blackwell, 1993), dikutip dalam David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2007).

Gambar 2.4 Kesepakatan Perdagangan Bebas dan 50 Peringkat Atas Pasar Ekspor Dunia



51

Gambar 2.5 Kemitraan FTA Negara Maju dan Berkembang

Sumber: Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining FTA Proliferation: A Policy Diffusion Framework,” dalam Mireya Solis, Barbara Stallings & Saori N. Katada, Competitive Regionalism: FTA Diffussion in the Pacific Rim (New York: Palgrave MacMillan, 2009), 11. Gambar 2.6 Difusi FTA 1948-2008: Kurva-S

Sumber: Mireya Solis & Saori N. Katada, “Explaining FTA Proliferation: A Policy Diffusion Framework,” dalam Mireya Solis, Barbara Stallings & Saori N. Katada, Competitive Regionalism: FTA Diffussion in the Pacific Rim (New York: Palgrave MacMillan, 2009), 10.

52


Berlandaskan pada strategi liberalisasi kompetitif, Amerika Serikat menjadi motor penggerak dari proliferasi FTA di dunia. Pasca disahkannya kesepakatan perdagangan bebas bilateral Amerika Serikat dengan Chili, sejumlah kesepakatan baru dengan negara-negara berkembang mengikutinya (lihat Tabel 2.3). Kepentingan perdagangan internasional Amerika Serikat sangat melekat di balik strategi FTA berlandaskan liberalisasi kompetitif ini. Hal ini tercermin dari kriteria negara yang dapat menjadi mitra Amerika Serikat dalam skema FTA. Pertama, kesepakatan perdagangan bebas tersebut harus mendapatkan dukungan penuh dari kongres dan konstituen sektor swasta mereka.160 Kedua, kesepakatan tersebut harus memajukan kepentingan perdagangan dan investasi Amerika Serikat, melalui peningkatan akses pasar; menciptakan ruang bagi kepentingan perusahaan, pekerja dan petani Amerika Serikat; dan negara tersebut harus mendukung tujuan-tujuan Amerika Serikat di dalam WTO.161 Ketiga, bersedia untuk melakukan reformasi perdagangan dan regulasi yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Amerika Serikat.162 Terakhir, FTA yang dijalin harus sejalan dengan kepentingan politik luar negeri Amerika Serikat, yang merupakan wujud nyata dari implementasi diplomasi stick and carrot.163 Kesepakatan perdagangan bebas Amerika Serikat dengan Israel di tahun 1984 merupakan wujud dari penerapan diplomasi ini sejalan kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.164 Begitu juga halnya dengan FTA Amerika Serikat-Singapura dan Amerika Serikat-Australia di tahun 2003 dan 2004 yang merupakan imbalan bagi dukungan kedua negara tersebut terhadap invasi Amerika Serikat ke Irak.165 Mengikuti jejak Amerika Serikat, dua dekade pasca berakhirnya Perang Dingin juga menyaksikan proliferasi FTA oleh negara-negara maju lainnya, terutama yang dilakukan oleh Jepang dan Uni Eropa. Dalam waktu yang relatif cepat, Jepang telah membangun jejaring FTA dengan banyak negara di dunia. Sampai dengan Februari 2009, telah terdapat sembilan FTA Jepang dengan berbagai negara di dunia yang telah berjalan (Singapura, Meksiko, Malaysia, Chile, Thailand, Brunei, Indonesia, Filipina, dan ASEAN).166 Jepang juga telah menandatangani kesepakatan perdagangan preferensial dengan Vietnam dan Swis.167 Negara ini juga berpartisipasi Cintia Quiliconi & Carol Wise, “The US as a Bilateral Player: The Impetus for Asymmetric Free Trade Agreement,” dalam Mireya Solis, Barbara Stallings & Saori N. Katada, Competitive Regionalism: FTA Diffussion in the Pacific Rim (New York: Palgrave MacMillan, 2009), 100-101. 161 Cintia Quiliconi & Carol Wise, “The US as a Bilateral Player: The Impetus for Asymmetric Free Trade Agreement,” 101. 162 Cintia Quiliconi & Carol Wise, “The US as a Bilateral Player: The Impetus for Asymmetric Free Trade Agreement,” 101. 163 Cintia Quiliconi & Carol Wise, “The US as a Bilateral Player: The Impetus for Asymmetric Free Trade Agreement,” 101. 164 Cintia Quiliconi & Carol Wise, “The US as a Bilateral Player: The Impetus for Asymmetric Free Trade Agreement,” 115. 165 Cintia Quiliconi & Carol Wise, “The US as a Bilateral Player: The Impetus for Asymmetric Free Trade Agreement,” 113. 166 Mireya Solis, “Japan’s Competitive FTA Strategy; Commercial Opportunity versus Political Rivalry,” dalam Mireya Solis, Barbara Stallings & Saori N. Katada, Competitive Regionalism: FTA Diffussion in the Pacific Rim (New York: Palgrave MacMillan, 2009), 199. 167 Mireya Solis, “Japan’s Competitive FTA Strategy; Commercial Opportunity versus Po160


53

aktif di dalam negosiasi the Gulf Cooperation Council (GCC), Australia dan India.168 Tabel 2.3 Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Serikat (sampai dengan Maret 2009) Regional, Negotiations Negotiations Agreements ratified bilateral and underway concluded and by both congress multilateral or beginning bills pending shortly ratifications Multilateral WTO (Doha NAFTA with Canada Round) and Mexico, 1994 Carribean Basin Trade Partnership Act (2000) Andean Trade Promotion and Drug eradication Act (ATPDEA, 2002, renewed in 2008) Western FTAA (staleColumbia (2006) Chile (2004) Hemisphere mate) Panama (2006) Central America-DoEquador minican (suspended) Republic (CAFTADR)-US (US FTA completed with El Savador. Guatemala, Honduras, and Nicaragua, 2006) Costa Rica (2009) Peru (2009) African and South African Israel (1985) the Middle Customs Jordan (2001) East Union Bahrain (2006) United Arab Morocco (2006) Emirates Oman (2006) Asia and Ocea- Malaysia Republic of Australia (2005) nia Thailand Korea (2007) Singapore (2004) Sumber: Cintia Quiliconi & Carol Wise, “The US as a Bilateral Player: The Impetus for Asymmetric Free Trade Agreement,” dalam Mireya Solis, Barbara Stallings & Saori N. Katada, Competitive Regionalism: FTA Diffussion in the Pacific Rim (New York: Palgrave MacMillan, 2009), 101. litical Rivalry,” 199. 168 Mireya Solis, “Japan’s Competitive FTA Strategy; Commercial Opportunity versus Political Rivalry,” 199.

54


Dengan demikian, mandegnya strategi liberalisasi perdagangan pada tataran multilateral WTO tidak bermakna terhentinya geliat liberalisasi perdagangan di dunia. Justru kemandegan ini melahirkan ledakan kesepakatan perdagangan bebas bilateral dalam jumlah yang sangat besar. Yang menjadi persoalan bagi negaranegara berkembang dalam skema kesepakatan perdagangan bebas bilateral ini terletak pada pola relasi yang tidak seimbang (asimetris) dalam FTA dengan negaranegara maju. Sehingga tidak heran dalam kenyataannya berbagai harapan tertulis dari kesepakatan perdagangan bebas membawa dampak negatif bagi perekonomian negara-negara berkembang. Suatu hal yang sangat sulit bagi perekonomian negaranegara berkembang untuk dapat menghasilkan produk-produk yang dapat menembus pasar di negara-negara maju. Sementara itu, kualitas produk negara maju dengan standar yang tinggi dapat dengan mudah menembus pasar negara-negara berkembang. Kondisi ini kemudian diperparah lagi dengan berbagai bentuk hambatan yang bersifat non-tarif, yang semakin mempersulit produk negara berkembang untuk memasuki pasar negara maju. Sebagai konsekuensinya, proliferasi FTA yang terjadi selama dua dekade terakhir hanyalah menjadi wujud transformasi strategi negara-negara maju untuk melindungi dan memperluas pencapaian kepentingan mereka di tingkat internasional. Perjalanan sejarah perdagangan internasional selama dua dekade terakhir juga menyaksikan gelombang kedua regionalisme sebagai bagian dari transformasi strategi liberalisasi perekonomian dunia. Gelombang kedua regionalisme atau yang dikenal juga dengan istilah regionalisme baru (new regionalism), merupakan suatu fenomena integrasi kawasan pasca berakhirnya Perang Dingin, yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan era regionalisme sebelumnya.169 Fenomena regionalisme baru ini sangat terkait dengan akselerasi globalisasi. Globalisasi ekonomi neoliberal, dengan penekanan pada liberalisasi perdagangan dan deregulasi finansial internasional, sejalan dengan geliat aktifitas lintas batas, telah melahirkan suatu tantangan bagi peranan sentral negara-bangsa dalam berbagai aspek.170 Ruang dan institusi regional kemudian mulai memainkan peranan penting dalam struktur tata kelola internasional yang berlapis.171 Eratnya pengaruh neoliberalisme dalam integrasi kawasan pasca Perang Dingin, menjadikan fenomena regionalisme baru disebut oleh banyak pemikir sebagai wujud kombinasi antara regionalisme dan adopsi strategi pembangunan neoliberal.172 Integrasi perekonomian menuju terwujudnya sebuah pasar tunggal (single market) di kawasan merupakan salah satu ciri utama dari regionalisme baru. Berlandaskan pada implementasi prinsip-prinsip liberal, kawasan di berbagai belahan dunia mengintegrasikan perekonomian. Sebagaimana proliferasi FTA, regionalisme baru tidak hanya menyatukan perekonomian negara-negara yang berada pada tingkat yang setara, di antara sesama negara maju sebagaimana halnya Uni Eropa. Region Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order: Europe and Southeast Asia (Hampshire &Burlington: Ashgate, 2007), 2. 170 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 29. 171 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 29. 172 Paul Bowles, “Regionalism and development after(?) the global financial crises,” dalam Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips & Ben Rosamond, eds. New Regionalisms in the Global Political Economy: Theory and Cases (London & New York: Routledge, CSGR, 2002), 81. 169


55

alisme baru juga mengintegrasikan perekonomian sesama negara berkembang dan di antara negara maju dan berkembang. Dengan kata lain, integrasi regional mencakup variasi perekonomian negara-negara yang berbeda. Kenyataannya, tidak jauh berbeda dengan implementasi FTA, perekonomian negara-negara berkembang yang tidak memiliki kesiapan merasakan dampak yang negatif dari integrasi kawasan dalam skema baru ini. Komitmen kuat terhadap prinsip neoliberalisme menjadi landasan dalam integrasi tanpa memperhitungkan kesiapan perekonomian domestik dalam menghadapi goncangan liberalisasi dan kompetisi dalam ranah yang tidak setara. Sebagai suatu transformasi strategi liberalisasi, kesepakatan perdagangan bebas di tingkat kawasan (Regional Trade Agreements/ RTAs), dapat dikatakan berjalan efektif di tengah kemandegan strategi multilateral WTO. Sebagian besar negara di dunia tergabung di dalam suatu kesepakatan perdagangan bebas regional (lihat Tabel 2.4). Meskipun terdapat suatu kekhawatiran dari para pendukung liberalisme bahwa maraknya RTAs dapat menyebabkan terjadinya persaingan tidak sehat antar kawasan, namun kenyataannya RTAs tidak berjalan dalam suatu pola yang eksklusif. Justru regionalisme baru merupakan suatu wujud regionalisme terbuka yang mendorong juga terjadinya proliferasi kesepakatan perdagangan bebas lintas kawasan atau suatu bentuk kesepakatan perdagangan bebas antara suatu kawasan dengan satu negara tertentu. Tabel 2.4 Kesepakatan Perdagangan Kawasan sampai dengan tahun 2005

Sumber: The World Bank, Global Economic Prospects: Trade, Regionalism and Development 2005 (Washington D.C.: The World Bank, 2005), 30.

56


Keterpurukan Ekonomi, Buah Liberalisasi Perekonomian NegaraNegara Berkembang Sejarah panjang tata kelola perekonomian dunia yang berlandaskan pada prinsip liberalisme telah membawa lebih banyak dampak negatif terhadap perekonomian negara-negara berkembang. Berbagai kemasan liberalisasi, baik dalam bentuk program penyesuaian struktural ala IMF dan Bank Dunia, liberalisasi perdagangan multilateral WTO, kesepakatan perdagangan bebas bilateral (FTAs) ataupun dalam skema regionalisme baru, kenyataannya tidak membawa perubahan positif yang signifikan bagi negara berkembang. Pil pahit harus ditelan negara-negara berkembang dengan mengintegrasikan diri ke dalam tata kelola perekonomian global yang berlandaskan pada liberalisme. Secara keseluruhan, implementasi liberalisme dalam tata kelola perekonomian global telah sangat jelas merupakan wujud strategi bagi pencapaian kepentingan negara-negara maju. Penataan ekonomi global yang berlandaskan pada liberalisme kenyataannya telah gagal dalam menciptaan suatu kemajuan ekonomi yang merata di dunia. Sampai dengan tahun 2004, sebagian besar dari output industri, tepatnya sebesar 71 persen, masih dikuasai negara-negara industri maju dengan total populasi hanya sebesar 14 persen dari total populasi dunia (Lihat Gambar 2.7).173 Sementara itu, sebagian besar populasi dunia (86 persen) harus berbagai keuntungan dari output industri yang hanya sebesar 29 persen. Yang lebih menyedihkan, negara-negara maju tidak hanya mendominasi output industri dunia, akan tetapi juga sebagian besar output pertanian yang menjadi andalan ekonomi negara-negara berkembang. Gambar 2.7 Persentase Output Ekonomi dan Populasi Dunia berdasarkan GDP per Kapita Negara tahun 2004

Sumber: Bill Dunn, Global Political Economy: A Marxist Critique (London: Pluto Press, 2009), 163. Bill Dunn, Global Political Economy, 163.

173


57

Ketimpangan ekonomi dunia ini terjadi tidak terlepas dari implementasi prinsip liberalisme dalam tata kelola perekonomian dunia pasca perang. Program penyesuaian struktural yang diterapkan IMF dan Bank Dunia di negara-negara berkembang memberikan kontribusi besar bagi kemandegan kemajuan ekonomi negara-negara berkembang. Bahkan implementasi neoliberalisme sebagai bentuk metamorfosa liberalisme di tahun 1980-an menjadi tersangka utama di balik keterpurukan dan kerentanan perekonomian negara-negara berkembang terhadap krisis yang secara periodik terjadi di berbagai belahan dunia. Krisis utang dan dampaknya terhadap kerentanan perekonomian negara-negara berkembang telah menjadi stimulus bagi penyebaran “revolusi” ekonomi ala Thacther/Reagan di tahun 1970-an dan 1980-an.174 Melalui IMF, berbagai kebijakan stabilisasi ekonomi yang dikemas dalam program penyesuaian struktural yang menekankan kepada disiplin moneter dan fiskal ketat, dijadikan sebagai kondisionalitas bagi negara-negara pengutang untuk menciptakan keseimbangan neraca pembayaran jangka pendek.175 Kondisionalitas ini menjadi kunci bagi IMF dalam menentukan arah pembangunan negara-negara berkembang selama puluhan tahun. Kondisionalitas di sini bermakna suatu bentuk persetujuan dari IMF terhadap program kebijakan yang diajukan oleh negara-negara berkembang untuk mendapatkan kucuran dana.176 Melalui kondisionalitas inilah implementasi doktrin neoliberalisme mengalami proliferasi di negara-negara berkembang yang mengalami kesulitan neraca pembayaran. Kondisi perekonomian negara-negara berkembang sampai detik ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari implikasi penerapan kondisionalitas yang berbasiskan pada neoliberalisme. Selama puluhan tahun kiprah IMF sebagai institusi finansial internasional telah terdapat ratusan program neoliberalisme yang diterapkan di negara-negara berkembang. Sebagian besar negara-negara berkembang yang menjadi anggota IMF telah menjalani program reformasi perekonomian di bawah panduan institusi finansial internasional tersebut (lihat Tabel 2.5 dan Gambar 2.8). Misalnya, dalam kurun waktu 29 tahun (1970-1999), sedikitnya tercatat sebanyak 854 program IMF yang disepakati di berbagai negara, terutama negara-negara berkembang.177 IMF memiliki beragam bentuk program atau fasilitas yang ditawarkan dalam misi “penyelamatan” ekonomi negara-negara berkembang, dimulai dari penarikan dana di IMF, pinjaman siaga (stand-by credit), fasilitas pinjaman yang diperluas (extended fund facility) sampai kepada fasilitas transformasi sistemik (systemic transformation facility).178 Akan tetapi, beragam fasilitas ini memiliki inti yang sama, yaitu berlandaskan pada neoliberalisme. Hanya saja, skala dan intensitasnya SAPRIN, Structural Adjustment: The SAPRI Report The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and Inequality (London & New York: Zed Books, Ltd., 2004), 1. 175 SAPRIN, Structural Adjustment, 2. 176 Allan Drazen, “Conditionality and ownership in IMF lending: A political economy approach,” dalam Gustav Ranis, James Raymond Vreeland & Stephen Kosack, Globalization and the Nation-State: The Impact of the IMF and the World Bank (London & New York: Routledge, 2006), 51. 177 Michael Hutchison, A Cure Worse than the Disease?, 11. 178 Tony Killick, IMF Programmes in Developing Countries: design and impact (London & New York: Routledge, 1995), 9-11. 174

58


berbeda, terkait dengan kedalaman krisis yang dialami oleh negara-negara berkembang. Kondisionalitas yang diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk fasilitas inilah yang kemudian menjadi instrumen bagi IMF untuk mengendalikan reformasi perekonomian negara-negara berkembang berlandaskan pada prinsip neoliberalisme. Penerapan kondisionalitas dalam bentuk program-program penyesuaian struktural ini memicu berbagai penentangan dari berbagai ekonom di dunia. Secara formal, IMF memang diberikan mandat di dalam Piagamnya untuk menerapkan kondisionalitas di negara-negara yang menjalani program pinjaman. Terdapat dua tujuan dari kondisionalitas ini secara formal. Pertama, untuk memastikan bahwa dana IMF yang dipinjamkan tersebut digunakan untuk memberikan manfaat bagi negara peminjam.179 Kedua, untuk memastikan bahwa IMF beroperasi dalam mekanisme perputaran dana yang menguntungkan seluruh anggotanya.180 Akan tetapi, dalam implementasinya, kondisionalitas dalam wujud kebijakan penyesuaian struktural ini lebih banyak memenuhi tujuan untuk mengimplementasikan prinsip neoliberalisme. Evaluasi yang dilakukan terhadap program penyesuaian struktual IMF di negara-negara berkembang memperlihatkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut secara nyata dirancang untuk membuka pasar dan meminalisir peranan negara di dalam perekonomian.181 Bahkan, terkait dengan Washington Consensus dan upaya pencapaian kepentingan segelintir aktor dalam tata kelola perekonomian global, kebijakan penyesuaian struktural telah menjadi satu-satunya strategi ekonomi yang dapat diterima oleh Departemen Keuangan Amerika Serikat, institusi finansial internasional (IMF dan Bank Dunia) dan lembaga-lembaga kreditor internasional.182

James M. Boughton, “Who’s in charge? Ownership and conditionality in IMF-supported programs,” dalam Gustav Ranis, James Raymond Vreeland & Stephen Kosack, Globalization and the Nation-State: The Impact of the IMF and the World Bank (London & New York: Routledge, 2006), 19. 180 James M. Boughton, “Who’s in charge?, 19. 181 SAPRIN, Structural Adjustment, 2. 182 SAPRIN, Structural Adjustment, 2-3. 179


59

Gambar 2.8 Sejarah Pinjaman IMF – Dana Pinjaman IMF dalam Proporsi Eskpor Dunia 1948-2006

Sumber: Harold James, “Bretton Woods and the Debate about Development,” dalam James M. Boughton & Domenico Lombardi, Finance, Development and the IMF (Oxford: Oxford University Press, 2009), 35.

Tabel 2.5 Kesepakatan IMF - Negara-Negara Anggota, Jumlah Kesepakatan dan Dana yang Dialokasikan, Negara-Negara Berkembang dan Transisi Periode 1988/1989 - 1992/1993


Sumber: Tony Killick, IMF Programmes in Developing Countries: design and impact (London & New York: Routledge, 1995), 4-5.

Liberalisasi dan Keterpurukan Ekonomi 61

62


Kuantitas dan intensitas implementasi dari kebijakan penyesuaian struktural berlandaskan neoliberalisme oleh IMF, Bank Dunia dan lembaga kreditor internasional, dengan demikian tidak dapat dipungkiri telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian negara-negara berkembang. Terdapat beragam literatur yang berisikan laporan penelitian terhadap evaluasi dampak implementasi program penyesuaian struktural dalam perekonomian negara-negara berkembang. Sebagian besar data memperlihatkan betapa besar dampak negatif dari implementasi neoliberalisme ini terhadap perekonomian negara-negara berkembang. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh the Structural Adjustment Participatory Review International Network (SAPRIN) melalui Structural Adjustment Participatory Review Iniative (SAPRI) atau Citizen’s Assessment of Structural Adjustment (CASA), bahkan menilai serangkaian kebijakan penyesuaian struktural yang dipaksakan oleh IMF, Bank Dunia dan lembaga kreditor internasional di negara-negara berkembang, merupakan akar dari krisis ekonomi, lestarinya kemiskinan dan ketidaksetaraan di dunia.183 Studi kasus yang dilakukan oleh SAPRIN/CASA di berbagai negara berkembang menguraikan dampak dari kebijakan-kebijakan turunan dari neoliberalisme yang diterapkan di negara-negara berkembang. Dalam studi kasus SAPRIN atas pengalaman Bangladesh, Ekuador, Ghana, Hungaria, Meksiko, Filipina dan Zimbabwe, memperlihatkan dampak negatif dari kebijakan liberalisasi perdagangan di bawah skema program penyesuaian struktural IMF dan Bank Dunia terhadap sektor manufaktur di negara-negara tersebut. Liberalisasi perdagangan merupakan elemen yang melekat dalam paket penyesuaian struktural yang dikedepankan oleh institusi Bretton Woods. Kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari pemikiran ekonomi neoklasik atau neoliberal, terkait dengan keyakinan bahwa elastisitas tinggi relatif dari pasokan barang dan jasa akan memicu investasi yang cepat dalam jumlah besar investasi dan output ekonomi di bawah pasar bebas.184 Para pendukung neoliberal juga percaya bahwa liberalisasi perdagangan dapat menciptakan spesialisasi dan alokasi efisien sumber daya yang dimiliki.185 Selain itu, liberalisasi perdagangan juga diasumsikan dapat mensejahterakan konsumen dan mengurangi angka kemiskinan seiring dengan terbuka ruang pilihan kualitas barang bagi konsumen.186 Namun kenyataannya, kaitan antara perdagangan bebas dengan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan secara otomatis sebagaimana diasumsikan oleh para pemikir neoliberal. Implementasi perdagangan bebas di tengah kondisi perdagangan dunia tidak setara, masih adanya manipulasi dan monopoli serta kompetisi yang tidak sempurna, ditambah lagi dengan ketiadaan institusi atau kebijakan yang dapat menjamin distribusi yang merata, justru bermuara pada meningkatnya angka kemiskinan dan kesulitan ekonomi bagi negara-negara berkembang.187 Bahkan hasil dari evaluasi dampak yang dilakukan oleh SAPRIN menyimpulkan bahwa jika harapan akan terwujudnya suatu pembangunan yang bermakna bagi negara-negara berkembang untuk menghapuskan kemiskinan dan ketimpangan ingin tercapai, SAPRIN, Structural Adjustment: The SAPRI Report The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and Inequality (London & New York: Zed Books, Ltd., 2004). 184 SAPRIN, Structural Adjustment, 37. 185 SAPRIN, Structural Adjustment, 37. 186 SAPRIN, Structural Adjustment, 37. 187 SAPRIN, Structural Adjustment, 37. 183


63

maka doktrin ekonomi neoliberal dan kebijakan penyesuaian struktural ala Barat harus disingkirkan dari negara-negara berkembang. Sebagian besar dari tujuh negara yang dievaluasi melalui SAPRI/CASA (Bangladesh, Ekuador, Ghana, Hungaria, Meksiko, Filipina dan Zimbabwe), mengimplementasikan liberalisasi perdagangan pada pertengahan atau akhir tahun 1980-an dan berlanjut sampai awal tahun 1990-an. Karakteristik perdagangan dari negaranegara ini diwarnai oleh tingginya nilai impor barang-barang di atas level ekspor.188 Melalui program penyesuaian struktural IMF dan Bank Dunia, berbagai instrumen liberalisasi perdagangan diimplementasikan di negara-negara ini. Sebagian besar instrumen tersebut dijalankan dalam bentuk pengurangan tarif, liberalisasi impor dengan dibukanya pasar domestik, deregulasi aturan yang membatasi perdagangan dan penghapusan subsidi (untuk lebih jelas dapat dilihat dari Tabel 2.6).

SAPRIN, Structural Adjustment, 37.

188

64

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme Tabel 2.6 Skenario Liberalisasi Perdagangan di Negara-Negara SAPRI/CASA


65

Sumber: SAPRIN, Structural Adjustment: The SAPRI Report The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and Inequality (London & New York: Zed Books, Ltd., 2004), 41-42. Implementasi dari kebijakan liberalisasi one-size-fits-all ala IMF dan Bank Dunia di ketujuh negara tersebut membawa dampak yang beragam. Harapan dari pendukung neoliberalisme bahwa liberalisasi perdagangan dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekspor, pada kenyataannya memang terjadi, akan tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas dan pertumbuhan ekspor bertumpu pada produk-produk yang berbasis sumber daya alam dan produksi tenaga kerja berketrampilan rendah.189 Lebih lagi, pertumbuhan eskpor ini dibarengi oleh pertumbuhan impor dan penu SAPRIN, Structural Adjustment, 48.

189

66


runan keuntungan dikarenakan persoalan terms of trade. Hasil pertumbuhan ekspor ini tidak sebanding dengan dampak negatifnya dalam bentuk defisit neraca perdagangan dan pembayaran yang pada gilirannya menyebabkan peningkatan jumlah utang luar negeri.190 Kondisi ini diperparah lagi dengan proliferalisasi perdagangan informal dalam bentuk penyelundupan, yang berjalan paralel dengan implementasi liberalisasi perdagangan.191 Dampak negatif yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara berkembang sebagai imbas dari liberalisasi perdagangan ini terletak pada sektor manufaktur. Berdasarkan analisis SAPRI/CASA, aktifitas manufaktur mendapatkan dampak yang sangat signifikan, yang memicu terjadinya kontraksi produktifitas, pemutusan hubungan kerja dan bahkan kebangkrutan.192 Industri manufaktur di Ekuador misalnya, mengalami penurunan ekspor manufaktur sebesar 40 persen selama tahun 1980-an, tepatnya sebesar US$626 juta di tahun 1980 merosot menjadi US$367 juta di tahun 1990.193 Kondisi ini, sebagai imbas dari liberalisasi perdagangan, alih-alih dapat meningkatkan kemampuan pembayaran kembali utang luar negeri, justru sebaliknya berdampak pada meningkatnya beban utang luar negeri.194 Rasio utang luar negeri dengan total ekspor Ekuador mengalami peningkatan luar biasa, dari sebesar 183 persen di tahun 1980 menjadi 490 persen di tahun 1990.195 Situasi serupa dialami oleh Zimbabwe. Produksi manufaktur menjadi korban utama dari liberalisasi perdagangan yang diterapkan pada tahun 1991, dengan penurunan jumlah output produksi sebesar lebih dari 20 persen.196 Selama kurun waktu 1990-an, untuk pertama kalinya sejak tahun 1960, kontribusi sektor manufaktur terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Zimbabwe mengalami penurunan sampai sebesar 16 persen.197 Bandingkan dengan kontribusi rata-rata sebesar di tahun 1970-an dan 1980-an.198 Sektor manufaktur Zimbabwe mengalami stagnasi sejak diluncurkannya program penyesuaian struktural ekonomi (Economic Structural Adjustment Program/ESAP) dan kebijakan penghapusan kontrol impor.199 Kisah menyedihkan dialami Hungaria sebagai dampak dari liberalisasi perdagangan dengan matinya puluhan ribu usaha kecil dan menengah. Sektor yang menyediakan lapangan pekerjaan sebesar 70 persen dari total tenaga kerja Hungaria ini tidak memiliki waktu dan mendapatkan dukungan yang cukup untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing dengan impor pangan murah berkualitas tinggi.200 Meksiko juga harus menelan pil pahit yang sama dengan Hungaria. SAPRI/CASA di tahun 1998 memperlihatkan data bahwa terdapat sebesar 17.000 sampai 20.000 usaha kecil dipaksa jatuh ke jurang kebangkrutan sebagai hasil

192 193 194 195 196 197 198 199 200 190 191

SAPRIN, Structural Adjustment, 48. SAPRIN, Structural Adjustment, 48. SAPRIN, Structural Adjustment, 49. SAPRIN, Structural Adjustment, 49. SAPRIN, Structural Adjustment, 49. SAPRIN, Structural Adjustment, 49. SAPRIN, Structural Adjustment, 54. SAPRIN, Structural Adjustment, 54. SAPRIN, Structural Adjustment, 54. SAPRIN, Structural Adjustment, 54. SAPRIN, Structural Adjustment, 56.


67

dari liberalisasi sektor perdagangan dan finansial. Sementara itu, barang-barang yang diproduksi oleh sektor informal di Bangladesh harus bersaing dengan barangbarang impor yang memicu kebangkrutan usaha kecil dan menengah. Persentase lapangan pekerjaan yang disediakan oleh sektor manufaktur informal Bangladesh mengalami penurunan dramatis dari hampir sebesar 82 persen di tahun 1983/4 menjadi hanya sebesar 4,6 persen di tahun 1995/6.202 Demikianlah kisah yang menyedihkan dari perekonomian negara-negara berkembang sebagai imbas dari kebijakan liberalisasi perdagangan yang dipaksakan oleh IMF dan Bank Dunia. Namun kisah sedih ini tidak hanya berhenti pada sektor manufaktur semata. Berbagai implementasi elemen neoliberalisme melalui program penyesuaian struktural juga membuahkan hasil yang sama dalam bentuk keterpurukan ekonomi negara-negara berkembang. Hasil dari penelitian SAPRI/ CASA di berbagai negara berkembang mengidentifikasi beberapa dampak menonjol dari implementasi program penyesuaian struktural. Liberalisasi sektor finansial internasional terbukti membawa dampak negatif terhadap produktifitas dan sektor usaha kecil dan menengah di negara-negara berkembang. Sektor ketenagakerjaan merasakan dampak negatif dari implementasi penyesuaian reformasi pasar tenaga kerja, kebijakan privatisasi membawa dampak sosial dan ekonomi yang mendalam, penyesuaian sektor pertanian yang berdampak nasib petani kecil dan ketahanan pangan, dampak lingkungan dan sosioekonomi dari reformasi reformasi sektor pertambangan, dampak kebijakan pengurangan pengeluaran pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, dan berbagai dampak menyakitkan lainnya yang harus dirasakan oleh negara-negara berkembang sebagai hasil dari program penyesuaian struktural IMF dan Bank Dunia. Secara keseluruhan, ringkasan penelitian dari SAPRI/CASA terhadap dampak program penyesuaian struktural negara-negara berkembang dapat dilihat dari Tabel 2.7. Terlepas dari keyakinan para pendukung neoliberalisme akan data mengenai dampak positif dari kebijakan penyesuaian struktural, kenyataannya implementasi dari doktrin-doktrin tersebut tidak dapat dipungkiri merupakan akar dari kemiskinan dan ketimpangan. 201

SAPRIN, Structural Adjustment, 56. SAPRIN, Structural Adjustment, 66.

201 202

68

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme Tabel 2.7 Ringkasan Dampak Implementasi Program Penyesuaian Struktural di Negara-Negara Berkembang SAPRI/CASA

Bentuk Kebijakan Liberalisasi Perdagangan

Studi Kasus Negara

Dampak

Bangladesh, Ekuador, Ghana, Hungaria, Meksiko, Filipina dan Zimbabwe

Pertumbuhan impor melampaui ekspor dan menghancurkan kondisi yang dibutuhkan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan-perusahaan domestik Bangkrutnya perusahaan-perusahaan manufaktur lokal, khususnya usaha kecil dan menengah yang inovatif dan menyediakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Depresiasi nilai tukar, menjadikan ketidakmampuan untuk meningkatkan daya saing ekspor industri domestik, meningkatkan harga input produksi yang diimpor dan biaya produksi, yang pada gilirannya berdampak negatif pada perusahaan manufaktur untuk berproduksi untuk kebutuhan pasar domestik. Pertumbuhan eskpor terkonsentrasi pada segelintir aktifitas yang tidak menciptakan kaitan pada perekonomian lokal dan sangat terbatas pada produksi berbasis sedikit sumber daya dan tenaga kerja tidak terampil. Beban negatif dari program penyesuaian ini harus ditanggung oleh lapisan masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Kebijakan perdagangan yang diterapkan bersifat inefisien secara teknis dan memiliki biaya sosial tinggi dengan kurangnya partisipasi dari pemangku kepentingan nasional dalam mengartikulasikan pemikiran, rancangan dan implementasi

Liberalisasi Sektor Finansial

Bangladesh, Ekuador, El Savador, dan Zimbabwe

Liberalisasi terbukti tidak dapat meningkatkan efisiensi ekonomi di sektor finansial. Liberalisasi sektor finansial, dalam praktiknya, telah mendorong terjadinya spekulasi jangka pendek dan investasi pada aktifitas-aktifitas ekonomi yang tidak produktif, sebagaimana maraknya pinjaman untuk tujuan konsumsi. Pelemahan negara dan peran regulatorisnya, menjadikan entitas ini kehilangan kemampuan dalam mengatasi inefisiensi, penyalahgunaan dan praktikpraktik eksklusif di sektor finansial. Reformasi menyebabkan terjadinya konsentrasi aset-aset finansial di tangan segelintir pihak swasta, ketimbang mendorong investasi di sektor produktif yang dapat menstimulasi perekonomian nasional. Sektor penting di dalam perekonomian dan kelompokkelompok masyarakat tertentu tidak memiliki akses terhadap pinjaman yang terjangkau

Liberalisasi dan Keterpurukan Ekonomi Reformasi Sektor Ketenagakerjaan

Ekuador, El Savador, Meksiko dan Zimbabwe

69

Menurunnya lapangan pekerjaan. Memburuknya tingkat upah riil dan distribusi pendapatan yang tidak merata dibandingkan sebelum kebijakan penyesuaian diimplementasikan. Lapangan pekerjaan menjadi semakin tidak menentu. Reformasi telah memberikan ruang besar yang fleksibel bagi para pengusaha untuk menciptakan kondisi pekerjaan dan menyalahi hak-hak para pekerja. Perempuan merasakan penderitaan terbesar sebagai hasil dari reformasi pasar tenaga kerja. Terjadi peningkatan tenaga kerja anak dan warga lanjut usia sebagai hasil dari penurunan pendapatan pencari nafkah utama di dalam keluarga. Produktifitas dan daya saing, yang diharapkan dapat tercapai melalui fleksibilitas pasar tenaga kerja dan kebijakan penyesuaian terkait, kenyataannya tidak tercapai sama sekali.

Program Privatisasi Kebutuhan Publik

Bangladesh, El Savador, Hungaria dan Uganda

Kebutuhan publik yang meningkat setelah privatisasi menciptakan beban bagi lapisan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Keuntungan fiskal yang diperoleh dari privatisasi didapatkan dari penghapusan subsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin untuk mendapatkan pelayanan publik. Meningkatnya efisiensi perusahaan penyedia kebutuhan publik, ketika itu terjadi, pada kenyataannya sebagian terjadi bukan merupakan hasil dari peningkatan kinerja. Privatisasi telah menempatkan sektor pelayanan kebutuhan publik yang strategis berada di bawah kendali asing.

Program Privatisasi Perusahaan Industri Negara

Bangladesh, El Savador, Hungaria dan Uganda

Keyakinan para pendukung kebijakan privatisasi bahwa bentuk kepemilikan dapat menentukan efisiensi perusahaan kenyataannya tidak terbukti. Berdasarkan analisis SAPRI/CASA, tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa bentuk kepemilikan dapat menentukan tingkat efisiensi dari perusahaanperusahaan tertentu. Pada tataran makroekonomi, tingkat pertumbuhan riil PDB dari negara-negara yang diteliti menunjukkan tidak ada kecenderungan ke arah akselerasi merupakan hasil dari privatisasi. Meningkatnya kepemilikan asing sebagai hasil dari privatisasi telah menjadi ancaman potensial bagi kedaulatan ekonomi nasional.

70


Kebijakan Penyesuaian Sektor Pertanian

Bangladesh, Meksiko, Filipina, Uganda dan Zimbabwe

Reformasi pertanian terbukti telah mempertajam jurang ketimpangan. Secara keseluruhan, pendapatan petani tidak mengalami peningkatan sebagai hasil dari reformasi. Ketahanan pangan mengalami penurunan di sebagian besar negara. Kebijakan penyesuaian di bidang pertanian telah menciptakan permasalahan lingkungan lebih lanjut. Dengan rancangan kebijakan yang tidak memperhatikan isu gender, kebijakan penyesuaian struktural di bidang pertanian menciptakan dampak yang berbeda antara kaum perempuan dan laki-laki, di mana perempuan cenderung menanggung beban lebih besar.

Reformasi Sektor Pertambangan

Ghana dan Filipina

Liberalisasi, deregulasi dan privatisasi sektor pertambangan menciptakan ruang bagi perusahaanperusahaan transnasional untuk memindahkan sumber daya dan keuntungan dari negara-negara berkembang, sementara kebijakan ini terbukti gagal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang membawa manfaat bagi perekonomian nasional ataupun lokal. Reformasi sektor pertambangan ini juga telah menjadi landasan bagi ekspansi pertambangan skala besar tanpa kontrol dampak lingkungan yang efektif, sebagai akibatnya terjadi kerusakan lingkungan lokal dan regional serta degradasi kawasan lingkungan yang sensitif dan kaya secara biologis. Reformasi yang mendorong ekspansi pertambangan skala besar tanpa jaminan keamanan, telah menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat lokal. Reformasi yang mendorong ekspansi pertambangan skala besar tanpa regulasi tersebut juga dampak sosial yang negatif. Kebijakan penyesuaian struktural yang mendorong ekspansi besar-besaran pertambangan, telah mengancam hak-hak lahan tradisional penduduk asli dan memperlemah kontrol terhadap lahan dan sumber daya.

Liberalisasi dan Keterpurukan Ekonomi Penyesuaian Kebijakan Anggaran Publik

Ekuador, Ghana, Hungaria, Meksiko, Filipina, Uganda dan Zimbabwe

71

Kebijakan penyesuaian struktural telah menyebabkan, dalam kasus yang terburuk, penurunan tajam anggaran pemerintah untuk bidang kesehatan dan pendidikan, bahkan dalam kasus yang terbaik, terdapat peningkatan yang tidak memadai dalam pengeluaran pemerintah. Penerapan skema pembagian penanggungan beban dan peningkatan penghasilan, telah menciptakan hambatan tambahan bagi akses masyarakat miskin terhadap pelayanan yang berkualitas. Memburuknya kualitas pendidikan sebagai hasil dari anggaran yang terbatas. Kualitas layanan kesehatan tidak mengalami peningkatan, bahkan semakin memburuk di beberapa daerah, dan terjadi disparitas yang tinggi antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Penghapusan subsidi secara universal terhadap barang-barang publik membawa dampak yang negatif terhadap kualitas kehidupan masyarakat miskin.

Sumber: Disarikan dari SAPRIN, Structural Adjustment: The SAPRI Report The Policy Roots of Economic Crisis, Poverty and Inequality (London & New York: Zed Books, Ltd., 2004) Hasil evaluasi yang dilakukan melalui SAPRI/CASA terhadap dampak dari implementasi kebijakan penyesuaian struktural berlandaskan neoliberalisme oleh IMF dan Bank Dunia, dengan sangat jelas memperlihatkan realitas keterpurukan ekonomi negara-negara berkembang. Reformasi kebijakan yang dipaksakan oleh IMF dan Bank Dunia di negara-negara berkembang memiliki relasi terhadap penciptaan kemiskinan. Liberalisasi sektor finansial, reformasi pasar tenaga kerja, privatisasi dan reformasi di bidang pertanian serta di bidang-bidang lainnya, di satu sisi, dan reformasi sektor-sektor produktif di sisi lain, memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap proses pemiskinan yang dialami kelompok masyarakat di negara-negara berkembang.203 Dalam bahasa yang tegas, hasil evaluasi SAPRI/ CASA menyatakan bahwa kebijakan penyesuaian struktural telah memberikan kontribusi besar terhadap proses pemiskinan dan marginalisasi lebih dalam kehidupan penduduk lokal dan semakin meningkatkan ketimpangan ekonomi.204 Penelitian SAPRI/CASA telah berhasil mengidentifikasi akar dari persoalan kemiskinan dan ketimpangan yang dialami negara-negara berkembang yang terletak pada implementasi kebijakan penyesuaian struktural oleh IMF dan Bank Dunia. Dengan demikian, upaya untuk mengentaskan kemiskinan dan menghapuskan ketimpangan di negara-negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari penyingkiran kebijakankebijakan ekonomi yang bernafaskan pada neoliberalisme. Beragam literatur lainnya yang melakukan analisis evaluatif terhadap dampak implementasi kebijakan penyesuaian struktural juga menunjukkan hasil yang serupa. Andrew Charlton, dari Centre for Economic Performance, London School of Economics, juga menemukan relasi antara kebijakan penyesuaian struktural, khususnya dalam bentuk liberalisasi sektor finansial atau pasar modal, memiliki relasi SAPRIN, Structural Adjustment, 203. SAPRIN, Structural Adjustment, 203.

203 204

72


yang sangat erat terhadap kemiskinan.205 Berdasarkan studi literatur yang dilakukan oleh Charlton, muncul suatu kesimpulan bahwa liberalisasi pasar kapital memiliki relasi yang lemah terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, bahkan kebijakan tersebut telah meningkatkan kerentanan (volatilitas) ekonomi makro dan insiden krisis finansial.206 Berdasarkan bukti-bukti empiris dari studi yang dilakukan Charlton di beberapa negara berkembang, terdapat lima jalur yang menunjukkan pengaruh liberalisasi sektor finansial terhadap distribusi pendapatan dan tingkat kemiskinan.207 Di dalam setiap jalur tersebut, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa resiko terbesar jatuh kepada kelompok masyarakat miskin. Pertama, pengaruh dari liberalisasi pasar kapital terhadap volatilitas ekonomi makro.208 Masyarakat miskin sangat rentan terhadap volatilitas ekonomi makro dikarenakan kelompok masyarakat ini memiliki kemampuan yang paling rendah dalam menghadapi resiko dan memiliki akses yang paling lemah terhadap pasar jaminan. Kedua, seiring dengan dampak liberalisasi pasar modal terhadap meningkatnya insiden krisis (kasus ekstrim dari volatilitas), hal ini memiliki dampak substansial terhadap kemiskinan. Masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling keras terkena hantaman dari krisis, di mana kerugian ekonomi yang mereka rasakan sangatlah parah dan terus berlanjut dalam jangka waktu yang panjang setalah krisis mereda.209 Ketiga, terdapat bukti yang kuat bahwa peningkatan mobilitas modal berdampak pada melemahnya posisi tawar dari tenaga kerja miskin dan dapat menyebabkan pengurangan keuntungan yang mereka dapatkan dari output total aktifitas perekonomian.210 Keempat, integrasi finansial internasional berdampak pada menurunnya otonomi pemerintah dalam kebijakan fiskal dan dapat membatasi cakupan dari program-program pengalihan progresif, perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.211 Kelima, liberalisasi finansial meningkatkan kompetisi dari bank-bank asing, yang secara potensial meningkatkan efisiensi finansial, tetapi juga mengurangi ketersediaan pinjaman terhadap masyarakat miskin dan pedesaan.212 Secara keseluruhan, kebijakan liberalisasi finansial yang dikondisionalitaskan IMF dan Bank Dunia telah membawa dampak buruk terhadap kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang.213 Proyek liberalisasi perekonomian negara-negara berkembang oleh IMF dan Bank Dunia berjalan seiring dengan yang terjadi melalui WTO, sebagai bagian dari trinitas institusi internasional yang berbasiskan pada neoliberalisme. Hasil evaluasi yang terdapat di berbagai literatur menunjukkan dampak yang sama dari implementasi kesepakatan liberalisasi perdagangan WTO terhadap kemiskinan negara-negara berkembang. Sebagaimana analisis SAPRI/CASA mengenai dampak reformasi ke Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” dalam Jose Antonio Ocampo & Joseph E. Stiglitz, eds. Capital Market Liberalization and Development (Oxford: Oxford University Press, 2008), 121. 206 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 121. 207 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 122. 208 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 122. 209 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 122. 210 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 122. 211 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 122. 212 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 122. 213 Andrew Charlton, “Capital Market Liberalization and Poverty,” 134. 205


73

bijakan di bidang pertanian telah berdampak negatif pada kehidupan masyarakat miskin, analisis yang dilakukan oleh Neil McCulloch (Institute of Development Studies, Sussex), L. Alan Winters (University of Sussex, Centre for Economic Performance, London School of Economis) dan Xavier Cirera (Institute of Development Studies, Sussex) menunjukkan hasil yang serupa.214 Perlu ditekankan bahwa hal ini terjadi dikarenakan implementasi kebijakan reformasi di bidang perdagangan yang dikondisionalitaskan oleh IMF dan Bank Dunia selalu dan pasti sejalan dengan kesepakatan yang terdapat di dalam WTO. Pertama, mereka menganalisis dampak dari kebijakan reformasi di bidang pertanian terhadap kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, harus dipahami bahwa sektor pertanian sangat penting dan terkait dengan kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Menurut mereka, dikarenakan pentingnya sektor pertanian bagi masyarakat miskin, liberalisasi sektor pertanian memiliki dampak yang lebih besar terhadap kemiskinan dibandingkan dengan liberalisasi di bidang lainnya. Begitu juga halnya dengan skema liberalisasi dalam bentuk kesepakatan perdagangan bebas baik dalam lingkup bilateral, regional ataupun lintas kawasan, memiliki dampak yang negatif terhadap perekonomian negara-negara berkembang. Adalah pengalaman Meksiko dalam integrasi dengan North American Free Trade Area (NAFTA) yang memperlihatkan bagaimana buruknya dampak kesepakatan perdagangan bebas terhadap negara-negara berkembang. NAFTA merupakan suatu bentuk kesepakatan perdagangan bebas yang terjalin di antara dua negara maju (Amerika Serikat dan Kanada) dengan Meksiko sebagai negara berkembang. Pembukaan ekonomi Meksiko melalui NAFTA telah berdampak negatif terhadap lapangan pekerjaan. Meksiko kehilangan separuh dari lapangan pekerjaan dari tahun 1988 sampai 1994 sebagai imbas dari kebijakan privatisasi.215 Sampai dengan tahun 2000 jumlah perusahaan negara mengalami penurunan luar biasa menjadi hanya 200 perusahaan dari 1.100 perusahaan di tahun 1982.216 NAFTA yang mengintegrasikan perekonomian tiga negara dengan total populasi sebesar 376 juta dan PDB hampir US$9 triliun, ditujukan untuk mengurangi jurang ketimpangan ekonomi Meksiko dan Amerika Serikat, dan sehingga dapat mengurangi permasalahan migrasi illegal.217 Namun kenyataannya disparitas pendapatan di antara kedua negara justru mengalami peningkatan selama satu dekade pertama NAFTA, sebesar lebih dari 10 persen.218 NAFTA juga tidak berhasil meningkatkan pertumbuhan perekonomian Meksiko.219 Justru pertumbuhan ekonomi Meksiko sangat suram selama dekade pertama NAFTA, yaitu sebesar 1,8 persen dalam basis per kapita riil.220 Memang tingkat ini lebih baik dibandingan dengan yang dialami negara-negara Amerika Latin lainnya, akan tetapi jika dibandingkan dengan per Neil McCulloch, L. Alan Winters & Xavier Cirera, Trade Liberalization and Poverty: A Handbook (London: Centre for Economic Policy Research, 2001). 215 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2007), 101. 216 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 101. 217 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 64. 218 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 64. 219 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 64. 220 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 64. 214

74


tumbuhan ekonomi Meksiko periode 1948-1973 dengan nilai rata-rata sebesar 3,2 persen, angka tersebut menunjukkan suatu penurunan.221 Selain itu, NAFTA juga menyebabkan perekonomian Meksiko menjadi sangat tergantung terhadap Amerika Serikat, di mana jika perekonomian Amerika Serikat mengalami penurunan, maka Meksiko akan mengalami hal yang sama.222 Memang satu bagian dari perekonomian Meksiko terlihat mengalami keberhasilan melalui NAFTA. Namun bagian ekonomi yang tumbuh ini terpusat pada apa yang disebut sebagai maquiladora, yaitu sentra manufaktur yang mengimpor dan merakit komponen untuk ekspor yang bebas dari pajak. Pola bisnis seperti ini, kenyataannya lebih besar membawa keuntungan bagi para pemiliki modal berbasiskan eksploitasi terhadap tenaga kerja dengan upah yang sangat murah. Pabrikpabrik maquiladora di Meksiko mengalami peningkatan dalam jumlah besar, menjadi sumber pasokan bagi perusahaan-perusahaan manufaktur Amerika seperti General Motors dan General Electric dengan biaya produksi rendah.223 Lapangan pekerjaan mengalami peningkatan sebesar 110 persen selama enam tahun pertama NAFTA, dibandingkan dengan nilai sebesar 78 persen pada periode enam tahun sebelumnya.224 Akan tetapi, keberhasilan ekonomi berlandaskan maquiladora ini terbukti tidak memiliki daya tahan berkelanjutan. Setelah tahun-tahun awal pertumbuhan di kawasan maquiladora, lapangan pekerjaan mulai mengalami penurunan, di mana sebanyak 200.000 pengangguran tercipta pada periode 2000-2001.225 Demikianlah pengalaman pahit yang dialami Meksiko setelah mengintegrasikan diri ke dalam skema perdagangan bebas regional. Kisah ini sekaligus menjadi bukti yang terang bahwa implementasi kebijakan ekonomi yang berlandaskan pada liberalisme atau bahkan neoliberalisme sebagai wujud metamorfosa keyakinan fundamental terhadap pasar bebas, telah membawa dampak yang sangat negatif bagi perekonomian negara-negara berkembang. Berbagai literatur memperlihatkan bagaimana penanaman prinsip liberalisme melalui skema apapun itu, baik kebijakan penyesuaian struktural ala IMF dan Bank Dunia, liberalisasi perdagangan multilateral WTO, kesepakatan perdagangan bebas pada tataran regional ataupun bilateral, telah berhasil menciptakan keterpurukan ekonomi negara-negara berkembang. Dalam tataran teoritis, muncul suatu kekhawatiran bahwa integrasi ekonomi regional berbasis liberalisasi dapat meningkatkan ketimpangan atau disparitas ekonomi, baik antar kawasan ataupun sub-kawasan dan antar negara di dalam kawasan. Khususnya di Asia Timur misalnya, perekonomian negara-negara di kawasan ini sangatlah beragam.226 Begitu juga halnya dalam konteks tingkat pendapatan, teknologi industri dan aspek-aspek sosio-ekonomi lainnya. Sebagai contoh, koefisien varisasi PDB per kapita di Asia Timur di tahun 2004 adalah 1,140, tiga

Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 64. Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 64. 223 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 65. 224 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Works, 65. 225 David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, 138. 226 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia: Perspectives from Spatial and Neoclassical Economics (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2008), 4-5. 221 222


75

kali koefisien 15 negara Eropa Timur di tahun yang sama. Tingginya disparitas di antara negara-negara Asia Timur ini memunculkan suatu kekhawatiran bahwa negara-negara dengan kondisi yang kurang memadai hanya akan mendapatkan peluang terbatas untuk pertumbuhan dan akan tertinggal oleh negara-negara lain dalam persaingan yang tercipta dari integrasi pasar.228 Bahkan di China, disparitas internal terjadi di antara kawasan daratan dan pantai, di mana kontribusi PDB 11 negara pantai terhadap total PDB mengalami peningkatan dari 53,3 persen di tahun 1990 menjadi 61,3 persen di tahun 2003, sementara provinsi-provinsi di wilayah daratan hanya berada pada posisi sebesar 12,4 persen dari PDB total.229 Dalam konteks skala ekonomi, produktifitas dan daya saing dari sebuah perusahan sangat tergantung pada besaran produksi. Sebagai akibatnya, perusahaan-perusahaan akan bergerak ke kawasan dengan pasar yang besar guna mengeksploitasi manfaat dari skala ekonomi.230 Hasilnya akan terjadi pengelompokkan (aglomerasi) perusahaan-perusahaan pada negara atau kawasan-kawasan tertentu yang memiliki pasar domestik besar sebagai imbas dari ekspansi pasar yang tercipta dari integrasi ekonomi.231 Akhirnya, semakin jelas bahwa tata kelola perekonomian global selama ini tidaklah dibangun atas dasar suatu visi yang mencerminkan kepentingan bersama seluruh negara. Tata kelola perekonomian dunia selama ini yang dilandaskan pada prinsip liberalisme/neoliberalisme merupakan visi yang mencerminkan kepentingan dari segelintir negara-negara maju. Buktinya kemajuan ekonomi dunia tidaklah berjalan secara merata. Keuntungan terbesar dari aktifitas perekonomian dunia masih didominasi oleh negara-negara maju. Sementara prinsip liberalisme/neoliberalisme yang berhasil ditanamkan dalam kebijakan ekonomi negara-negara berkembang membawa hasil yang menutup kemungkinan bagi tercapainya cita-cita untuk mengentaskan kemiskinan dunia yang terpusat di negara-negara berkembang. Secara umum, uraian dari bagian ini menyimpulkan bahwa terdapat tiga dampak besar dari implementasi liberalisme/neoliberalisme dalam berbagai skema di negara-negara berkembang. Pertama, kerentanan fundamen perekonomian negaranegara berkembang terhadap hantaman krisis. Episode krisis tanpa henti yang melanda perekonomian di berbagai belahan dunia menjadi bukti dari hal ini. Kedua, implementasi liberalisme justru memiliki pengaruh negatif terhadap kehidupan masyarakat miskin di negara-negara berkembang. Ketiga, jurang ketimpangan ekonomi dalam berbagai tataran mengalami peningkatan sebagai imbas dari hegemoni liberalisme/neoliberalisme dalam tata kelola perekonomian global selama ini. Uraian dari bagian ini membawa sebuah pesan utama, bahwa pengalaman pahit negara-negara berkembang dalam menjalankan roda perekonomian berba227

Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 228 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 229 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 230 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 231 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 227

76


sis liberalisme/neoliberalisme sudah seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi strategi pembangunan dalam berbagai skema yang akan dijalankan oleh negaranegara berkembang, baik domestik, bilateral, regional ataupun multilateral. Implementasi kebijakan ekonomi ataupun kesepakatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip pasar bebas tidaklah menciptakan suatu arena pertarungan yang setara bagi semua negara. Hanya negara-negara yang memiliki fundamen dan kesiapan ekonomi yang matang yang akan dapat meraup keuntungan di dalamnya. Sedangkan, negara-negara dengan fundamen ekonomi yang lemah dan tidak memiliki kesiapan harus menerima nasib tergilas cepatnya persaingan dan menelan pil pahit keterpurukan ekonomi yang mendalam dan berkelanjutan.

Bab 3 Masyarakat Ekonomi ASEAN: Neoliberalisme dan Gelombang Kedua Regionalisme

Neoliberalisme memainkan pengaruh yang sangat besar dalam perjalanan sejarah perekonomian dunia. Berbagai skema tata kelola perekonomian dunia, baik dalam bentuk strategi pembangunan domestik, liberalisasi perekonomian di tingkat multilateral, regional dan bilateral, tidak dapat dilepaskan dari neoliberalisme. Sementara itu, dalam perjalanannya, implementasi prinsip neoliberalisme ini telah membawa dampak negatif terhadap perekonomian negara-negara berkembang. Hal ini terjadi, sebagai sesuatu yang imperatif dari implementasi prinsip ekonomi yang tidak adil dan dirancang memprioritaskan pemenuhan kepentingan segelintir negara-negara tertentu. Bagian ini berupaya untuk mengidentifikasi pengaruh neoliberalisme dalam agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan berlandaskan pada sejarah basis teoritis dan empiris fenomena regionalisme di dunia, bagian pertama dari sub-bab ini mengidentifikasi regionalisme Asia Tenggara berjalan melampaui dua gelombang integrasi regional, di mana regionalisme gelombang kedua yang berlandaskan pada neoliberalisme terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dalam bagian kedua, melalui tiga pendekatan, historis, strategis dan teoritis, neoliberalisme teridentifikasi memainkan peranan besar dalam langkah dan strategi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dengan berlandaskan pada analisis melalui tiga pendekatan tersebut, bagian ini memposisikan agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai wujud regionalisme yang berlandaskan pada prinsip neoliberalisme. Dengan demikian, posisi bab ini pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari bab sebelumnya, di mana agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dengan sangat jelas teridentifikasi sebagai wujud implementasi dari neoliberalisme, juga akan membuka peluang besar bagi terciptanya dampak-dampak negatif yang harus dialami oleh perekonomian negara-negara dengan kondisi fundamen domestik yang tidak siap dan kurang memadai dalam suatu pertarungan dalam ranah neoliberal.

Transformasi Regionalisme Asia Tenggara Perjalanan integrasi kawasan Asia Tenggara telah melalui masa yang panjang melintasi fenomena dua gelombang regionalisme yang terjadi sepanjang sejarah

78


dunia. Geliat integrasi di kawasan Asia Tenggara pasca berakhirnya Perang Dingin memiliki ciri yang sangat berbeda dengan periode sebelumnya. Masa regionalisme yang baru ini dikenal dengan istilah gelombang kedua regionalisme, di mana faktorfaktor baru muncul menggantikan pendorong integrasi kawasan pada gelombang yang pertama. Regionalisme gelombang pertama merupakan fenomena integrasi kawasan yang terjadi di berbagai belahan dunia sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua sampai akhir tahun 1980-an.1 Pada masa ini fenomena integrasi kawasan didominasi oleh penjelasan teori integrasi tradisional di bawah pengaruh dialektika paradigma liberalisme dan realisme di dalam hubungan internasional.2 Pengaruh pemikiran liberalisme hubungan internasional memainkan peranan besar dalam proses integrasi regional. Pengaruh liberalisme dalam integrasi regional gelombang pertama dapat ditelusuri dari tiga pendekatan, yaitu federalisme, fungsionalisme dan neofungsionalisme.3 Ketiganya dikategorikan ke dalam pendekatan supranasional dalam memahami regionalisme gelombang pertama. Dalam pandangan pendekatan ini, regionalisme pada masa itu terjadi lebih didorong oleh faktorfaktor efektifitas pemenuhan kebutuhan manusia dan penyelesaian masalah bersama secara kolektif. Keberhasilan kerjasama regional dalam bidang teknis dan fungsional diasumsikan oleh para pemikir fungsionalis akan mendorong penyebaran (spillover) yang mempengaruhi integrasi dalam bidang yang lebih luas. Hal ini dapat kita pahami, khususnya tercermin dari konsep ramifikasi David Mitrany yang menjelaskan keberhasilan integrasi di bidang spesifik fungsional kawasan Eropa melalui European Coal and Steel Community (ECSC), European Atomic Energy Community (EURATOM) dan European Economic Community (ECC).4 Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pengaruh pemikiran liberal, terutama dalam wujud neofungsionalisme, semakin mendominasi teori-teori tentang integrasi di tingkat kawasan.5 Pandangan neofungsionalisme mengenai integrasi kawasan pada dasarnya merupakan pengembangan dari fungsionalisme. Neofungsionalisme mengakui fenomena spillover sebagaimana yang dijelaskan oleh para pemikir fungsional. Hanya saja para pemikir neofungsionalisme tidak melihat spillover yang terjadi pada bidang ekonomi semata.6 Efek penyebaran dari kerjasama fungsional di tingkat kawasan, menurut mereka, yang terpenting juga menyentuh ranah politik. Terciptanya integrasi pada level yang lebih tinggi inilah, khususnya integrasi politik, yang merupakan wujud dorongan dari spillover di bidang politik, di mana terjadi proses pengalihan dari suatu pusat otoritas ke pusat yang lain.7 Ernst Haas, salah satu pemikir utama neofungsionalisme, memandang integrasi dari sudut pandang yang berbeda dari konsep spillover fungsionalis, di mana efek penyebaran mengarah kepada integrasi ekonomi dan terutama politik dalam suatu basis teritorial.8 Lebih lanjut, teori neofungsionalis memandang proses integrasi ekonomi dan Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order: Europe and Southeast Asia (Hampshire &Burlington: Ashgate, 2007), 6. 2 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 6-28. 3 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 6-28. 4 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 6-28. 5 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 15. 6 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 15. 7 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 15. 8 Shaun Breslin, Richard Higgott & Ben Rosamond, “Regions in Comparative Perspective,” 1

Masyarakat Ekonomi ASEAN

79

politik tersebut, didorong oleh tindakan dari aktor-aktor rasional, baik dalam bentuk institusi supranasional atau kelompok-kelompok produsen.9 Namun demikian, pengaruh dominan dari teori neofungsionalisme yang seringkali bahkan disebut sebagai teori integrasi ini, mulai mengalami penurunan di tahun 1970-an. Penurunan pengaruh ini sejalan dengan kritik deras terhadap asumsi dan prediksi teoritis dari neofungsionalisme yang tidak selaras dengan realitas empiris.10 Bahkan Ernst Haas dan para pemikir neofungsionalis lainnya mengakui persoalan ini. Mereka menyatakan bahwa kekuatan pendorong bagi proses integrasi Eropa di tahun 1950-an, telah mengalami penurunan.11 Fenomena spillover yang mereka asumsikan dari low politics menuju high politics kenyataannya sangat terbatas secara empiris.12 Beberapa dari pemikir neofungsionalis lebih lanjut melakukan modifikasi terhadap konsep spillover, yang memungkinkan terjadinya suatu proses kebalikan dari integrasi (spillback).13 Di tengah penurunan pengaruh dari penjelasan pemikiran turunan dari liberalisme ini, asumsi dan penjelasan dari realisme/neorealisme menampakkan kekuatan dalam kesesuaian dengan realitas empiris. Realisme/neoreralisme menekankan perhatian terutama pada bentuk regionalisme yang terkait dengan persoalan keamanan.14 Paradigma ini memiliki asumsi bahwa negara-negara dapat bekerjasama dan membangun suatu rezim internasional dan regional dalam rangka untuk meningkatkan keamanan relatif mereka.15 Realisme/neorealisme menjelaskan fenomena munculnya aliansi dan berbagai bentuk kerjasama lainnya sebagai sarana yang baik untuk meningkatkan keamanan dan menjamin keberlangsungan hidup.16 Perilaku penyeimbangan sebagai hasilnya, diikatkan dengan distribusi kapabilitas relatif dari setiap partisipan di dalam kerjasama.17 Paradigma ini menegaskan bahwa, kerjasama regional lebih merupakan suatu bentuk institusionalisasi aliansi untuk mengatasi suatu ancaman bersama atau melawan penyebarluasan kepentingan hegemoni dari sebuah kekuatan besar.18 Akan tetapi, dominasi pemikiran realisme/neorealisme dalam kaitannya dengan regionalisme ini tidaklah tanpa tandingan. Berkembangnya fenomena pluralisasi aktor dalam hubungan internasional semakin meningkat derajat saling ketergantungan (interdependensi) di tingkat internasional, telah membangkitkan kembali pengaruh pemikiran liberalisme/neoliberalisme dalam menjelaskan fenomena integrasi kawasan. Selain itu, realitas empiris pasca berakhirnya Perang Dingin menunjukdalam Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips & Ben Rosamond, eds. New Regionalisms in the Global Political Economy: Theory and Cases (London & New York: Routledge, CSGR, 2002), 2. 9 Shaun Breslin, Richard Higgott & Ben Rosamond, “Regions in Comparative Perspective,” 2. 10 Shaun Breslin, Richard Higgott & Ben Rosamond, “Regions in Comparative Perspective,” 3. 11 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 15. 12 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 15. 13 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 15. 14 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 19. 15 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 19. 16 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 19. 17 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 19. 18 Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 19.

80


kan kontradiksi dengan apa yang diasumsikan oleh pemikiran realisme/neorealisme. Pertama, Eropa di tahun 1980-an mulai memusatkan perhatian pada upaya peningkatan daya saing ekonominya sendiri dalam hubungan dengan Jepang dan Amerika Serikat.19 Kedua, Perjanjian Maastricht berjalan seiring dengan proses reunifikasi Jerman, yang semakin menguatkan integrasi Eropa.20 Fenomena ini kemudian mendorong penguatan pengaruh pemikiran neoliberal institusionalisme dalam menjelaskan proses integrasi regional, terutama melalui konsep interdependensi ekonomi. Berkembangnya fenomena baru pasca Perang Dingin ini juga menandai munculnya gelombang kedua dalam sejarah regionalisme di dunia. Sejak berdirinya pada 8 Agustus 1967, ASEAN mengalami suatu proses transformasi yang panjang melampaui fenomena gelombang pertama sampai kepada gelombang kedua regionalisme. Pada awalnya, munculnya regionalisme di kawasan Asia Tenggara dalam wujud ASEAN, sangat relevan dijelaskan melalui perspektif realisme. Faktor-faktor yang mendorong terbentuknya suatu organisasi regional di Asia Tenggara ini lebih banyak berada dalam ranah politik keamanan dibandingkan persoalan ekonomi. Dalam sejarah awalnya, peningkatan kerjasama antar negara di kawasan ini lebih didasarkan oleh inisiatif yang berasal dari kekuatan di luar kawasan (extra-regional powers) dalam konstelasi politik internasional masa Perang Dingin pasca berakhirnya Perang Dunia Kedua.21 Pada masa ini terdapat dorongan yang kuat dari negara-negara Sekutu agar Amerika Serikat memberikan komitmen yang kuat terhadap kawasan Asia Tenggara. Hal ini menjadi fenomena pertama yang mewarnai proses regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Wujud nyata dari upaya kekuatan di luar kawasan untuk meningkatkan dan memfasilitasi kerjasama di Asia Tenggara terletak pada penandatangan Perjanjian Pertahanan Kolektif Asia Tenggara (Southeast Asia Collective Defense Treaty) di Manila, September 1954.22 Kesepakatan ini menjadi landasan bagi terbentuknya Southeast Asian Treaty Organisation (SEATO) yang terdiri Amerika Serikat, Inggris, Selandia Baru, Pakistan, Perancis, Australia, Filipina dan Thailand, sekaligus sebagai respon langsung terhadap kekalahan Perancis di Indochina.23 Fenomena kedua yang menjadi latar dari regionalisme gelombang pertama Asia Tenggara terletak pada beragamnya struktur politik, ekonomi, budaya dan sosial serta kepentingan prioritas dari elit yang berkuasa di negara-negara ini.24 Dalam kondisi ini, regionalisme sangat dipengaruhi oleh orientasi elit yang berkuasa terhadap pengaruh pertarungan ideologis Perang Dingin di kawasan ini. Sebagai hasilnya, tidak mengherankan jika kesepakatan untuk membentuk ASEAN baru tercapai setelah terjadi perubahan rezim pemerintahan di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan konteks ini, berdirinya ASEAN di tahun 1967 lebih diorientasikan kepada upaya penciptaan stabilitas keamanan di kawasan yang diwarnai oleh perseturan ideologis, dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan. Kuatnya semangat nasionalisme menjadi fenomena ketiga yang mewarnai gel 21 22 23 24 19 20

Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 20. Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 20. Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 78. Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 78. Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 78. Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 78.


81

ombang pertama regionalisme di kawasan Asia Tenggara. Berbeda dengan proses yang terjadi di Eropa, di mana semangat nasionalisme justru mengalami pelemahan pasca Perang Dunia Kedua, di kawasan Asia Tenggara, semangat ini justru menjadi alat untuk mencapai kemerdekaan. Regionalisme di kawasan Asia Tenggara sangat dipengaruhi oleh semangat nasionalisme dan pergerakan nasionalis.25 Fenomena inilah yang menjelaskan mengapa prinsip kedaulatan negara tertanam dengan sangat kuat dalam ASEAN. Ketiga fenomena yang melatarbelakangi gelombang pertama regionalisme di Asia Tenggara ini, dengan demikian menjadikan penjelasan paradigma realisme/neorealisme lebih relevan dibandingkan dengan pendekatan liberalisme/neoliberalisme. Dengan kuatnya pengaruh kekuatan ekstra-kawasan untuk menangkal ancaman keamanan bersama, dan lestarinya prinsip non-intervensi, penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara, integritas territorial, stabilitas nasional dan kawasan, menjadikan regionalisme Asia Tenggara dalam wujud ASEAN di gelombang yang pertama tidak lebih sebagai suatu institusionalisasi aliansi dengan tujuan kapabilitas keamanan relatif, sebagaimana yang diasumsikan oleh para pemikir realisme. Kecondongan elit penguasa terhadap peta kekuatan konstelasi politik internasional yang menjadi salah satu prekondisi dari berdirinya ASEAN semakin menguatkan asumsi dari realisme dalam menjelaskan gelombang pertama regionalisme di kawasan Asia Tenggara ini. Interdependensi di bidang keamanan lebih memainkan peranan dalam proses regionalisme Asia Tenggara gelombang pertama dibandingkan dengan interdependensi ekonomi. Praktis, dengan berkecamuknya perang di dalam suasana Perang Dingin di kawasan ini pada tahun 1960-an dan 1970-an, wacana untuk integrasi ekonomi di tingkat kawasan tidak menjadi warna yang dominan. Akhir tahun 1970-an, baru kemudian isu-isu ekonomi mendapatkan perhatian besar dalam proses integrasi kawasan Asia Tenggara. Jika kita amati perkembangan isu integrasi ekonomi dalam ASEAN, terlihat suatu fenomena yang sejalan dengan pertumbuhan pengaruh neoliberalisme dalam tata kelola perekonomian dunia. Berjalan seiring dengan mulai munculnya pengaruh neoliberalisme dalam perekonomian internasional, pada tahun 1977, negara-negara ASEAN menandatangani sebuah kesepakatan baru di mana para pemimpin negara-negara di kawasan Asia Tenggara sepakat untuk mengadopsi beragam instrumen liberalisasi perdagangan berdasarkan basis preferensial.26 Sebelumnya, pada tahun 1976, negara-negara ASEAN telah menandatangani Bali Concord yang merupakan deklarasi mengenai kerjasama di bidang perdagangan untuk memajukan pembangunan dan pertumbuhan produksi dan bidang perdagangan baru.27 Menguatnya isu kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini, kemudian diikuti oleh deklarasi di tahun 1987, di mana negara-negara ASEAN berupaya untuk memperkuat kerjasama ekonomi intra-ASEAN untuk memaksimalkan realisasi potensi perdagangan dan pembangunan kawasan.28 Namun demikian, berbagai kesepakatan dan deklarasi terkait penguatan kerjasama ekonomi tersebut tidak diikuti oleh langkah-langkah yang nyata. Baru Jens-Uwe Wunderlich, Regionalism, Globalisation and International Order, 73. Ramkishen S. Rajan & Sunil Songala, Asia in the Global Economy: Finance, Trade and Investment (Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 2008), 219. 27 Ramkishen S. Rajan & Sunil Songala, Asia in the Global Economy, 219. 28 Ramkishen S. Rajan & Sunil Songala, Asia in the Global Economy, 219. 25 26

82


kemudian, setelah berakhirnya Perang Dingin, beragam inisiatif baru muncul, menandai masuknya integrasi kawasan Asia Tenggara ke dalam gelombang kedua regionalisme. Terobosan nyata terjadi pada Januari 1992 di Singapura, di mana enam negara anggota ASEAN menandatangani skema tarif preferensial efektif bersama (Common Effective Preferential Tariff/CEPT) dalam agenda pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area/AFTA).29 Skema CEPT ini ditujukan untuk menurunkan hambatan tarif sampai tidak lebih dari lima persen dan menghapuskan segala bentuk hambatan kuantitatif secara menyeluruh termasuk hambatan non-tarif di dalam AFTA.30 Lahirnya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur pada tahun 1997 menjadi titik terang bagi menguatnya pengaruh neoliberalisme dalam arah perkembangan regionalisme di Asia Tenggara. Dalam Visi ini ASEAN mengarah kepada integrasi yang mendalam di bidang ekonomi dengan prinsip liberalisasi sebagai landasannya. Bahkan krisis finansial yang menghantam perekonomian negara-negara ASEAN di penghujung tahun 1990-an tidak melemahkan pengaruh neoliberalisme dalam gelombang kedua integrasi regional di Asia Tenggara. Meskipun beragam analisis memperlihatkan bahwa akar dari krisis tersebut terletak pada implementasi kebijakan liberalisasi finansial di negara-negara kawasan ini, prinsip neoliberalisme tetap menjadi landasan bagi integrasi regional Asia Tenggara. Disepakatinya pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) melalui penandatangan ASEAN Concord-2 di Bali pada Oktober 2003, merupakan wujud nyata kuatnya pengaruh neoliberalisme dalam menentukan arah integrasi ekonomi ASEAN. Prinsip liberalisasi terlihat dengan sangat jelas sekali menjadi landasan bagi pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2020, di mana di dalam Bali Concord dinyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi sebagaimana digariskan dalam Visi ASEAN 2020, yaitu untuk menciptakan kawasan ekonomi ASEAN yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi di mana di dalamnya terdapat pergerakan bebas barang, jasa, investasi dan arus modal, pembangunan ekonomi yang setara dan pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi.31 Bahkan, begitu kuatnya komitmen terhadap regionalisme berbasis liberalisasi ini telah mendorong upaya percepatan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, yang disepakati dalam Pertemuan Puncak ASEAN ke-12 pada Januari 2007. Dalam pertemuan tersebut, neoliberalisme menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi arah perkembangan integrasi ASEAN. Para pemimpin ASEAN melalui pertemuan tersebut, sepakat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi sebuah kawasan di mana barang, jasa, investasi, pekerja terampil dan arus modal dapat bergerak dengan bebas. Dengan demikian, integrasi kawasan Asia Tenggara dalam gelombang yang kedua ini, semakin memperlihatkan apa yang dinyatakan oleh Paul Bowles, bahwa regionalisme baru merupakan wujud kombinasi regionalisme dengan adopsi Ramkishen S. Rajan & Sunil Songala, Asia in the Global Economy, 219. Ramkishen S. Rajan & Sunil Songala, Asia in the Global Economy, 219. 31 ASEAN Concord II/Bali Concord II, http://www.aseansec.org/15159.htm, diakses pada tanggal 2 Maret 2009 pukul 11:45. 29 30


83

strategi-strategi pembangunan neoliberal. Kondisi ini mencerminkan suatu proses adopsi strategi pembangunan neoliberal yang marak terjadi di negara-negara berkembang melalui campur tangan IMF dan Bank Dunia yang berjalan seiring dengan perkembangan regionalisme dalam gelombang kedua. Bowles mengamati bahwa dalam fenomena regionalisme baru, kesepakatan perdagangan regional mencerminkan strategi liberalisasi bagi negara-negara berkembang pada tahapan awal dalam rangka menghadapi liberalisasi dalam lingkup yang lebih luas.33 Strategi liberalisasi regional diyakini oleh para pendukungnya dapat menjadi landasan bagi industri untuk menyesuaikan diri dalam bersaing dengan negara-negara tetangga terlebih dahulu sebelum memasuki ranah persaingan di tingkat global.34 Strategi ini secara empiris, di beberapa kawasan, berhasil memobilisasi dukungan kepentingan bisnis berbagai inisiatif liberalisasi regional.35 Kondisi inilah yang menjelaskan kemunculan kembali regionalisme sebagai sebuah pilihan kebijakan bagi negara-negara berkembang dikarenakan regionalisme terbukti bermanfaat dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal.36 Geliat integrasi ekonomi regional ASEAN pada gelombang yang kedua, dengan demikian merupakan bagian dari regionalisme yang dilandasi oleh prinsip-prinsip neoliberal sebagaimana yang digambarkan oleh Bowles. 32

Masyarakat Ekonomi ASEAN dan Prinsip Neoliberalisme Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik neoliberalisme yang melekat sangat kuat di dalam agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2015 menjadikan regionalisme Asia Tenggara sebagai bagian dari regionalisme yang dilandasi oleh implementasi prinsip-prinsip ekonomi neoliberal. Bagian ini berupaya untuk mengidentifikasi dan memberikan eksplanasi kritis terhadap karakteristik neoliberalisme di dalam agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, sehingga dapat dinyatakan bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan regionalisme yang bernafaskan neoliberalisme. Secara keseluruhan, upaya pembingkaran neoliberalisme di balik agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan historis, strategis dan teoritis. Secara historis, pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari agenda pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) di tahun 1992. Runtuhnya pengaruh komunisme seiring dengan berakhirnya Perang Dingin semakin menguatkan penyebaran pengaruh implementasi prinsip neoliberalisme dalam berbagai tataran ekonomi di dunia. Disepakatinya pembentukan AFTA oleh negara-negara ASEAN dapat dinyatakan sebagai bagian dari kecenderungan kuat liberalisasi ekonomi dunia pasca berubahnya kontelasi politik internasional tersebut. Selain itu, AFTA juga menjadi bukti dari perkem Paul Bowles, “Regionalism and development after(?) the global financial crises,” dalam Shaun Breslin, Christopher W. Hughes, Nicola Phillips & Ben Rosamond, eds. New Regionalisms in the Global Political Economy: Theory and Cases (London & New York: Routledge, CSGR, 2002), 81. 33 Paul Bowles, “Regionalism and development after(?) the global financial crises,” 87. 34 Paul Bowles, “Regionalism and development after(?) the global financial crises,” 87. 35 Paul Bowles, “Regionalism and development after(?) the global financial crises,” 87. 36 Paul Bowles, “Regionalism and development after(?) the global financial crises,” 87. 32

84


bangan regionalisme Asia Tenggara berbasis neoliberalisme pada gelombang yang kedua. Meskipun kenyataannya AFTA tidak diikuti oleh langkah-langkah nyata liberalisasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara, namun melalui fase ini, komitmen integrasi ekonomi kawasan berlandaskan prinsip neoliberalisme terbangun dengan sangat kuat. Tujuan utama dari AFTA adalah untuk meningkatkan posisi ASEAN sebagai sebuah basis produksi yang memiliki daya saing baik di tingkat kawasan ataupun dalam pasar global. Untuk mencapai tujuan ini, melalui AFTA, negaranegara ASEAN berupaya untuk meningkatkan keterkaitan industri dan perdagangan intra-ASEAN, spesialisasi dan skala ekonomi serta menjadikan kawasan sebagai basis produksi yang berdaya saing dan efisien bagi investasi.37 Prinsip neoliberalisme tercermin dari cara untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut melalui penerapan liberalisasi perdagangan yang diterjemahkan secara konkrit dalam bentuk kebijakan pengurangan tarif dalam perdagangan. Proyek liberalisasi kawasan Asia Tenggara ini dijalankan melalui skema Common Effective Preferential Tariff (CEPT) yang dirancang untuk menurunkan tarif seluruh produk manufaktur produk pertanian olahan menjadi 0-5 persen dalam sebuah bingkai waktu 15 tahun.38 Tahapan dan lingkup liberalisasi di bawah skema CEPT ini dijalankan melalui empat kelompok daftar produk dalam bentuk Daftar Inklusi (Inclusion List/IL), Daftar Ekslusi Sementara (Temporary Exclusion List/TEL), Daftar Sensitif (Sensitive List/ SL) dan Daftar Eksepsi Umum (General Exception List/GEL), yang dijadikan sebagai instrumen.39 IL terdiri dari produk yang menjadi subjek pengurangan tarif dengan segera sampai pada batas 0-5 persen di tahun 2003. Sementara itu, TEL merupakan daftar yang berisikan produk yang tidak termasuk dalam pengurangan tarif, akan tetapi akan dialihkan menjadi IL di tahun 2000 dan dilakukan penurunan tarif menjadi 0-5 persen di tahun 2002. SL merupakan produk-produk pertanian yang belum diolah yang akan dimasukkan ke dalam IL pada tahun 2001 dan 2003, serta dilakukan penurunan tarif 0-5 persen di tahun 2010. Kelompok yang terakhir, GEL, merupakan daftar yang berisikan kelompok produk yang diatur dalam Pasal XX GATT, yang terdiri dari barang-barang yang secara permanen tidak dimasukkan dalam skema penurunan tarif, dikarenakan terkait dengan keamanan nasional, perlindungan moral publik, manusia, hewan, tumbuhan dan kesehatan atau perlindungan nilai-nilai seni, historis atau arkeologis.40 Meskipun, banyak pihak yang menyatakan bahwa AFTA tidak diikuti oleh langkah-langkah liberalisasi konkrit, Bank Dunia justru memandang bahwa skema CEPT di dalam AFTA ini telah berhasil mencapai liberalisasi yang substansial di antara negara-negara anggota ASEAN.41 Sampai dengan tahun 1998, telah terjadi Mahani Zainal Abidin & Wai Heng Loke, “Revealed Comparative Advantage of Malaysian Exports: The Case for Changing Export Composition,” dalam Asian Economic Papers Vo. 7 Issue 3, 137. 38 Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to Development: The Case of ASEAN,” dalam World Bank Discussion Paper No. 421, 10. 39 Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to Development, 10. 40 Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to Development, 10. 41 Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to De37


85

peningkatan jumlah daftar produk yang dimasukkan di dalam skema CEPT (Lihat Tabel 3.1). Secara keseluruhan, sebesar 54.367 tarif dari 55.525 tarif telah dimasukkan ke dalam kelompok IL atau TEL.42 Hal ini bermakna bahwa 97,9 persen tarif akan diturunkan menjadi 0-5 persen di tahun 2002/2003.43 Sehingga, terlihat jelas bagaimana proyek awal liberalisasi melalui regionalisme ASEAN ini berjalan. Tabel 3.1 Paket CEPT bagi Negara ASEAN-9 sampai tahun 1998

Sumber: World Bank Discussion Paper No. 421, 11. Terdapat beberapa catatan penting dari tinjauan historis identifikasi nafas neoliberalisme dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Pertama, skema liberalisasi perdagangan melalui CEPT AFTA ini merupakan bagian integral dalam upaya menciptakan pergerakan bebas barang dalam agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan kelanjutan dari proyek liberalisasi yang berakar dan tidak dapat dilepaskan dari prinsip integrasi yang disepakati melalui AFTA. Sementara itu, dengan sangat jelas terlihat bahwa AFTA merupakan upaya integrasi regional yang berlandaskan pada prinsip neoliberalisme. Kedua, AFTA yang menjadi akar dari agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan proyek liberalisasi kawasan yang didukung dan sejalan dengan proyek liberalisasi ala IMF dan Bank Dunia di negara-negara berkembang. Bahkan dalam laporan Bank Dunia memperlihatkan suatu analisis yang mendukung penerapan perdagangan bebas di tingkat kawasan sebagai batu pijakan bagi pembangunan negara-negara anggota baru ASEAN (Laos, Kamboja, Vietnam dan Myanmar).44 Secara eksplisit analisis di dalam World Bank Discussion Paper No. 421, menilai bahwa keanggotaan keempat negara baru di dalam perdagangan bebas ASEAN merupakan landasan bagi velopment, 11. 42 Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to Development, 11. 43 Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to Development, 11. 44 Emiko Fukase & Will Martin, “Free Trade Area Membership as Stepping Stone to Development.

86


pembangunan negara-negara tersebut dengan landasan asumsi manfaat dari strategi pembangunan neoliberal. Ketiga, perdagangan bebas yang diterapkan ASEAN melalui AFTA merupakan suatu bentuk strategi liberalisasi yang sejalan dengan agenda liberalisasi multilateral WTO. Kesepakatan perdagangan bebas di tingkat kawasan yang dijalankan yang berlandaskan pada strategi neoliberalisme dipandang bukan sebagai pengganti bagi agenda liberalisasi multilateral WTO, akan tetapi lebih sebagai pelengkap bagi agenda liberalisasi dalam skala yang lebih luas.45 Agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berakar pada proyek liberalisasi AFTA dengan lestarinya prinsip neoliberalisme dengan demikian, juga bukan merupakan wujud pengganti bagi agenda liberalisasi multilateral WTO, tetapi merupakan pelengkap bagi agenda liberalisasi besar-besaran yang telah berjalan dalam jangka panjang tersebut. Dalam konteks pendekatan strategis, langkah-langkah konkrit menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015 diterjemahkan melalui Cetak Biru (Blue Print) Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dideklarasikan pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-13 di Singapura tahun 2007. Cetak Biru ini juga berisikan jadwal spesifik strategis upaya menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Jika kita mengamati karakteristik dan elemen dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dituangkan dalam cetak biru ini, tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan wujud integrasi ekonomi regional yang berlandaskan pada strategi neoliberalisme. Peranan besar dari mekanisme pasar bebas, sebagai salah satu inti dari neoliberalisme, tercermin dengan sangat terang dalam karakteristik utama Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam wujud basis produksi dan pasar tunggal, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan sebuah kawasan yang terintegrasi penuh dengan perekonomian global.46 Nafas neoliberalisme ini semakin kental terkandung di dalam lima elemen inti perwujudan ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi. Berdasarkan cetak biru yang telah disepakati, strategi liberalisasi terlihat dengan sangat jelas menjadi instrumen utama untuk mencapai cita-cita terwujudnya integrasi ekonomi ASEAN. Inisiatif-inisiatif ekonomi yang dicanangkan dan diimplementasikan dalam menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN, dalam bentuk AFTA, ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Investment Area (AIA), juga dilandaskan pada suatu strategi yang berlandaskan pada liberalisasi. Begitu juga dengan langkah pertama upaya perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN, melalui implementasi rekomendasi ASEAN Economic Ministers’ High Level Task Force (HLTF) on Economic Integration, neoliberalisme menjadi landasan dari serangkaian inisiatif ekonomi dengan batas waktu peraihan yang tegas. Hal ini dapat dicermati dari inisiatif-inisiatif HLTF yang dilampirkan pada Bali Concord II:47 • Integrasi jalur cepat dari 11 sektor prioritas, meliputi elektronik, Ken Heydon, “Regionalism: A Complement, Not A Substitute,” dalam OECD, Regionalism and the Multilateral Trading System (Paris: OECD, 2003), 11-20. 46 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blueprint (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), 6. 47 CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Ratna Shofi Inayati, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015 (Yogyakarta & Jakarta: Pustaka Pelajar & Pusat Penelitian Politik-LIPI, 2008), 50. 45


87

e-ASEAN, layanan kesehatan, produk berbasis kayu, otomotif, produk berbasis karet, tekstil dan produk tekstil, produk berbasis pertanian, perikanan, penerbangan dan pariwisata; • Faster customs clearance and simplified customs procedures melalui implementasi penuh Green Lane System untuk semua produk CEPT di semua entry-points negara-negara ASEAN; • Eliminasi rintangan perdagangan, antara lain dengan pemberlakuan pendekatan Single Window termasuk pemprosesan dokumen perdagangan secara elektronik pada tingkat nasional dan regional; • Accelerated implementation of the Mutual Recognition Arrangement (MRAs) for key sectors (seperti peralatan listrik dan elektronik, kosmetik, farmasi dan peralatan komunikasi); dan • Harmonisasi standar dan peraturan teknis. Dengan demikian, jelas sekali terlihat bahwa rekomendasi HLTF yang ditugaskan untuk merumuskan langkah-langkah untuk memperdalam integrasi regional difokuskan pada liberalisasi perdagangan barang dan jasa, serta kemudahan investasi.48 Prinsip neoliberal yang diterjemahkan ke dalam strategi liberalisasi menjelma ke dalam lima elemen inti dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pertama, liberalisasi (pergerakan bebas) lalu lintas barang. Pembebasan arus barang dari berbagai hambatan diyakini sebagai sebuah cara yang sangat penting dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai sebuah pasar tunggal dan basis produksi.49 Strategi liberalisasi di dalam elemen ini diturunkan ke dalam beberapa langkah yang terencana dan spesifik dalam waktu yang cepat. Secara historis, AFTA memainkan peranan penting dalam proses ini. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, AFTA menjadi pijakan dalam upaya liberalisasi lalu lintas barang di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN. Bahkan dalam skema integrasi yang lebih dalam berbasis neoliberal ini, upaya penghapusan tarif yang dinilai berhasil oleh ASEAN melalui AFTA ini, dirasakan kurang. Dinyatakan bahwa dalam rangka pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, tidak hanya tarif nol yang dibutuhkan, akan tetapi juga meliputi upaya menghapus segala bentuk hambatan yang bersifat nontarif di dalam ASEAN.50 Karenanya, skema CEPT-AFTA akan diperluas menjadi suatu kesepakatan komprehensif dalam rangka merealisasikan terbebasnya arus barang di kawasan Asia Tenggara dari berbagai hambatan menuju integrasi ekonomi di tahun 2015.51 Strategi liberalisasi ini dijalankan dengan sangat serius dalam upaya pencapaian Masyarakat Ekonomi ASEAN. Untuk menciptakan lalu lintas barang yang terbebas dari berbagai hambatan, negara-negara ASEAN telah menyepakati dan mengimplementasikan langkah-langkah nyata dengan tenggat waktu peraihan yang jelas. Dalam rangka menghapuskan hambatan tarif bagi lalu lintas barang, disepakati langkah-langkah yang akan diimplementasikan sebagai berikut: CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Ratna Shofi Inayati, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, 126. 49 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 6. 50 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 6. 51 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 6. 48

88


1. Menghapuskan pajak impor atas seluruh produk, kecuali untuk produk-produk yang masuk ke dalam Sensitive dan Highly Sensitive Lists, baru akan dihapuskan pada tahun 2010 dan 2015 untuk negaranegara ASEAN-6, dengan kelonggaran untuk beberapa produk sensitif di tahun 2018, bagi Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam (Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam/CLMV). 2. Menghapuskan pajak impor dalam sektor integrasi prioritas (Priority Integration Sectors) di tahun 2007 bagi negara ASEAN-6 dan 2012 bagi CLMV. 3. Menyelesaikan tahapan memasukkan produk yang tersisa dalam Sensitive List (SL) ke dalam skema CEPT dan melakukan penurunan tarif atas produk-produk tersebut hingga 0-5 persen pada 1 Januari 2010 untuk negara ASEAN-6, 1 Januari 2013 bagi Vietnam, 1 Januari 2015 untuk Laos dan Myanmar, dan 1 Januari 2017 untuk Kamboja. 4. Memasukkan produk yang berada dalam General Exception List, sesuai dengan Kesepakatan CEPT. Berlandaskan pada keyakinan bahwa ASEAN telah berhasil mencapai kemajuan signifikan dalam liberalisasi tarif, upaya menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 difokuskan pada penghapusan berbagai hambatan non-tarif.52 Adapun langkah-langkah yang disepakati, sebagaimana terkandung dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah berikut: 1. Meningkatkan transparansi berlandaskan pada Protocol on Notification Procedure dan membentuk suatu mekanisme pengawasan yang efektif; 2. Mematuhi komitmen penghapusan hambatan non-tarif; 3. Menghapuskan seluruh hambatan non-tarif pada tahun 2010 bagi negara ASEAN-5, 2012 bagi Filipina dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai 2018 bagi negara CLMV; 4. Meningkatkan transparansi atas Langkah-Langkah Non-Tarif (NonTariff Measures/NTMs); dan 5. Bekerja menuju kemungkinan terwujudnya aturan di tingkat kawasan yang konsisten dengan aturan main di tingkat internasional. Sejalan dengan strategi liberalisasi dalam elemen pertama, lalu lintas barang, liberalisasi juga diterapkan untuk membebaskan segala bentuk hambatan bagi perdagangan dalam elemen yang kedua, yaitu sektor jasa. Kebebasan arus perdagangan di sektor jasa, diyakini sebagai elemen yang penting dalam merealisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN, di mana tidak ada pembatasan substansial bagi pasokan jasa ASEAN untuk perusahaan-perusahaan melintasi batas-batas nasional di dalam kawasan.53 Terdapat beberapa langkah nyata yang disepakati putaran perundingan di bawah Coordinating Committee on Services untuk memfasilitasi pergerakan bebas jasa di kawasan Asia Tenggara, sebagai berikut:54 1. Menghapuskan secara substansial segala bentuk hambatan dalam perdagangan jasa dalam empat sektor jasa prioritas, yaitu transportasi udara, e-ASEAN, layanan kesehatan dan pariwisata pada tahun 2012 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 7. ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 10. 54 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 10-11. 52 53


89

dan dalam sektor jasa kelima, jasa logistik, pada tahun 2013. 2. Menghapuskan secara substansial segala bentuk hambatan perdagangan jasa di semua sektor jasa pada tahun 2015. 3. Melakukan liberalisasi melalui rangkaian putaran berkelanjutan setiap dua tahun sampai 2015, misalnya 2008, 2010, 2012, 2014, dan 2015. 4. Mentargetkan jadwal jumlah minimum dari sub-sub sektor baru dalam setiap putaran: 10 sub-sektor tahun 2008, 15 di tahun 2010, 20 di tahun 2012, 20 di tahun 2014 dan 7 di tahun 2015, berlandaskan pada mekanisme yang berlaku di dalam GATS. 5. Menjadwalkan paket-paket komitmen bagi setiap putaran mengacu kepada parameter sebagai berikut: • Tidak adanya lagi hambatan untuk Mode 1 dan 2, dengan pengecualian berdasarkan pada alasan-alasan regulatoris (seperti keselamatan publik); • Penghapusan secara progresif pembatasan terhadap akses pasar dalam Mode 3 di tahun 2015. 6. Merumuskan parameter bagi liberalisasi untuk pembatasan perlakuan nasional, Mode 4 dan pembatasan dalam komitmen horizontal dalam setiap putaran di tahun 2009. 7. Menjadwalkan komitmen sesuai dengan parameter yang disepakati untuk pembatasan perlakuan nasional, Mode 4 dan pembatasan dalam komitmen horizontal dalam setiap putaran di tahun 2009. 8. Menyelesaikan kompilasi sebuah inventarisasi hambatan jasa pada Agustus 2008. 9. Memungkinkan kelonggaran keseluruhan, yang meliputi seluruh subsektor yang tidak dimasukkan ke dalam liberalisasi dan sub-sektor yang tidak kesemuanya terpenuhi dalam parameter liberalisasi mode pasokan. 10. Menyelesaikan Mutual Recognition Arrangements (MRAs) yang sedang dinegosiasikan. 11. Mengimplementasikan MRAs secepatnya sesuai dengan ketentuan dalam masing-masing MRA. 12. Mengidentifikasi dan mengembangkan MRAs untuk jasa professional lainnya di tahun 2012, dan diselesaikan pada tahun 2015. 13. Memperkuat pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasistas dalam bidang jasa. Prinsip neoliberalisme juga tertanam dengan sangat kuat dalam strategi liberalisasi elemen inti Masyarakat Ekonomi ASEAN yang ketiga dalam wujud liberalisasi investasi. Kerjasama di bidang investasi kawasan Asia Tenggara yang berbasiskan pada neoliberalisme ini dilandaskan pada Framework Agreement on the ASEAN Investment Area (AIA) yang disepakati pada tahun 1998.55 Dalam ranah ini juga telah disepakati langkah-langkah nyata melalui liberalisasi progresif untuk mewujudkan situasi investasi yang bebas dan terbuka di tahun 2015. Langkahlangkah tersebut adalah sebagai berikut:56 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 12. ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 14.

55 56

90


1. Memperluas pemberlakuan prinsip non-diskriminasi, meliputi perlakukan nasional dan prinsip Most-Favoured Nation (MFN), bagi para investor di dalam ASEAN dengan pengecualian terbatas; meminimalisasi dan jika dimungkinkan menghapuskan segala bentuk pengecualian tersebut; 2. Mengurangi dan jika dimungkinkan, menghapuskan segala bentuk hambatan bagi masuknya investasi dalam sektor integrasi prioritas; dan 3. Mengurangi dan jika memungkinkan, menghapuskan langkahlangkah hambatan investasi dan hambatan lainnya, meliputi persyaratan kinerja. Strategi liberalisasi juga diterapkan dalam elemen inti keempat, yaitu di bidang finansial atau kapital, sebuah ranah yang sensitif terkait dengan krisis yang melanda perekonomian Asia Tenggara di penghujung tahun 1990-an. Dalam bidang ini, liberalisasi dilakukan mengacu pada prinsip-prinsip yang ditujukan untuk mencegah dampak negatif dari liberalisasi kapital sebagaimana yang terjadi pada krisis Asia. Akan tetapi, tetap saja, langkah-langkah liberalisasi diterapkan dalam bentuk penghapusan dan kelonggaran hambatan bagi arus finansial di tingkat kawasan.57 Untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah basis produksi dan pasar tunggal, arus investasi yang masuk ke kawasan ini merupakan instrumen yang sangat penting. Terlebih lagi, arus masuk investasi asing langsung tidaklah digerakkan oleh negaranegara anggota ASEAN, melainkan oleh perusahaan-perusahaan multinasional dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang.58 Untuk itu, ASEAN direkomendasikan harus membuat dua keputusan penting, dalam bentuk melangkah lebih jauh dari rekomendasi HLTF dan membuka semua sektor manufaktur bagi investasi asing, yang bermakna TEL dan SL dalam sektor manufaktur dengan menggunakan formula ASEAN-X (ASEAN minus X) tidak diperlukan lagi.59 Selain itu, ASEAN juga harus membuka diri bagi investor dari manapun juga dan tidak lagi membedakan antara investasi dari ASEAN dan non-ASEAN.60 Begitu juga halnya dalam elemen inti yang kelima dari Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu pergerakan bebas tenaga kerja yang terampil. Dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, upaya menciptakan mobilitas bebas tenaga kerja terampil di bidang perdagangan, jasa dan investasi merupakan suatu hal yang sangat penting. Tidak hanya di tingkat ASEAN, kuatnya pengaruh liberalisasi, mendorong ASEAN juga menciptakan pergerakan bebas tenaga kerja tidak hanya di tingkat kawasan Asia Tenggara tetapi juga terbuka ke luar kawasan ASEAN. Sebagaimana halnya dengan sektor jasa, maka negara-negara ASEAN harus menerapkan kebijakan imigrasi yang terbuka bagi tenaga kerja profesional dan terampil.61 ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 15. CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Shofi Inayati, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, 54-55. 59 CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Shofi Inayati, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, 55. 60 CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Shofi Inayati, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, 55. 61 CPF. Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Shofi Inayati, Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015, 59. 57 58

Ratna Ratna Ratna Ratna


91

Demikianlah neoliberalisme memainkan pengaruh yang sangat kuat dalam menentukan strategi liberalisasi sebagai landasan terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015. Terdapat tiga catatan penting yang menjadi perhatian dari irisan kritis pendekatan strategis pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pertama, sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa memang neoliberalisme menjadi landasan integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara dalam mewujudkan suatu Masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini tercermin dengan sangat eksplisit dalam strategi liberalisasi multidimensi yang direncanakan dan telah diterapkan melalui langkah-langkah spesifik dengan tenggat waktu pencapaian yang jelas sebagaimana terangkum dalam cetak biru Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kedua, neoliberalisme juga tercermin dari karakteristik regionalisme ASEAN yang bersifat sangat terbuka. Dalam hal ini Masyarakat Ekonomi ASEAN dirancang sebagai kawasan perdagangan bebas yang terbuka. Dinyatakan dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, bahwa dalam rangka mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN, ASEAN akan bertindak sejalan dengan prinsip keterbukaan, berorientasi keluar, inklusif dan sebagai perekonomian yang berlandaskan pada mekanisme pasar (market-driven economy) yang konsisten dengan aturanaturan multilateral.62 Sehingga tidak heran berbagai skenario perdagangan bebas lintas kawasan seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), ASEANAustralia, New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN-Korea Selatan FTA, beberapa agenda FTA lainnya seperti, ASEAN-European Union FTA, ASEAN-USA FTA dan ASEAN-India FTA, berjalan dengan sangat marak seiring dengan upaya perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ketiga, strategi dalam agenda integrasi ekonomi regional ASEAN ini juga merupakan bagian dari fenomena menjamurnya kesepakatan FTA dan RTA sebagai konsekuensi dari kemandegan negosiasi multilateral dalam ranah WTO.63 Namun lagi-lagi, sejalan dengan karakteristiknya yang terbuka, Masyarakat Ekonomi ASEAN bukanlah merupakan blok perdagangan bebas yang menutup diri dan menerapkan hambatan perdagangan dengan negaranegara di luar kawasan. Bahkan, strategi liberalisasi dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diselaraskan dengan aturan yang berlaku di dalam WTO, menjadikan agenda integrasi ekonomi ASEAN lebih merupakan bagian dari mozaik liberalisasi perdagangan yang sangat penting dalam agenda liberalisasi di tingkat global. Dalam pendekatan teoritis, bagian ini berupaya untuk memperlihatkan bagaimana kekuatan perspektif neoliberalisme atau yang dikenal juga dengan pendekatan neoklasik mempengaruhi proses integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara menuju terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Pengaruh perspektif neoliberalisme dalam agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tercermin dengan sangat jelas dalam keyakinan fundamental terhadap manfaat positif dari liberalisasi perdagangan. Para pendukung neoliberalisme meyakini bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan yang diterapkan, baik itu secara bilateral, multilateral, atau bahkan global akan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif.64 Selain ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print, 5. Donald E. Weatherbee, International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy (Maryland: Rowmand & Littlefield Publishers, Inc., 2009), 219. 64 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration 62 63

in East Asia: Perspectives from Spatial and Neoclassical Economics (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, Inc., 2008), 4.

92


itu, teori perdagangan neoklasik juga mengasumsikan bahwa liberalisasi perdagangan dalam skala yang luas dapat meningkatkan pendapatan ekonomi suatu negara.65 Pada tataran yang luas, strategi yang dibangun dalam agenda perwujudan Masyarakat Ekonomi ASEAN, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mencerminkan suatu keyakinan dan komitmen yang kuat terhadap liberalisasi perdagangan, sehingga strategi ini diimplementasikan ke dalam langkah-langkah konkrit di dalam lima elemen inti pembentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN. Secara spesifik, beberapa pengamat memandang bahwa fenomena regionalisme ekonomi di Asia Tenggara pada dasarnya tidak relevan dijelaskan melalui pendekatan neoliberalisme atau neoklasik. Masahisa Fujita, Satoru Kumagai dan Koji Nishikimi, dalam sebuah buku yang mengulas secara teoritis integrasi ekonomi di kawasan Asia Timur, memberikan argumentasi yang menunjukkan kurang relevannya perspektif neoklasik dalam menjelaskan fenomena regionalisme di kawasan tersebut.66 Mereka menekankan fokus analisis pada teori keunggulan komparatif neoklasik dalam bentuk pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan dan ketimpangan regional. Dalam perspektif neoklasik, diasumsikan bahwa pertukaran ekonomi yang berlandaskan pada spesialisasi produksi dapat membawa keuntungan positif dalam bentuk pertumbuhan dan pendapatan. Sebagai hasilnya, diyakini bahwa liberalisasi perdagangan dapat menciptakan efisiensi penggunaan produk lintas dan batas dan mendorong pengalokasian sumber-sumber daya secara lebih baik.67 Secara tradisional, pola yang dianjurkan teori ini mendorong negara-negara untuk menekankan spesialisasi para produksi barang-barang konsumsi, meskipun juga terjadi dalam produk-produk menengah dan produksi komponen.68 Namun dewasa ini, yang menjadi persoalan bagi tidak relevannya perspektif neoklasik dalam menjelaskan regionalisme, terjadi suatu fenomena di mana perusahaan-perusahaan membangun jaringan produksi dalam skala global yang memecah-mecah proses produksi ke dalam beberapa elemen dan mengalokasikan beragam aktifitas produksi di negara-negara yang berbeda.69 Akan tetapi, meskipun penjelasan ini memperlihatkan tidak relevannya pendekatan neoklasik terkait dengan teori keunggulan komparatif, hal ini tidak bermakna bahwa prinsip dasar dari pendekatan ekonomi tersebut juga menjadi usang. Prinsip liberalisasi perdagangan dalam kondisi ekonomi yang berbeda dari yang diasumsikan oleh teori keunggulan komparatif tidaklah ditinggalkan. Perbedaan hanya terletak dari pola dan orientasi liberalisasi perdagangan, yang tadinya diorientasikan kepada spesialisasi produksi, kemudian bergeser ke arah penciptaan jejaring produksi yang menguntungkan. Dalam kondisi ekonomi yang mengalami perubahan, di mana terbangun jejaring produksi skala global oleh perusahaan-perusahaan multinasional, integrasi ekonomi yang berlandaskan pada Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism: The ASEAN Free Trade Area (London & New York: Routledge, 2003), 5. 66 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 67 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 68 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 69 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 65


93

liberalisasi perdagangan dengan penurunan dan penghapusan tarif, justru diyakini dapat menciptakan efisiensi alokasi sumber-sumber daya internasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan.70 Dengan demikian, dalam konteks ini, tidak terjadi perubahan yang substansial dari pengaruh perspektif neoliberalisme terhadap integrasi ekonomi kawasan. Hanya saja, terjadi pergeseran orientasi dan revisi teoritis dengan landasan substansial prinsip liberalisasi yang tetap dipertahankan. Selain itu, meskipun terjadi fenomena keusangan pendekatan tradisional neoklasik, namun prinsip pasar bebas tetap menjadi landasan dalam agenda integrasi ekonomi kawasan, khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Keyakinan pada manfaat dari mekanisme pasar tetap mewarnai strategi dalam agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN. Upaya untuk menciptakan suatu pasar bersama dengan berlandaskan pada asumsi skala ekonomi dengan terciptanya pasar yang besar terkandung dalam Cetak Biru pembentukan komunitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Integrasi ekonomi regional diyakini dapat menciptakan ekspansi pasar, sehingga akan tercipta suatu kawasan skala pasar yang besar yang dapat menarik pengelompokkan aktifitas ekonomi dari perusahaan-perusahaan multinasional. Dilip K. Daas, mengamati fenomena integrasi di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur sebagai integrasi ekonomi regional yang didorong oleh pasar (market-driven regional economic integration).71 Landasan dari argumentasi ini terkait dengan peningkatan dan pergeseran ekspor negara-negara di kawasan ini dari bahan-bahan mentah menjadi produk manufaktur.72 Di awal tahun 1990-an, lebih dari 60 persen ekspor negara-negara Asia Tenggara dan Timur ke Jepang adalah barang-barang manufaktur.73 Selain itu, juga terjadi peningkatan ekspor dari perekonomian industri baru di Asia (Newly Industrialised Asian Economies/NIAEs) ke negara-negara tetangga ASEAN, yang kemudian menjadi faktor pendorong integrasi ekonomi di kawasan ini. Argumentasi paradigmatis yang menyatakan bahwa integrasi ekonomi Asia Tenggara tidaklah murni berlandaskan pada model neoliberalisme juga terkandung di dalam sebuah karya Helen E.S. Nesadurai.74 Ia berupaya untuk menganalisis relasi antara globalisasi dengan fenomena integrasi regional. Menurutnya terdapat empat model dalam hubungan antara globalisasi dan regionalisme (lihat Tabel 3.2). Berdasarkan keempat model tersebut, Nesadurai mencermati fenomena regionalisme Asia Tenggara, khususnya dalam bentuk AFTA, sebagai landasan liberal pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN, memiliki ciri yang melintasi model regionalisme terbuka (open regionalism) dan regionalisme pembangunan (developmental regionalism).75 Terutama dikarenakan terkait dengan signifikansi politik dari modal asing dan dalam negeri dalam ekonomi politik masing-masing nega70 Masahisa Fujita, Satoru Kumagai & Koji Nishikimi, eds., Economic Integration in East Asia, 4-5. 71 Dilip K. Daas, Regionalism in Global Trade (Cheltenham & Northampton: Edward Elgar, 2004), 126. 72 Dilip K. Daas, Regionalism in Global Trade, 126. 73 Dilip K. Daas, Regionalism in Global Trade, 126. 74 Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism: The ASEAN Free Trade Area (London & New York: Routledge, 2003). 75 Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism, 41.

94


ra. Perlu dicermati bahwa dari keempat model tersebut, dua di antaranya (neoliberal regionalism dan FDI Model) merupakan regionalisme yang berlandaskan pada prinsip neoliberalisme. Meskipun, identifikasi Nesadurai bahwa regionalisme Asia Tenggara memiliki unsur-unsur kehati-hatian dan prioritas pemerataan domestik, namun kenyataannya ia sendiri mengakui bahwa kedua bentuk regionalisme tersebut (open regionalism dan developmental regionalism), merupakan hasil dari globalisasi dan didorong oleh suatu penekanan pada pertumbuhan ekonomi dan meleburkan diri ke dalam globalisasi (bukan dalam bentuk regionalisme yang menentang globalisasi).77 Keduanya sama-sama melihat arti penting dari modal. Ciri penting yang membedakan regionalisme pembangunan dengan regionalisme terbuka terletak pada prioritas modal yang ditekankan pada distribusi domestik dan pertumbuhan jangka panjang.78 Berdasarkan analisis kategorisasi model regionalisme Asia Tenggara yang dilakukan oleh Nesadurai, terdapat sebuah catatan penting yang patut digarisbawahi. Meskipun terdapat unsur regionalisme pembangunan, namun tetap saja regionalisme ini merupakan hasil dari dorongan globalisasi. Sementara itu, globalisasi sebagai suatu proses dan kondisi yang berjalan selama ini, memiliki kecacatan di dalam landasan geraknya yang bermuara pada neoliberalisme. Stiglitz, menyatakan bahwa, neoliberalisme, merupakan aturan main yang tidak adil yang menggerakkan globalisasi, dan secara spesifik dirancang untuk memberikan keuntungan bagi negara-negara industri maju.79 Sebagai hasilnya, berbagai perubahan yang terjadi seiring dengan globalisasi sangatlah tidak adil dan semakin memperburuk kondisi perekonomian negara-negara miskin di dunia.80 Globalisasi yang berjalan selama ini berlandaskan pada neoliberalisme sebagai landasan aturan main. Meskipun terdapat kecenderungan regionalisme pembangunan, agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN tetap merupakan anak kandung dari globalisasi yang berbasis neoliberalisme. Sehingga tidak heran, jika prinsip neoliberalisme terkandung dengan sangat kental di dalam langkah-langkah perwujudan komunitas ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi, rancangan Masyarakat Ekonomi ASEAN sebagai regionalisme yang terbuka, dilandasi oleh upaya untuk tetap mengintegrasikan perekonomian kawasan dengan perekonomian global sejalan dengan proses globalisasi yang sampai saat ini tetap diatur oleh prinsip-prinsip neoliberalisme. 76

Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism, 41. Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism, 42. 78 Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism, 41. 79 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, (New York: W.W. Norton & Company, Inc., 2006), 9. 80 Joseph E. Stiglitz, Making Globalization Work, 9. 76 77


95

Tabel 3.2 Empat Model Relasi Globalisasi-Regionalisme

Sumber: Helen E.S. Nesadurai, Globalisation, Domestic Politics and Regionalism: The ASEAN Free Trade Area (London & New York: Routledge, 2003), 41-42. Dengan demikian, berlandaskan pada tiga pendekatan, historis, strategis dan teoritis, tidak dapat dipungkiri bahwa format integrasi ekonomi Asia Tenggara melalui agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, dipengaruhi dengan sangat kuat oleh neoliberalisme. Neoliberalisme diterjemahkan dalam

96


strategi dan langkah-langkah nyata upaya pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN yang tertuang di dalam cetak biru. Sementara itu, perjalanan sejarah perekonomian negara-negara berkembang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya, membuktikan bahwa implementasi prinsip neoliberalisme dalam berbagai bentuk, lebih banyak membawa dampak negatif terhadap perekonomian kelompok negara tersebut. Agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah agenda integrasi yang berlandaskan neoliberalisme, sehingga terbuka peluang yang sangat besar bagi terulangnya berbagai kisah sedih yang harus dialami oleh negaranegara berkembang sebagai imbas dari implementasi neoliberalisme, di kawasan Asia Tenggara. Terlebih lagi, terbuka peluang besar terciptanya ketimpangan ekonomi di dalam kawasan sebagai hasil dari integrasi ekonomi yang berlandaskan neoliberalisme. Akhirnya, tidak ada jaminan bahwa semua negara di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN akan memetik manfaat dari agenda integrasi ekonomi ini. Dengan berlandaskan pada suatu prinsip aturan main neoliberalisme yang tidak adil dan dirancang tidak untuk memberikan keuntungan bagi semua secara merata, tidak semua negara akan menjadi pemenang dalam terwujudnya Masyarakat Ekonomi ASEAN. Derasnya arus kompetisi akan mendorong perekonomian negaranegara yang tidak memiliki kesiapan dan kondisi yang memadai kepada jurang kekalahan dan tertinggal dari kemajuan ekonomi negara-negara yang memiliki kesiapan.

Bab 4 Potret Ketidaksiapan Ekonomi Indonesia dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Penjelasan di dalam bab kedua dalam buku ini memberikan sebuah pesan yang sangat eksplisit bahwa kesiapan ekonomi merupakan sesuatu yang bersifat sangat mutlak bagi suatu negara jika tidak ingin menelan pil pahit keterpurukan ekonomi sebagai imbas dari implementasi neoliberalisme dalam beberapa skema, termasuk skema integrasi regional. Agenda pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN di tahun 2015, merupakan sebuah agenda integrasi regional yang berlandaskan pada neoliberalisme, sebagaimana telah diidentifikasi dan dijelaskan dalam bab tiga. Dengan demikian, Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen besar dan kuat terhadap agenda tersebut harus memiliki kesiapan ekonomi sebagai syarat mutlak jika tidak ingin tergilas dalam persaingan berbasis neoliberal ini. Bab ini berupaya untuk memberikan potret secara kritis kondisi kesiapan ekonomi Indonesia dalam menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Terdapat lima aspek penting ekonomi yang akan ditelaah di dalam bab ini. Pada bagian pertama, akan diperlihatkan bagaimana bahwa pada kenyataannya, sektor industri manufaktur Indonesia, sebagai salah satu roda penggerak ekonomi, masih berada dalam keadaan yang terpuruk dan terus mengalami penurunan kinerja dan daya saing dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Bagian kedua mencoba untuk menganalisis kesiapan ekonomi Indonesia dalam agenda liberalisasi sektor jasa, yang dikhususkan dalam jasa pariwisata. Faktanya, daya saing pariwisata Indonesia juga masih tertinggal dibandingkan dengan tiga negara ASEAN lainnya, yaitu Malaysia, Thailand dan Singapura. Telaah terhadapi kualitas sumber daya manusia pada bagian berikutnya semakin memperlihatkan bagaimana pencapaian pembangunan manusia Indonesia dalam dimensi kesehatan dan pendidikan masih sangat rendah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya. Sebagai hasilnya, kualitas tenaga kerja yang lahir juga merupakan tenaga kerja yang tidak tidak terampil dan berpendidikan rendah. Sementara itu, agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN memprioritaskan pada fasilitas tenaga kerja yang terampil, bukan tenaga kerja yang tidak terampil dan berpendidikan rendah, yang merupakan bagian dominan dari angkatan kerja di Indonesia. Dalam aspek iklim investasi, sebagai aspek penting dalam agenda integrasi neoliberal, iklim yang ada di Indonesia juga masih kurang kondusif dan atraktif untuk dapat menarik modal asing dalam jumlah besar. Berlandaskan pada telaah dalam kelima aspek penting ekonomi tersebut, bab ini berujung pada kesimpulan bahwa perekonomian Indonesia masih belum memi-

98


liki kesiapan yang memadai untuk dapat bersaing dalam agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selain itu, berdasarkan telaah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pemerintah Indonesia tahun 2004-2009 dan 20102014, tampak bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki langkah-langkah yang berarti dalam mempersiapkan perekonomian Indonesia dalam menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Daya Saing dan Kinerja Industri Manufaktur Indonesia Fenomena krisis utang luar negeri yang melanda negara-negara berkembang di tahun 1980-an, menjadi momentum bagi kegagalan asumsi teoritis paradigma neoklasik dalam bentuk keunggulan komparatif. Peristiwa ini membuktikan bahwa ketergantungan negara-negara berkembang terhadap spesialisasi ekspor produk komoditas mentah tidak dapat menjadi fundamen ekonomi yang kokoh dan berkelanjutan. Asumsi konseptual mengenai perdagangan dalam bentuk terms of trade, menemukan kesesuaian dengan fakta empiris, bahwa keuntungan dalam perdagangan internasional akan diraup secara maksimal oleh negara-negara dengan karakteristik industri manufaktur (pengolahan) yang kuat. Hal ini terjadi dikarenakan tidak hanya nilai tambah yang tinggi dari produksi manufaktur, akan tetapi juga dikarenakan karakteristik lain dari industri ini, terutama karakteristik produk berbasis teknologi tinggi. Pasca terjadinya krisis utang luar negeri negara-negara berkembang, kemudian terjadi pergeseran orientasi pembangunan ekonomi yang lebih menitikberatkan pada pengembangan industri manufaktur. Negara-negara berkembang, terutama di Asia Timur, secara bertahap mulai melakukan pergeseran ekspor dalam perdagangan internasional. Dari ekspor yang mengandalkan pada produk-produk dasar atau komoditas mentah ke arah ekspor produk-produk menengah atau produk akhir. Sehingga tidak heran, kemudian pada awal tahun 1990-an lebih dari 60 persen ekspor negara-negara Asia Tenggara dan Timur ke Jepang misalnya, merupakan barangbarang manufaktur.1 Sepanjang tahun 1980-an, persentase sektor manufaktur terhadap PDB negara-negara Asia Timur mengalami peningkatan sampai hampir menyentuh 35 persen.2 Angka ini bertahan pada posisi di atas 30 persen pada tahun 1990-an.3 Pergeseran ini mencerminkan suatu kesadaran dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang mengenai pentingnya kebijakan pengembangan industri manufaktur. Karakteristik utama dari industri manufaktur terletak pada aktifitas ekonomi yang berupaya untuk mengubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi dengan cara mekanis, kimia ataupun dengan tangan. Melalui upaya pengolahan ini, dapat diperoleh suatu peningkatan nilai barang dari yang bernilai Dilip K. Daas, Regionalism in Global Trade (Cheltenham & Northampton: Edward Elgar, 2004), 126. 2 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 6. 3 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, 9. 1

Potret Ketidaksiapan Ekonomi Indonesia

99

rendah atau kurang menjadi barang yang bernilai lebih tinggi, yang berorientasi kepada barang-barang fase akhir, yang siap dikonsumsi. Karakteristik inilah yang menjadikan industri manufaktur menjadi landasan bagi terbangunnya fundamen ekonomi yang kokoh bagi suatu negara. Bahkan Fred Zimmerman dan Dave Beal menyatakan bahwa industri manufaktur memiliki kaitan yang sangat vital terhadap kesejahteraan.4 Tidak hanya negara-negara maju yang merasakan manfaat dan keuntungan dari keutamaan industri manufaktur, terutama dalam kemampuannya dalam menghasilkan nilai tambah dan memenuhi kebutuhan manusia. Pada dekade terakhir abad ke-20, semakin banyak negara yang merasakan manfaat dari upaya industri manufaktur bernilai tambah tinggi terhadap kehidupan masyarakat.5 Industri manufaktur, pada dasarnya merupakan kunci bagi keberhasilan ekonomi negara-negara maju dalam menaiki tangga pembangunan. Melalui campur tangan pemerintah yang sangat besar dalam sejarah perkembangan ekonomi Amerika Serikat dan Inggris, kedua negara ini dapat tumbuh menjadi negara industri maju di dunia. Industri-industri baru berhasil dikembangkan di kedua negara ini yang tidak mungkin terjadi tanpa adanya campur tangan pemerintah.6 Analisis historis Ha-Joon Chang, memperlihatkan bagaimana strategi pembangunan negara-negara yang saat ini berada dalam kelompok negara maju tersebut dilandaskan pada strategi pembangunan industri yang ditopang oleh nasionalisme ekonomi.7 Bahkan untuk mengembangkan industri manufaktur dalam negerinya, negara-negara ini menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri domestik, yang ironisnya menjadi suatu kebijakan yang “haram” untuk dilakukan negara-negara berkembang selama beberapa dekade terakhir.8 Berlandaskan pada prinsip nasionalisme ekonomi, dalam bentuk proteksi dan subsidi, negara-negara maju berhasil membangun fundamen ekonomi yang kokoh berlandaskan pada industri manufaktur.9 Meskipun perjalan ekonomi dunia menyaksikan pergeseran ke arah industri di bidang jasa, stuktur perdagangan negaranegara maju tetap mencerminkan peranan penting industri manufaktur bagi perekonomian (lihat Tabel 4.1). Di Amerika Serikat, sebagai contoh, persoalan ekonomi yang dihadapi pada paruh kedua dekade 2000-an berjalan seiring dengan penurunan performa industri manufaktur. Sebelumnya, pada dekade 1990-an, peranan industri manufaktur sangat besar bagi perekonomian Amerika Serikat. Sektor manufaktur di negara ini mengalami pertumbuhan sebesar 47 persen dari tahun 1992 sampai 2000.10 Produksi barang-barang yang berdaya tahan lama, seperti mobil, pesawat, dan peralatan pengolah data, mengalami peningkatan 73 persen selama periode ini.11 Peningkatan luar biasa produktifitas manufaktur Amerika Serikat menjadikan negara ini tidak tertandingi oleh produksi negara-negara maju lainnya. Besarnya Fred Zimmerman & Dave Beal, Manufacturing Works: The Vital Link Between Production and Prosperity (Chicago: Dearborn Financial Publishing, Inc., 2002), 1. 5 Fred Zimmerman & Dave Beal, Manufacturing Works, 17. 6 Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective (London: Anthem Press, 2002), 3. 7 Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder, 19-51. 8 Ha-Joon Chang, Kicking Away the Ladder, 19-51. 9 Dodi Mantra, Jurus Tendang Tangga China, Kompas, 4 Februari 2010 10 Fred Zimmerman & Dave Beal, Manufacturing Works, 6. 11 Fred Zimmerman & Dave Beal, Manufacturing Works, 6. 4

100


pengaruh industri manufaktur terhadap perekonomian Amerika Serikat tercermin dari defisit perdagangan yang menandai semakin memburuknya performa ekonomi negara adi daya ini (lihat Gambar 4.1). Perkembangan aktifitas ekonomi di sektor jasa yang sangat rapuh, terutama di bidang finansial, menjadikan beban berat bagi perekonomian Amerika Serikat. Tabel 4.1 Perubahan Struktur Perdagangan berdasarkan Kelompok Negara tahun 1990 dan 2005

Sumber: Bill Dunn, Global Political Economy: A Marxist Critique (London: Pluto Press, 2009), 182. Industri manufaktur juga memainkan peranan yang sangat besar bagi perekonomian negara-negara Uni Eropa. Industri manufaktur merupakan tulang punggung bagi perekonomian Eropa. Sebanyak lebih dari 2.230.000 perusahaan di 23 sektor industri memberikan lapangan pekerjaan sebesar lebih dari 34 juta.12 Nilai tambah yang dihasilkan dari sektor manufaktur Eropa mencapai 1.630 milyar Euro, dengan 70 persen di antaranya berasal dari enam bidang utama, yaitu otomotif, peralatan elektronik dan optik, bahan makanan, kimia, produk metal dasar dan fabrikasi serta mekanik.13 Sektor manufaktur memainkan peranan besar bagi keuntungan Uni Eropa dalam perdagangan internasional (lihat Gambar 4.2). Bahkan begitu besarnya peranan sektor industri manufaktur bagi masa depan perekonomian tidak hanya Eropa, tetapi juga dunia, Uni Eropa telah melakukan upaya transformasi paradigma terkait dengan pembangunan yang berkelanjutan dan kompetitif (Competitive Sustainable Development) ke arah pembangunan manufaktur berkelanjutan dan kompetitif (Competitive Sustainable Manufacturing).14 Melalui perhatian dan pengeluaran besar di bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan teknologi serta inovasi (Education, Research and Technological Development and Innovation/ E&RTD&I), Uni Eropa merupakan kelompok negara yang mengedepankan upaya pengembangan industri manufaktur sebagai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dunia.15 Tercatat sebesar 80 persen pengeluaran di bidang penelitian dan pengembangan teknologi (RTD) sektor swasta di Uni Eropa dialokasikan pada sek F. Jovane, E. Westkamper & D. Williams, The Manufuture Road: Towards Competitive and Sustainable High-Adding-Value Manufacturing (Berlin: Springer, 2009), 12-13. 13 F. Jovane, E. Westkamper & D. Williams, The Manufuture Road, 12-13. 14 F. Jovane, E. Westkamper & D. Williams, The Manufuture Road, 8. 15 F. Jovane, E. Westkamper & D. Williams, The Manufuture Road, 8. 12


101

tor manufaktur. Langkah ini telah menghasilan produk-produk inovatif baru yang menopang 75 persen dari total ekspor Uni Eropa.17 16

16 17

F. Jovane, E. Westkamper & D. Williams, The Manufuture Road, 12. F. Jovane, E. Westkamper & D. Williams, The Manufuture Road, 12.

Sumber: Bill Dunn, Global Political Economy: A Marxist Critique (London: Pluto Press, 2009), 184.

Gambar 4.1 Struktur Perdagangan Dunia 2005



103

Gambar 4.2 Struktur Sektoral Perdagangan Dunia berdasarkan Kawasan tahun 2006

Sumber: F. Jovane, E. Westkamper & D. Williams, The Manufuture Road: Towards Competitive and Sustainable High-Adding-Value Manufacturing (Berlin: Springer, 2009), 13. Keberhasilan China tumbuh sebagai raksasa ekonomi dunia selama dua dekade terakhir juga tidak dapat dilepaskan dari peranan pembangunan industri manufaktur. Bahkan dapat dikatakan bahwa industri manufaktur merupakan kunci bagi pertumbuhan luar biasa perekonomian negeri Tirai Bambu ini. Selama tahun 1990-2005, ekspor China mengalami peningkatan sebesar dua puluh lima kali lipat, dibandingkan dengan peningkatan sebesar empat kali lipat yang dialami dua belas negara eksportir terbesar di dunia pada periode yang sama.18 Pada tahun 2005, ekspor China mencapai sebesar 25 persen dari total ekspor seluruh negara selain dua belas eksportir teratas.19 Yang menjadi kunci dari keberhasilan perekonomian China ini terletak pada pembangunan industri manufaktur.20 Selama periode 2000-2005, sektor manufaktur memiliki porsi 32 persen dari PDB China dan 89 persen total ekspor barang.21 Hal ini menjadikan China semakin terspesialisasi di sektor manufaktur dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya (Lihat Tabel 4.2).22 Kon Gordon H. Hanson & Raymond Robertson, “China and the Manufacturing Exports of Other Developing Countries,” dalam Robert C. Feenstra & Shang-Jin Wei, China’s Growing Role in World Trade (London: The University of Chicago Press, Ltd. & National Bureau of Economic Research, 2010), 137. 19 Gordon H. Hanson & Raymond Robertson, “China and the Manufacturing Exports of Other Developing Countries,” 137. 20 Gordon H. Hanson & Raymond Robertson, “China and the Manufacturing Exports of Other Developing Countries,” 137. 21 Gordon H. Hanson & Raymond Robertson, “China and the Manufacturing Exports of Other Developing Countries,” 137. 22 Gordon H. Hanson & Raymond Robertson, “China and the Manufacturing Exports of 18

104


disi ini juga telah menjadikan China sebagai sumber pasokan utama barang-barang konsumsi dan produk manufaktur padat karya di dunia, yang juga telah memberikan tekanan pada harga produk di dunia.23 Tabel 4.2 Spesialisasi Sektor Manufaktur Negara-Negara Berkembang

Sumber: Gordon H. Hanson & Raymond Robertson, “China and the Manufacturing Exports of Other Developing Countries,” dalam Robert C. Feenstra & Shang-Jin Wei, China’s Growing Role in World Trade (London: The University of Chicago Press, Ltd. & National Bureau of Economic Research, 2010), 139. Other Developing Countries,” 137. 23 Gordon H. Hanson & Raymond Robertson, “China and the Manufacturing Exports of Other Developing Countries,” 137.


105

Sejalan dengan perkembangan ekonomi negara-negara Asia Timur dan Tenggara lainnya, sektor manufaktur di Indonesia mengalami peningkatan pada periode 1980-2000. Pada periode tersebut, kinerja industri manufaktur Indonesia dikategorikan sebagai salah satu pemenang utama (main winners) bersama beberapa negara berkembang lain yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Timur.24 Pemerintah Indonesia sendiri mengakui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, bahwa sektor manufaktur merupakan motor bagi pertumbuhan ekonomi.25 Pada dasarnya, selama dua dekade sebelum krisis yang melanda Indonesia di penghujung tahun 1997, sektor manufaktur Indonesia telah mengalami pertumbuhan dan telah terlihat arah pergeseran orientasi ekspor yang mengandalkan pada spesialisasi industri manufaktur. Pada tahun 1996, tercatat pertumbuhan sektor industri pengolahan (manufaktur) 11,6 persen berdasarkan tahun dasar 1993.26 Namun demikian, performa sektor manufaktur yang cukup baik sampai dengan pertengahan tahun 1990-an ini, dihantam oleh krisis moneter yang menular dengan cepat dalam lingkup yang bersifat multidimensi. Pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari Produk Domestik Bruto Riil sebesar 7,8 persen di tahun 1996, mengalami penurunan menjadi 4,9 persen di tahun 1997 dan merosot dengan sangat tajam menjadi -13,7 persen di tahun 1998.27 Beban berat krisis ini juga membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan (manufaktur) Indonesia. Pertumbuhan pada level 11,6 persen di tahun 1996, anjlok menjadi 6,4 persen di tahun 1997 dan terpuruk pada level 12,9 persen di tahun 1998.28 Sebagai imbasnya, penurunan pertumbuhan industri manufaktur ini berdampak pada penurunan nilai ekspor nonmigas yang mengalami penurunan sebesar 12,3 persen atau sebesar US$ 40,3 miliar, dibandingkan dengan peningkatan sebesar 17 persen pada tahun sebelumnya.29 Khusus di bidang manufaktur, nilai ekspor barang pada sektor ini menurun 14 persen dibandingkan dengan kenaikan sebesar 18,1 persen pada tahun sebelumnya (lihat Tabel 4.3).30 Selain itu, imbas dari krisis ini juga telah membawa dampak pada menurunnya nilai ekspor nonmigas Indonesia, terutama penurunan tajam di sektor manufaktur (lihat Gambar 4.3). Pemerintah Indonesia pada dasarnya sangat menyadari dan mengakui peranan penting sektor manufaktur sebagai motor penggerak ekonomi. Selama periode awal krisis, meskipun mengalami kemerosotan yang tajam, sektor manufaktur tetap menjadi andalan utama sektor nonmigas dengan komposisi 76,8 persen dari perolehan devisa ekspor Indonesia masih bertumpu pada sektor ini.31 Berlandaskan pada pentingnya sektor industri manufaktur, selama satu dekade pasca puncak krisis di tahun 1998, pemerintah Indonesia menyatakan diri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kembali performa sektor industri ini. Berkaitan dengan agenda Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. 25 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009. 26 Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, 3. 27 Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, 3. 28 Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, 3. 29 Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, 45. 30 Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, 45. 31 Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, 47. 24

106


meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009, salah satu prioritas dan arah kebijakan pembangunan pemerintah adalah melalui peningkatan daya saing industri manufaktur.32 Sebagaimana disebutkan dalam RPJMN 2004-2009, kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan utilitas kapasitas terpasang; memperkuat struktur industri; memperkuat basis produksi; meingkatkan daya saing dengan tekanan pada industri yang menyerap lebih banyak tenaga kerja; memenuhi kebutuhan dalam negeri; memiliki potensi ekspor; serta mengolah sumber daya alam dalam negeri.33 Tabel 4.3 Nilai Ekspor Kelompok Barang Manufaktur

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999 ,47.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian I.1-15. 33 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian I.1-15. 32


107

Gambar 4.3 Pertumbuhan Ekspor Nonmigas

Sumber: Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999 ,46. Selain permasalahan penurunan pertumbuhan, industri sektor manufaktur juga diwarnai oleh persoalan penurunan daya saing yang telah berawal sebelum krisis tahun 1997.34 Bahkan penurunan ini telah mengindikasikan terjadinya deindustrialisasi, yang ditunjukkan oleh gejala dalam bentuk tingkat realisasi kapasitas terpasang produksi (utilisasi kapasitas), jumlah perusahaan dan indeks produksi (lihat Tabel 4.4). Pemerintah mengidentifikasi penyebab utama permasalahan di sektor manufaktur ini terletak pada daya saing produk-produk manufaktur yang lemah.35 Untuk mengatasi persoalan daya saing yang melemah, dalam RPJMN 2004-2009, pemerintah telah menentukan arah kebijakan dalam berbagai bentuk seperti landasan ekonomi makro yang kuat untuk meningkatkan kinerja daya saing manufaktur, peningkatan sumber daya manusia di bidang manufaktur dan intervensi langsung pemerintah secara fungsional dalam bentuk investasi dan layanan publik pada hal-hal di mana mekanisme pasar tidak dapat berlangsung.36 Salah satu aspek utama dari intervensi tersebut terletak pada upaya pengembangan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) untuk pembaruan dan inovasi teknologi produksi.37 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3. 35 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3. 36 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-6,7. 37 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jang34

108


Akan tetapi, realitas empiris memperlihatkan bagaimana berbagai arah kebijakan pembangunan industri manufaktur yang dituangkan dalam RPJMN 20042009 tersebut tidaklah diterjemahkan secara spesifik dan nyata dalam implementasinya di lapangan. Hal ini terbukti dari kegagalan pemerintah Indonesia melalui arah kebijakan tersebut, untuk meningkatkan kembali kinerja pertumbuhan dan daya saing industri manufaktur sebagai motor penggerak perekonomian. Selama periode 1998 sampai dengan 2009, industri manufaktur tidak memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan, bahkan terjadi kecenderungan penurunan (lihat Gambar 4.4). Pada tahun 1999 terlihat pertumbuhan industri pengolahan mengalami perbaikan, menjadi sebesar 3,8 persen dibandingkan dengan -11,4 persen di tahun 1998.38 Angka ini mengalami peningkatan kembali menjadi 6,2 persen di tahun 2000, namun menurun kembali menjadi 4,3 persen di tahun 2001.39 Bahkan kecenderungan pertumbuhan industri pengolahan ini terus mengalami penurunan sampai pada titik terendah di tahun 2009 dengan nilai sebesar 2,11 persen (lihat Gambar 4.4).40 Data tersebut mencerminkan kondisi sektor manufaktur, terutama dari sisi produksi yang cenderung mengalami penurunan berdasarkan persentase pertumbuhan ekonomi. Tabel 4.4 Indikator Sektor Industri Pengolahan Indonesia 1996-2002

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3.

ka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-6,7. 38 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2000, 5. 39 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2001, 5. 40 Laporan Tahunan Bank Indonesia 2009, 32.


109

Gambar 4.4 Pertumbuhan Industri Pengolahan Indonesia 1996-2009

Catatan: Data tahun 1996 dan 1997 berdasarkan tahun anggaran dasar 1993, sementara data tahun 1998-2009 berdasarkan persentase pertumbuhan year on year (yoy). Sumber: Berdasarkan indikator makroekonomi dalam Laporan Perekonomian Indonesia Bank Indonesia tahun 1996 sampai 2009. Tabel 4.5 Pertumbuhan PDB Menurut Lapangan Usaha (Sektoral)

Sumber: Laporan Perekonomian Indonesia Bank Indonesia 2009 Pemerintah Indonesia sendiri mengakui di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2009-2014, bahwa dari sisi produksi, industri pengolahan nonmigas mengalami pertumbuhan rendah selama 2004-2009.41 Kondisi sektor manufaktur yang masih memperlihatkan kinerja yang rendah ini merupakan bukti bagi minimnya implementasi riil kebijakan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan industri manufaktur dalam menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pemerintah Indonesia sendiri pada dasarnya telah mengidentifikasi beberapa permasalahan spesifik di sektor industri manufaktur, dalam bentuk sebagai berikut: 42 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014, I-82 42 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jang41

110


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

KKN (korupsi, kolusi dan nepostisme) dan layanan umum yang buruk. Cost of money yang relatif tinggi. Administrasi perpajakan yang belum optimal. Kandungan impor yang sangat tinggi. Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Kualitas SDM yang relatif rendah. Iklim persaingan yang kurang sehat. Struktur industri masih lemah. Peranan industri kecil dan menengah (termasuk rumah tangga) masih minim. 10. Sebaran industri yang terpusat di Pulau Jawa. Berbagai persoalan yang telah teridentifikasi tersebut diyakini menjadi penyebab bagi terpuruknya daya saing ekspor, terutama dalam bentuk biaya overhead produksi yang tinggi, di mana pengeluaran untuk berbagai pungutan dan untuk biaya buruknya layanan umum menambah biaya overhead sekitar 8,7 persen – 11,2 persen.43 Dinyatakan dalam RPJMN 2004-2009 bahwa berdasarkan hasil identifikasi perusahaan Jepang, bila biaya produksi manufaktur Indonesa diberi indeks 100, maka China hanya sekitar 62, Filipina 77, Malaysia 79, dan Thailand 89.44 Disebutkan juga bahwa struktur biaya produksi manufaktur Indonesia juga sangat rentan dengan biaya overhead mencapai 33,4 dan biaya untuk material mencapai 58,3, dibandingkan dengan China yang hanya 17,1 dan material hanya 39,9.45 Kecenderungan penurunan pertumbuhan sisi produksi dari sektor industri pengolahan (manufaktur) Indonesia selama periode 2004-2009, mencerminkan gejala kurang seriusnya pemerintah dalam mengatasi berbagai hambatan yang telah teridentifikasi tersebut. Persoalan KKN masih menjadi hantu yang menakutkan bagi upaya pengembangan industri dalam negeri. Membanjirnya barang-barang impor di pasaran dalam negeri terus mengalami peningkatan selama periode ini, sebagai konsekuensi dari berbagai kesepakatan perdagangan bebas dengan beberapa negara. Begitu juga halnya dengan kualitas sumber daya manusia dan investasi teknologi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Realitas empiris memperlihatkan dengan sangat jelas betapa terpuruknya kinerja industri manufaktur Indonesia selama periode 2004-2009. Keterpurukan ini akan semakin menyedihkan lagi jika kinerja industri manufaktur dinilai secara komparatif dengan performa negara-negara di Asia Tenggara lainnya, khususnya empat negara ASEAN lainnya (Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura) dalam rangka menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Selama kurang lebih tiga dekade terakhir, kinerja industri manufaktur Indonesia masih kalah dalam bersaing dengan keempat negara ASEAN tersebut. Kondisi ini terbukti dari peringkat daya saing sektor industri manufaktur Indonesia berdasarkan Competitiveness Industrial Performance yang dikembangkan oleh United Nations Industrial Development Orka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3. 43 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3. 44 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3. 45 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3.


111

ganization (UNIDO). Di dalamnya, terdapat beberapa indikator untuk mengukur kinerja daya saing industri manufaktur di setiap negara, yang diterjemahkan ke dalam empat variabel utama, yaitu: (a) nilai tambah industri manufaktur per kapita, (b) ekspor industri manufaktur per kapita, (c) intensitas industrialisasi yang diukur dari kontribusi industri manufaktur pada PDB dan kontribusi industri manufaktur berteknologi menengah dan tinggi pada sektor industri manufaktur, (d) kualitas ekspor yang diukur dari kontribusi ekspor manufaktur dalam total ekspor dan kontribusi manufaktur berteknologi menengah dan tinggi dalam nilai ekspor industri manufaktur.46 Berdasarkan Competitiveness Industrial Performance (CIP) UNIDO dalam periode 1980-2000, memang kinerja industri manufaktur Indonesia mengalami peningkatan dari urutan ke-75 di tahun 1980, menjadi urutan ke-54 pada tahun 1990, dan urutan ke-38 pada tahun 2000.47 Namun, pemerintah Indonesia sendiri mengakui di dalam RPJMN 2004-2009, bahwa jika dibandingkan dengan beberapa negara pesaing utama di Asia Timur (termasuk ASEAN), peningkatan posisi Indonesia memang relatif terpuruk.48 Berbagai upaya yang dinyatakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur pada tahun-tahun berikutnya, pada kenyataannya tidak menemui hasil yang diharapkan. Bahkan yang sangat menyedihkan, berdasarkan Industrial Development Report UNIDO 2009, peringkat Indonesia dalam indeks Competitiveness Industrial Performance (CIP) di tahun 2005 berada pada peringkat 42, mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2000 yang berada pada posisi 38.49 Kondisi ini memang patut disayangkan, mengingat pentingnya sektor manufaktur dalam perekonomian dan kinerja daya saing industri manufaktur keempat negara ASEAN, Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura, yang tetap bertahan pada posisi yang stabil pada periode yang sama. Berdasarkan indeks CIP 2000-2005, Singapura berada pada peringkat teratas. Meskipun mengalami penurunan dari peringkat 13 menjadi 16, Malaysia tetap berada pada posisi yang lebih tinggi dibanding Indonesia, disusul Thailand yang mengalami peningkatan dari posisi 26 menjadi 25 dan Filipina yang tetap stabil bertahan pada peringkat ke-30 (lihat Tabel 4.6).50

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-2. 47 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-2. 48 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-2. 49 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 120. 50 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 120. 46

112


Tabel 4.6 Peringkat Negara-Negara Kawasan Asia Timur dan Pasifik berdasarkan Indeks Competitiveness Industrial Performance (CIP) tahun 2000 dan 2005

Sumber: United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 120. Berdasarkan enam indikator yang digunakan dalam laporan CIP UNIDO 2009, tercermin dengan sangat jelas kelemahan daya saing kinerja industri manufaktur Indonesia dalam bersaing dengan empat negara ASEAN lainnya, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina (lihat Tabel 4.7). Dalam indikator yang pertama, meskipun mengalami peningkatan tipis dari sebesar US$ 216,4 menjadi US$ 259,1, nilai tambah industri manufaktur Indonesia masih dapat bersaing dengan kinerja sektor manufaktur Filipina, di mana nilai tambah Indonesia di tahun 2005 melampaui nilai negara tersebut yang sebesar US$ 249,3.51 Namun jika dibandingkan dengan nilai tambah tiga peringkat atas sektor manufaktur ASEAN, Singapura, Malaysia dan Thailand, kinerja sektor manufaktur Indonesia akan mengalami kekalahan dalam persaingan. Terlebih lagi dengan akselerasi pertumbuhan nilai tambah yang sangat signifikan yang dialami ketiga negara tersebut dari tahun 2000 dan 2005. Akselerasi pertumbuhan nilai tambah ini sangat jauh dibandingkan dengan Indonesia yang hanya meningkat tipis sebesar US$ 42,7. Tercatat bahwa nilai tambah United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 51


113

industri manufaktur Singapura mengalami peningkatan dari sebesar US$ 5.945,4 di tahun 2000 menjadi US$ 6.707,7 pada tahun 2005.52 Begitu juga dengan yang dialami Malaysia dan Thailand, peningkatan yang cukup signifikan juga terjadi dalam nilai tambah industri manufaktur. Pada tahun 2000 nilai tambah industri manufaktur Malaysia sebesar US$ 1.280,3 di tahun 2000 menjadi US$ 1.430,3 di tahun 2005.53 Sementara itu, Thailand mengalami peningkatan sebesar US$ 205,5, dari nilai yang sebesar US$ 676,7 tahun 2000 menjadi US$ 882,2.54 Berdasarkan jumlah ekspor industri manufaktur per kapita, sebagai indikator yang kedua dari indeks CIP, Indonesia juga tertinggal dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya. Ekspor industri manufaktur per kapita Indonesia mengalami peningkatan dari US$ 210 di tahun 2000 menjadi US$ 251.55 Namun, jika kita dibandingkan dengan peningkatan yang dialami oleh Singapura, Malaysia dan Thailand, semakin terlihat jelas betapa lambat dan jauhnya tertinggal pertumbuhan daya saing dan kinerja industri manufaktur Indonesia. Singapura mengalami peningkatan ekspor industri manufaktur per kapita yang sangat luar biasa, dari sebesar US$ 33.314 tahun 2000, menjadi US$ 50.028 di tahun 2005.56 Peningkatan ekspor industri manufaktur per kapita juga tidak ketinggalan dialami oleh Malaysia di tahun 2005, yaitu sebesar US$ 4.753, dibandingkan dengan nilai sebesar US$ 3.815 di tahun 2000.57 Sementara itu, Thailand mengalami peningkatan dari sebesar US$ 957 di tahun 2000, menjadi US$ 1.498 di tahun 2005.58 Dalam Laporan Perekonomian Indonesia yang disusun oleh Bank Indonesia tahun 1998/1999, dinyatakan bahwa ekspor manufaktur merupakan andalan ekspor nonmigas Indonesia.59 Namun demikian, berdasarkan data indikator kinerja industri manufaktur Industrial Development Report 2009, kenyataannya, komposisi ekspor manufaktur Indonesia terhadap total ekspor, belum dapat mengalahkan posisi keempat negara ASEAN lainnya. Pada tahun 2005, kontribusi ekspor manufak United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 53 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 54 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 55 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 56 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 57 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 58 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 59 Laporan Tahunan Bank Indonesia 1998/1999, 47. 52

114


tur terhadap total ekspor adalah sebesar 64,5 persen.60 Kontribusi ini masih kalah jika dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya, di mana pada tahun yang sama kontribusi ekspor manufaktur terhadap total eskpor Singapura sebesar 94,6 persen, Malaysia 85,5 persen, Thailand 87,4 persen dan Filipina sebesar 95,7 persen.61

United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 61 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 60

Singapura

Malaysia

Thailand

Filipina

Indonesia

Vietnam

Kamboja

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

44,5

74,1

216,4

221,4

676,7

1.280,3

5.945,4

2000

87 107

75,8

210

486

957

3.815

33.314

2000

120,3

259,1

249,3

882,2

1.430,3

6.707,7

2005

198

211

251

476

1.498

4.753

50.028

2005

Ekspor Industri Manufaktur per kapita (dollar)

16,0

18,6

27,2

22,2

33,6

32,6

25,8

2000

19,9

22,5

28,1

22,0

36,1

32,2

26,1

2005

Kontribusi Nilai Tambah Industri terhadap PDB (persentase)

98,5

46,8

69,7

96,6

85,5

89,3

97,1

2000

97,5

54,0

64,5

95,7

87,4

85,5

94,6

2005

Kontribusi Ekspor Manufaktur dalam Total Ekspor (persentase)

0,3

20,6

31,6

34,2

34,7

54,9

71,4

2000

0,3

21,9

29,8

40,1

37,8

49,8

77,6

2005

Kontribusi Produksi Manufaktur Berteknologi Menengah dan Tinggi dalam Nilai Tambah Industri Manufaktur (persentase)

1,0

21,5

34,1

81,1

59,5

76,4

77,8

2000

0,9

21,4

33,1

81,4

61,6

72,1

72,1

2005

Kontribusi Ekspor Manufaktur Berteknologi Menengah dan Tinggi terhadap Total Ekspor Manufaktur (persentase)

Sumber: United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131.

* Dalam nilai dollar konstan tahun 2000

Negara

No.

Nilai Tambah Industri Manufaktur per kapita (dollar)*

Tabel 4.7 Enam Indikator Kinerja Industri, Negara-Negara ASEAN tahun 2000 dan 2005

Potret Ketidaksiapan Ekonomi Indonesia 115

116


Berdasarkan data indikator kinerja industri tersebut, juga terlihat betapa Indonesia tertinggal jauh dalam bidang teknologi yang menopang industri. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa kecenderungan yang terjadi di dunia saat ini adalah akselerasi peningkatan kemampuan teknologi melalui inovasi, penelitian dan pengembangan teknologi, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian besar negara-negara maju dan berkembang di dunia. Selama satu dekade terakhir, empat negara ASEAN, Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina, telah melakukan percepatan pengembangan teknologi untuk menopang kinerja industri manufaktur yang berdaya saing tinggi. Hal ini tercermin dari indikator kontribusi ekspor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi terhadap total ekspor manufaktur di dalam Industrial Development Report 2009. Kontribusi ekspor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi terhadap total ekspor manufaktur Singapura pada tahun 2005 adalah sebesar 72,1 persen, angka yang sama dengan Malaysia, Thailand sebesar 61,6 persen, dan bahkan Filipina sebesar 81,4 persen.62 Sementara keempat negara pesaing utama ASEAN telah melakukan percepatan pengembangan teknologi, Indonesia masih jauh tertinggal dengan kontribusi ekspor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi terhadap total ekspor manufaktur hanya sebesar 33,1 persen, suatu persentase yang tidak sebanding dengan yang ditunjukkan kinerja manufaktur keempat negara ASEAN lainnya.63 Terdapat beberapa catatan yang sangat penting dari realitas empiris dalam Industrial Development Report 2009 yang menjadi cerminan dan potret kesiapan ekonomi Indonesia berdasarkan kinerja dan daya saing industri manufaktur dalam menghadapi agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Pertama, secara keseluruhan berdasarkan analisis data komparatif, dapat dinyatakan bahwa daya saing dan kinerja sektor manufaktur Indonesia jelas tertinggal dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya. Bahkan dengan kondisi pertumbuhan industri manufaktur yang justru mengalami penurunan, sulit bagi produk manufaktur Indonesia untuk dapat bersaing dalam sebuah pasar tunggal Masyarakat Ekonomi ASEAN. Kedua, Indonesia juga gagal dalam melakukan akselerasi atau percepatan peningkatan daya saing dan kinerja industri manufaktur, dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya yang mengalami pertumbuhan sangat cepat. Ketiga, industri manufaktur Indonesia belum sepenuhnya menjadi andalan ekspor, dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya, di mana ekspor manufaktur menguasai ratarata 90 persen dari total eskpor. Keempat, yang terpenting, ketika negara-negara di dunia dan di ASEAN berupaya untuk meningkatkan kemampuan teknologi yang tercermin dari ekspor manufaktur berteknologi menengah dan tinggi, dibandingkan dengan keempat negara ASEAN lainnya, Indonesia jelas mengalami ketertinggalan. Dalam kaitan dengan agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlandaskan pada liberalisasi perdagangan, kinerja dan daya saing industri manufaktur yang sangat lemah ini merupakan sebuah persoalan yang sangat besar. Pada dasarnya, perdagangan bebas merupakan hambatan bagi upaya pengembangan industri. Bah United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 63 United Nations Industrial Development Organization, Industrial Development Report 2009, Breaking in and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle-Income Countries (UNIDO, 2009), 129-131. 62


117

kan pemerintah Indonesia sendiri menyadari persoalan tersebut. Di dalam RPJMN 2004-2009, pemerintah mengakui bahwa produk manufaktur Indonesia seperti produk elektronika rumah tangga kalah bersaing di pasar dalam negeri dengan produk-produk impor.64 Tidak dapat dipungkiri bahwa hal ini terjadi sebagai imbas dari implementasi berbagai kesepakatan perdagangan bebas (FTAs) yang selama ini disepakati pemerintah Indonesia, baik secara bilateral ataupun dalam skema kawasan, seperti Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA), dan ASEAN-Australia, New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Namun meskipun disadari bahwa FTA merupakan hambatan bagi pengembangan industri nasional, dalam bentuk kalah bersaingnya produk Indonesia bahkan di pasar dalam negeri sendiri, komitmen pemerintah terhadap berbagai agenda FTA ini terus berlangsung dan dipertahankan. Wujud nyata dari komitmen ini tercermin dari implementasi pencapaian pilar keempat Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam bentuk integrasi ke dalam perekonomian global. Harus diperhatikan bahwa instrumen yang dipilih ASEAN untuk mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global adalah melalui kesepakatan perdagangan bebas (FTAs). Dalam pilar yang keempat ini, Indonesia telah berhasil mencapai target integrasi 100 persen yang tercermin dari indikator lima FTAs Indonesia dengan negara-negara di luar kawasan ASEAN (China, Korea Selatan, Jepang, Australia-Selandia Baru dan India) yang telah berada pada status entry to force di tahun 2008-2009.65 Dengan demikian, sementara sektor industri manufaktur Indonesia masih dalam kondisi keterpurukan, berbagai hambatan terhadap berhasilnya pengembangan sektor industri ini justru terus muncul melalui berbagai instrumen integrasi ekonomi global yang diimplementasikan melalui kesepakatan perdagangan bebas. Dalam tataran internal, tidak terlihat dengan jelas adanya komitmen atau kebijakan pemerintah yang secara tegas diupayakan untuk meningkatkan kinerja dan daya saing industri manufaktur yang terpuruk ini. Bahkan Instruksi Presiden RI nomor 5 tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, tidak terlihat adanya komitmen atau kebijakan pemerintah yang memberikan prioritas untuk meningkatkan kinerja dan daya saing industri manufaktur yang terpuruk ini. Di dalam Inpres tersebut terdapat sasaran remedi (penyembuhan/pemulihan) terhadap industri dalam negeri dengan target Juni 2008, namun kenyataannya berbagai hambatan industri dalam bentuk banjirnya produk impor sebagai imbas dari FTAs terus terjadi. Tidak disebutkan sama sekali adanya orientasi pemerintah untuk mengembangkan industri manufaktur yang berteknologi menengah dan tinggi dalam Inpres ini. Lebih banyak dibahas mengenai pengembangan industri finansial, industri kreatif (kerajinan dan barang seni) serta industri kecil dan menengah (batu mulia dan perhiasan, gerabah dan keramik hias, serta makanan/minuman ringan). Sementara negara-negara ASEAN lainnya berlomba-lomba meningkatkan kinerja dan daya saing industri manufaktur yang berbasis teknologi menengah dan tinggi, dalam fokus program ekonomi pemerintah tahun 2008-2009 justru tidak sama sekali menying Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.18-3. 65 Herry Soetanto, Evaluasi Penyiapan Ekonomi Daerah dalam Menghadapi ASEAN Community 2015, materi presentasi dalam Focus Group Discussion “Pemerintah Daerah dan ASEAN Community,” Universitas Al Azhar Indonesia, 26 Agustus 2010. 64

118


gung persoalan peningkatan kinerja industri manufaktur berbasis teknologi. Perlu ditekankan kembali bahwa agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah sebuah agenda integrasi regional yang berlandaskan pada prinsip neoliberalisme dalam wujud perdagangan bebas. Potret buram sektor industri manufaktur Indonesia selama ini, terlebih jika dianalisis secara komparatif dengan beberapa pesaing utama ASEAN, menjadikan bagi kita sulit untuk membayangkan bahwa Indonesia akan menjadi salah satu pemenang yang dapat memaksimalkan keuntungan melalui regionalisme ekonomi berbasis neoliberal ini. Bahkan jika kondisi sektor manufaktur ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, dan jika pemerintah tidak melakukan dengan segera suatu upaya akselerasi, maka tidak menutup kemungkinan Indonesia justru akan menjadi negara yang kalah di tengah persaingan regional. Terdapat lima skenario yang menggambarkan sektor industri manufaktur Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, jika kondisi yang terpuruk ini tetap lestari. Pertama, dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, Indonesia akan sulit menembus pasar keempat negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand dan Filipina), dikarenakan daya saing dan kinerja industri manufaktur mereka jauh lebih baik dibandingkan dengan Indonesia. Kedua, Indonesia juga akan sangat sulit bersaing untuk memperebutkan pasar negara-negara ASEAN lainnya yang performa manufakturnya kurang baik, dikarenakan harus bersaing dengan keempat negara dengan manufaktur kuat. Ketiga, Indonesia juga mendapatkan porsi yang terbatas dari ekspor ASEAN ke pasar ekstra-regional, karena akan didominasi oleh produkproduk manufaktur yang berteknologi tinggi dari keempat negara ASEAN. Keempat, bahkan untuk mempertahankan pasar dalam negeri, Indonesia akan mengalami kesulitan, dengan membanjirnya produk manufaktur empat negara ASEAN yang memiliki daya saing tinggi. Kelima, dalam kondisi ini, sulit bagi industri manufaktur Indonesia untuk tumbuh, dikarenakan produk impor yang membanjiri pasar domestik, yang merupakan hambatan bagi pengembangan industri nasional. Akhirnya, berlandaskan pada kelima skenario tersebut ini juga, sangat sulit untuk memahami asumsi optimis dari para pendukung integrasi regional berbasis neoliberal bahwa sektor manufaktur Indonesia akan mengalami peningkatan kinerja dan daya saing melalui liberalisasi perdagangan di tingkat kawasan. Sebaliknya, justru Masyarakat Ekonomi ASEAN akan menjadikan sektor industri manufaktur Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari keempat negara pesaingnya.

Daya Saing Industri Pariwisata Indonesia Salah satu arus liberalisasi yang didorong melalui agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 adalah di sektor jasa. Jasa di bidang pariwisata merupakan sebuah bidang perdagangan jasa yang akan dibebaskan dari hambatan melalui agenda ini di tahun 2010, sebagaimana yang diatur di dalam Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.66 Namun demikian, tidak hanya industri manufaktur Indonesia yang mengalami penurunan daya saing, industri pariwisata juga mengalami persoalan yang serupa dan relatif tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain ASEAN Secretariat, ASEAN Economic Community Blue Print (Jakarta: ASEAN Secretariat, 2008), 10. 66


119

nya. Di dalam RPJMN 2004-2009, pemerintah Indonesia melaporkan bahwa terjadi penurunan perolehan devisa ekspor (jasa) pada sektor jasa.67 Sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah ekspor minyak dan gas (migas), sektor pariwisata berperan penting dalam penyerapan kesempatan kerja serta menopang pertumbuhan ekonomi. Dilaporkan, pada tahun 2003, jumlah wisatawan mancanegara di Indonesia mencapai jumlah 4,46 juta orang dengan perolehan devisa sekitar US$ 4,04 miliar atau menurun sekitar 10,2 persen dari tahun 2002.68 Dalam RPJMN 20042009, pemerintah juga telah mengidentifikasi beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan kinerja daya saing pariwisata tersebut dalam bentuk:69 1. Kurang kondusifnya kondisi keamanan dan ketertiban dalam negeri akhirakhir ini terutama dengan maraknya berbagai aksi terorisme seperti pemboman yang memberikan citra buruk bangsa Indonesia. 2. Maraknya hambatan dari bermunculannya berbagai regulasi baik di pusat maupun daerah sebagai dampak masa transisi pelaksanaan otonomi daerah. Keadaan ini memberatkan pelaku industri pariwisata yang tercermin dari menurunnya minat dunia usaha di dalam pengembangan obyek wisata potensial dan infrastruktur yang berkenaan dengan kepariwisataan. 3. Masih lemahnya pengelolaan sebagian besar daerah tujuan wisata dan asetaset warisan budaya sehingga kurang atraktif dan kurang mampu bersaing dengan obyek-obyek wisata terutama dengan negara-negara ASEAN. 4. Belum efektifnya kelembagaan pengelolaan pemasaran dan promosi pariwisata terutama ke masyarakat internasional. Akan tetapi, meskipun beberapa permasalahan ini telah teridentifikasi, kenyataannya upaya pemerintah selama lima tahun berikutnya masih belum berarti untuk menyelesaikan permasalahan ini dan meningkatkan kembali kinerja daya saing pariwisata Indonesia. Secara statistik, memang telah terjadi peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari 2005 sampai 2008 (lihat Tabel 4.8). Dalam RPJMN 2010-2014 dilaporkan bahwa terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dari 5,0 juta pada tahun 2005 menjadi 6,4 juta pada tahun 2008, atau mengalami peningkatan sebesar 28,0 persen.70 Penerimaan devisa dari hasil kunjungan wisatawan mancanegara juga meningkat dari US$ 4,52 miliar pada tahun 2005 menjadi US$ 7,37 miliar pada tahun 2008, atau meningkat sebesar 63,05 persen.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.17-5. 68 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.17-5. 69 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian IV.17-5. 70 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Bagian II.3-9. 67

120

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme Tabel 4.8 Perkembangan Kunjungan Wisatawan Tahun 2004-2008

Sumber: Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Bagian II.3-9. Namun demikian, meskipun secara kuantitas jumlah wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa Indonesia, dari sisi kualitas daya saing kinerja pariwisata Indonesia pada tahun 2008 dan 2009 masih kalah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya (Singapura, Malaysia dan Thailand). Dalam aspek jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dari tahun 2009, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan ketiga negara ASEAN tersebut (lihat Tabel 4.9). Pada tahun 2008 misalnya, terdapat sekitar 6,4 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia, bandingkan dengan jumlah kunjungan ke Malaysia sebesar 22,1 juta orang, Thailand 14,6 juta dan Singapura 10,1 juta.71 Bahkan, jika dilihat secara internasional, berdasarkan The Travel and Tourism Competitivenss Report 2009 (World Economic Forum), sebagaimana yang diakui oleh pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2010-2014, daya saing pariwisata Indonesia tercatat berada pada peringkat ke-81 dari 133 negara, di mana posisi ini masih di bawah Malaysia (peringkat 32), Singapura (10) dan Thailand (39).72 Ironisnya, jika dibandingkan dengan tahun 2008, di mana peringkat Indonesia berada pada posisi ke-80, peringkat daya saing pariwisata Indonesia ini justru mengalami penurunan (lihat Tabel 4.9).73

ASEAN Tourism Statistics Database. Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Bagian II.3-9. 73 Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Bagian II.3-9. 71 72


121

Tabel 4.9 Peringkat Daya Saing Pariwisata Negara ASEAN

Sumber: Jennifer blanke & Thea Chiesa, The Travel & Tourism Competitiveness Report 2009: Managing in a Time of Turbulence (Geneva: World Economic Forum, 2009). Dengan demikian, berdasarkan pada potret daya saing pariwisata Indonesia ini, dibutuhkan kerja ekstra keras dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sektor jasa yang menjadi salah satu elemen dari liberalisasi dalam agenda Masyarakat Ekonomi ASEAN. Memang melalui integrasi ekonomi ASEAN, sektor pariwisata Indonesia dapat meraup keuntungan dengan adanya berbagai kemudahan perjalan di tingkat kawasan. Akan tetapi, jika kualitas jasa dan infrastruktur pariwisata tidak mengalami peningkatan kondisi yang memadai, maka sektor pariwisata Indonesia tidak akan menikmati keuntungan sebagaimana dirasakan oleh Malaysia, Thailand dan Singapura. Kemampuan inovasi untuk meningkatkan daya saing pariwisata di ketiga negara tersebut, dengan berbagai kemasan wisata dan perubahan paradigma wisata yang ditawarkan terbukti mampu secara signifikan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Sementara itu, jika tidak terjadi percepatan peningkatan daya saing pariwisata, maka sektor pariwisata Indonesia tetap akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan tiga negara ASEAN tersebut dalam agenda integrasi ekonomi kawasan Asia Tenggara di tahun 2015.

Potret Komparatif Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia Kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Bahkan Jeffrey Sachs menjadikan investasi untuk meningkatkan sumber daya manusia merupakan salah satu cara untuk mengeluarkan manusia dari jerat kemiskinan.74 Terdapat dua cabang karakteristik analisis yang digunakan oleh Jeffrey Sachs dalam melihat arti penting peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pertama, karakteristik yang sangat kental dalam bentuk pandangan yang bersifat kapitalistis terhadap sumber daya manusia. Dalam konteks ini, Sachs memandang kemiskinan terjadi dikarenakan ketidakmampuan manusia untuk keluar dari siklus pendapatan ekonomi yang rendah yang berakar pada minimnya modal (kapital) yang dimiliki untuk menaiki tangga perbaikan ekonomi.75 Minimnya kapital yang dimiliki menjadikan masyarakat miskin terus terjerat di dalam lingkaran setan kemiskinan. Untuk itu, upaya dalam mengentaskan kemiskinan harus dijalankan melalui penyuntikkan kapital guna memberikan Jeffrey Sachs, The End of Poverty: Economic Possibiities for Our Time (New York: Penguin Press, 2005), 244. 75 Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 244-247. 74

122


kemampuan untuk meningkatkan pendapatan. Menurut Sachs, terdapat enam jenis kapital yang sangat minim dimiliki oleh masyarakat miskin. Kapital dalam wujud kualitas sumber daya manusia (human capital), yang diejawantahkan dalam bentuk kesehatan, gizi, pendidikan dan ketrampilan yang berguna untuk meningkatkan produktivitas ekonomi, merupakan kapital pertama yang harus diinjeksikan kepada masyarakat miskin.76 Kapital yang kedua adalah modal bisnis (business capital) dalam bentuk permesinan, fasilitas, dan berbagai instrumen yang dibutuhkan dalam pertanian, industri dan jasa. Infrastruktur merupakan kapital ketiga yang sangat penting dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kapital ini misalnya diwujudkan dalam faktor-faktor yang sangat penting bagi produktifitas usaha, yaitu jalan, sumber listrik, air dan kebersihan, bandar udara, pelabuhan, dan sistem telekomunikasi. Sachs juga memasukkan modal alami (natural capital) sebagai bentuk yang keempat, seperti lahan yang dapat diolah, tanah yang subur, keanekaragaman hayati, dan ekosistem yang berfungsi dengan baik. Ia mencermati pentingnya modal institusional publik (public institutional capital), dalam bentuk hukum perdagangan, sistem yudisial, layanan dan kebijakan pemerintah yang melandasi skema pembagian kerja yang sejahtera dan damai. Terakhir, Sachs, memasukkan modal pengetahuan (knowledge capital) dalam bentuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan produktifitas usaha dan memajukan modal alami dan fisik.77 Berlandaskan pada asumsi teoritis ini, Sachs memandang peningkatan sumber daya manusia memiliki posisi yang sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan, walaupun pada akhirnya bermuara pada pandangan kapitalistis yang menjadikan sumber daya manusia sebagai kapital bagi kemajuan ekonomi. Karenanya, investasi, baik oleh pemerintah atau swasta untuk meingkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu strategi utama untuk mengatasi persoalan kemiskinan dalam suatu negara. Meskipun demikian, dalam karakteristik analisis yang kedua, Jeffrey Sachs memandang persoalan sumber daya manusia dalam konteks yang humanis, terkait dengan pemenuhan hak asasi manusia.78 Bahkan, tidak sebagaimana lazimnya pendekatan yang memasukkan aspek pemenuhan kualitas sumber daya manusia sebagai barang publik (public goods), Sachs menjadikan aspek ini sebagai merit goods.79 Sebagai merit goods, akses terhadap pemenuhan barang dan jasa dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, air bersih dan lain sebagainya, merupakan persoalan hak dan keadilan.80 Menjadi persoalan hak dan keadilan dikarenakan merit goods merupakan barang dan jasa yang harus tersedia bagi semua orang atas dasar arti pentingnya bagi keberlangsungan hidup manusia.81 Lebih dari itu, pemenuhan terhadap merit goods sebagai hak dasar manusia telah menjadi komitmen dari seluruh pemerintah di dunia, yang tidak hanya pada tataran informal, tetapi bahkan telah dijamin dalam hukum internasional, terutama termaktub di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.82 Di dalam Deklarasi tersebut 78 79 80 81 82 76 77

Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 244. Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 244-245. Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 251-252. Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 251. Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 251. Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 251. Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 251.


123

dinyatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas standar kehidupan yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya meliputi makanan, pakaian, rumah dan layanan kesehatan serta layanan sosial yang dibutuhkan.83 Disebutkan juga bahwa setiap orang memiliki hak atas pendidikan, dan pendidikan haruslah bebas biaya atau gratis, setidaknya pada tingkat dasar dan menengah.84 Dalam konteks ini, semakin jelas bahwa pemenuhan kualitas kehidupan manusia merupakan suatu hal yang sangat fundamental tidak hanya bagi perekonomian, akan tetapi bagi keberlangsungan hidup manusia. Posisi tulisan ini, lebih menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai barang publik (public goods) atau bahkan merit goods. Berdasarkan pada karakteristik barang dan jasa ini yang sangat vital, upaya pemenuhannya tidak dapat diserahkan kepada mekanisme pasar. Negara atau pemerintah, sebagaimana yang telah tercantum dalam komitmen internasional, merupakan aktor yang berperan dalam pemenuhannya barang-barang publik ini. Pasar merupakan entitas yang tidak dapat memenuhi secara adil barang dan jasa vital ini. Sebagai sesuatu yang sangat vital, pemenuhan barang-barang publik harus adil dan setiap orang mendapatkannya. Tidak ada persaingan di dalam pemenuhan ini, dalam arti jika seorang mendapatkan akses terhadap barang publik, maka orang lain juga harus mendapatkannya dan tidak boleh menghilangkan hak orang lain (prinsip nonrivalry dalam pemenuhan barang-barang publik). Secara konstitusional, pemenuhan hak dasar warga negara dalam bentuk layanan kesehatan dan pendidikan juga dijamin oleh pemerintah sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, di dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Akan tetapi selama lebih dari enam puluh tahun merdeka, kemampuan negara untuk memenuhi barang dan jasa publik yang menjadi kebutuhan vital warga negara belum berjalan secara maksimal. Terlebih lagi, jika secara komparatif dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kualitas sumber daya manusia masih jauh tertinggal. Di dalam RPJMN 2004-2009 pemerintah Indonesia sendiri mengakui bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah.85 Dalam bidang kesehatan misalnya, Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan dan ketidakseimbangan antara produksi dengan penyerapan, serta distribusi dan pemerataannya.86 Secara komparatif, pembiayaan kesehatan per kapita di Indonesia berada pada posisi terendah di antara negara ASEAN, di mana pembiayaan kesehatan di Indonesia selama 10 tahun rata-rata hanya mencapai 2,2 persen dari PDB, jauh dari anjuran World Health Organization (WHO) yakni sebesar 5 persen dari PDB. Secara komparatif, rendahnya kualitas sumber daya manusia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, terutama Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina, dapat dicermati berdasarkan Indeks Pembangunan Manu Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 251. Jeffrey Sachs, The End of Poverty, 251. 85 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian I.1 – 3. 86 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Bagian I.1 – 4. 83 84

124


sia (Human Development Index/HDI) United Nations Development Programme (UNDP). Indeks pembangunan manusia (HDI) merupakan suatu bentuk ringkasan pengukuran pembangunan manusia di setiap negara yang dilakukan oleh UNDP. Dalam HDI, pengukuran dilakukan terhadap rata-rata pencapaian suatu negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia dalam bentuk (a) usia dan kesehatan hidup, yang diukur melalui harapan hidup saat lahir; (b) pengetahuan, diukur melalui tingkat melek huruf orang dewasa dan kombinasi rasio pendaftaran bruto pendidikan tingkat dasar, menengah dan lanjutan; (c) standar kehidupan yang layak, yang diukur berdasarkan PDB per kapita dalam batasan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) dalam dollar AS.87 Berdasarkan data Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2007, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada peringkat 107 dari 177 negara yang diukur oleh UNDP.88 Sementara itu, jika kita bandingkan dengan sepuluh negara ASEAN, Indonesia berada peringkat 7 di Asia Tenggara. Nilai HDI Indonesia pada tahun 2005, dalam laporan tersebut adalah sebesar 0.728, berada dalam kategori negara dengan pembangunan manusia menengah, satu kelompok dengan Thailand yang berada pada peringkat 78 di dunia dan 4 di ASEAN dengan nilai 0.781, diikuti Filipina pada peringkat 90 dunia dan 5 ASEAN dengan nilai 0.771, serta Vietnam pada peringkat 105 dunia dan 6 ASEAN dengan nilai 0.733 (lihat Tabel 4.10).89 Sementara itu, tiga negara ASEAN lainnya (Singapura, Brunei Darussalam dan Malaysia) masuk dalam kelompok negara dengan pembangunan manusia yang tinggi, di mana Singapura berada pada peringkat 25 dunia dan pertama ASEAN dengan nilai HDI 0.922, diikuti Brunei peringkat 30 dunia dan kedua ASEAN dengan nilai 0.894, disusul oleh Malaysia pada peringkat 63 dunia dan ketiga ASEAN dengan nilai 0.811 (Tabel 4.10).90 Dalam Laporan Pembangunan Manusia UNDP 2009, terlihat bahwa nilai HDI Indonesia di tahun 2007 mengalami peningkatan tipis menjadi 0.734, mengungguli Vietnam yang memiliki nilai 0.725 (lihat Tabel 4.11).91 Namun demikian, jika dilihat berdasarkan peringkat dunia Indonesia tetap berada dalam kategori kelompok negara dengan pembangunan manusia menengah, yaitu berada pada posisi 111 dari 182 negara.92 Dalam kelompok negara-negara ASEAN, berdasarkan nilai HDI ini, Indonesia juga mengalami peningkatan posisi menduduki peringkat keenam dari sepuluh negara Asia Tenggara. Akan tetapi kualitas sumber daya manusia tetap tertinggal dari Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina. Bahkan Singapura dan Brunei masuk dalam kategori negara dengan pembangunan United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change: Human solidarity in a divided world (New York: UNDP, 2007), 356. 87

88 89

United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008, 231. United Nations Development Programme, Human Development Report

2007/2008, 229-232.

United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008, 229232. 91 United Nations Development Programme, Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development (New York: UNDP, 2009), 171-172. 92 United Nations Development Programme, Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development (New York: UNDP, 2009), 171-172. 90


125

manusia yang sangat tinggi, dengan peningkatan posisi Singapura menjadi peringkat 23 dunia dan tetap bertahan pada peringkat pertama ASEAN diikuti oleh Brunei yang tetap stabil pada posisi 30 dunia dan kedua ASEAN.

0.894

0.811

30 Brunei Darussalam

63 Malaysia

0.771

0.733

0.728

0.601

0.598

0.583

90 Philippines

105 Vietnam

107 Indonesia

130 Lao People’s Democratic Republic

131 Cambodia

132 Myanmar 60.8

58.0

63.2

69.7

73.7

71.0

69.6

73.7

76.7

79.4

Life expectancy at birth (years) 2005

89.9

73.6

68.7

90.4

90.3

92.6

92.6

88.7

92.7

92.5

Adult literacy rate (% aged 15 and above) 1995-2005

49.5

60.0

61.5

68.2

63.9

81.1

71.2

74.3

77.7

87.3

1,027

2,727

2,039

3,843

3,071

5,137

8,677

10,882

28,161

29,663

GDP per capita (PPP US$) 2005

0.596

0.550

0.637

0.745

0.812

0.767

0.743

0.811

0.862

0.907

Life expectancy index

0.764

0.691

0.663

0.830

0.815

0.888

0.855

0.839

0.877

0.908

Education index

0.389

0.552

0.503

0.609

0.572

0.657

0.745

0.783

0.941

0.950

GDP index

35

-6

11

6

18

11

-13

-6

-8

-6

GDP per capita (PPP US$) rank minus HDI rank

Sumber: United Nations Development Programme, Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change: Human solidarity in a divided world (New York: UNDP, 2007), 229-232.

0.781

78 Thailand

MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT

0.922

25 Singapore

HIGH HUMAN DEVELOPMENT

HDI rank

Human Development Index (HDI) Value 2005

Combined gross enrolment ratio for primary, secondary and tertiary education (%) 2005

Tabel 4.10 Indeks Pembangunan Manusia Negara-Negara ASEAN 2007


0.920


0.892

0.751

0.734

0.725

0.619

0.593

0.586

105 Philippines

111 Indonesia

116 Vietnam


137 Cambodia

138 Myanmar

61.2

60.6

64.6

74.3

70.5

71.6

68.7

74.1

77.0

80.2

Life expectancy at birth (years) 2007

89.9

76.3

72.7

90.3

92.0

93.4

94.1

91.9

94.9

94.4

Adult literacy rate (% aged 15 and above) 1999-2007

56.3

58.5

59.6

62.3

68.2

79.6

78.0

71.5

77.7

..

Combined gross enrolment ratio for primary, secondary and tertiary education (%) 2007

904

1,802

2,165

2,600

3,712

3,406

8,135

13,518

50,200

49,704

GDP per capita (PPP US$) 2007

0.603

0.593

0.659

0.821

0.758

0.777

0.728

0.819

0.867

0.920

Life expectancy index 2007

0.787

0.704

0.683

0.810

0.840

0.888

0.888

0.851

0.891

0.913

Education index 2007

0.368

0.483

0.513

0.544

0.603

0.589

0.734

0.819

1.000

1.000

GDP index 2007

29

6

2

13

10

19

-5

-5

-24

-16

GDP per capita (PPP US$) rank minus HDI rank 2007

Sumber: United Nations Development Programme, Human Development Report 2009 Overcoming barriers: Human mobility and development (New York: UNDP, 2009), 171-172.

0.783

87 Thailand

MEDIUM HUMAN DEVELOPMENT

66 Malaysia

HIGH HUMAN DEVELOPMENT

0.944

23 Singapore

VERY HIGH HUMAN DEVELOPMENT

HDI rank

Human Development Index (HDI) Value 2007

Tabel 4.11 Human Development Report 2009: Human development index 2007 and its components ASEAN Countries

Potret Ketidaksiapan Ekonomi Indonesia 127

Rank

..

16


63 Malaysia

37

36

47

70

85

52

90 Philippines

105 Vietnam

107 Indonesia


131 Cambodia

132 Myanmar

21.5

38.6

34.5

18.2

15.2

15.3

10.0

21.0

24.1

16.6

8.7

6.7

7.0

12.1

4.4

2.5

1.8

Probability at birth of not surviving to age 40 (% of cohort) 2000-05

10.1

26.4

31.3

9.6

9.7

7.4

7.4

11.3

1.0

7.5

Adult illiteracy rate (% aged 15 and older) 1995-2005

22

59

49

23

15

15

1

1

8

0

Population not using an improved water source (%) 2004

32

45

40

28

27

28

18

11

..

3

..

34.1

27.0

7.5

..

14.8

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Neoliberalisme mencengkeram Indonesia

Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama Berkeyakinan di Indonesia

Gerpolek, gerilya-politik-ekonomi (Bahasa Indonesia)

Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950an sampai 1990an

Qiyas dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam

INDAHNYA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

ASEAN

Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi

Pengantar Menuju Filsafat Indonesia (An Introduction to Indonesian Philosophy)

Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia: Akronim dan Singkatan

Negara Islam Indonesia, Antara Fitnah dan Realita

Bahasa dan sastra indonesia suyatno 2

Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an

Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan

Menuju Titik Nol

Noteka 2015

Buyumenin Ekonomi Politigi

Indonesia

Sozo Prayerbook [2015]

Noteka 2015

Herkes icin ekonomi

Bahasa dan sastra Indonesia 1: untuk SMA MA Kelas XI

Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia

aktif dan kreatif berbahasa indonesia untuk kelas XI SMA MA Program IPA dan IPS

Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Kelas XI SMA MA untuk Program IPA dan IPS

Aktif dan kreatif berbahasa Indonesia untuk kelas XII SMA MA Program IPA dan IPS

Aktif dan kreatif berbahasa indonesia un tuk kelas XII SMA MA program IPA dan IPS

EFA report 2015

Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme: Menelusuri Langkah Indonesia Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015

Neoliberalisme mencengkeram Indonesia

Berpihak dan Bertindak Intoleran: Intoleransi Masyarakat dan Restriksi Negara dalam Kebebasan Beragama Berkeyakinan di Indonesia

Gerpolek, gerilya-politik-ekonomi (Bahasa Indonesia)

Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950an sampai 1990an

Qiyas dan Penerapannya Dalam Ekonomi Islam

INDAHNYA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

ASEAN

Detik-Detik Yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi

Pengantar Menuju Filsafat Indonesia (An Introduction to Indonesian Philosophy)

Kamus Keamanan Komprehensif Indonesia: Akronim dan Singkatan

Negara Islam Indonesia, Antara Fitnah dan Realita

Bahasa dan sastra indonesia suyatno 2

Pelaku Berkisah: Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an

Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan

Menuju Titik Nol

Noteka 2015

Buyumenin Ekonomi Politigi

Indonesia

Sozo Prayerbook [2015]

Noteka 2015

Herkes icin ekonomi

Bahasa dan sastra Indonesia 1: untuk SMA MA Kelas XI

Ideologi Islam dan Utopia: Tiga Model Negara Demokrasi di Indonesia

aktif dan kreatif berbahasa indonesia untuk kelas XI SMA MA Program IPA dan IPS

Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Kelas XI SMA MA untuk Program IPA dan IPS

Aktif dan kreatif berbahasa Indonesia untuk kelas XII SMA MA Program IPA dan IPS

Aktif dan kreatif berbahasa indonesia un tuk kelas XII SMA MA program IPA dan IPS

EFA report 2015

Recommend Documents